JAKARTA - Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan menegaskan pihaknya telah mencatatkan Hotel Sultan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Ia berkata, aset itu telah dilaporkan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami ingin menegaskan saja, kami dari Kementerian Keuangan , Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, Barang Milik Negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK ," ujar Encep saat ditemui di kawasan GBK, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut, Encep menyampaikan, pengelolaan aset Hotel Sultan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. "Kami akan bekerja sama dengan pengguna barang, dalam hal ini Setneg dan PPKGBK," kata Encep.

Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo menambahkan, pihaknya akan menjalankan PMK untuk memanfaatkan aset tersebut. Ia berkata, pengelolaan aset ditujukan agar masyarakat merasakan manfaatnya.

"Kita wajib secara PPKGBK dan Setneg untuk mengoptimalisasikannya dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat, termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini," jelas Rakhmadi.

Jadi, kata dia, pihaknya bersama pemerintah ingin memberikan yang terbaik. "Baik dampak finansialnya maupun juga kepada dampak kehidupan yang lebih positif di area Senayan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) meminta wacana kebijakan standardisasi kemasan rokok (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dibatalkan karena bakal mengancam kelangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai salah satu sektor strategis nasional.

Ketua Umum Gappri Henry Najoan mengatakan IHT merupakan sektor yang berkontribusi signifikan pada penyerapan tenaga kerja dari hulu hingga hilir, selain juga menjadi penopang penerimaan keuangan negara melalui setoran cukai.

"Dampak kebijakan terhadap industri ini tidak hanya menyentuh pabrik, tetapi juga pekerja, petani, hingga keluarga mereka. Karena itu, kebijakan perlu dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kebijakan nonfiskal terhadap IHT tersebut akan mengancam kehidupan jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pertembakauan nasional.

Menurut dia, ada sekitar enam juta orang yang mencari nafkah di sektor pertembakauan, mulai dari buruh tani, pekerja pabrik, hingga mata rantai perdagangan eceran.

"Perumusan kebijakan semestinya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh agar menjaga stabilitas masyarakat," katanya.

Henry menambahkan tekanan terhadap industri juga terlihat dari tren penurunan volume produksi rokok dalam beberapa tahun terakhir yang mana pada 2019 ketika tarif cukai tidak mengalami kenaikan, produksi rokok nasional mampu mencapai angka 357 miliar batang.

Namun, sepanjang periode 2020-2025 angka produksi terus mengalami penyusutan, termasuk penurunan sebesar 3 persen yang terjadi pada 2024-2025.

"Regulasi yang semakin ketat berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, kondisi ini justru merugikan negara dan menciptakan distorsi di pasar," katanya.

Menurut dia, aturan di dalam rancangan permenkes menjadi perhatian serius bagi seluruh pelaku usaha karena memberatkan pelaku industri yang saat ini sudah menghadapi tekanan besar dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 lainnya.

Kombinasi dari berbagai regulasi turunan tersebut, seperti wacana kemasan polos yang tengah didorong oleh Kementerian Kesehatan, batas nikotin dan tar yang tengah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta aturan bahan tambahan akan mengganggu stabilitas operasional dan proses produksi tembakau nasional.

Dia menjelaskan saat ini ekosistem industri rokok telah dikepung oleh sejumlah regulasi yang tumpang tindih, terdapat ratusan aturan di tingkat pusat hingga daerah yang menyasar lini bisnis pertembakauan.

Banyaknya regulasi yang menekan, lanjutnya, dikhawatirkan menciptakan ketidakpastian hukum di lapangan dan berisiko mematikan keberlangsungan ekosistem industri dari hulu sampai ke hilir.

"Kami memohon kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan deregulasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar dapat diseragamkan," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

SUMENEP - Praktik dugaan pelanggaran izin operasional mesin pelinting rokok di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mulai terungkap. Puluhan pabrik rokok diduga nekat mengoperasikan mesin pelinting tanpa memenuhi ketentuan resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Temuan tersebut memunculkan desakan agar aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas, termasuk menyita mesin-mesin yang diduga digunakan secara ilegal. Ketua Komunitas Pencinta Kretek (KPK) Madura Moh Ilur Anam mengatakan, banyak pengusaha rokok di Sumenep diduga memanfaatkan celah izin uji coba untuk tetap menjalankan produksi secara masif.

"Namun, kenyataannya di Sumenep, banyak pengusaha yang mengabaikan prosedur ini dan justru bermain di zona abu-abu dengan memanfaatkan surat izin uji coba. Penegakan hukum yang lemah di tingkat daerah dianggap sebagai pemicu utama pembangkangan regulasi ini," kata Ilur dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Dalam aturan PMK 72/2024 disebutkan bahwa setiap mesin pelinting rokok wajib terdaftar secara resmi dan lokasi operasionalnya harus diverifikasi petugas guna mencegah perpindahan kepemilikan maupun penyalahgunaan mesin tanpa izin.

