REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat persiapan reaktivasi Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung. Pemerintah menargetkan seluruh kesiapan operasional bandara untuk melayani pesawat jet dapat terpenuhi pada 17 September 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan, persiapan reaktivasi telah dilakukan pada sisi udara (air side) maupun sisi darat (land side) dalam dua hingga tiga pekan terakhir.

“Berdasarkantimelineyang telah disusun, seluruh kesiapan operasional untuk melayani pesawat jet ditargetkan dapat terpenuhi pada 17 September 2026,” ujar Lukman dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Menurut Lukman, Ditjen Perhubungan Udara juga menyiapkan skenario percepatan sesuai arahan Menteri Pertahanan agar Bandara Husein dapat direaktivasi pada 17 Agustus 2026. Untuk itu, Kemenhub akan berkoordinasi dengan Komandan Lanud Husein Sastranegara guna menyepakati jadwal pelaksanaannya.

Lukman mengatakan, seluruh proses reaktivasi dilakukan berdasarkan kajian operasional dansafety assessment. Pengoperasian kembali bandara akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan.

“Kami telah menyetujui kajian operasional dansafety assessmentsebagai dasar pelaksanaan reaktivasi, serta memastikan seluruh kebutuhan teknis dan operasional dipenuhi sebelum bandar udara kembali beroperasi secara optimal,” katanya.

Saat ini, Bandara Husein masih menghadapi sejumlah keterbatasan, antara lain luas lahan yang terbatas akibat kepadatan permukiman, panjang landas pacu 2.220 meter yang tidak dapat diperpanjang, keterbatasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), serta penggunaan bersama dengan TNI Angkatan Udara.

Untuk mendukung operasional pesawat seperti Boeing 737-800 dan Airbus A320, Kemenhub menyiapkan peningkatan infrastruktur berupaoverlaylandas pacu dantaxiway, rekonstruksi apron, peningkatan kategori Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) menjadi Kategori 7, penambahan kendaraanAircraft Rescue and Fire Fighting(ARFF), penguatan personel, serta perbaikan fasilitas terminal.

Menurut Lukman, kebutuhan peralatan akan dipenuhi melalui mobilisasi aset yang telah tersedia, termasuk pemindahan kendaraan PKP-PK dari Bandara Kertajati setelah operasional pemulangan jamaah haji selesai.

“Seluruh kebutuhan peralatan pendukung juga akan dipenuhi melalui mobilisasi aset tanpa pengadaan baru sehingga proses reaktivasi dapat berjalan lebih efisien,” ujarnya.

Kemenhub juga menyiapkan dua skema operasional. Opsi pertama melayani pesawat ATR72-500, penerbangan bisnis, dan penerbangancharter. Adapun opsi kedua memungkinkan Bandara Husein melayani pesawat Boeing 737-800 dan Airbus A320 dengan penerapan sistemslot managementuntuk mengatur kapasitas operasional

Lukman menegaskan Kemenhub akan memastikan seluruh tahapan reaktivasi memenuhi standar keselamatan penerbangan sebelum bandara kembali beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat ekonomi selama masa libur sekolah telah berjalan sesuai ketentuan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong kelancaran mobilitas nasional pada periode meningkatnya aktivitas perjalanan.

Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Melalui regulasi ini, pemerintah menanggung seluruh PPN atas komponen tarif dasar (base fare) dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.

Insentif tersebut berlaku bagi pembelian tiket yang dilakukan sejak peraturan mulai berlaku hingga 5 Juli 2026, dengan jadwal penerbangan pada periode 24 Juni sampai 5 Juli 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat yang memanfaatkan momentum libur sekolah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, pemberian insentif PPN DTP merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan transportasi udara yang lebih terjangkau di tengah meningkatnya kebutuhan perjalanan selama musim liburan.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa libur sekolah," ujar Lukman dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Dia mengatakan, selain membantu meringankan biaya transportasi, langkah ini juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pergerakan ekonomi melalui peningkatan mobilitas nasional.

“Program PPN Ditanggung Pemerintah merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat melakukan perjalanan udara dengan biaya yang lebih ringan selama periode libur sekolah," ujarnya.

"Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar dalam mengelola pengeluaran perjalanan dan kebutuhan lainnya,” lanjut Lukman.

Berdasarkan pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui aplikasi Air Transport Inspection System (ArTIS) terhadap data penjualan tiket per 24 Juni 2026, kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) terbukti telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal ini tercermin dari penurunan harga tiket pada sejumlah rute penerbangan domestik kelas ekonomi yang memperoleh fasilitas tersebut.

Hasil evaluasi juga menunjukkan seluruh maskapai penerbangan telah mengimplementasikan kebijakan PPN DTP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pelaksanaan program ini diharapkan mampu mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode libur sekolah, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan agar manfaat insentif dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat sekaligus menjamin pelaksanaannya tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini selama periode yang telah ditetapkan," ungkap Lukman.

Dia memastikan, pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan layanan transportasi udara, keberlangsungan usaha maskapai, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

Selain melakukan pemantauan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap kepatuhan badan usaha angkutan udara dalam menerapkan kebijakan PPN DTP, tarif batas atas, serta ketentuan fuel surcharge yang berlaku.

"Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengambil langkah penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian sanksi administratif kepada maskapai yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan," tegas dia.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan kronologi jatuhnya pesawat charter pengangkut BBM Pelita Air di kawasan perbukitan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis (19/2).

"Pesawat jenis Air Tractor AT-802 registrasi PK-PAA tahun pembuatan 2013, nomor seri 802-0494, yang dioperasikan oleh Pelita Air Service khusus untuk pengangkutan BBM ke daerah terpencil, dilaporkan mengalami kecelakaan dalam penerbangan rute Long Bawan - Tarakan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa dalam keterangan resmi.

Lukman mengungkapkan pesawat nahas itu berangkat dari Bandar Udara Long Bawan pada pukul 04.10 UTC (12.10 WITA) menuju Bandar Udara Tarakan dengan membawa muatan BBM Pertamina dengan estimasi waktu kedatangan di Tarakan pada pukul 05.15 UTC (13.15 WITA).

"Pilot menyampaikan kepada petugas ATC Tarakan waktu perkiraan pesawat Abeam Malinau pada pukul 04.24 UTC (12.24 WITA), namun pada pukul 04.20 UTC (12.20 WITA), diterima sinyal Emergency Locator Transmitter (ELT) dari pesawat tersebut," ujarnya.

Berdasarkan data awal, penyebab kejadian kecelakaan pesawat yang mengangkut 1 (satu) orang crew yaitu pilot saat ini masih dalam penyelidikan.

"Informasi terakhir yang kami peroleh pada pukul 15.16 WITA pilot atas nama Capt. Hendrick Lodewyck Adam dinyatakan meninggal dunia," ujarnya.

Dari sisi kelaikudaraan, sambung Lukman, pesawat telah menjalani pemeriksaan rutin 100 jam dan 200 jam pada 11 Februari 2026. Adapun total pemeriksaan jam terbang pesawat mencapai 3.303 jam.

Lukman memastikan Ditjen Hubud Kemenhub telah berkoordinasi dengan operator, otoritas bandara, serta instansi terkait untuk memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan dengan baik.

Proses investigasi akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku oleh instansi berwenang.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan mengimbau semua pihak untuk menunggu informasi resmi yang terverifikasi," ujar Lukman.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan bersama Direction Generale de l'Aviation Civile (DGAC) Prancis memperkuat kerja sama teknis penerbangan sipil melalui penandatanganan Annex V.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa menyampaikan penandatanganan Annex V merupakan langkah strategis dalam memperbarui dan memperkuat kerangka kerja sama teknis antara Indonesia dan Prancis, sejalan dengan dinamika kebutuhan sektor penerbangan sipil yang terus berkembang.

"Annex V ini menjadi wujud nyata komitmen kedua negara dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil melalui penguatan kapasitas pengawasan, pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran keahlian dan praktik terbaik," kata Lukman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan Annex V dilakukan secara sirkular, di mana Direktur Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia menandatangani dokumen tersebut pada 3 Desember 2025 di Jakarta, dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Direktur Jenderal Penerbangan Sipil Prancis pada 17 Desember 2025 di Paris, Prancis.

Annex V merupakan turunan dari Technical Cooperation Agreement (TCA) yang telah disepakati pada 2019 dan berfungsi sebagai kerangka kerja sama dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan teknis di bidang penerbangan sipil antara kedua negara.

"Dengan diberlakukannya Annex V, maka Annex IV yang sebelumnya menjadi dasar kerja sama teknis dinyatakan tidak berlaku lagi," ujar Lukman.

Ruang lingkup kerja sama dalam Annex V mencakup antara lain penguatan sistem pengawasan keselamatan penerbangan sipil, peningkatan kompetensi sumber daya manusia penerbangan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Ditjen Hubud Indonesia dan DGAC Prancis.

Kerja sama itu juga mendukung implementasi standar dan rekomendasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

“Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing penerbangan sipil nasional, sekaligus memastikan penerapan standar keselamatan dan keamanan penerbangan yang sejalan dengan praktik terbaik global," tambah Lukman.

Annex V berlaku untuk jangka enam bulan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua otoritas penerbangan sipil dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Melalui kerja sama ini, Ditjen Hubud menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan internasional yang strategis guna mewujudkan sistem penerbangan sipil Indonesia yang selamat, aman, andal, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) menyatakan 38 pesawat jenis Airbus A320 ditarik dari penerbangan komersial di RI buntut masalah pada perangkat lunak (software).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengatakan penarikan ini sesuai dengan instruksi Kelaikudaraan Darurat Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA) yang dikeluarkan pada 28 November 2025 dan berlaku efektif mulai 29 November 2025 pukul 23.59 UTC atau pada 30 November 2025 pukul 06.59 WIB.

"Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan gangguan penerbangan mengingat banyaknya pesawat A320 yang beroperasi di Indonesia dan juga armada sejenis di seluruh dunia," ujar Lukman dalam keterangan resmi pada Sabtu (29/11).

Ditjen Hubud mengaku telah berkoordinasi dengan enam maskapai penerbangan di Indonesia yang mengoperasikan jet A320, yakni Batik Air, Super Air Jet, Citilink Indonesia, Indonesia Airasia, Pelita Air, dan Transnusa.

Saat ini, ada 207 unit pesawat A320 di RI, dengan yang beroperasi sekitar 143 pesawat.

"Sedangkan pesawat yang terdampak dengan perintah Kelaikudaraan ini berjumlah 38 pesawat, lebih kurang 26 persen dari total pesawat yang beroperasi," demikian keterangan Kemenhub RI.

Pihak maskapai dikabarkan sudah mulai melakukan perbaikan pada seluruh pesawat yang terdampak. Maskapai akan segera melakukan mitigasi apabila terjadi penundaan (delay) maupun pembatalan (cancel) penerbangan.

Perbaikan pesawat terdampak diperkirakan memakan waktu 3 hingga 5 hari sejak informasi ini diterbitkan.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang telah memiliki tiket penerbangan pada tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2025, agar segera melakukan konfirmasi jadwal keberangkatan pada masing-masing Airline," kata Lukman.

Lukman juga menyampaikan agar seluruh pengelola bandar udara dan maskapai penerbangan melakukan penyesuaian operasional secara cermat apabila terjadi delay dan cancel dengan tetap memprioritaskan keselamatan penerbangan sebagai aspek utama, serta memastikan seluruh prosedur mitigasi risiko dijalankan secara konsisten.

Perusahaan dirgantara asal Eropa, Airbus AIR.PA, sebelumnya mengumumkan penarikan 6.000 unit pesawat A320 buntut masalah pada software.

Dalam buletin yang dirilis pada Jumat (28/11), Airbus menyatakan bakal mengembalikan software yang dipakai 6.000 unit keluarga A320 ke software sebelumnya. Perbaikan ini disebut cukup sederhana, namun harus dilakukan sebelum pesawat melakukan penerbangan berikutnya.

