Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memperkuat ekspansi global dan pengembangan energi rendah karbon melalui penandatanganan dua nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perusahaan energi dan industri global.
Kesepakatan pertama dilakukan antara PHE dengan SK Group yang mencakup SK Innovation dan SK Earthon, serta ExxonMobil. Penandatanganan berlangsung dalam Forum Bisnis Indonesia–Korea di Seoul, Korea Selatan, Rabu (1/4/2026).
Pada kesempatan yang sama, PHE juga menandatangani MoU dengan POSCO International guna memperluas kolaborasi di sektor energi.
Direktur Manajemen Risiko PHE Whisnu Bahriansyah mengatakan, kerja sama dengan mitra global menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing sekaligus mendorong transformasi perusahaan menuju pemain energi kelas dunia.
“Kolaborasi ini membuka peluang pertumbuhan anorganik serta mempercepat pengembangan teknologi rendah karbon, termasuk melalui kemitraan dengan perusahaan kelas dunia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).
Melalui kerja sama dengan SK Group dan ExxonMobil, PHE menjajaki peluang kolaborasi di sektor hulu migas, mulai dari pengembangan aset hingga peningkatan kinerja operasi. Selain itu, kerja sama juga mencakup pengembangan teknologi energi guna mendukung ketahanan energi dan keberlanjutan bisnis.
Adapun salah satu fokus utama dalam kemitraan tersebut adalah pengembangan penangkapan karbon dan penyimpanan atau Carbon Capture and Storage (CCS) lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan. Skema ini mencakup potensi pembangunan rantai nilai CCS regional dengan memanfaatkan kapasitas penyimpanan karbon di Indonesia dan kebutuhan dekarbonisasi industri di Korea Selatan.
PHE menilai pengembangan CCS lintas negara memiliki nilai strategis, tidak hanya untuk mendukung target penurunan emisi global, tetapi juga membuka peluang Indonesia menjadi pusat pengembangan CCS di kawasan.
Sementara itu, kerja sama dengan POSCO International difokuskan pada identifikasi peluang bisnis hulu migas, baik di dalam negeri maupun internasional. Kolaborasi ini juga mencakup pengembangan teknologi melalui pertukaran pengetahuan, studi bersama, serta kajian teknis dan komersial proyek energi.
Selain itu, kedua pihak menjajaki potensi pengembangan CCS hub di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendukung pengurangan emisi karbon di sektor energi dan industri.
Sebagai bentuk komitmen, PHE dan POSCO International juga sepakat memperpanjang masa berlaku MoU hingga 31 Maret 2028 guna melanjutkan pembahasan kerja sama ke tahap yang lebih lanjut.
Meski demikian, seluruh kesepakatan tersebut masih bersifat awal dan belum merupakan komitmen investasi yang mengikat secara komersial. MoU ini akan menjadi dasar bagi studi lanjutan dan penjajakan peluang bisnis di masa mendatang.
Melalui kemitraan global ini, PHE menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi sebagai perusahaan hulu migas yang kompetitif di tingkat internasional, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional dan target transisi energi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Total nilai investasi global di teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) menembus US$6,6 miliar atau sekitar Rp110,68 triliun sepanjang 2025. Nilai ini mencerminkan pertumbuhan 59% dibandingkan dengan komitmen investasi pada 2024 sebesar US$4,1 miliar menurut data BloombergNEF.

Terlepas dari pertumbuhan ini, investasi CCS pada 2025 masih jauh di bawah rekor US$13,6 miliar yang ditorehkan pada 2023. Hal ini mengindikasikan perlambatan dalam penyaluran modal, seiring dengan hambatan regulasi, biaya dan risiko eksekusi proyek.

Eropa, Timur Tengah dan Afrika mendominasi sebagai kawasan dengan komitmen investasi terbesar pada 2025, dengan kontribusi 86% dari total global atau sekitar US$5,7 miliar. Qatar dan Arab Saudi secara bersama menyumbang komitmen investasi terbesar di kawasan ini, hampir 50%. Norwegia dan Inggris Raya menyusul di peringkat selanjutnya, masing-masing menarik aliran dana senilai US$805 juta dan US$786 juta karena didukung oleh kerangka kebijakan yang mapan dan pipeline proyek yang telah siap.

Meski demikian, banyak proyek hasil komitmen investasi pada 2024 juga menghadapi hambatan di 2025. Sebagai contoh, pemerintahan Trump di Amerika Serikat menarik dukungan pembiayaan senilai US$2,2 miliar yang sebelumnya dijanjikan untuk proyek CCS.