Ilur menilai, praktik produksi rokok tanpa izin resmi merupakan tindak pidana yang berdampak besar terhadap penerimaan negara dari sektor cukai. Berdasarkan data konsumsi rokok tahun 2025 dengan prevalensi perokok mencapai 38,7 persen, kata dia, keberadaan rokok ilegal berkontribusi terhadap potensi hilangnya penerimaan negara hingga Rp188,71 triliun per tahun.

"Modus operandi pengusaha yang melaporkan 'mesin rusak' untuk memperpanjang izin sementara harus dilihat sebagai bentuk manipulasi hukum. Aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya memeriksa dokumen formal, tetapi juga melakukan audit teknis di lapangan. Jika terbukti ada produksi massal selama masa 'uji coba', maka unsur pidana penggelapan cukai telah terpenuhi dan harus segera naik ke tahap penyidikan," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa ketegasan hukum penting untuk melindungi tarif cukai Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) yang saat ini mencapai Rp1.231 per batang. Tanpa efek jera, kata Ilur, para pelaku usaha ilegal akan terus merasa aman menjalankan aktivitasnya karena diduga memperoleh perlindungan dari oknum tertentu.

"Selain sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, para pelaku juga dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini dikarenakan keuntungan dari produksi ilegal yang mencapai miliaran rupiah per hari tersebut diduga dialirkan untuk memperkuat infrastruktur produksi ilegal lainnya."

Ilur meminta pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Bea Cukai Pusat segera berkolaborasi untuk menindak praktik pabrik rokok ilegal di Sumenep. Menurutnya, keberanian menegakkan PMK 72/2024 akan menjadi bukti bahwa negara serius memberantas mafia cukai dan melindungi pelaku usaha yang patuh terhadap aturan.

"Hanya melalui supremasi hukum yang konsisten, kebocoran ratusan triliun rupiah per tahun dapat dihentikan dan keadilan bagi pelaku usaha legal dapat ditegakkan," kata Ilur.

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia kembali merilis Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar edisi terbaru tahun 2026 yang memuat rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2025 sebagai pedoman bagi seluruh pengadilan di Indonesia. Rilis ini merupakan hasil dari Rapat Pleno Kamar Tahunan ke-14 yang diselenggarakan pada 9-11 November 2025, yang menghasilkan sebanyak 24 rumusan hukum dari lima kamar teknis peradilan.

Rumusan tersebut telah diberlakukan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025. Dalam pengantarnya, Panitera Mahkamah Agung Heru Pramono menyampaikan bahwa sistem kamar bertujuan menjaga kesatuan penerapan hukum, konsistensi putusan, serta meningkatkan profesionalitas hakim agung.

"Pleno kamar menjadi instrumen penting dalam merumuskan jawaban atas berbagai persoalan hukum yang berkembang di praktik peradilan," tulisnya dikutip pada Sabtu (4/4/2026).

Sepanjang pelaksanaannya sejak 2011, rapat pleno kamar telah menghasilkan 576 rumusan hukum yang kini menjadi rujukan penting dalam praktik peradilan. Hingga akhir 2025, tercatat 2.748 putusan pengadilan telah menggunakan rumusan kamar sebagai referensi dalam pertimbangan hukum.

Dalam kamar pidana, sejumlah rumusan penting yang dihasilkan antara lain penegasan bahwa izin penyitaan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri di tempat benda berada sesuai ketentuan KUHAP.

Selain itu, diatur pula izin keluar tahanan dalam kondisi mendesak seperti berobat atau melayat yang dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan syarat ketat.

Rumusan lainnya mencakup penegasan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi dirampas untuk negara atau pihak yang dirugikan, termasuk pemerintah dan BUMN/BUMD. Kemudian, terdapat pula penafsiran kata “menyalurkan” dalam KUHP baru sebagai bagian dari peredaran gelap narkotika.

Tak hanya itu, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban nafkah anak dalam putusan perdata tidak serta-merta dapat dipidana, melainkan harus ditempuh melalui mekanisme eksekusi perdata.

Selain menghasilkan rumusan baru, pleno kamar juga memuat tiga rumusan revisi terhadap ketentuan sebelumnya serta satu revisi terhadap Buku II Mahkamah Agung, sebagai bagian dari pembaruan hukum yang berkelanjutan.

Kompilasi ini disusun secara tematik dan kronologis, serta diterbitkan dalam bentuk cetak dan elektronik guna memudahkan akses bagi hakim dan aparatur peradilan. Rumusan kamar juga telah diintegrasikan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari penguatan basis data hukum nasional.

Dengan rilis ini, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya dalam menjaga keseragaman penerapan hukum serta meningkatkan kualitas putusan pengadilan di seluruh Indonesia.

JAKARTA - Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Regulasi ini mengubah cara pengelolaan dana pensiun, meski tidak langsung menaikkan besaran uang pensiun yang diterima para pensiunan.

