Pelaku industri kreatif perlu memiliki pondasi pengetahuan dan riset pasar yang kuat untuk dapat memenangkan persaingan bisnis pada masa mendatang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat pembinaan industri kecil menengah (IKM) sektor kreatif agar mampu menangkap peluang pasar yang semakin berkembang, seiring meningkatnya jumlah konsumen dari kalangan generasi muda yang dinamis dalam menentukan pilihan produk.

Upaya tersebut dilakukan melalui Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) dengan memperkuat kapasitas pelaku usaha sektor fesyen dan kriya agar lebih memahami kebutuhan pasar, serta mampu menyusun strategi bisnis yang tepat.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pelaku industri kreatif perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai perilaku konsumen untuk menghasilkan produk yang relevan dan berdaya saing tinggi.

“Pelaku industri kreatif perlu memiliki pondasi pengetahuan dan riset pasar yang kuat untuk dapat memenangkan persaingan bisnis pada masa mendatang. Oleh sebab itu, Kemenperin melalui BPIFK secara rutin menyelenggarakan workshop Creative Talk sebagai upaya penguatan ekosistem industri kreatif dan peningkatan daya saing pelaku usaha,” kata Menperin.

Menurut dia, kreativitas dan inovasi harus berjalan seiring dengan kemampuan membaca kebutuhan pasar yang terus berubah. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menghadirkan produk yang tidak hanya menarik dari sisi desain, tetapi juga sesuai dengan preferensi konsumen.

“Sudah saatnya produk kreatif Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita memiliki banyak perancang dan pelaku industri yang kreatif, inovatif, serta harus adaptif dalam memahami produk yang relevan untuk target pasar yang disasar,” tuturnya.

Sebagai bagian dari program pembinaan industri kreatif, BPIFK menggelar workshop Creative Talk bertema Consumer Behavior: Memahami Konsumen untuk Mengembangkan Bisnis Kreatif pada 11 Juni 2026 di Badung, Bali.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas Mahasaraswati Denpasar dan diikuti pelaku industri kreatif, khususnya sektor fesyen dan kriya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengatakan pemahaman terhadap perilaku konsumen menjadi fondasi penting dalam pengembangan produk maupun penyusunan strategi bisnis.

“Keberhasilan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan kreativitas perancangnya, tetapi juga oleh kemampuan menjawab kebutuhan serta preferensi konsumen. Oleh karena itu, pelaku IKM perlu memahami perubahan perilaku pasar agar dapat menghasilkan produk yang tepat sasaran,” ujar Reni.

Ia menambahkan, melalui program Creative Talk, Kemenperin ingin membantu pelaku IKM lebih dekat dengan pasar sehingga mampu menghasilkan produk yang relevan, bernilai tambah, dan memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun global.

Kemenperin menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam aspek pengembangan bisnis, pemasaran, hingga perluasan jaringan usaha.

Berbagai studi bisnis global menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan pasar dan strategi pengembangan bisnis yang tepat menjadi salah satu faktor utama kegagalan usaha.

Dalam workshop tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai berbagai aspek riset perilaku konsumen, mulai dari identifikasi kebutuhan dan kebiasaan konsumen, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian, penyusunan nilai tambah produk, hingga strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar.

Kepala BPIFK Dickie Sulistya Aprilyanto menegaskan pihaknya akan terus menghadirkan program pembinaan yang berfokus pada penguatan kapasitas bisnis, strategi pemasaran, dan peningkatan kualitas produksi bagi pelaku industri kreatif.

“Memahami perilaku konsumen merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun strategi bisnis yang tepat. BPIFK berkomitmen menjadi mitra bagi pelaku industri kreatif untuk meningkatkan kapasitasnya, mulai dari pengembangan produk hingga penyusunan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar,” ungkap Dickie.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pendekatan OVOP diarahkan untuk mengangkat potensi unggulan daerah agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, diterima pasar nasional maupun global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berupaya memperluas pasar ekspor produk unggulan industri kecil menengah (IKM) daerah, salah satunya rendang, melalui program One Village One Product (OVOP).

Dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Senin, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan pembinaan berbasis sentra IKM sejalan dengan konsep OVOP yang menekankan pengembangan produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal.

“Pendekatan OVOP diarahkan untuk mengangkat potensi unggulan daerah agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, diterima pasar nasional maupun global, sekaligus memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi daerah,” kata Menperin.

Sejak 2013, Kemenperin secara konsisten menjalankan program OVOP melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA).

Hingga kini, penghargaan OVOP telah diselenggarakan lima kali dan menjadi instrumen strategis pemerintah memperkuat ekosistem IKM nasional berbasis sentra.

