Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons rencana pembentukan Dewan Perdagangan dan Investasi (Council of Trade and Investment) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Ia menilai forum tersebut dapat menjadi mekanisme penyelesaian persoalan perdagangan kedua negara secara bilateral tanpa harus langsung dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Budi mengatakan pembentukan forum tersebut bertujuan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan dagang agar implementasi perjanjian perdagangan antara kedua negara dapat berjalan lebih baik.

"Itu bagus, jadi justru untuk memfasilitasi, misalnya ada masalah terkait perdagangan kan bisa diselesaikan secara bilateral. Maksudnya bagus, biar perjanjian yang sudah ada ini berjalan dengan baik," ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (20/2).

Menurut Budi, keberadaan dewan tersebut juga membuka ruang dialog langsung jika terjadi sengketa perdagangan antara Indonesia dan AS. Dengan begitu, kedua negara dapat mencari solusi bersama sebelum menempuh jalur penyelesaian sengketa internasional.

"Kalau misalnya sengketa dagang, itu kan banyak yang langsung ke WTO. Jadi ini maksudnya bisa diselesaikan bilateral, jadi memang bagusnya begitu sih. Kalau ada masalah perdagangan bisa diselesaikan secara bilateral," ujar Budi.

Ia menegaskan mekanisme tersebut sejalan dengan tujuan perjanjian dagang antarnegara yang pada prinsipnya ditujukan untuk memberikan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pemerintah Indonesia dan AS sebelumnya sepakat membentuk Dewan Perdagangan dan Investasi sebagai forum khusus untuk membahas berbagai persoalan perdagangan dan investasi kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan forum tersebut akan menjadi mekanisme awal untuk membahas gangguan perdagangan, termasuk lonjakan impor atau persoalan neraca perdagangan, sebelum sengketa dibawa ke WTO.

Menurut Airlangga, seluruh persoalan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan AS akan dibahas terlebih dahulu di forum tersebut, termasuk jika terjadi lonjakan impor yang dinilai tidak wajar atau berpotensi mengganggu industri dalam negeri.

Pembentukan dewan ini merupakan bagian dari kerja sama perdagangan yang disepakati Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump dalam penandatanganan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-Amerika Serikat di Washington DC.

Perjanjian tersebut juga mengatur sejumlah kebijakan perdagangan, termasuk penerapan tarif timbal balik AS sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia, dengan beberapa komoditas tertentu mendapat pembebasan tarif atau tarif nol persen. Kesepakatan akan mulai berlaku setelah kedua negara menyelesaikan proses hukum domestik masing-masing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Dewan Perdagangan dan Investasi atau Council of Trade and Investment Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) disebut menjadi langkah yang baik bagi kedua negara.

Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan mengatakan, kehadiran pembentukan Dewan Perdagangan dan Investasi itu bisa menyelesaikan sengketa dagang secara bilateral dan tidak langsung ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

“Board of Council itu kan kalau misalnya sengketa dagang, itu kan banyak yang langsung ke WTO. Jadi ini maksudnya bisa diselesaikan bilateral, jadi memang bagusnya begitu sih,” ujar Busan saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (20/2/2026).

Adapun pembentukan Dewan Perdagangan dan Investasi itu menjadi salah satu poin dalam kesepakatan tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Menurut Busan, pembentukan dewan itu justru bakal membuat kesepakatan dagang dengan AS bisa berjalan dengan baik.

Salah satu tujuan kesepakatan dagang, kata Busan, adalah penyelesaian sengketa tanpa harus dibawa ke organisasi tingkat dunia seperti WTO.

“Untuk saling menguntungkan satu negara dengan negara yang kita berunding tadi,” tutur Busan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan Indonesia dan AS sepakat membentuk Council of Trade and Investment.

Mengutip KOMPAS.id, forum itu bakal menjadi ruang bilateral untuk menyelesaikan persoalan perdagangan yang mungkin timbul dalam waktu kedepan setelah kesepakatan dagang kedua negara.

Menurutnya, persoalan yang mungkin timbul dalam waktu kedepan adalah lonjakan impor melewati batas hingga harga barang impor yang terlalu murah karena terindikasi dumping.

Kegiatan importasi seperti itu dinilai berpeluang merugikan industri di kedua negara.

“Tentu berlaku regulasi seperti di WTO, seperti untuk dumping, dan lain-lain. Namun, sebelumnya, dibawa dulu ke Board of Council,” kata Airlangga dalam konferensi virtual, Jumat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dan Inggris berencana membentuk kerja sama bilateral berupa Indonesia-UK Economic Growth Partnership (EGP). Kerja sama itu dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan kolaborasi di berbagai sektor prioritas.

Kerangka kerja sama ekonomi baru itu menjadi pembahasan saat pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste Dominic Jermey di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

"Kedua negara perlu memformulasikan nilai strategis dari EGP, sehingga bisa semakin memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, baik melalui pendekatan Government-to-Government (G-to-G) maupun Business-to-Business (B-to-B)," ujar Airlangga dikutip dari siaran pers, Jumat (24/10/2025).

Airlangga mengatakan, EGP akan menjadi salah satu pilar utama dalam New Strategic Partnership Agreement between Indonesia and the United Kingdom yang ditargetkan dapat difinalisasi pada akhir tahun 2025.

Melalui kemitraan strategis ini, kedua negara akan mengembangkan kerja sama di bidang energi bersih, pendidikan, teknologi, layanan keuangan, serta perdagangan dan investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, kedua pihak turut membahas proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Inggris terkait CPTPP, sebagaimana disampaikan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke London pada November 2024.

Inggris menegaskan kesediaan untuk berbagi pengalaman terkait proses aksesi Indonesia ke CPTPP, yang telah tercantum pula dalam Joint Statement on a New Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the United Kingdom.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bakal bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (23/10/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Presiden Lula da Silva disambut secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam Upacara Penyambutan Kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025) pagi.