Aturan ini dinilai krusial karena menyangkut keberlanjutan pembayaran pensiunan jutaan aparatur negara di masa depan. Selain itu lewat aturan ini diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jaminan sosial.

Memperkuat prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pengelolaan aset, serta menjamin keamanan dan keberlanjutan dana peserta. Purbaya Keluarkan Aturan Baru Dana Pensiun ASN, TNI dan Polri, Ini Isi Lengkapnya



Melalui regulasi ini, negara menegaskan bahwa pengelolaan iuran dan hasil pengembangan dana peserta tidak bisa lagi dipandang sebagai dana biasa. Semua harus dikelola secara hati-hati, profesional, dan transparan, dengan standar yang sejalan dengan praktik pengelolaan investasi institusi besar.

Berikut fakta-fakta penting aturan dana pensiun ASN, TNI, dan Polri yang perlu diketahui masyarakat:

1. Aturan Baru Resmi Berlaku Akhir 2025

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2025. Regulasi ini menjadi dasar baru pengelolaan dana pensiun ASN, TNI, dan Polri, menggantikan aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi fiskal saat ini.

PMK ini mengatur pengelolaan Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta Jaminan Kematian (JKM).

2. Bukan Kenaikan Uang Pensiun, tapi Ubah Sistem Pengelolaan

Perlu diluruskan, aturan ini tidak menaikkan langsung uang pensiun ASN, TNI, maupun Polri. Fokus pemerintah adalah memperkuat tata kelola dana agar lebih aman, transparan, dan berkelanjutan.

Langkah ini diambil karena jumlah pensiunan terus meningkat setiap tahun, sementara beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) makin besar.

Regulasi ini membatasi dan memperjelas instrumen apa saja yang boleh menjadi tujuan investasi dana peserta. Instrumen berisiko tinggi akan diawasi lebih ketat agar tidak membahayakan dana jangka panjang.

3. Dana Pensiun Lebih Aman

Dalam aturan baru, pengelola dana pensiun wajib menempatkan minimal 30% dana THT di Surat Berharga Negara (SBN). Tujuannya untuk menekan risiko investasi yang bisa mengancam dana pensiun di masa depan.

Investasi pada instrumen berisiko tinggi kini dibatasi ketat agar tidak mengulang kasus gagal kelola seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

4. Solvabilitas Pengelola Jadi Syarat Wajib

PMK 118/2025 mewajibkan pengelola dana pensiun menjaga tingkat solvabilitas minimal 2% dari total kewajiban. Artinya, perusahaan pengelola harus selalu memiliki cadangan dana yang cukup untuk membayar manfaat peserta kapan pun dibutuhkan.

Kebijakan ini dianggap sebagai “rem pengaman” agar dana pensiun tidak jebol di masa depan. Solvabilitas menjadi indikator utama kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang kepada peserta.

Purbaya Terbitkan Aturan Baru Dana Pensiun, Apa Dampaknya Buat ASN, TNI dan Polri?



Dengan adanya batas minimum ini, maka diharapkan risiko gagal bayar dapat diminimalkan Ketahanan keuangan perusahaan lebih terjaga, ditambah kepercayaan peserta dan publik meningkat.

5. Aset dan Kewajiban Harus Seimbang

Aturan baru juga mewajibkan total aset investasi dan piutang iuran masa lalu harus setara dengan total liabilitas program pensiun. Jika terjadi selisih, pengelola wajib segera melakukan penyesuaian dan melaporkannya ke Kementerian Keuangan.

6. Pengelolaan Tetap di Taspen dan Asabri

Dana pensiun ASN dikelola PT Taspen (Persero), sedangkan TNI dan Polri dikelola PT Asabri (Persero). Sistem pensiun masih bersifat defined benefit, artinya besaran pensiun tetap dijamin negara dan dibayarkan melalui APBN, bukan murni dari akumulasi iuran peserta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan apresiasi terhadap terbitnya PMK 118 Tahun 2025. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai aturan ini mempertegas posisi Taspen dan Asabri sebagai investor institusi domestik strategis.

Menurutnya, kedua entitas tersebut berpotensi besar dalam mendorong pendalaman pasar keuangan nasional.

“Peraturan Menteri Keuangan itu mempertegas peran strategik Taspen dan Asabri sebagai investor institusi domestik yang mendorong pendalaman pasar dan likuiditas di pasar keuangan,” ujar Mahendra dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025.

7. Masa Transisi 3 Tahun

Pemerintah memberikan masa transisi hingga 3 tahun kepada pengelola dana untuk menyesuaikan komposisi investasi dan sistem keuangan sesuai aturan baru. Selama masa ini, laporan berkala wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan.

8. Latar Belakang: Ancaman Beban Pensiun

Reformasi ini tidak lepas dari peringatan para ekonom soal lonjakan beban pensiun ASN, TNI, dan Polri di masa depan. Tanpa pembenahan, dana pensiun dikhawatirkan akan membebani fiskal negara secara serius.