Pada 2026, Kemenperin bekerja sama dengan LPEI menghadirkan pembinaan komprehensif melalui Program OVOP Go Global dan Program Desa Devisa.

Fokus awal diarahkan pada Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, yang memiliki potensi besar menembus pasar ekspor.

“Pemilihan Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh didasarkan pada kesiapan sumber daya manusia, kualitas produk, kelembagaan sentra, serta potensi pengembangan pasar ekspor yang sangat menjanjikan,” ujar Menperin Agus.

Sentra ini juga memperoleh dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk revitalisasi sarana dan fasilitas produksi, sehingga memperkuat posisi rendang sebagai produk unggulan daerah yang berpotensi menjangkau pasar nasional, termasuk haji dan umrah, serta pasar ekspor.

Rangkaian program pendampingan dimulai dengan sosialisasi pada 12 Mei 2026 di Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh, diikuti pelaku IKM anggota sentra, seperti IKM OVOP bintang tiga Rendang Gadih dan bintang dua Rendang Riry, serta Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita menambahkan selain penguatan kapasitas manajemen usaha dan daya saing produk dari Ditjen IKMA, LPEI melalui Program Desa Devisa memberikan pendampingan akses pasar ekspor.

“Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, konsistensi mutu, higienitas produk, kapasitas produksi, serta kesiapan IKM rendang dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun standar pasar ekspor global,” ujar Reni.

Sekretaris Ditjen IKMA Yedi Sabaryadi menyebutkan, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3174 Tahun 2024, terdapat 113 IKM OVOP dari berbagai sektor, termasuk makanan, kain tenun, batik, anyaman, hingga gerabah. Provinsi Sumatera Barat memiliki 22 IKM OVOP, terbanyak kedua setelah DI Yogyakarta.

Ia menyampaikan pula, program pendampingan yang dilakukan berbasis kebutuhan pasar ekspor, sehingga sampel produk IKM terpilih akan dipromosikan oleh LPEI kepada calon buyer dan aggregator internasional.

Selain itu, pemilik IKM Rendang Riry, Haris Budiman, mengaku program OVOP memberi dampak positif sejak 2013. Saat ini kapasitas produksinya mencapai 200 kilogram per hari dengan 12 tenaga kerja.

Sementara itu, pemilik IKM Rendang Gadih, Dedy Syandera Putera, menambahkan, Program OVOP telah membantu peningkatan kualitas produk, promosi, pengembangan desain dan kemasan, serta perluasan jejaring pembeli dan mitra usaha.

IKM miliknya kata dia, kini sudah menembus pasar ekspor ke Australia, Taiwan dan Jerman.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tujuan utamanya adalah memperluas pangsa pasar bagi produk dalam negeri, sekaligus menciptakan dampak berlipat (multiplier effect) yang signifikan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan kemudahan bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) untuk memperoleh sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memperluas akses pasar, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Kamis menyampaikan, upaya ini dilakukan melalui pemberian fasilitas pengajuan sertifikasi TKDN dengan mekanisme self declare yang dapat diakses tanpa dipungut biaya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar domestik sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional.

Menurutnya kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan langkah strategis untuk memperkuat penguasaan pasar domestik oleh produsen lokal.

‎“Tujuan utamanya adalah memperluas pangsa pasar bagi produk dalam negeri, sekaligus menciptakan dampak berlipat (multiplier effect) yang signifikan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Menperin.

‎Menperin menambahkan, keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, khususnya hasil produksi IKM tercermin melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamanatkan perencanaan, alokasi, dan realisasi 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah untuk menggunakan produk UMKM atau IKM lokal.

‎“Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM, termasuk IKM dan koperasi, pada e-katalog nasional, sektoral, dan lokal. Dengan demikian, partisipasi IKM dan UMKM dalam pasokan barang dan jasa pemerintah diharapkan semakin meningkat,” jelasnya.

‎Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita, mengemukakan bahwa Kemenperin terus memberikan pendampingan kepada pelaku industri kecil dalam proses pengajuan sertifikasi TKDN self declare.

‎“Dalam regulasi tersebut, industri kecil diberikan kemudahan untuk memenuhi sertifikasi nilai TKDN barang melalui skema TKDN self declare,” ungkap Reni.

Kemudahan tersebut diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 11 Desember 2025.

Sebagai implementasi kebijakan, Kemenperin telah menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi TKDN bagi pelaku industri kecil secara hybrid di Politeknik AKA Bogor pada 20 April 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh 65 peserta secara luring yang terdiri dari pelaku industri kecil serta aparat pembina industri dari Kota dan Kabupaten Bogor.

Selain itu, lebih dari 250 peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring.

‎“Nantinya diharapkan kebijakan ini dapat terus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Reni.