Menurut Airbus, ada masalah pada software setelah radiasi matahari merusak data penting pada sistem flight control.

Sejumlah sumber di industri mengatakan masalah ini yang menyebabkan kecelakaan pada penerbangan JetBlue pada 30 Oktober lalu dengan rute perjalanan Cancun, Meksiko, ke Newark, New Jersey. Saat itu, beberapa penumpang terluka setelah pesawat kehilangan ketinggian secara tajam.

Industri penerbangan Indonesia kedatangan maskapai baru, Mukhtara Air, yang akan beroperasi mulai Januari 2026 mendatang.

Mukhtara Air berada di bawah Manazil Al Mukhtara Company Holding, perusahaan yang berbasis di Madinah, Arab Saudi.

Perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan terkemuka di sektor layanan haji, umrah, dan perhotelan di Madinah.

Operating Director Mukhtara Air Andik Setiawan menyampaikan maskapai masih dalam tahap proses pengajuan sertifikasi Air Operator Certificate (AOC) sebelum bisa mengudara dan membuka layanan komersial di Indonesia.

"Penerbangan setelah AOC dikeluarkan dari dari Direktorat Perhubungan Udara, kami akan segera launching secepatnya. Target maksimal Januari AOC sudah jadi, Insya Allah," ujar Andik saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/11).

Lebih lanjut, Andik mengatakan Mukhtara Air baru mengoperasikan dua jenis pesawat, yaitu Airbus A320 dan Airbus A330.

"A320 kita akan buat untuk domestik sebagai sistem hub and spoke. Spoke-nya yaitu ke Surabaya, Denpasar dan juga Kualanamu. Sedangkan untuk A330 kita akan rutinnya Jeddah, Madinah, dan juga next area Thaif," tambahnya.

Adapun, Mukhtara air berencana akan menambah armadanya menjadi 10 unit tahun depan.

"Kemudian next year, kita akan ada penambahan sekitar tiga, jadi 4 (unit) A320. Dan tambah 4 lagi (unit) A330. Jadi total kurang lebih 10 (pesawat)," jelasnya.

Saat ditanyai mengenai konsep pelayanan yang akan diberikan, Andik menjelaskan rencananya akan menerapkan penerbangan dengan pelayanan penuh (full service airlines).

"Kami rencanakan itu full service," jawab Andik.

Saat ini, kantor pusat Mukhtara Air berada di Komplek Perkantoran CBC (City Business Center), dekat Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Selain itu, maskapai asal Arab Saudi ini juga memiliki beberapa kantor perwakilan di Medan, Surabaya, dan Bali sebagai bagian dari jaringan operasional dan layanan perusahaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rencana operasi khusus untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F Laisa, mengatakan posko pemantauan Nataru akan dibuka mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di Kantor Pusat Kemenhub yang memantau kegiatan di 257 bandara seluruh Indonesia.

“Kami memperkirakan jumlah penumpang naik sekitar tujuh persen dibandingkan tahun lalu, dengan total lebih dari lima juta penumpang untuk rute domestik dan internasional,” ujar Lukman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).

Untuk periode Nataru 2025, Lukman memprediksi jumlah penumpang domestik mencapai 3,89 juta orang (naik lima persen), sedangkan internasional sekitar 1,15 juta orang (naik 11 persen). Guna mengantisipasi lonjakan tersebut, Ditjen Hubud memproyeksikan kebutuhan 326 pesawat yang terdiri atas 286 pesawat jet dan 40 pesawat propeller.

“Saat ini, total armada pesawat udara di Indonesia mencapai 560 unit, dengan 366 pesawat siap beroperasi dan 194 dalam perawatan. Maskapai dengan jumlah armada terbanyak antara lain Lion Air (97 unit), Wings Air (77 unit), dan Garuda Indonesia (81 unit),” ucap Lukman.

Ia memperkirakan puncak arus keberangkatan Natal terjadi pada 21 Desember 2025, sementara arus balik terbesar akan terjadi pada 3–4 Januari 2026. Lukman memprediksi bandara tersibuk meliputi Soekarno-Hatta (Tangerang), Ngurah Rai (Denpasar), Sultan Hasanuddin (Makassar), Kualanamu (Medan), dan Juanda (Surabaya).