Romli Atmasasmita

SELAMA lebih dari satu dekade yang lampau, sistem hukum pidana termasuk praktik peradilan pidana tidak mengenal apa yang disebut pedoman pemidanaan atau sentencing guidelines yang bertujuan untuk mencegah disparitas putusan pengadilan dan untuk memelihara dan menjaga agar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memberikan jaminan kepastian hukum khususnya pelindungan hak asasi terdakwa.

Era baru perkembangan sistem hukum pidana dan hukum acara pidana dengan diberlakukannya UU KUHP 2023 dan UU KUHAP 2025 telah dimulai dengan harapan implementasi hukum khususnya penegakan hukum pidana tidak berjalan sepahit dan sependeritaan terhadap tersangka/terdakwa serta membatasi kekuasaan negara khususnya hakim sebagai wakil Tuhan YME di dunia peradilan untuk dapat menjaga integritas dan kemandirian sebagai penentu keadilan di Tanah Air.

Di dalam UU KUHP 2023 telah diatur tentang pedoman pemidanaan yang di dalam UU KUHP 1946 tidak diatur; sebagaimana dicantumkan pada Bab III tentang pemidanaan, pidana dan tindakan khususnya Bagian Kesatu Pedoman Pemidanaan khususnya Paragraf 2 Pasal 53 dan Pasal 54. Pedoman Pemidanaan diwajibkan bagi hakim dalam memutus perkara pidana dan telah dirinci secara alternatif yang melipui 11 faktor yang wajib dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Di antara kesebelas faktor tersebut, terdapat faktor hukum dan faktor non-hukum. Faktor hukum meliputi dua factor yaitu d. tindak pidana direncanakan atau tidak direncanakan, dan k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua faktor hukum tersebut merupakan tugas/kewajiban yang baru bagi hakim Indonesia dan tentunya belum berpengalaman serta bahkan berlawanan dengan pemahaman dan pengalaman hakim-hakim di Indonesia selama praktik hukum lebih dari satu dekade.

Merujuk pada hanya dua faktor hukum sedangkan terdapat 9 faktor non-hukum sudah dapat dipastikan bahwa UU KUHP 2023 menandakan era baru dalam perkembangan sistem hukum pidana Indonesia dan merupakan modernisasi serta adaptasi dan harmonisasi atas perkembangan praktik hukum selama ini dan standar dan nilai-nilai peradaban modern bangsa-bangsa pada level internasional.

DI lain pihak, pedoman pemidanaan serupa tetap tidak sama telah diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 akan tetapi khusus diperuntukkan bagi implementasi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat bentuk hukum Perma adalah peraturan perUUan yang berada di bawah UU sekalipun mengikat secara hukum terutama bagi hakim akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan UU yang memiliki struktur dan kedudukan hukum yang lebih tinggi dari Perma.

Perma Nomor 1 Tahun 2020 pada hakikatnya adalah juga merupakan pelaksanaan dari UU KUHP 2023 sebagai induk peraturan perUUan pidana, maka substansi Perma aquo masih memerlukan perubahan-perubahan disesuaikan dengan UU KUHP 2023 di mana Perma masih menggunakan UU KUHAP 1981.

Selain hal tersebut, Pedoman Pemidanaan dalam UU KUHP 2023 menyatakan tegas bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia (Pasal 52) sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 telah menetapkan 4 tujuan yang antara lain meliputi, mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dan secara khusus untuk mencegah disparitas pidana serta memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Namun demikian sudah dapat dipastikan pedoman pemidanaan yang mana yang akan dan harus dipatuhi hakim Pengadilan Tipikor? Jawaban atas pertanyaan ini, adalah hakim Pengadilan Tipikor wajib melaksanakan perintah UU jika di dalam UU tidak jelas atau belum diatur maka hakim TIpikor wajib melaksanakan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020.

Dibandingkan kedua pedoman pemidanaan tersebut diperkirakan bagin hakim tipikor akan lebih nyaman melaksanakan pedoman pemidanaan di dalam UUKUHP 2023 dibandingkan dengan yang ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 disebabkan telah ditentukan keenam hal (tahapan?) dengan secara khusus mengatur juga kategorisasi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dengan rincian, kategori paling berat, kategori berat, kategori sedang dan kategori ringan yang dinilai dari jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi dan dengan kategorisasi berdasarkan nilai kerugian keuangan negara tersebut diharapkan terdapat selain kepastian hukum juga memperkecil kemungkinan disparitas pidana perkara tipikor antar hakim-hakim tipikor.

Sejatinya bagi upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk UU pemberantasan korupsi penilaian berdasarkan kategorisasi tidaklah relevan karena tujuan pembentukan UU Pemberantasan Korupsi adalah mencegah dan menindak betapapun kecilnya kerugian keuangan negara; dimaksudkan sejak awal tujuan pemberantasan korupsi adalah mengubah sikap mental aparatur negara agar menjadi apartur negara yang memberikan pelayanan yang bersifat efisien dan efektif.

