Denpasar (ANTARA) -

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali menyediakan situs web moneychangerbali.com sebagai sumber informasi wisatawan asing guna menekan praktik kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) ilegal di Pulau Dewata.

“Kami terus akan memperkuat fungsi perizinan dan pengawasan,” Kepala BI Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Bali, Jumat.

Di dalam kanal daring itu, pengunjung dapat mencari lokasi terdekat KUPVA BB atau money changer yang memiliki izin resmi.

Adapun ciri yang dapat diamati wisatawan atau masyarakat yang ingin menukar uang asing ke rupiah atau sebaliknya di tempat penukaran mata uang asing berizin adalah usaha itu memiliki sertifikat resmi dari Bank Indonesia.

Kemudian memiliki nama perusahaan yang jelas dan terdaftar di Bank Indonesia, serta memasang logo KUPVA BB berizin yang dilengkapi dengan kode QR.

Berdasarkan data tahun 2025, BI Bali mencatat terdapat 601 jaringan kantor KUPVA BB berizin, terbesar kedua di Indonesia, dengan konsentrasi utama di tiga wilayah destinasi wisata, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar.

Besarnya jaringan kantor ini menunjukkan peran strategis industri KUPVA BB di Pulau Dewata dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.

Selain menyediakan informasi lokasi terdekat KUPVA BB berizin, pada situs tersebut juga menyediakan kanal pelaporan aktivitas penukaran mata uang asing ilegal melalui portal BI-PATROL.

“Berbagai langkah penertiban money changer ilegal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas instansi termasuk bersama pemerintah daerah, asosiasi valuta asing, aparat penegak hukum, dan juga lembaga adat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA) Bali Ni Made Tirtaningsih menjelaskan tempat usaha penukaran mata uang asing ilegal yang berpotensi merugikan konsumen serta mencoreng citra pariwisata Bali dan Indonesia di mata dunia.

Kini, lanjut dia, telah terdapat beberapa peraturan desa adat (perarem) di wilayah Kuta, Seminyak, dan Legian Kabupaten Badung yang secara tegas melarang beroperasinya usaha penukaran mata uang asing ilegal di wilayah tersebut.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan keberadaan KUPVA BB merupakan bagian penting dari ekosistem pariwisata Bali yang harus dijaga integritas dan kredibilitasnya.

Adapun penertiban tempat usaha penukaran uang asing ilegal merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pariwisata Bali berkualitas, dan berdaya saing global.

“Saya juga mendorong keterlibatan desa adat sebagai bentuk kearifan lokal dalam menertibkan praktik money changer ilegal,” imbuh Koster.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya dugaan penukaran mata uang rupiah ke mata uang asing yang bernilai miliaran oleh Ridwan Kamil.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (30/1/2026). Mulanya, Budi menjelaskan bahwa tim lembaga antirasuah mendalami komunikasi mantan Gubernur Jawa Barat itu saat bepergian ke luar negeri.

"Penyidik mendalami bagaimana komunikasi-komunikasi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat saat itu, yaitu Pak RK dengan pihak BJB, sehingga kita sudah mulai bergeser fokus pemeriksaannya," jelas Budi.

Kemudian, Budi menuturkan pendalaman komunikasi juga menyasar pihak-pihak yang bersama Ridwan Kamil, kepentingan, dan sumber pembiayaan saat pelesiran ke luar negeri.

"Kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, di mana dalam periode 2021 sampai 2024, sejauh ini kami meng-capture ada dugaan penukaran mata uang asing rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah," ujar Budi.

Menurutnya penyidik akan mendalami keterkaitan antara satu keterangan dan menggali informasi dari para saksi. KPK menduga Ridwan Kamil menerima aliran dana pengadaan iklan non bujeter di Bank BJB.

Dalam kasus BJB ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan non bujeter.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Denpasar (ANTARA) - Asosiasi penukaran valuta asing (PVA) di Bali memastikan tempat usaha penukaran valuta asing bukan bank (money changer) yang kedapatan nakal di daerah Ubud, Gianyar, tidak mengantongi izin usaha sah alias ilegal.

“Kami keberatan (keberadaan) mereka (money changer) yang ilegal itu karena tidak berkontribusi kepada negara, tidak bayar pajak dan punya usaha sejenis dengan usaha kami yang berizin,” kata Ketua Afiliasi Penukaran Valuta Asing Bali Ayu Astuti Dhama di Denpasar, Bali, Rabu.

Untuk itu, ia berharap pihak berwenang untuk menindak termasuk membina kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) yang tidak mengantongi izin.

Pasalnya, ulah oknum dari kegiatan ilegal itu selain membawa imbas kepada KUPVA BB berizin sah dan berpotensi merusak citra pariwisata Bali.

Saat ini, lanjut dia, pariwisata Pulau Dewata sedang bertumbuh setelah sempat mati suri akibat pandemi COVID-19.

Sebelumnya viral di media sosial seorang oknum pegawai KUPVA BB di kawasan Junjungan, Ubud, Kabupaten Gianyar yang ternyata tempat usaha itu ilegal dan melakukan aksi curang dengan mengurangi jumlah uang rupiah diperkirakan mencapai sekitar Rp2 juta.

Aksi tersebut terekam kamera tersembunyi yang dimiliki seorang warga negara asing yang saat itu sedang menukar mata uang asing ke rupiah.

Saat ini, petugas Kepolisian Sektor Ubud menyelidiki kasus tersebut dengan memeriksa oknum petugas berinisial GSDY.

Sebagai gambaran, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 18/20/PBI/2026 tentang KUPVA BB menyebutkan KUPVA BB wajib memperoleh izin usaha dari BI.

Adapun BI mengawasi baik secara langsung dan tidak langsung usaha penukaran uang, serta dalam melakukan pengawasan, bank sentral itu berwenang memberikan surat pembinaan dan mengenakan sanksi.

Selanjutnya, dalam regulasi itu juga mengatur bahwa BI dapat memberikan teguran tertulis atau merekomendasikan kepada otoritas berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha dan atau mencabut izin usaha yang diberikan otoritas kepada pihak yang tidak mengantongi izin.

Masyarakat dan wisatawan asing dapat mengakses situs https://www.moneychangerbali.com yang memuat informasi jaringan kantor KUPVA BB yang berizin di Bali.

Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan keberadaan KUPVA BB diduga ilegal melalui tautan https://bit.ly/BI_Patrol ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Sementara itu, berdasarkan data BI Bali hingga triwulan I-2025, terdapat 137 kantor pusat dan 413 kantor cabang KUPVA bukan bank di Bali.

Adapun perwakilan bank sentral itu mencatat total transaksi KUPVA bukan bank di Pulau Dewata pada triwulan I-2025 sebesar Rp6,18 triliun, terdiri dari penjualan sebesar Rp3,12 triliun dan pembelian sebesar Rp3,05 triliun.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025