Bisnis.com, JAKARTA — PT Nindya Karya telah menyelesaikan penataan dan optimalisasi fasilitas Hunian Sementara (Huntara) Tamiang.

Project Manager PT Nindya Karya, Irwan menjelaskan evaluasi awal yang dilakukan pada 21 April 2026 menjadi dasar perbaikan menyeluruh terhadap sejumlah fasilitas. Penanganan difokuskan pada area terdampak, penguatan struktur dasar, serta penyempurnaan jalur akses selasar agar kembali berfungsi optimal.

"Per 28 April 2026, seluruh pekerjaan telah rampung dan fasilitas dinyatakan kembali dalam kondisi layak pakai," kata Irwan dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Dia menambahkan aktivitas harian masyarakat, termasuk mobilitas di lingkungan hunian, kini dapat berlangsung normal dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih baik.

Irwan menuturkan perbaikan dilakukan secara komprehensif dengan menjaga standar mutu dan keselamatan. Setiap tahapan pekerjaan berjalan dengan baik, sehingga fasilitas dapat kembali digunakan secara aman dan nyaman oleh masyarakat.

"Kami juga terus melakukan pemantauan di lapangan agar kondisi tetap terjaga,” ujarnya.

Dia menambahkan proses perbaikan berlangsung singkat dan memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan aktivitas sehari-hari warga.

Pasca penyelesaian proyek, perusahaan menyatakan akan terus melakukan pemantauan berkala untuk menjaga kualitas fasilitas. Perusahaan juga mendorong penggunaan infrastruktur sesuai peruntukannya guna memastikan keberlanjutan manfaat bagi penghuni.

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas infrastruktur hunian sementara sekaligus memastikan fungsi sosialnya tetap berjalan optimal bagi masyarakat terdampak," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melanjutkan program konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan struktur industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan per 11 Maret 2026, sebanyak 142 BPR/S telah efektif melakukan konsolidasi menjadi 50 BPR/S.

“Sementara 22 BPR/S yang akan menjadi 6 BPR/S masih dalam proses di Kementerian Hukum dan 242 BPR/S lainnya sedang dalam proses di OJK,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Adapun, OJK melihat bahwa tren penurunan jumlah BPR masih terus berlanjut pada 2026. Hal ini seiring dengan pelaksanaan konsolidasi BPR yang berada dalam kepemilikan yang sama melalui penggabungan/peleburan usaha atau adanya pencabutan izin usaha, baik self-liquidation maupun karena masuk dalam status Bank Dalam Resolusi (BDR).

Di sisi lain, Dian mengungkapkan bahwa OJK tengah menyusun peraturan mengenai permodalan BPR/S. Langkah ini dilakukan sebagai upaya otoritas dalam memperkuat industri BPR/S sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/S (RP2B) yang telah diluncurkan pada 2024.

Dian menyebut, beleid yang mengatur permodalan BPR/S ini selanjutnya akan menjadi landasan dalam menyusun klasifikasi BPR yang saat ini masih dalam proses pengkajian yang mendalam.

“OJK juga senantiasa melakukan pemantauan terhadap implementasi RP2B yang didalamnya mencakup penguatan struktur industri BPR/S,” ujarnya.

Sepanjang 2025, OJK menyebut bahwa kinerja industri BPR/S mencatatkan pertumbuhan yang stabil. Per Desember 2025, total aset BPR/S tumbuh 5,60% secara tahunan (year on year/YoY) yang didukung oleh penyaluran kredit yang tumbuh 5,94% YoY menjadi Rp177,42 triliun.

Pada saat yang sama, dana pihak ketiga (DPK) juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,86% YoY menjadi Rp169,69 triliun. Kinerja industri BPR/S juga tetap terjaga dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk BPR dan BPRS masing-masing sebesar 28,91% dan 19,73% atau berada di atas threshold sesuai ketentuan.

Kendati Non-Performing Loan (NPL) terpantau mengalami sedikit peningkatan secara tahunan, OJK menyebut bahwa risiko kredit tetap manageable.

Bisnis.com, PADANG - Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat terus melakukan percepatan penanganan darurat di kawasan Lembah Anai pascabencana banjir dan longsor yang terjadi sejak 28 November lalu.

Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi mengatakan penanganan itu dilakukan untuk memastikan konektivitas jalur utama tetap terjaga, khususnya menjelang arus mudik lebaran.

"Jadi hingga saat ini, ruas jalan yang sebelumnya sempat terputus telah kembali tersambung," ucap Elsa dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa progres penanganan secara keseluruhan saat ini telah mencapai sekitar 44%. Sementara itu, pekerjaan bore pile sebagai bagian dari penguatan struktur telah mencapai sekitar 78%.

"Penanganan permanen di lokasi tersebut ditargetkan dapat rampung pada Juli 2026," tutur dia.

Dia menambahkan, untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran, BPJN Sumbar akan membuka akses jalan di kawasan Lembah Anai menjadi 2 lajur mulai H-10 hingga H+10 Lebaran.

Oleh karena itu, selama periode tersebut, jalan akan dibuka 24 jam untuk kendaraan roda 4, dengan pengaturan lalu lintas mengikuti ketentuan dari pihak kepolisian dan dinas perhubungan.

Selain itu, BPJN juga turut mendirikan posko lebaran yang siaga selama 24 jam di sekitar lokasi. Sejumlah alat berat juga akan disiagakan guna mengantisipasi risiko longsoran.

"Apabila terjadi material longsor yang menutup badan jalan, tim di lapangan siap melakukan pembersihan secara cepat agar lalu lintas tetap dapat berjalan," sebutnya.

Terkait kondisi Jembatan Margayasa, lanjutnya, hasil kajian teknis menunjukkan bahwa jembatan tersebut tidak mengalami kerusakan signifikan akibat bencana yang terjadi sebelumnya.

Mulai H-10 lebaran, kedua jembatan di kawasan tersebut dapat dilewati oleh kendaraan guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik.

Menurutnya melalui berbagai langkah percepatan ini, Kementerian PU bersama BPJN Sumbar berkomitmen menjaga aksesibilitas dan keselamatan pengguna jalan, khususnya pada jalur strategis yang menghubungkan wilayah di Sumbar.