Di dalam UU KUHP 2023 besar kecilnya kerugian keuangan negara tidak diutamakan karena fluktuasi sistem keuangan dan perbankan serta diutamakan mens-rea (niat jahat) pelaku korupsi yang merupakan unsur mutlak dalam setiap perbuatan pidana. Selain masalah tersebut di dalam UU Tipikor 1999 telah diatur pidana uang pengganti (PUP) sebagai solusi untuk memulihkan kerugian keuangan negara secara maksimal bahkan diatur juga perampasan asset tipikor dan penelusuran aliran dana hasil korupsi melalui UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rasionalisasi nilai kerugian keuangan negara dalam penegakan hukum saat ini setelah diberlakukan UU TPPU 2019 dan menjelang RUU Perampasan Aset disahkan menjadi UU tidak lagi relevan dan memengaruhi perkembangan korupsi itu sendiri.

JAKARTA - Kemendiktisaintek menerbitkan Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 yang mengatur secara komprehensif profesi, jenjang karier, serta penghasilan dosen menjelang akhir tahun 2025. Regulasi strategis ini akan segera dilengkapi dengan Petunjuk Teknis (juknis) yang dijadwalkan disosialisasikan pada awal tahun 2026.

Direktur Sumber Daya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Suning Kusumawardhani, menyampaikan bahwa juknis Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 saat ini telah memasuki tahap akhir penyusunan dan akan diumumkan kepada publik pada minggu pertama Januari 2026.

Ia menegaskan bahwa regulasi beserta juknisnya dirancang untuk memberikan kepastian bagi profesi dosen, pengembangan karier, serta peningkatan kesejahteraan, dengan tujuan akhir meningkatkan mutu perguruan tinggi di Indonesia.

“Dari semua pertanyaan yang diajukan, kami akan susun daftarnya untuk menjadi pegangan kita bersama. Semacam Q and A, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis dapat kita diskusikan lebih lanjut. Mohon menunggu sebentar karena juknisnya akan kami rilis minggu pertama bulan Januari,’ kata Suning Kusumawardhani, melalui siaran pers, Selasa (30/12/2025).

Suning juga menjelaskan bahwa terdapat empat pilar utama yang menjadi fondasi kompetensi dan kualitas dosen, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat pilar tersebut menjadi dasar penguatan mutu pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari reformasi tata kelola pendidikan tinggi, Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 turut mengatur pendelegasian kewenangan pengangkatan jabatan fungsional dosen kepada LLDIKTI serta sejumlah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang telah memenuhi persyaratan.

Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat layanan administrasi, meningkatkan efisiensi, sekaligus memperkuat otonomi perguruan tinggi.

“Permendiktisaintek nomor 52 Tahun 2025 ini mengatur penghasilan dosen secara lebih jelas dan berkeadilan. Selain gaji pokok dan tunjangan melekat, dosen juga berhak memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

"Awal tahun depan kami akan undang lagi para pemangku kepentingan untuk menjelaskan juknis yg sudah disusun.” demikian kata Suning Kusumawardhani.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Prof. Togar Mangihut Simatupang, menyebut regulasi ini sebagai kado akhir tahun yang telah lama dinantikan oleh kalangan dosen di seluruh Indonesia.

“Ini kado akhir tahun yang sudah lama ditunggu-tunggu. Kado ini memberikan kepastian hukum bagi profesi, karier, dan penghasilan dosen di seluruh Indonesia,” demikian Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Prof. Togar Mangihut Simatupang dalam acara sosialisasi Permendiktisaintek nomor 52 tahun 2025 yang dilakukan secara hibrid.

Selain mengatur aspek profesi, karier, dan penghasilan, Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 juga secara tegas mengakomodasi peran Profesor Emeritus sebagai aset keilmuan nasional yang tetap dapat berkontribusi setelah purnatugas. Regulasi ini juga membuka peluang yang lebih luas bagi diaspora akademik untuk berkarier sebagai dosen di Indonesia.

“Peraturan ini mencakup rekognisi kepada profesor emeritus sebagai aset keilmuan yang kita miliki. Juga memberikan peluang yang cukup besar kepada diaspora untuk berkarier sebagai dosen di Indonesia. Juknisnya akan kita sosialisasikan di awal tahun depan,” kata Dirjen Dikti Khairul Munadi.

Menurut Khairul Munadi, kebijakan ini diharapkan mampu melahirkan dosen yang berkualitas dan berintegritas, dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagai prasyarat utama dalam pengembangan karier dosen. Dampaknya diyakini akan dirasakan langsung oleh lingkungan kampus dan masyarakat luas.

“Tahapan implementasi dari peraturan ini akan dilaksanakan sebaik-baiknya, dievaluasi, dikomunikasikan dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian kita akan melahirkan dosen yang berkualitas tanpa dibebani hal-hal yang sifatnya administratif,” demikian Dirjen Khairul Munadi.

Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan sekaligus penguatan dari regulasi sebelumnya terkait dosen. Aturan ini mengonsolidasikan berbagai praktik baik yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan pembaruan untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi yang semakin dinamis dan kompetitif.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi merilis insentif pajak berupa pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh DTP) alias bebas pajak bagi para pekerja di sektor pariwisata.

Pemberian insentif itu dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 72/2025 yang merupakan perubahan atas PMK 10/2025. Ketentuan ini berlaku sejak 28 Oktober 2025.

Kebijakan insentif bebas pajak ini diberikan kepada industri pariwisata, restoran dan wellness. Dengan demikian, kebijakan ini menambah daftar pekerja yang sebelumnya sudah menerima fasilitas fiskal PPh 21 DTP ini, yakni alas kaki, tekstil dan kulit serta barang dari kulit.

Patut diketahui, karyawan yang mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP ini yaitu mereka dengan maksimal penghasilan bruto Rp10 juta per bulan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 10/2025 (yang tidak diubah dalam PMK 72/2025).

Sementara itu, mengutip Pasal 4A, ada jangka waktu pemberian insentif yang berbeda antar sektor. Untuk industri alas kaki, tekstil, furnitur, serta kulit, PPh 21 DTP diberikan selama Masa Pajak Januari-Desember 2025. Sementara bagi sektor pariwisata, insentif berlaku mulai Masa Pajak Oktober-Desember 2025.

Dalam Pasal 5 PMK itu juga disebutkan, PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai tertentu, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.

Disebutkan pula bahwa Pembayaran tunai Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah itu nantinya tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Karena itu, pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah harus dibuatkan bukti pemotongan oleh Pemberi Kerja.

Tata cara pembuatan bukti pemotongan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk Pegawai Tetap tertentu yang telah dipotong dan diberikan insentif dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dikembalikan kepada Pegawai Tetap bersangkutan

Sementara itu, bila PPh Pasal 21 nya telah dipotong dan telah diberikan insentif dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, kelebihan PPh Pasal 21 dapat dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai Tetap bersangkutan hanya sebesar bagian kelebihan pemotongan pajak yang tidak ditanggung pemerintah.

Sebagaimana diketahui, insentif PPh 21 DTP untuk sektor-sektor usaha tertentu ini merupakan menjadi bagian dari paket ekonomi yang telah diumumkan pemerintah pada September 2025 lalu.

Adapun, berikut ini daftar sektor yang pekerjanya mendapatkan insentif PPh 21 DTP:

1. Industri Persiapan Serat Tekstil
2. Industri Pemintalan Benang
3. Industri Pemintalan Benang Jahit
4. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni)
5. Industri Kain Tenun Ikat
6. Industri Bulu Tiruan Tenunan
7. Industri Penyempurnaan Benang
8. Industri Penyempurnaan Kain
9. Industri Pencetakan Kain
10. Industri Batik
11. Industri Kain Rajutan
12. Industri Kain Sulaman
13. Industri Bulu Tiruan Rajutan
14. Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
15. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
16. Industri Bantal dan Sejenisnya
17. Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
18. Industri Karung Goni
19. Industri Karung Bukan Goni
20. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
21. Industri Karpet dan Permadani
22. Industri Tali
23. Industri Barang dari Tali
24. Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
25. Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan
26. Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
27. Industri Kain Ban
28. Industri Kapuk
29. Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
30. Industri Tekstil Lainnya YTDL
31. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
32. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
33. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
34. Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
35. Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
36. Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
37. Industri Pakaian Jadi Rajutan
38. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
39. Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya
40. Industri Pengawetan Kulit
41. Industri Penyamakan Kulit
42. Industri Pencelupan Kulit Bulu
43. Industri Kulit Komposisi
44. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi
45. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri
46. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan
47. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya
48. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari
49. Industri Sepatu Olahraga Kelompok
50. Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
51. Industri Alas Kaki Lainnya
52. Industri Furnitur dari Kayu
53. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
54. Industri Furnitur dari Plastik
55. Industri Furnitur dari Logam
56. Industri Furnitur Lainnya
57. Angkutan Darat Wisata
58. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Kelompok
59. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata
60. Hotel Bintang
61. Hotel Melati
62. Pondok Wisata
63. Penginapan Remaja (Youth Hostel)
64. Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan
65. Vila
66. Apartemen Hotel Kelompok
67. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
68. Penyediaan Akomodasi Lainnya
69. Restoran
70. Rumah/Warung Makan
71. Kedai Makanan
72. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
73. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
74. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
75. Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
76. Bar
77. Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman
78. Rumah Minum/Kafe
79. Kedai Minuman
80. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
81. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus
82. Kawasan Pariwisata
83. Aktivitas Konsultansi Pariwisata
84. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
85. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
86. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
87. Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
88. Jasa Informasi Pariwisata
89. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
90. Jasa Pramuwisata
91. Jasa Interpreter Wisata
92. Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL
93. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)
94. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
95. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni
96. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni Kelompok
97. Museum yang Dikelola Swasta
98. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta
99. Wisata Budaya Lainnya
100. Fasilitas Stadion
101. Fasilitas Sirkuit
102. Fasilitas Gelanggang/Arena
103. Fasilitas Lapangan
104. Fasilitas Olahraga Beladiri
105. Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center
106. Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya
107. Promotor Kegiatan Olahraga
108. Aktivitas Perburuan
109. Aktivitas Olahraga Tradisional
110. Taman Rekreasi
111. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
112. Pemandian Alam
113. Wisata Gua
114. Wisata Petualangan Alam
115. Wisata Pantai
116. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
117. Wisata Agro
118. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
119. Arung Jeram
120. Wisata Selam
121. Dermaga Marina
122. Kolam Pemancingan
123. Wisata Memancing
124. Aktivitas Wisata Air
125. Wisata Tirta Lainnya
126. Klub Malam
127. Karaoke
128. Usaha Arena Permainan
129. Diskotek
130. Rumah Pijat
131. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL
132. Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)
133. Aktivitas Kebugaran Lainnya

