Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka di zona hijau pagi ini, Kamis (13/11/2025). Indeks naik 0,29% ke level 8.412,82.

Sebanyak 249 saham naik, 57 turun, dan 307 tidak bergerak. Nilai transaksi pagi ini mencapai Rp 249,45 miliar, melibatkan 402,58 juta saham dalam 36.725 kali transaksi.

Pada awal perdagangan hari ini, saham Bank Central Asia (BBCA) dan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tercatat menjadi saham yang paling ramai ditransaksikan. Adapun saham CSIS, MORA dan MPRO mencatatkan kenaikan terbesar.

Pelaku pasar perlu mencermati sejumlah sentimen yang diperkirakan menggerakkan saham. Dari luar negeri, sentimen terbesar akan datang dari voting shutdown dan inflasi AS. Dari dalam negeri, sejumlah isu di DPR bisa menjadi sentimen pasar hari ini.

Sementara itu, pasar saham Asia-Pasifik mayoritas menguat pada perdagangan Kamis (13/11/2025), mengikuti pergerakan bervariasi di Wall Street. Investor masih memantau perkembangan pemerintahan Amerika Serikat yang diperkirakan akan segera kembali beroperasi pada akhir pekan ini.

Indeks acuan Jepang, Nikkei 225, naik 0,23% pada awal perdagangan, sedangkan Topix bertambah 0,62% dan mencetak rekor tertinggi baru. Di Korea Selatan, indeks Kospi menguat 1,07%, sementara indeks saham berkapitalisasi kecil Kosdaq melonjak 2,52%.

Sementara itu, indeks S&P/ASX 200 Australia justru turun tipis 0,25% di sesi pagi. Kontrak berjangka untuk Hang Seng Index Hong Kong menunjukkan pembukaan yang lebih rendah di level 26.899, dibandingkan penutupan sebelumnya di 26.922,73.

Dari Amerika Serikat, pasar saham berjangka bergerak melemah pada jam perdagangan Asia setelah rotasi sektor mendorong Dow Jones Industrial Average mencetak rekor baru. Pada perdagangan Rabu waktu setempat, Dow Jones naik 326,86 poin atau 0,68% menjadi 48.254,82 dan sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa.

Indeks S&P 500 bergerak datar dan ditutup naik tipis 0,06% di level 6.850,92. Sebaliknya, indeks teknologi Nasdaq Composite turun 0,26% dan berakhir di posisi 23.406,46.

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemimpin Asia-Pasifik menyepakati perdagangan dan investasi harus berkembang dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Hal itu tertuang dalam deklarasi bersama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Sabtu (1/11/2025).

Gelaran APEC kali ini mengadopsi Deklarasi Gyeongju, di akhir rangkaian pertemuan dua hari yang mempertemukan 21 anggota yang mewakili lebih dari separuh perekonomian dunia. Antara lain, Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, Kanada, dan negara-negara lain di Asia Tenggara dan Pasifik, serta Peru dan Chili.

Dalam sesi utamanya, istilah 'Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)' hilang, setelah sebelumnya muncul dalam semua deklarasi bersama sebelumnya.

"Kami menegaskan kembali pengakuan bersama kami bahwa perdagangan dan investasi yang kuat sangat penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik, dan tetap berkomitmen untuk memperdalam kerja sama ekonomi guna menavigasi lingkungan global yang terus berkembang," demikian isi dokumen tersebut, sebagaimana dikutip dari Yonhap News Agency, Sabtu (1/11/2025).

"Kami mengakui pentingnya lingkungan perdagangan dan investasi yang mendorong ketahanan dan manfaat bagi semua," demikian bunyi dokumen tersebut.

Dibandingkan dengan deklarasi yang dikeluarkan pada pertemuan APEC sebelumnya, dokumen tahun ini menghilangkan bahasa yang menegaskan kembali komitmen bersama untuk menegakkan sistem perdagangan multilateral, yang mencerminkan kesenjangan pandangan perdagangan yang semakin lebar di antara negara-negara ekonomi utama dunia.

Apakah dan sejauh mana para pemimpin akan mencapai konsensus tentang perdagangan bebas telah menjadi poin penting perhatian APEC tahun ini, mengingat kembalinya pemerintahan Donald Trump dengan kebijakan "America First" dan perang dagang yang sedang berlangsung dengan China.

Antara tahun 2021 dan 2024, semua deklarasi KTT APEC menyebutkan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO "sebagai intinya," yang pertama kali muncul dalam deklarasi tahun 2021, setelah masa jabatan pertama Trump berakhir.