Untuk memperoleh sertifikasi TKDN self declare, pelaku usaha diwajibkan terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan telah divalidasi sebagai industri kecil sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dirjen IKMA Nomor 261 Tahun 2025.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat literasi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) sektor kriya dan fesyen guna meningkatkan daya saing di pasar global.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan upaya ini dilakukan melalui penguatan literasi strategi bisnis, pemahaman pasar, serta peningkatan nilai produk agar mampu bersaing di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif.

Pihaknya menilai perubahan pasar yang cepat tidak hanya memengaruhi pola konsumsi, tetapi juga menuntut pelaku industri untuk mampu menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya peningkatan literasi bisnis menjadi kunci agar IKM mampu menangkap peluang global secara optimal.

"Inovasi produk yang diciptakan desainer, perajin, maupun produsen harus sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini," kata Menperin.

Menperin meyakini desainer serta perajin fesyen dan kriya di Indonesia memiliki kemampuan, ide, inovasi, dan keterampilan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi.

Namun demikian, kemampuan tersebut perlu didukung pemahaman strategi bisnis dan riset pasar yang tepat.

"Produk fesyen dan kriya dalam negeri sudah layak bersanding, bahkan mampu melampaui produk luar negeri. Namun, diperlukan strategi yang tepat agar bisnisnya dapat naik kelas," ujar Menperin.

Kemenperin mencatat sektor fesyen dan kriya memiliki potensi ekspor besar yang terus menunjukkan pertumbuhan.

Pada 2025, nilai ekspor sektor ini mencapai 806,63 juta dolar AS atau meningkat 15,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menyampaikan peningkatan literasi pelaku IKM dilakukan secara rutin, salah satunya melalui kegiatan Creative Talk yang diselenggarakan Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Bali.

Pada sesi Creative Talk 1 bertajuk Merancang Nilai Produk Sesuai dengan Kebutuhan Pasar yang digelar pada 16 April 2026 di Bali, peserta yang terdiri atas akademisi, praktisi, komunitas, dan pelaku IKM berdiskusi mengenai strategi perancangan produk agar memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Hal ini merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas SDM pelaku IKM, khususnya untuk memahami kebutuhan pasar serta merancang produk bernilai tambah. Penguatan literasi bisnis dan strategi desain mutlak diperlukan agar produk fesyen dan kriya IKM tidak hanya unggul secara estetika, tetapi juga kuat secara komersial," tutur Reni.

Menurutnya, industri fesyen dan kriya Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, namun konsistensi dalam menghadirkan produk yang relevan masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku IKM.

"Rangkaian kegiatan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri fesyen dan kriya Indonesia melalui berbagai program pembinaan, seperti workshop dan bimbingan teknis berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan arah pembangunan industri Jakarta untuk 20 tahun ke depan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta Tahun 2026–2046.

Kebijakan ini disiapkan sebagai fondasi strategis transformasi industri Jakarta menuju kota global yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Ratu Elisabeth Rante Allo, menjelaskan bahwa RPIP 2026–2046 merupakan penjabaran visi Gubernur Pramono Anung dalam memperkuat peran industri Jakarta di tengah perubahan struktur ekonomi dan tantangan global.

"Bapak Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta harus memiliki arah industrialisasi yang jelas dan berjangka panjang. RPIP ini menjadi peta jalan resmi pembangunan industri Jakarta selama 20 tahun ke depan," ucap Ratu dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Menurut Ratu, Gubernur menekankan pentingnya arah industrialisasi yang jelas dan berjangka panjang. RPIP tersebut menjadi peta jalan resmi pembangunan industri Jakarta selama dua dekade mendatang.

Dalam RPIP 2026–2046, pembangunan industri Jakarta akan difokuskan pada pengembangan industri unggulan yang hemat lahan dan energi, rendah polusi, serta memiliki potensi ekspor tinggi. Sejumlah sektor yang menjadi prioritas antara lain industri berteknologi tinggi, industri hijau, industri halal, ekonomi kreatif dan digital, serta penguatan peran jasa industri

Ratu menegaskan, industri-industri tersebut dipilih dengan kriteria utama efisiensi lahan dan energi, ramah lingkungan, serta memiliki daya saing global. Sejalan dengan arahan Gubernur, Jakarta ditargetkan menjadi pusat industri maju, pusat inovasi, sekaligus hub jasa industri yang kompetitif di tingkat internasional

Selain industri skala besar, industri kecil dan menengah (IKM) juga diposisikan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Jakarta. Dalam kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, penguatan IKM secara eksplisit dimasukkan sebagai agenda strategis dalam RPIP 2026–2046

Melalui RPIP tersebut, IKM tidak hanya dibina, tetapi didorong untuk naik kelas dan menjadi bagian integral dari ekosistem industri Jakarta. IKM diposisikan bukan sekadar pelaku ekonomi pendukung, melainkan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi Jakarta menuju struktur yang inklusif, bernilai tambah, dan berdaya saing

"Pembangunan industri Jakarta ke depan difokuskan pada penguatan industri berteknologi tinggi, industri hijau, industri halal, ekonomi kreatif dan digital. Industri-industri tersebut dipilih dengan kriteria hemat lahan, hemat energi, rendah polusi, dan memiliki daya saing ekspor," papar Ratu.