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memberantas importir pakaian bekas ilegal alias balpres, dengan memperberat sanksi yang akan dikenakan.

Selama ini, ia menyebut, sanksi yang dikenakan sebatas pemusnahan barang-barangnya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beserta hukuman penjara bagi pelakunya. Namun, ke depan, ia memastikan pelakunya akan dikenakan denda hingga dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist importir.

"Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup," ucap Purbaya di kawasan Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Kebijakan ini ia sebut akan ditetapkan dalam peraturan khusus. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) itu akan memperkuat peraturan dari kementerian teknis lainnya, yang telah melarang impor pakaian bekas. Salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.

Melalui keputusan ini, Purbaya meyakini, ke depan penerimaan negara akan ikut terkerek karena aktivitas impor ilegal bisa diberantas. Selain itu, ia memastikan, aktivitas bisnis produsen pakaian di dalam negeri juga akan bertumbuh, karena pedagang thrifting tak lagi menjual pakaian bekas impor yang ilegal.

"Saya enggak akan merazia ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja aja. Nanti otomatis kalau supply kurang, seharusnya sih pelan-pelan kan semuanya habis kan? akan beralih ke barang-barang lain yang saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk UMKM kita," papar Purbaya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menerbitkan aturan khusus tentang larangan impor pakaian bekas ilegal yang dijalankan oleh para mafia.

Purbaya mengatakan, ketentuan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) itu akan memperkuat peraturan lain dari kementerian teknis lainnya, yang telah melarang impor pakaian bekas. Salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.

"Kita perkuat aja peraturan yang tadi itu," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dalam ketentuan itu, Purbaya mengatakan, yang akan dilarang ialah barang pakaian bekas atau thrifting yang masuk secara ilegal di Indonesia. Sedangkan, bila yang diproduksi di dalam negeri akan tetap bisa diedarkan di lokasi-lokasi thrifting.

"Masa kita melegalkan yang ilegal, sementara produksi dalam negeri mati. Kan sama juga untungnya nanti dia dapetnya, kan mereka yang penting untung kan," tegas Purbaya.

Dalam aturan itu, para pelaku impor ilegal, termasuk balpres pakaian bekas, akan terkena sanksi, tidak hanya dipenjara dan dimusnahkan barang impornya. Selain itu, ia memastikan juga akan memasukkan pelaku impor itu ke dalam daftar hitam.

"Lagi jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup," ucapnya.

Purbaya menekankan, peraturan itu nantinya akan terbit dalam waktu dekat. "Sebentar lagi," tegas Purbaya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Peraturan Bersama Dua Menteri (PBM) Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah memicu polemik di masyarakat. Aturan tersebut dinilai merugikan umat beragama.

Hal itu terungkap dalam Talkshow “Polemik & Konflik di Balik PB 2 Menteri” yang digelar oleh Tegas Jaga Indonesia di Jakarta.

Pakar Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menegaskan, semua umat beragama tanpa terkecuali telah menjadi korban aturan intoleran.

“Sudah banyak korban yang dirampas hak beribadahnya, bukan hanya dari kelompok Kristen, tapi juga Islam, Hindu, Budha, dan penghayat kepercayaan,” ujarnya, Minggu (26/10/2025).

Menurut Ade, peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi karena membatasi hak warga negara dalam menjalankan ibadah sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945.

“Presiden Prabowo harus mencabut PB 2 Menteri itu dan menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah,” tegas Ade.

Peneliti Setara Institute Halili Hasan mengungkap, PB 2 Menteri tidak memiliki dasar konstitusional yang sah. “Syarat minimal 90 jemaah dan 60 tanda tangan dukungan warga sekitar itu tidak ada cantolan hukumnya dalam UUD 1945. Pasal 29 jelas menjamin setiap penduduk berhak beribadah tanpa syarat apa pun,” kata Halili.

Pendeta Immanuel dari Seminari Bethel dan Dewi Kanti dari International Conference on Religion and Peace (ICRP) Dewi menyoroti diskriminasi yang masih dialami penganut penghayat kepercayaan dalam hal pernikahan dan pendirian rumah ibadah.

