Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan Jepang dengan tingkat polusi tinggi mulai memborong kredit karbon di pasar sukarela yang dikelola Tokyo Stock Exchange Inc. Aksi ini dilakukan menjelang diberlakukannya skema perdagangan emisi wajib di negara tersebut.

“Kami melihat banyaknya permintaan yang masuk ke pasar. Sebagian permintaan ini didorong oleh antisipasi perusahaan terhadap diperkenalkannya GX-ETS,” kata Natsuko Gunji, General Manager kantor perdagangan karbon bursa tersebut, dikutip dari Bloomberg, Senin (9/2/2026).

Dia menambahkan, sebagian perusahaan juga berlomba untuk merealisasikan penggunaan (retire) kredit karbon mereka dalam tahun fiskal berjalan guna memenuhi komitmen iklim.

Dalam aturan yang diusulkan, pelaku emisi diperbolehkan menggunakan kredit karbon sukarela (voluntary carbon) untuk kompensasi hingga 10% dari emisi yang nantinya diatur dalam pasar kepatuhan Jepang (mandatory market), yang dikenal sebagai GX-ETS, dan mulai berlaku pada April.

Skema ini diperkirakan mencakup sekitar 60% total emisi Jepang dan menjadi pilar utama upaya pemerintah Negeri Sakura dalam memangkas emisi 46% pada 2030 dibandingkan level 2013.

Menurut Bloomberg Intelligence, harga kredit karbon sukarela di TSE dari berbagai kategori mulai menunjukkan konvergensi menjelang implementasi pasar wajib. Kredit karbon yang berasal dari listrik energi terbarukan bahkan diperdagangkan pada level di atas batas harga yang diusulkan untuk pasar kepatuhan.

Harga kredit karbon dari listrik energi terbarukan di Bursa Tokyo sempat menyentuh 6.600 yen (sekitar US$42,12) per ton pada Februari dan April tahun lalu. Namun banderol harga telah turun hampir seperempatnya sejak saat itu. Meski demikian, level tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan batas harga izin emisi sebesar 4.300 yen yang diusulkan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang pada Desember untuk pasar GX-ETS.

Dalam perkembangan lain di pasar karbon global, China, Rusia, dan Turki tercatat sebagai negara yang paling terdampak kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa yang mulai berlaku pada Januari 2026, menurut BloombergNEF. Produk dari ketiga negara tersebut menyumbang hampir sepertiga impor yang tercakup CBAM ke Uni Eropa dan Inggris, dengan komoditas besi dan baja mendominasi nilai perdagangan.

BloombergNEF juga memperkirakan pasar karbon Eropa dan Australia masih akan mencatat tren positif, sementara kredit karbon dan program di Amerika Serikat menghadapi risiko lebih besar pada 2026. Penerapan tarif karbon lintas batas dan peninjauan luas kebijakan pasar karbon di Uni Eropa diperkirakan dapat memperluas cakupan serta memperketat pasokan izin emisi.

Sementara itu, sejumlah negara di kawasan Amerika dan Asia mulai memperkenalkan skema baru serta melakukan reformasi pasar karbon, meskipun ketidakpastian politik masih menjadi tantangan. Harga karbon di Uni Eropa sendiri sempat melonjak setelah dana investasi kembali masuk ke pasar usai aksi jual pada pekan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Thailand tengah mempersiapkan penerapan pajak karbon serta sistem perdagangan emisi (emissions trading system/ETS) melalui rancangan undang-undang perubahan iklim pertama yang akan berlaku secara formal di negara tersebut.

Thailand merencanakan mekanisme cap-and-trade untuk menekan emisi, tetapi belum menentukan jadwal pelaksanaan. Rancangan regulasi itu juga masih memerlukan persetujuan tambahan dari parlemen sebelum dapat diberlakukan berdasarkan laporan Bloomberg.

Usulan yang telah memperoleh persetujuan kabinet Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada Selasa (2/12/2025) itu juga berpotensi mengalami revisi.

Thailand sebelumnya berkomitmen memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 47% pada 2035 dibandingkan tingkat emisi 2019. Pemerintah menyampaikan bulan lalu bahwa negara tersebut memerlukan investasi lebih dari US$7 miliar dalam satu dekade mendatang untuk memenuhi target itu.

Jika tercapai, penurunan emisi itu akan menempatkan Thailand pada jalur menuju emisi nol bersih pada 2050, sebagaimana strategi iklim Second NDC yang telah diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Draf awal yang tercantum di laman Departemen Perubahan Iklim dan Lingkungan menunjukkan bahawa sistem cap-and-trade bakal menetapkan batas emisi yang selaras dengan target nasional dan berlaku untuk perusahaan yang beroperasi di sektor produksi bahan bakar fosil, pembangkitan listrik, manufaktur, pertanian, serta industri makanan dan minuman.