Di samping itu, industri kecil dan menengah (IKM) juga akan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Jakarta. Dalam kepemimpinan Gubernur Anung, penguatan IKM secara eksplisit ditempatkan sebagai agenda strategis dalam RPIP 2026 – 2046.

"Sesuai arahan Gubernur, RPIP memastikan IKM menjadi bagian integral dari ekosistem industri. IKM tidak hanya dibina, tetapi didorong naik kelas. RPIP memosisikan IKM bukan sekadar pelaku ekonomi pendukung, melainkan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi Jakarta menuju struktur yang inklusif, bernilai tambah, dan berdaya saing,” tegas Ratu.

Reformasi kebijakan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan proses produksi IKM sekaligus menyesuaikan dengan dinamika iklim usaha dan ketentuan hukum positif yang berlaku,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian melakukan reformasi kebijakan untuk menjamin kemudahan, serta ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri kecil menengah (IKM)

Dalam pernyataan di Jakarta, Senin Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, reformasi yang dimaksud yakni kebijakan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (PPBB) yang diatur Permenperin 21/2021 juncto PP 46/2023, yang memungkinkan pelaku IKM yang belum mampu melakukan impor secara mandiri tetap memperoleh pasokan bahan baku.

Katanya, Kemenperin tengah merancang tata kelola importasi melalui PPBB yang akan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian (RPermenperin) tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Rancangan regulasi ini mengatur mekanisme penetapan PPBB, proses importasi, verifikasi kemampuan IKM, pelaporan, hingga pemantauan penyaluran bahan baku.

"Reformasi kebijakan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan proses produksi IKM sekaligus menyesuaikan dengan dinamika iklim usaha dan ketentuan hukum positif yang berlaku,” katanya.

Skema ini, lanjut dia, dilaksanakan melalui badan usaha pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah ditetapkan sebagai PPBB oleh Menteri Perindustrian.

“Untuk menjaga stabilitas industri dalam negeri, importasi bahan baku dan/atau bahan penolong melalui PPBB dipastikan penyaluran tepat sasaran, karena impor tersebut hanya dapat disalurkan kepada IKM yang telah memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB,” tutur Menperin.

Menperin juga menegaskan bahwa keberadaan PPBB merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk mendukung keberlangsungan dan penguatan IKM.

PPBB dapat mengajukan rencana kebutuhan impor, baik untuk komoditas yang pengaturan impornya melalui neraca komoditas maupun komoditas lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reformasi dilakukan mengingat pengembangan IKM hingga saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap bahan baku, teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, hingga permodalan.

Di sisi lain, sebagian bahan baku dan/atau bahan penolong yang dibutuhkan IKM masih harus dipenuhi melalui impor.

Kendala yang kerap dihadapi IKM dalam memperoleh bahan baku impor tersebut meliputi keterbatasan pasokan bahan baku lokal dengan spesifikasi dan standar tertentu, volume impor yang relatif kecil sehingga sulit memenuhi persyaratan impor, keterbatasan akses langsung ke produsen domestik, serta kompleksitas dokumen perizinan impor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita menjelaskan bahwa PPBB merupakan badan usaha berbadan hukum yang menyediakan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk memenuhi kebutuhan IKM.

PPBB wajib berkedudukan di Indonesia, memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan minimal 500 meter persegi dalam satu lokasi, serta melayani sedikitnya lima pelaku usaha IKM sesuai kelompok komoditas yang diatur dalam kebijakan impor.

Dalam rangka penyederhanaan administrasi, permohonan penetapan PPBB diajukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Dengan kebijakan ini, diharapkan pelaku usaha pemegang API-U tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh penetapan sebagai PPBB.

"Namun demikian, pemenuhan kriteria dan persyaratan tetap harus diperhatikan, terutama kewajiban pelaporan data industri secara berkala di SIINas bagi IKM yang dilayani,” kata Reni.

Melalui pemanfaatan fasilitas PPBB, Kemenperin berharap IKM yang membutuhkan bahan baku dan/atau bahan penolong impor dapat memperoleh pasokan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkualitas.

Ke depan, Kemenperin juga mengupayakan pemberian berbagai kemudahan, baik fiskal maupun non-fiskal bagi PPBB guna meningkatkan produktivitas, daya saing IKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026