Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan total penyelamatan keuangan negara yang telah dicapai pemerintah mencapai Rp31,3 triliun dalam kurun 1,5 tahun terakhir dirinya menjabat

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada agenda Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

“Hari ini kita hadir dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara serta penagihan denda administratif sebesar Rp11,420 triliun,” ujar Prabowo.

Dia merinci, capaian tersebut merupakan akumulasi dari beberapa operasi besar penyelamatan keuangan negara.

Pada Oktober 2025, pemerintah berhasil menyelamatkan Rp13,255 triliun dari perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Kemudian pada Desember 2025, kembali diselamatkan Rp6,625 triliun.

“Hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan Rp11,420 triliun. Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa dana yang berhasil diselamatkan tersebut memiliki dampak besar bagi pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan.

Prabowo Subianto menyatakan bahwa dana tersebut berpotensi digunakan untuk memperbaiki sekitar 34.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Dia menambahkan, pada tahun sebelumnya pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 17.000 sekolah, sehingga dengan tambahan dana tersebut jumlah perbaikan sekolah dapat meningkat hingga dua kali lipat.

Selain sektor pendidikan, Prabowo juga menyoroti potensi pemanfaatan dana tersebut untuk mendukung program perumahan rakyat.

“Kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah, ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih,” ungkapnya.

Selain itu dia juga mengeklaim program tersebut berpotensi memberikan manfaat langsung kepada sekitar 2 juta masyarakat berpenghasilan rendah.

Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum

Prabowo menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, tanpa upaya penyelamatan tersebut, dana negara berpotensi hilang dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

“Bayangkan kalau tidak kita selamatkan, kalau tidak Satgas PKH bekerja dengan baik, uang ini hilang dan tidak bisa dimanfaatkan oleh rakyat kita,” tegasnya.

Sekadar informasi, satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada hari ini, Jumat (10/4/2026) menyerahkan total Rp11,4 triliun ke kas negara dalam kegiatan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI.

Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jumat (10/4/2026).

Total dana yang disetorkan mencapai Rp11.420.104.815.858 atau 11.4 triliun, yang terdiri atas berbagai sumber penerimaan negara, antara lain denda administratif kehutanan sebesar Rp7,23 triliun. Lalu, ada penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp1,96 triliun

Tak hanya itu, terdapat setoran pajak periode Januari–April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, setoran pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar, denda lingkungan hidup sebesar Rp1,14 triliun

Selain penyelamatan keuangan negara, Satgas PKH juga mencatat capaian signifikan dalam penguasaan kembali kawasan hutan.

Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas berhasil merebut kembali 5,88 juta hektare kawasan hutan di sektor perkebunan sawit dan 10.257,22 hektare kawasan hutan di sektor pertambangan

Pada Tahap VI ini, sebagian kawasan hutan yang telah dikuasai kembali diserahkan kepada sejumlah kementerian dan lembaga.

Sebanyak 254.780,12 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, termasuk kawasan konservasi seperti Kawasan hutan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh, Kawasan Hutan Gunung Halimun Salak di Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, lahan seluas 30.543,40 hektare diserahkan melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk kemudian dikelola lebih lanjut oleh BPI Danantara dan PT Agrinas Palma Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memblokir rekening Samin Tan beserta keluarganya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang di Kalimantan Tengah.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pemblokiran ini juga dilakukan terhadap pihak yang terafiliasi Samin Tan sebagai upaya penyelamatan keuangan negara.

"Dilaksanakan penelusuran aset dan pemblokiran rekening atas nama ST beserta keluarga dan pihak-pihak terafiliasi," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, penyidik juga telah melakukan upaya paksa seperti menggeledah 17 lokasi di kantor PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Jakarta.

Selain itu, kediaman maupun kantor yang terafiliasi Samin Tan di Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan juga turut dilakukan penggeledahan.

"Dari hasil penggeledahan, turut disita sejumlah dokumen, data elektronik, serta alat berat yang diduga memiliki hubungan langsung dengan perkara dimaksud," imbuhnya.

Lebih jauh, penyidik korps Adhyaksa juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi hingga berkoordinasi dengan ahli serta auditor untuk membuat terang perkara ini.

Meskipun begitu, Anang tidak menjelaskan secara lebih detail 25 saksi yang telah diperiksa tersebut.

"Hingga saat ini, telah diperiksa sebanyak 25 orang saksi, serta dilakukan koordinasi dengan para ahli dan auditor," pungkasnya.

Sebagai informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan tambang terkait Crazy Rich Samin Tan periode 2016-2025.

