Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah bakal memperketat Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau money changer yang tidak berizin karena dinilai merusak citra pariwisata Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan praktek money changer ilegal dan kerap berbuat curang saat penukaran merusak citra pariwisata Bali.

"Jangan sampai Bali yang sudah memiliki modal budaya yang kuat menjadi rusak karena praktik usaha yang ilegal, sehingga mencoreng pariwisata Bali di mata dunia” jelas Koster, Minggu (3/5/2026).

Menurut Koster dengan anugerah kekayaan dan keunikan budaya yang menyatu dengan kehidupan spiritual masyarakat, Bali telah menjadi daya tarik dunia yang perlu dikelola secara berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi. Bali memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan menyumbangkan 55% dari devisa pariwisata nasional.

Meski demikian, penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital perlu terus didorong untuk pengembangan ekonomi ke depan, agar ekonomi Bali tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata.

Menurut Koster penguatan industri KUPVA BB dan dukungan membaiknya ekosistem digital, diharapkan mampu mendorong terwujudnya pariwisata Bali yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi menjelaskan bahwa industri KUPVA BB di Bali memiliki peran penting dalam mendukung transaksi wisatawan mancanegara.

Namun di sisi lain, industri KUPVA BB juga berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan keuangan akibat transaksi pencucian uang, dan maraknya money changer ilegal.

“Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang bersinergi dengan Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan pelaku industri, guna memperkuat pengawasan dan mewujudkan industri KUPVA BB yang sehat, berintegritas, dan mendukung pariwisata Bali yang berkualitas”, ujar Fithriadi.

Selain itu Bank Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan dan penataan industri KUPVA BB untuk mendukung pariwisata Bali melalui layanan penukaran valuta asing yang mudah diakses, berkualitas, dan bebas dari kegiatan money changer ilegal.

Oleh karena itu, Bank Indonesia mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan PPATK untuk memperkuat pengawasan dan penataan industri KUPVA BB guna menjaga kepercayaan wisatawan.

Bisnis.com, DENPASAR – Bali menjadi daerah dengan money changer terbanyak nomor dua secara nasional setelah Jakarta.

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah money changer di Bali terdapat 140 unit yang langsung memiliki kantor pusat di Bali. Kemudian 440 kantor cabang dan 21 money changer kerja sama hotel. Dengan demikian terdapat total 601 money changer yang beroperasi secara resmi di Bali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan di luar money changer resmi, masih banyak money changer yang beroperasi tanpa izin atau ilegal.

Erwin menjelaskan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik KUPVA BB tidak berizin dan modus tindak kejahatan melalui berbagai upaya edukasi dan sosialisasi serta sinergi dengan berbagai pihak termasuk desa adat guna tetap menjaga citra pariwisata Bali.

Dalam beroperasi, Money Changer ilegal sering merugikan konsumen, modusnya dengan menjatuhkan beberapa lembar uang secara diam-diam pada celah meja. Kemudian nilai tukar yang lebih rendah dibandingkan rate normal dengan alasan uang rusak. Ketidaksesuaian nominal yang diterima dengan dalih commission fee atau pajak

"Modusnya juga memberikan uang lebih sedikit dengan nominal yang mirip, misal Rp5.750.000 menjadi Rp5.075.000, kemudian tidak memberikan kembalian nominal kecil hasil transaksi jelas Erwin, Jumat (6/3/2026).

Kecurangan lainnya yang sering dilakukan yakni berpura-pura menghitung dengan kalkulator, tetapi mengenakan rate yang tidak sesuai kesepakatan awal.

Erwin menjelaskan Bank Indonesia aktif melakukan identifikasi kegiatan money changer illegal baik secara mandiri atau bersama pihak terkait. Sesuai UU P2SK, Pihak Pemda dapat mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

"Kami juga melaksanakan penertiban terhadap pelaku usaha money changer ilegal, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak terkait seperti Desa Adat, Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan kewenangan hukumnya. Pihak Desa Adat dapat mengenakan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku," jelas Erwin.

Bank Indonesia juga menginisaisi pengembangan moneychangerbali.com sebagai pusat informasi ketersediaan money changer berizin. BI juga memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan KUPVA BB berizin kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi pariwisata, sektor perhotelan, hingga influencer dan Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA) Bali.

Denpasar (ANTARA) - Asosiasi penukaran valuta asing (PVA) di Bali memastikan tempat usaha penukaran valuta asing bukan bank (money changer) yang kedapatan nakal di daerah Ubud, Gianyar, tidak mengantongi izin usaha sah alias ilegal.

“Kami keberatan (keberadaan) mereka (money changer) yang ilegal itu karena tidak berkontribusi kepada negara, tidak bayar pajak dan punya usaha sejenis dengan usaha kami yang berizin,” kata Ketua Afiliasi Penukaran Valuta Asing Bali Ayu Astuti Dhama di Denpasar, Bali, Rabu.

Untuk itu, ia berharap pihak berwenang untuk menindak termasuk membina kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) yang tidak mengantongi izin.

Pasalnya, ulah oknum dari kegiatan ilegal itu selain membawa imbas kepada KUPVA BB berizin sah dan berpotensi merusak citra pariwisata Bali.

Saat ini, lanjut dia, pariwisata Pulau Dewata sedang bertumbuh setelah sempat mati suri akibat pandemi COVID-19.

Sebelumnya viral di media sosial seorang oknum pegawai KUPVA BB di kawasan Junjungan, Ubud, Kabupaten Gianyar yang ternyata tempat usaha itu ilegal dan melakukan aksi curang dengan mengurangi jumlah uang rupiah diperkirakan mencapai sekitar Rp2 juta.

Aksi tersebut terekam kamera tersembunyi yang dimiliki seorang warga negara asing yang saat itu sedang menukar mata uang asing ke rupiah.

Saat ini, petugas Kepolisian Sektor Ubud menyelidiki kasus tersebut dengan memeriksa oknum petugas berinisial GSDY.

Sebagai gambaran, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 18/20/PBI/2026 tentang KUPVA BB menyebutkan KUPVA BB wajib memperoleh izin usaha dari BI.

Adapun BI mengawasi baik secara langsung dan tidak langsung usaha penukaran uang, serta dalam melakukan pengawasan, bank sentral itu berwenang memberikan surat pembinaan dan mengenakan sanksi.

Selanjutnya, dalam regulasi itu juga mengatur bahwa BI dapat memberikan teguran tertulis atau merekomendasikan kepada otoritas berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha dan atau mencabut izin usaha yang diberikan otoritas kepada pihak yang tidak mengantongi izin.

Masyarakat dan wisatawan asing dapat mengakses situs https://www.moneychangerbali.com yang memuat informasi jaringan kantor KUPVA BB yang berizin di Bali.

Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan keberadaan KUPVA BB diduga ilegal melalui tautan https://bit.ly/BI_Patrol ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Sementara itu, berdasarkan data BI Bali hingga triwulan I-2025, terdapat 137 kantor pusat dan 413 kantor cabang KUPVA bukan bank di Bali.

Adapun perwakilan bank sentral itu mencatat total transaksi KUPVA bukan bank di Pulau Dewata pada triwulan I-2025 sebesar Rp6,18 triliun, terdiri dari penjualan sebesar Rp3,12 triliun dan pembelian sebesar Rp3,05 triliun.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025