“Untuk rute internasional, pergerakan tertinggi akan terjadi dari dan menuju Singapura dan Kuala Lumpur,” sambung Lukman.

Lukman juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh operator penerbangan dan bandara dalam menjaga keselamatan, keamanan, serta pelayanan penumpang. Pihaknya sudah menyiapkan contingency plan dan pedoman bandara siaga bencana untuk menghadapi kondisi darurat.

Selain itu, pemerintah bersama operator penerbangan juga memberikan berbagai insentif untuk menekan tarif tiket pesawat selama periode Nataru, termasuk diskon PPN tiket ekonomi, pengurangan biaya layanan bandara, dan penurunan harga avtur di 37 bandara.

“Diskon tarif berlaku untuk pembelian tiket pada 22 Oktober 2025–10 Januari 2026 dan periode penerbangan 22 Desember 2025–10 Januari 2026. Semoga ini menjadi kado terbaik bagi para penumpang di musim liburan kali ini,” kata Lukman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah langkah regulatif untuk mendukung pengoperasian pesawat nirawak atau drone, termasuk taksi terbang, yang tengah dikembangkan di berbagai negara.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Sokhib Al Rohman, mengatakan penyusunan regulasi mengenai teknologi tersebut tidak hanya menjadi pekerjaan Indonesia, tetapi juga seluruh dunia melalui koordinasi bersama International Civil Aviation Organization (ICAO).

“Hari ini tidak ada satu pun negara di dunia yang regulasinya sudah sangat fit. Karena ini adalah teknologi baru, regulasi itu akan berproses,” ujar Sokhib dalam acara press background bertajuk Transportasi Berkelanjutan untuk Masa Depan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Sokhib menjelaskan, Kemenhub telah menyiapkan berbagai kerangka regulasi, mulai dari aspek lisensi remote pilot, registrasi, kriteria desain, ruang udara, hingga otorisasi operasional. Hingga kini, Ditjen Perhubungan Udara telah meregistrasi sekitar 5.000 unit drone dengan 11.000 remote pilot certificate untuk perangkat dengan kapasitas di bawah 25 kilogram, yang umumnya digunakan untuk survei hingga hobi.

“Terkait dengan drone besar, di atas 25 kilogram, apalagi untuk angkutan komersial misalnya, itu memang kami juga sedang menunggu negara-negara tetangga juga,” kata Sokhib.

Ia mencontohkan, uji coba taksi terbang EHang 216-S yang sempat viral beberapa waktu lalu, termasuk saat digunakan oleh publik figur Raffi Ahmad, baru sebatas tahap demonstration flight atau uji demonstrasi, belum sampai pada tahap sertifikasi.

“Contoh EHang yang kemarin sempat viral mungkin lihat Raffi Ahmad. Itu adalah demonstration, belum masuk kategori certification,” ujarnya.

Sokhib menegaskan, Kemenhub mendukung penuh pengembangan ekosistem drone dalam negeri. Saat ini, terdapat dua perusahaan nasional yang mulai serius mengembangkan teknologi tersebut, yakni PT Iter Aero dan PT Vela.

“Mudah-mudahan kita bisa memiliki pabrikan drone sendiri, memiliki designer drone sendiri dari anak-anak bangsa, kita sangat dorong,” tutur Sokhib.

Ditjen Perhubungan Udara, lanjut dia, telah menerbitkan Design Organization Approval (DOA) bagi PT Iter Aero sebagai syarat untuk merancang produk drone. “Untuk Vela, proses DOA sedang dilakukan, namun demikian Vela juga sudah membuat prototipe 1 banding 3, dan sudah terbang. Ia akan menuju ke skala 1 banding 1. InsyaAllah kalau ini bisa, drone besar tanpa pilot bisa mengangkut kurang lebih 700 kilogram, ini sangat bagus buat kita, terutama di wilayah-wilayah 3T,” kata Sokhib.