Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 6.094 pada perdagangan Kamis (21/5) sore. Indeks saham melemah 223,56 poin atau minus 3,54 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp18,49 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 35,77 miliar saham.

Pada penutupan perdagangan Kamis (21/5), sebanyak 663 saham berdarah, hanya 88 saham menguat dan 94 stagnan.

Terpantau, seluruh sektor indeks melemah, dipimpin oleh sektor barang baku yang anjlok 6,96 persen, diikuti sektor energi 6,74 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham di kawasan Asia terpantau dominan bergerak di zona hijau.

Tercatat, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 1,03 persen, indeks Shanghai Composite di China turun 2,04 persen, dan indeks Straits Times di Singapura naik 0,02 persen. Di sisi lain, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 3,14 persen.

[Gambas:Youtube]

Mayoritas bursa saham Eropa terpantau beragam. Tercatat indeks DAX di Jerman menguat 0,63 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,020 persen.

Di sisi lain, bursa Amerika terpantau dominan merah. Indeks S&P;500 menguat 1,08 persen dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,54 persen, sedangkan indeks Dow Jones menguat 1,31 persen.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal keluhan pedagang kaki lima terkait dugaan penurunan omzet warung kelontong hingga penutupan pasar tradisional akibat ekspansi ritel modern Indomaret—Alfamart Cs.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah sebelumnya telah mendorong pola kemitraan antara ritel modern dengan toko kelontong agar tercipta hubungan usaha yang saling menguntungkan.

Budi menjelaskan kerja sama antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebenarnya telah berjalan melalui skema kemitraan yang diterapkan sejak 2015.

“Kan dulu ketika Alfamart Indomaret ada tahun 2015-an, kita bikin namanya pola kemitraan. Pola kemitraan itu nanti kerja sama antara distributornya Alfamart Indomaret itu memasok toko kelontong. Kan sudah jalan dari tahun 2015. Nah itu pembinaan terus dilakukan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Budi menambahkan, pola kemitraan tersebut kini tidak hanya sebatas kerja sama pasokan barang dari distributor ritel modern kepada toko kelontong. Menurutnya, ritel modern juga memberikan pembinaan yang lebih luas, mulai dari manajemen usaha hingga penataan tampilan produk di toko.

“Sekarang tidak sekadar bagaimana memasok, tapi bahkan manajemennya terus tampilan produknya itu selalu dibantu oleh retail modern. Jadi sebenarnya pola kerjasama dengan UMKM itu berjalan terus,” ujarnya.

Dia menilai keluhan terkait penurunan omzet warung kelontong belum tentu disebabkan langsung oleh keberadaan ritel modern. Menurutnya, selama ini program kemitraan tersebut berjalan tanpa kendala berarti.

“Saya pikir ini ya, karena selama ini sebenarnya nggak ada masalah, berjalan aja dengan baik. Program pola kemitraan itu,” terangnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyebut ekspansi agresif ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang telah menjangkau hingga wilayah pedesaan berdampak pada menurunnya omzet hingga memicu kebangkrutan sejumlah warung kelontong.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyampaikan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, jumlah warung kelontong di Indonesia terus mengalami penurunan signifikan.

Ali menjelaskan, saat aturan tersebut mulai diberlakukan, jumlah warung kelontong di Tanah Air tercatat mencapai sekitar 6,1 juta unit. Namun, pada 2015 jumlahnya menyusut menjadi sekitar 5,1 juta unit. Dalam kurun waktu yang sama, sekitar 3.500 pasar tradisional juga dilaporkan berhenti beroperasi.

“Berjalan pelaksanaan Perpres [Perpres 112/2007] ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta, tinggal 5,1 juta di seluruh Tanah Air dan pasar tradisional yang gulung tikar ada 3.500 pasar tradisional,” kata Ali dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, tekanan terhadap warung kelontong semakin besar setelah pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan September 2015 yang melonggarkan perizinan ritel modern sehingga memungkinkan ekspansi ke berbagai wilayah, termasuk pedesaan. Saat ini, jumlah ritel modern yang memiliki izin resmi disebut telah mencapai sekitar 42.000 gerai.

“Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis,” ungkapnya.

Untuk itu, APKLI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali Perpres 112/2007 serta Paket Kebijakan September 2015. Meski demikian, Ali menegaskan pihaknya tidak memusuhi keberadaan ritel modern, melainkan ingin memastikan ekonomi masyarakat tetap berputar di tingkat desa.

“Kita tidak bermusuhan dengan ritel modern, tetapi kita ingin ekonomi rakyat berputar kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai data penyusutan jumlah warung kelontong tersebut memunculkan dugaan adanya dampak dari ekspansi ritel modern.

“Artinya itu kan membuat hipotesa kesimpulan sementara bahwa keberadaan ritel modern itu, satu, lahir ritel modern punya efek konsekuensi terhadap penurunan omzet atau tutupnya warung-warung kelontong. Ini soal konsekuensi, soal aturan,” ujar Ferry.

Namun demikian, Ferry mengakui kehadiran ritel modern juga memberikan kontribusi positif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen. Namun, menurutnya, dampak terhadap pelaku usaha kecil dan kepatuhan terhadap regulasi tetap perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.