Sementara itu, investasi di Kanada juga stagnan karena para pengembang masih menantikan kejelasan regulasi harga karbon dan struktur insentif menyusul dilantiknya pemerintahan baru Carney. Meski pemerintah Kanada menegaskan kembali dukungan terhadap proyek CCS pada November, sejauh ini belum ada satu pun proyek yang terealisasi hingga akhir tahun.

Secara umum, tren investasi 2025 menegaskan ketergantungan sektor ini pada dukungan kebijakan yang stabil dan memadai. Komitmen skala besar di kawasan EMEA menopang total global, sementara ketidakpastian kebijakan di Amerika Utara menekan momentum.

China menjadi penyeimbang parsial, dengan perusahaan milik negara dan pelaku industri tetap mengalokasikan modal ke proyek baru di tengah dukungan kebijakan publik yang menguat. Meski demikian, investasi CCS masih terkonsentrasi di segelintir pasar, sehingga membatasi percepatan penerapan teknologi ini secara global.

Adapun dalam perkembangan terbaru, pemerintah India mengusulkan program senilai 200 miliar rupee atau sekitar US$2,2 miliar untuk mempercepat penerapan teknologi carbon capture, utilization and storage (CCUS) guna menekan emisi dari lima sektor penghasil emisi karbon terbesar.

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyampaikan rencana tersebut dalam pidato anggaran tahunan pemerintah federal. Proposal ini rencananya akan menyasar sektor ketenagalistrikan, baja, semen, kilang minyak, dan kimia dalam lima tahun ke depan.

Teknologi penangkapan karbon yang berfungsi menyimpan atau mendaur ulang emisi dari fasilitas industri kian mendapat perhatian global di tengah lambatnya laju dekarbonisasi ekonomi untuk membatasi dampak perubahan iklim.

Sektor baja India tercatat sebagai salah satu yang paling intensif karbon di dunia, antara lain karena banyaknya pabrik skala kecil yang masih mengandalkan batu bara sebagai bahan baku. Infrastruktur CCUS yang masih dalam tahap awal pengembangan juga dikenal mahal, umumnya hanya sesuai untuk klaster industri besar, serta sangat bergantung pada kondisi geografis.

Pemerintah India di satu sisi menawarkan insentif bagi produsen baja untuk menekan emisi, namun di sisi lain juga memasukkan batu bara kokas dalam daftar mineral kritis nasional yang diharapkan dapat mempercepat aktivitas penambangan dan ekstraksi bahan baku tersebut.

“Produksi baja skala besar dengan biaya kompetitif masih membutuhkan tanur tinggi berbasis karbon. Pasokan listrik beban dasar juga masih memerlukan pembangkit berbasis batu bara,” ujar Nishant Nishchal, APAC Lead for Metals and Mining Kearney. Ia menambahkan bahwa teknologi penghilangan karbon tetap diperlukan agar India dapat mencapai target net zero.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia CCS Center menilai pengembangan carbon capture and storage (CCS) berpeluang menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar di Indonesia dalam lima hingga 10 tahun mendatang. Prospek tersebut menguat seiring terbentuknya ekosistem industri serta meningkatnya minat pelaku usaha domestik maupun regional.

Direktur Strategic Development of Operation Indonesia CCS Center Rizky Muhammad Kahfi menyampaikan, CCS mulai bergerak dari wacana menuju bisnis yang konkret. Perkembangan itu ditopang dukungan regulasi, kesiapan industri, serta kerja sama lintas negara yang berjalan paralel dalam beberapa tahun terakhir.

“Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, CCS berpotensi menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar, dengan keterlibatan industri dalam negeri maupun industri luar negeri,” kata Rizky dalam acara Soft Launching The 4th International and Indonesia Carbon Capture & Storage Center (IICCS) Forum 2026 di SCBD, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan, minat industri terhadap CCS terus meningkat sejak 2023. Indonesia CCS Center mencatat jumlah anggota bertambah signifikan, dari hanya lima entitas pada 2023 menjadi 26 anggota pada 2026. Anggota tersebut mencakup operator penyimpanan, penyedia transportasi, industri pengguna, hingga enabler pendukung ekosistem.

Tumbuhnya minat tersebut seiring penguatan kerangka kebijakan pemerintah. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM selama 2023–2024 menerbitkan tiga regulasi yang secara spesifik mengatur CCS dan carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Penguatan kebijakan berlanjut pada 2025 melalui pengaturan proses bisnis, klasifikasi usaha, serta perizinan penyimpanan karbon, baik di dalam maupun di luar wilayah kerja migas.

“Selama 2023 dan 2024 kami cukup agresif mengeluarkan tiga regulasi yang secara spesifik mengatur CCS dan CCUS,” ujar Inspektur Migas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Fathur Rozi.