Deklarasi para pemimpin APEC hanya dapat diadopsi melalui konsensus, dengan dukungan dari seluruh ekonomi anggota.

Selain perdagangan, deklarasi ini menekankan kemajuan teknologi yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI) dan perubahan demografi -- dua inisiatif utama yang didorong oleh Korea Selatan sebagai tuan rumah tahun ini.

Untuk pertama kalinya, deklarasi ini mengakui industri budaya dan kreatif sebagai pendorong pertumbuhan baru bagi kawasan Asia-Pasifik dan mencerminkan pemahaman dan komitmen bersama negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam bidang AI dan perubahan demografi, ungkap kantor kepresidenan.

Bersamaan dengan deklarasi ini, para pemimpin juga mengadopsi dua dokumen terpisah tentang inisiatif AI dan respons terhadap perubahan demografi.

Ketidaksepakatan Multilateralisme?

Melansir The Chosun Daily, para analis berpendapat, hasil deklarasi tahun ini mencerminkan tren penurunan perdagangan bebas di tengah meningkatnya proteksionisme yang didorong oleh langkah-langkah tarif yang diinisiasi AS. Dilaporkan, negosiasi baru berakhir secara dramatis pada pagi itu, beberapa jam sebelum pengumuman, karena negara-negara anggota APEC, termasuk AS, menunjukkan ketidaksepakatan atas teks 'perdagangan bebas' yang akan dimasukkan dalam Deklarasi Gyeongju.

Disebutkan, istilah terkait 'perdagangan dan investasi' masih kontroversial hingga akhir Deklarasi Gyeongju. Deklarasi Gyeongju yang diumumkan pada hari itu menganalisis situasi terkini sebagai "sistem perdagangan global menghadapi tantangan signifikan"dan menyatakan, "Kami menegaskan kembali pengakuan bersama kami bahwa perdagangan dan investasi yang kuat sangat penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik."

Namun, deklarasi bersama dari KTT APEC 2021-2024, setelah pemerintahan Trump pertama, memuat ungkapan "sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya." Deklarasi Machu Picchu, yang diadopsi pada APEC tahun lalu di Peru, menyatakan, "Kami menegaskan kembali dukungan kami terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya."

Kecuali pada masa pemerintahan Trump, deklarasi APEC secara historis bertujuan menuju multilateralisme dengan menyatakan dukungan kuat terhadap sistem WTO berdasarkan dukungan mereka terhadap perdagangan bebas.

Meskipun terdapat prakiraan awal selama negosiasi tingkat kerja bahwa meskipun istilah 'WTO' tetap ada dalam Deklarasi Gyeongju, ketiadaan kata 'inti' dapat melemahkan signifikansinya, hasil akhirnya justru menyebabkan istilah tersebut dihilangkan sepenuhnya.

Adapun KTT APEC Gyeongju tahun ini adalah yang pertama diselenggarakan sejak Presiden Trump kembali berkuasa. AS telah memperkuat kebijakan perdagangan proteksionisnya melalui langkah-langkah tarif yang menargetkan negara-negara anggota APEC. Presiden Trump tidak menghadiri KTT APEC dan kembali ke negaranya pada tanggal 30, digantikan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Presiden Lee Jae-myung mengatakan dalam konferensi pers hari itu, "Deklarasi Gyeongju telah difinalisasi pagi ini," menambahkan, "Terdapat ketidaksepakatan mengenai teksnya, dan kami menyesuaikan poin-poin tersebut." Ia lebih lanjut menyatakan, "Isu utamanya adalah apakah akan memasukkan bab tentang perdagangan dan investasi."

Deklarasi Gyeongju, yang diumumkan sekitar pukul 13.00, secara garis besar mencakup diskusi-diskusi penting mengenai isu-isu inti APEC, termasuk perdagangan dan investasi, inovasi digital, dan pertumbuhan inklusif, berdasarkan tiga prioritas utama tahun ini: 'Konektivitas, Inovasi, dan Kemakmuran.'

Deklarasi ini juga mengkonsolidasikan pengakuan bersama dan kesediaan para anggota untuk bekerja sama dalam kolaborasi AI dan menanggapi perubahan demografi, yang telah dianjurkan oleh pemerintah Korea Selatan.

Kantor kepresidenan Korsel menyatakan, "Deklarasi Gyeongju penting karena menyajikan arah kerja sama yang komprehensif di antara 21 anggota mengenai isu-isu ekonomi global utama, termasuk perdagangan, di tengah ketidakpastian yang semakin dalam dalam ekonomi internasional."