Presiden Brasil itu tiba dengan diiringi formasi 17 pasukan motoris, 60 pasukan berkuda, pasukan jajar kehormatan, serta sekitar ratusan pelajar yang berdiri rapi di sepanjang jalan sambil mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera Afrika Selatan.

Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan Brasil yakni Hino Nacional Brasileiro diikuti Indonesia Raya, yang diiringi dentuman meriam salvo sebanyak 21 kali sebagai tanda penghormatan tertinggi bagi kepala negara yang berkunjung. Setelah itu, kedua pemimpin melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan.

Dalam sesi perkenalan perkenalan delegasi, Lula da Silva mengajak sejumlah pejabatnya mulai dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Brasil Mauro Vieira, Menteri Pertanian (Mentan) Brasil Carlos Fávaro, Menteri Pertambangan dan Energi Brasil Alexandre Silveira, Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Brasil Luciana Santos, Sekretaris Eksekutif Kementerian Pembangunan Industri Perdagangan dan Jasa Brasil Márcio Elias Rosa serta Presiden Bank Sentral Brasil Gabriel Galípolo, termasuk juga Presiden Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Brasil Jorge Viana serta Presiden Institut Geografi dan Statistik Brasil (IBGE) Marcio Pochmann.

Sementara pejabat dari Indonesia yang hadir yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri LH Hanif Faisol, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Brian Yuliarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

Selanjutnya, kedua pemimpin menuju ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu serta foto bersama, dilanjutkan pertemuan tête-à-tête di ruang kerja Presiden Prabowo dan pembahasan mengenai Kemitraan Strategis antara kedua negara serta ditutup dengan penandatanganan awal untuk kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) kedua negara.

Mengingat, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di sektor perdagangan dan investasi saat kunjungan kenegaraan Prabowo pada Juli 2025 lalu. Salah satunya, agar segera menyelesaikan Perjanjian Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Mercosur (IM-CEPA). Mercosur adalah blok perdagangan di Amerika Selatan yang beranggotakan Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.

Saat itu, Kepala Negara juga mendorong kerja sama bilateral melalui peran dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia menambahkan, Indonesia terbuka untuk berdiskusi terkait dengan sektor peternakan, pengembangan agrikultur, serta industri pangan.

Hubungan antara Indonesia dan Brasil memiliki sejarah panjang di dalam hubungan diplomatik yang telah berjalan sejak 1953, kedua negara secara konsisten mempererat kerja sama yang komprehensif di berbagai sektor untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Brasil merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Amerika Latin.

Peningkatan ekspor Indonesia ke Brasil pun sebesar 9,31% pada 2024 yang menjadi salah satu indikator positif dalam kerja sama yang dapat terus dikembangkan ke depan. Indonesia juga berupaya menjalin kerja sama ekonomi komprehensif dengan blok pasar dagang di Amerika Selatan yang dipimpin Brasil.

Setelah pembicaraan bilateral, kedua kepala negara menyampaikan pernyataan pers bersama kepada media, menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama bilateral dan mendorong kemitraan.

Brasil dan Indonesia saat ini juga merupakan anggota aktif dari forum strategis global seperti BRICS, yang menjadi wadah penting dalam kerja sama multilateral negara-negara berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB atau UN Trade and Development Agency (UNCTAD) memperingatkan ketidakpastian terkait tarif yang terus berlangsung dapat memperlambat arus investasi, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM) serta negara-negara berkembang.

“Kami khawatir akan ada lebih banyak perlambatan dalam hal investasi,” ujar Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan dalam wawancara dikutip dari Reuters, Selasa (14/10/2025).

Dia menambahkan, dampak terbesar kemungkinan akan dirasakan oleh UKM di seluruh dunia dan negara-negara kecil yang sangat bergantung pada perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Grynspan, meskipun teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi pendorong perdagangan dan investasi global tahun ini, manfaatnya masih terkonsentrasi pada segelintir negara dan belum menyentuh ekonomi kecil dan berkembang.

Laporan UNCTAD yang dirilis pada Juli lalu menunjukkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) global turun untuk tahun kedua berturut-turut pada 2024. Tahun ini, kekhawatiran meningkat karena ketegangan dagang diperkirakan semakin mengguncang kepercayaan investor.

Sejak menjabat pada Januari lalu, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kebijakan tarif telah mengguncang pasar keuangan dan memicu gelombang ketidakpastian di ekonomi global.

Grynspan menilai, proyeksi ekonomi 2026 akan sangat bergantung pada arah hubungan dagang AS dengan mitra-mitranya — apakah ketegangan saat ini berkembang menjadi perang dagang penuh, atau justru berlanjut dengan tarif tinggi di tengah negosiasi yang berlarut.

“Ada ketidakpastian, tetapi ke depan akan muncul lebih banyak kepastian. Pasar akan beradaptasi dengan situasi baru ini,” ujarnya.

Dia menyoroti negara-negara kurang berkembang di Afrika serta negara kepulauan kecil berada dalam posisi yang lebih rentan karena menghadapi tarif lebih tinggi dibandingkan negara maju.

Sementara Uni Eropa telah mencapai kesepakatan dengan AS untuk menetapkan tarif sebesar 15% atas sebagian besar barang ekspor, negara-negara kurang berkembang menghadapi beban yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, Laos dikenakan tarif hingga 40%.

Grynspan mendesak AS agar memberikan keringanan tarif bagi negara-negara rentan.

Pada Juli lalu, Lesotho—sebuah negara kecil di Afrika—mendapat tarif modifikasi sebesar 15% setelah sebelumnya terancam dikenakan tarif hingga 50% oleh pemerintahan Trump.