“Sampai hari ini, penganut penghayat kepercayaan sulit melangsungkan pernikahan kecuali melalui lima agama resmi yang diakui,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, hadir pula perwakilan Ahmadiyah Garut dan Gereja Tessalonika Teluk Naga, Tangerang, yang memaparkan pengalaman mereka menghadapi penyegelan rumah ibadah.

“Rumah ibadah kami disegel tanpa alasan yang jelas, padahal sudah memenuhi seluruh syarat administratif,” ungkap salah satu perwakilan jemaat.

Ketua Tegas Jaga Indonesia Veronika Rintar mengatakan, pihaknya bersama elemen masyarakat sipil lain akan menyusun rekomendasi resmi untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Setelah talkshow ini, kami akan merumuskan argumentasi dan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendesak pencabutan PB 2 Menteri,” ujarnya

Veronika menambahkan, Tegas Jaga Indonesia akan berkolaborasi dengan ICRP, Setara Institute, dan Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) dalam mengawal proses tersebut. “Kebinekaan Indonesia tidak boleh dikhianati oleh aturan yang justru mengekang kebebasan beribadah,” katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman membeberkan alasan mengapa program penghapusan utang bagi pelaku usaha mikro hingga kini belum berjalan mulus. Menurut Maman, proses tersebut tersendat karena secara aturan lama, penghapusan utang harus melewati tahap restrukturisasi terlebih dahulu. Padahal, setelah dievaluasi, langkah itu justru memakan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan nilai utangnya sendiri.

"Hapus ini kan jadi secara aturan harus melalui restrukturisasi. Nah, ternyata dalam proses perjalanan kita harus melalui dua hal, penagihan secara maksimal lalu restrukturisasi. Ternyata setelah kita evaluasi, kalau penagihan secara maksimal sudah dilakukan oleh HIMBARA, kita cuma untuk restrukturisasi ternyata sulit," jelas Maman dalam diskusi bersama wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

"Kenapa sulit? Karena hutang si usaha mikro dengan biaya untuk melakukan restrukturisasi lebih besar biaya cost operasional untuk restrukturisasi. Akhirnya menjadi tidak masuk akal," sambungnya

Ia mengungkapkan, kondisi tersebut membuat target penghapusan utang bagi sekitar satu juta debitur mikro menjadi sulit diwujudkan. Pasalnya, setiap penghapusan harus melewati restrukturisasi yang rumit dan mahal.

"Nah, maka dari itu target kita kemarin yang 1 jutaan debitur itu mau kita hapus tagihkan, itu sulit sekali terwujud karena tadi harus melalui proses restrukturisasi," sebut dia.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah kemudian melakukan revisi terhadap Undang-Undang BUMN. Dari revisi inilah, terbuka jalan agar utang pelaku usaha mikro dapat dihapus tanpa harus melalui restrukturisasi.

Foto: Karyawan mempromosikan pakaian wanita di platfom siaran langsung (live) media sosial di kawasan Pertokoan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022). Di era digital saat ini berbagai cara pedagang mempromosikan barang jualanannya salah satunya dengan platform media sosial. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) Karyawan mempromosikan pakaian wanita di platfom siaran langsung (live) media sosial di kawasan Pertokoan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022). Di era digital saat ini berbagai cara pedagang mempromosikan barang jualanannya salah satunya dengan platform media sosial. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

"Nah, maka dari itu melalui revisi undang-undang BUMN kemarin, dibuka lah pintu masuk, aturannya bahwa kita bisa melakukan penghapus tagihan tanpa melakukan restrukturisasi bagi usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil. Nah, Alhamdulillah kemarinnya revisi undang-undang BUMN sudah jalan dulu, jadi sekarang kita bisa memakai undang-undang BUMN," kata Maman.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tetap memerlukan persetujuan dari Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Danantara.

"Namun dengan syarat, syarat ini itu disetujui oleh dalam hal ini Kepala BP BUMN dan Danantara. Nah, Ini lagi mau kita tidak lanjutin," tuturnya.

Ia menambahkan, bentuk aturan teknis dari kebijakan tersebut masih akan dibahas bersama BP BUMN, karena revisi undang-undang baru saja disahkan.

"Kemarin sudah keluar revisi undang-undang BUMN yang dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN. Jadi nanti bentuknya itu peraturan, Permen (Peraturan Menteri) apa gimana peraturannya, bentuknya seperti apa nanti ini nanti kita bicarakan lebih lanjut dengan BP BUMN," ucap dia.

Maman juga belum bisa memastikan kapan aturan pelaksana tersebut akan diterbitkan, mengingat BP BUMN masih melakukan penataan internal.

"Saya belum berani ngomong ya kapan, karena kan juga pasti BP BUMN juga ada penataan internal dan secara administrasi dan lain sebagainya, maka tinggal itu saja," pungkasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]