Pemerintah menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan CCS. Kajian Ditjen Migas dan Lemigas menunjukkan kapasitas penyimpanan karbon nasional mencapai sekitar 577 gigaton, jauh di atas kebutuhan domestik yang diperkirakan sekitar 100 gigaton.

“Dengan potensi penyimpanan sekitar 500 gigaton, terbuka peluang untuk menerima CO₂ dari internasional dan regional,” kata Fathur.

Skema cross-border CCS dipandang dapat menjadi pemicu keekonomian proyek, terutama mengingat karakter industri CCS yang padat modal. Kehadiran emiter regional dinilai mampu mempercepat pengembangan fasilitas penyimpanan, sekaligus menurunkan biaya pemanfaatan bagi industri domestik pada tahap berikutnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menempatkan CCS sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi nasional. Pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi serta komite pengarah nilai ekonomi karbon diarahkan untuk meredam potensi tumpang tindih kebijakan lintas sektor.

“Kami sudah melakukan sejumlah rapat koordinasi dan sepakat CCS dilanjutkan dengan pembahasan mekanisme serta penyelesaian kendala melalui forum koordinasi,” ujar Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian Dwi Septi Cahyowati.

Pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang membuka peluang monetisasi CCS melalui mekanisme pasar karbon. Instrumen tersebut diharapkan menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat daya tarik investasi sektor ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan dari KBLI 2020. KBLI terbaru tersebut mengakomodasi berbagai aktivitas ekonomi baru yang berkembang di Indonesia, mulai dari jasa platform digital, konten digital dan ekonomi kreatif, penyimpanan karbon, hingga energi terbarukan.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pembaruan dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika perkembangan ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim.

“KBLI berfungsi sebagai instrumen statistik untuk merekam aktivitas ekonomi. Pembaruan KBLI merupakan kegiatan reguler yang dilakukan lima tahun sekali agar instrumen statistik untuk mencatat dan mengklasifikasikan aktivitas ekonomi tetap sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini,” kata Amalia dalam keterangannya, dikutip Ahad (28/12/2025) lalu.

Amalia menerangkan, KBLI 2025 disusun sebagai respons atas munculnya aktivitas ekonomi dan model bisnis baru, serta kebutuhan agar statistik ekonomi Indonesia tetap sejalan dengan standar internasional. Penyempurnaan tersebut mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revisi 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (United Nations Statistical Commission/UNSC) pada 11 Maret 2024, sehingga data ekonomi Indonesia memiliki keterbandingan secara global.

Penyusunan KBLI 2025 dilakukan melalui proses panjang dan melibatkan banyak pihak. Sejak awal 2024, BPS membuka ruang partisipasi bagi kementerian dan lembaga (K/L) untuk menyampaikan masukan. Hingga akhir September 2025, sebanyak 31 K/L terlibat aktif dengan lebih dari seribu usulan penyempurnaan kode yang dibahas secara bertahap.

Dari sisi struktur, KBLI 2025 mengalami penyesuaian dengan bertambahnya jumlah kategori usaha menjadi 22 kategori (A–V), dari sebelumnya 21 kategori (A–U) pada KBLI 2020. Secara keseluruhan, KBLI 2025 mencakup 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok usaha.

“KBLI 2025 juga mengakomodasi berbagai aktivitas ekonomi baru, seperti jasa platform digital, konten digital dan ekonomi kreatif, perdagangan dan penyimpanan karbon, energi terbarukan, serta penguatan klasifikasi di sektor jasa keuangan,” jelasnya.

Amalia menegaskan pembaruan KBLI memberikan kejelasan atas berbagai aktivitas ekonomi baru yang berkembang dan belum tercakup sebelumnya. Karena itu, kebijakan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi dunia usaha.

KBLI terbaru dipastikan tidak akan menimbulkan ketidakpastian berusaha. BPS akan segera menerbitkan tabel konkordansi antara KBLI 2020 dan KBLI 2025, sehingga perubahan klasifikasi tidak memengaruhi izin usaha yang telah berjalan.

Untuk mendukung kelancaran implementasi, KBLI 2025 disertai masa penyesuaian selama enam bulan sejak Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 diundangkan.

“BPS akan menyediakan tabel korespondensi antara KBLI 2020 dan KBLI 2025 yang akan disampaikan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai dasar penyesuaian sistem Online Single Submission (OSS). Tabel korespondensi ini dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memetakan KBLI 2020 dengan KBLI 2025,” jelasnya.

Pembaruan KBLI 2025 dinilai mampu memberikan kepastian dan kejelasan atas berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Dengan klasifikasi lapangan usaha yang lebih adaptif dan relevan, pelaku usaha dapat tercatat lebih tepat, sementara pemerintah memiliki data dan statistik yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan.

KBLI 2025 juga akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), serta statistik resmi negara lainnya di BPS.