Draf tersebut juga memperinci rencana penerapan pajak karbon domestik untuk lebih dari 30 jenis bahan bakar dan produk, termasuk bensin, solar, dan gas alam cair (LNG). Tarif maksimum berkisar antara 100 baht per liter minyak tanah hingga 80 baht per kilogram LNG, meskipun besaran finalnya masih akan ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) membeberkan upaya transisi energi dalam forum Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belem, Brazil, pekan ini.
Dalam sesi CEO Talk bertajuk 'Corporate Climate Leadership for Indonesia’s Net Zero Action through High Integrity Carbon', Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN Evy Haryadi menjelaskan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 jauh lebih hijau dibandingkan dengan sebelumnya.
“Jika dalam RUPTL sebelumnya kami hanya akan membangun sekitar 21 gigawatt [GW] energi terbarukan, kini kapasitas tersebut meningkat menjadi sekitar 52,9 gigawatt [termasuk storage] selama periode 2025-2034,” kata Haryadi melalui keterangan resmi dikutip Jumat (14/11/2025).
Selain memperluas pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), PLN juga berupaya menurunkan emisi dari pembangkit eksisting.
Haryadi mengatakan, upaya ini dilakukan melalui partisipasi aktif dalam skema perdagangan emisi di Indonesia. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu langkah strategis perusahaan dalam mendorong dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Tidak hanya melalui perdagangan emisi di pembangkit eksisting, PLN juga mengembangkan berbagai mekanisme pembiayaan karbon sebagai sumber pendanaan inovatif untuk mempercepat transisi energi.
"Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi hijau sekaligus mewujudkan sistem kelistrikan yang rendah emisi," terang Haryadi.
Dia mengatakan, upaya ini berjalan seiring dengan pengembangan Smart Grid yang memungkinkan integrasi lebih luas energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional secara efisien dan andal.
Haryadi menjelaskan bahwa Smart Grid menjadi elemen penting untuk memungkinkan integrasi variable renewable energy (VRE) secara lebih luas dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Menurutnya, strategi transisi energi nasional tidak hanya berorientasi pada pembangunan kapasitas energi terbarukan, tetapi juga pada kesiapan sistem untuk menampung, menyalurkan, dan menyeimbangkan pasokan listrik hijau tersebut.
Pendekatan ini dikenal sebagai Complementing Renewable Expansion atau strategi yang memastikan pertumbuhan energi bersih berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur pendukung.
“Strategi Complementing Renewable Expansion kami rancang untuk memastikan ekspansi energi terbarukan berjalan seiring dengan penguatan sistem pendukungnya. Mencakup peningkatan kapasitas penyimpanan energi, pengembangan pembangkit fleksibel berbasis gas dan hidro, serta pembangunan jaringan transmisi hijau antar wilayah,” tambah Haryadi.
Melalui strategi ini, PLN bakal memperkuat investasi pada sistem penyimpanan energi, pembangkit yang fleksibel, dan infrastruktur transmisi antar wilayah yang lebih andal. Tujuannya, agar integrasi energi terbarukan dapat dilakukan secara optimal tanpa mengorbankan keandalan sistem dan keterjangkauan harga listrik bagi masyarakat.
Dia mengatakan, pendekatan ini juga membuka ruang bagi peningkatan kapasitas energi hijau hingga lebih dari 75% dalam sepuluh tahun ke depan.
Haryadi juga menekankan bahwa potensi ekspansi energi terbarukan PLN berpotensi menghasilkan hingga 250 juta ton sertifikat pengurangan emisi. Hal ini, menurutnya, bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi juga membuka peluang nyata untuk menciptakan nilai ekonomi hijau dan mempercepat transisi energi nasional.
“Potensi green attribute tersebut bukan hanya menunjukkan kemampuan teknis PLN dalam mengembangkan energi bersih, tetapi juga menegaskan peran PLN sebagai penggerak ekonomi hijau nasional. Kami ingin memastikan bahwa setiap ton emisi yang berhasil dikurangi dapat memberikan nilai tambah nyata bagi negara, investor, dan masyarakat,” jelas Haryadi.
Tak hanya itu, PLN pun berupaya melampaui target regulatif dengan menciptakan nilai tambah dari potensi dekarbonisasi yang ada. PLN juga menjalin kolaborasi lintas sektor dan pendanaan inovatif dalam mendukung implementasi dari strategi transisi energi.
"Dukungan dari lembaga pembiayaan internasional, transfer teknologi, dan mekanisme pasar karbon berintegritas tinggi menjadi kunci agar percepatan transisi energi tetap inklusif dan berkeadilan," pungkas Haryadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa dan China sepakat bergabung dengan Brasil dalam sebuah koalisi yang bertujuan memperkuat kolaborasi di pasar karbon. Kolaborasi ini merupakan salah satu inovasi utama yang dibawa Brasil dalam Konferensi Iklim COP30.

Mengutip Bloomberg, koalisi yang juga mencakup Inggris, Kanada, Chili, Armenia, Zambia, Prancis, Meksiko, dan Jerman tersebut diumumkan di Belém pada Jumat (7/11/2025). Inisiatif ini bertujuan menyatukan negara-negara untuk menyelaraskan praktik dan standar dalam pengelolaan pasar karbon.

Pernyataan bersama para anggota koalisi menyoroti meningkatnya relevansi pasar karbon yang diatur serta mekanisme penetapan harga karbon. Instrumen ini dinilai memiliki peran penting dalam mendorong dekarbonisasi serta membantu negara-negara mencapai target aksi iklim mereka.

Brasil meyakini bahwa integrasi pasar karbon dapat menjadi salah satu warisan paling penting dari COP30 karena berpotensi mempermudah perdagangan dan pada akhirnya menekan emisi global. Saat ini, terdapat lebih dari 40 pajak karbon dan 35 sistem perdagangan emisi yang telah diterapkan di berbagai negara.

Sistem perdagangan emisi nasional umumnya menetapkan batas emisi, di mana perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah batas tersebut dapat menjual izin kepada perusahaan lain yang melebihi kuotanya.

Melalui proposal ini, Brasil mendorong pembentukan standar bersama untuk pemantauan, pelaporan, dan verifikasi dalam pasar karbon. Koalisi ini juga tetap terbuka bagi negara lain yang ingin bergabung di masa mendatang.