Dalam hal ini, Samin Tan selaku beneficial owner atau penerima manfaat PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batubara secara ilegal selama 2017-2025 dengan melawan hukum.

Sejatinya, aktivitas tambang PT AKT telah dicabut melalui Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017. Namun, aktivitas penambangan ilegal ini tetap berlanjut lantaran Samin Tan diduga bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara.

Adapun, hingga saat ini korps Adhyaksa masih belum mengungkap pihak regulator yang diduga terlibat dalam praktik dugaan korupsi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Tumpukan uang tunai bernilai triliunan rupiah tersusun rapi dan memenuhi area Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

Penampakan ini menjadi simbol hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kejaksaan RI dalam menguasai kembali kawasan hutan serta menyelamatkan keuangan negara.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, uang pecahan berwarna merah muda itu dipajang dalam balutan plastik transparan, ditumpuk tinggi membentuk dinding di sekitar ruangan. Di bagian tengah, sebuah papan informasi berbingkai emas menampilkan angka fantastis, yaitu Rp6.625.294.190.469,74 atau Rp6,6 triliun.

Uang tersebut merupakan total dana hasil penegakan hukum kehutanan dan tindak pidana korupsi.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam agenda Penyerahan Laporan Capaian Penguasaan Kembali 4 Juta Hektare Kawasan Hutan, yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

Rincian Penyerahan Tahap V

Dalam kegiatan tersebut, diserahkan tiga capaian utama, yakni Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap V dengan total luasan mencapai 896.969,143 hektare; Lalu, uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000; dan uang hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI sebesar
Rp4.280.328.440.469,74.

Jika digabungkan, total dana yang diserahkan mencapai lebih dari Rp6,6 triliun, sebagaimana tercantum dalam papan informasi yang dipamerkan di lokasi acara.

Dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH mencatat capaian signifikan. Pencapaian itu antara lain, penguasaan kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektare, atau lebih dari 400% dari target awal yang ditetapkan.

Adapun, nilai indikasi ekonomi lahan yang berhasil dikuasai kembali ditaksir mencapai lebih dari Rp150 triliun. Selain itu, lahan hasil penguasaan kembali telah diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait dengan total 2.482.220,343 hektare.

Adapun, rinciannya mulai dari 1.708.033,583 hektare lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara; 688.427 hektare lahan kawasan hutan konservasi diserahkan untuk dilakukan pemulihan ekosistem; 81.793 hektare lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diserahkan untuk kembali dihutankan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp69,21 triliun pada semester I tahun 2025. Nilai tersebut mencakup temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp25,86 triliun serta temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran sebesar Rp43,35 triliun, terutama pada badan usaha milik negara dan badan lainnya.

Laporan ini terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS I Tahun 2025 yang disampaikan Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (18/11/2025). IHPS sebelumnya telah diserahkan kepada Ketua DPR melalui surat resmi pada 30 September 2025.

Dalam pidatonya, Isma Yatumenekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi dan penyelesaian permasalahan keuangan negara berjalan efektif. Isma mengatakan, BPK sangat mengharapkan sinergi dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk memantau dan memastikan setiap rekomendasi serta tindak lanjut kerugian negara diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kewenangannya.

“Dengan semangat BPK Bermartabat dan Bermanfaat, kami berharap kolaborasi erat antara BPK dan DPR dapat menjadi jangkar kuat dalam mengawal pelaksanaan Astacita pemerintah,” kata Isma Yatun berdasarkan siaran pers.

IHPS I Tahun 2025 merangkum 741 laporan hasil pemeriksaan yang diselesaikan sepanjang semester I, terdiri atas 701 laporan keuangan, empat laporan kinerja, dan 36 laporan dengan tujuan tertentu. IHPS juga mencakup pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara dan daerah, serta pemanfaatan laporan investigatif dan penghitungan kerugian negara.

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini serupa juga diberikan kepada 83 laporan keuangan kementerian/lembaga dan satu laporan bendahara umum negara, sementara dua laporan memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

Dari 545 laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa, sebanyak 491 daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian, 53 daerah mendapat opini wajar dengan pengecualian, dan satu daerah memperoleh opini tidak menyatakan pendapat.

BPK juga menilai laporan keuangan empat badan lainnya, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2024, yang seluruhnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Pada periode yang sama, BPK mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui penghitungan kerugian negara senilai Rp71,57 triliun serta memberikan rekomendasi atas sejumlah isu lintas kementerian dan lembaga, termasuk perbaikan laporan kinerja pemerintah pusat, pengendalian sisa dana transfer ke daerah, formula kompensasi listrik, dan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram.