Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz kan kita baru lihat penyesuaian terhadap harga lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih mencermati dampak kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terhadap penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya nonsubsidi.

Airlangga menyebut pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi salah satu faktor yang akan diperhatikan dalam mencermati penyesuaian harga BBM tersebut.

"Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz kan kita baru lihat penyesuaian terhadap harga lagi," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dampak perdamaian terhadap harga BBM tidak terjadi secara otomatis karena pemerintah masih perlu melihat implementasi dari perjanjian tersebut.

"Ini kan tidak otomatis, kita lihat juga implementasi daripada perjanjian perdamaian," kata dia.

Terkait waktu yang dibutuhkan hingga harga BBM non-subsidi mengalami penurunan, Airlangga mengatakan hal itu juga bergantung pada pendistribusian pasokan minyak yang sedang berjalan.

"Ya barangnya sampai di mana kan kita lihat," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan Pemerintah menyambut positif perdamaian AS-Iran. Perdamaian kedua negara tersebut diharapkan memberikan sentimen positif terhadap perekonomian nasional.

"Dan kita harus optimis ke depannya perekonomian kita akan berjalan baik, berjalan maju, apalagi tadi disampaikan juga dengan kesepakatan dari Presiden Trump dan juga pemerintah Iran, harga minyak juga tadi disampaikan sudah menurun di bawah 80 (dolar AS per barel) dan harapannya ini juga akan memberikan sentimen yang positif terhadap perekonomian kita," kata Rosan usai mengikuti pengarahan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran direksi dan komisaris bank Himbara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Diketahui, nota Kesepahaman untuk mengakhiri perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran telah ditandatangani oleh Presiden Iran dan Presiden AS.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump telah menandatangani naskah MoU secara digital dari jarak jauh pada Kamis dini hari.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM pada Tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pembahasan mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax Series, hampir selesai.

“Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian. Feeling saya, atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai sih,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Bahlil menjelaskan penyesuaian harga tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kepmen tersebut mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM pada Tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar,” ucap Bahlil.

Pertamina bersama badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Shell, Vivo, dan bp telah menahan harga BBM nonsubsidi sejak awal April 2026, meski harga minyak dunia mengalami lonjakan akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Adapun harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat ini berada di kisaran 90–100 dolar AS per barel, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

Penahanan harga BBM nonsubsidi tersebut diawali pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (31/3), yang menyampaikan pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami kenaikan.

Keputusan tersebut diambil setelah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga memastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.

Penahanan harga tersebut menimbulkan selisih antara harga jual dengan harga pembelian minyak di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan Pertamina menanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk sementara, selama harga BBM nonsubsidi tidak mengalami penyesuaian di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah mitigasi tekanan terhadap APBN 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Lamhot mengatakan kebijakan pemerintah yang belum menaikkan harga BBM patut diapresiasi, namun kondisi fiskal ke depan memerlukan langkah adaptif untuk menjaga stabilitas anggaran negara.

"Ketika harga minyak dunia melonjak hingga 140 dolar AS per barel, sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dolar AS maka tekanan terhadap fiskal menjadi sangat besar. Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur," kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan lonjakan harga minyak global yang mencapai dua kali lipat dari asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 berpotensi membebani anggaran secara signifikan.

Menurut dia, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban APBN hingga Rp6 triliun sehingga lonjakan hingga 70 dolar AS berpotensi meningkatkan tekanan hingga ratusan triliun rupiah.

Lamhot menambahkan kenaikan harga minyak dipicu eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta potensi gangguan distribusi energi global seperti di Selat Hormuz.

Dalam kondisi tersebut, ia mengatakan penyesuaian harga BBM perlu dipahami sebagai kebijakan strategis, bukan sekadar kenaikan harga.

"Penyesuaian harga BBM ini jika dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tapi kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara," ujarnya.

Ia mengingatkan tanpa penyesuaian, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat tajam dan melemahkan ketahanan fiskal nasional.

"Jika langkah ini tidak diambil, kita berisiko membiarkan APBN kita terpukul sangat dalam akibat lonjakan harga minyak global," kata Lamhot.

Ia menyebut pandangannya sejalan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menekankan pentingnya kebijakan responsif terhadap dinamika global.

"Pemerintah tidak sedang menaikkan harga semata, tetapi melakukan penyesuaian agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah tekanan eksternal yang sangat kuat," ujarnya.

Lamhot juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar dampak kebijakan dapat diminimalkan.

"Penyesuaian harga harus diiringi dengan mitigasi dampak, sehingga masyarakat kecil tetap terlindungi. Itu komitmen kami di DPR," ujarnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami konteks global di balik kebijakan energi, serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026