IDXChannel — Pemerintah terus mempercepat transformasi industri logam nasional melalui hilirisasi mineral dan pengembangan industri berbasis energi hijau. Hingga kini terdapat 28 fasilitas smelter mineral serta tujuh fasilitas pengolahan batu bara yang sudah beroperasi maupun dalam proses pembangunan di Indonesia.

Ketua Tim Industri Logam Bukan Besi Direktorat Industri Logam Kementerian Perindustrian, Yasalini Kusuma Dewi, menegaskan bahwa penguatan industri logam menjadi bagian penting dari agenda industrialisasi nasional yang didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam strategi komoditas seperti nikel, alumunium, copper, dan zinc,” ucap Yasalini pada forum MET Connex 2026 MinE AiDiC, Strengthening Indonesia’s Metallurgy and Mining Industry: Towards Sustainable Growth and Global Competitiveness di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan bahwa hilirisasi industri logam tidak lagi hanya berfokus pada ekspor bahan mentah, melainkan diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti komponen elektronik, kabel, hingga material pendukung transisi energi.

Selain itu, pengembangan aluminium hijau dinilai akan menjadi salah satu penopang utama industri masa depan, terutama karena kebutuhan aluminium meningkat di sektor otomotif, konstruksi, panel surya, elektronik, hingga infrastruktur energi.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral & Batu Bara Direktorat Mineral & Batu Bara Kementerian ESDM, Ahmad Syauqi, menyebut bahwa industri pengolahan masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2025 sebesar 1,6 miliar persen.

“Secara khusus industri lokal dasar menumbuh luar biasa sebesar 15,71 persen didorong oleh tingginya permintaan luar negeri untuk baja dan logam mulia,” ucap Ahmad di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ini membuktikan bahwa hilirisasi telah memperkuat ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Ia juga menyoroti komitmen pemerintah dalam mendorong proyek hilirisasi melalui pembangunan berbagai fasilitas pengolahan mineral bernilai tambah tinggi, mulai dari pengolahan nikel, bauksit, tembaga, besi, emas, hingga timah.

“Mari kita berperformasi dari sekedar eksportir-eksportir pemerintah menjadi pemain utama dan mengendalikan nilai global untuk kepentingan nasional yang terbaik,” tuturnya.

Reporter: Eugenia Siregar

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek hilirisasi yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas jalannya program tersebut. Nilai tambah yang dihasilkan ke masyarakat hingga transisi energi menjadi tantangan yang harus dijawab.

Diketahui, Prabowo baru saja meresmikan groundbreaking tahap kedua proyek hilirisasi yang mencakup 13 proyek lintas sektor dengan total investasi Rp116 triliun. Agenda yang berada di bawah koordinasi Danantara itu disebut sebagai bagian dari strategi besar mendorong nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap, Jawa Tengah, diikuti sejumlah proyek lain mulai dari pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), penguatan rantai industri baja dan nikel, hingga pengembangan produk turunan sawit dan komoditas rempah.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar Prabowo dalam groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4/2026).

Namun, di balik optimisme pemerintah, kalangan pengamat justru memberikan sejumlah catatan kritis. Mereka menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari banyaknya proyek atau besarnya investasi, melainkan sejauh mana nilai tambah benar-benar dinikmati di dalam negeri.

Dampak

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menekankan bahwa indikator utama keberhasilan hilirisasi setidaknya ada dua hal. Kedua indikator itu yakni peningkatan nilai tambah yang dinikmati masyarakat serta terbentuknya ekosistem industrialisasi yang terintegrasi.

Menurutnya, hilirisasi yang berjalan saat ini masih cenderung parsial dan belum membentuk rantai industri dari hulu ke hilir. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan relatif terbatas.

Dia mencontohkan praktik hilirisasi nikel di Morowali yang lebih tepat disebut sebagai smelterisasi. Produk yang dihasilkan masih berada pada tahap awal, kemudian diekspor kembali ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut.

"Nah itu nilai tambahnya rendah dan pernah dihitung Faisal Basri, smelterisasi di Morowali itu pengusaha dari China. Indonesia sangat kecil sekali," ucap Fahmy kepada Bisnis.

Dia juga menyoroti paradoks di daerah penghasil industri hilirisasi. Meski produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat, hal itu tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan atau pengangguran.

Fahmy menilai, indikator keberhasilan hilirisasi cukup sederhana. Apakah membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan? Kalau tidak, berarti manfaatnya belum dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, dia menilai tantangan terbesar hilirisasi justru terletak pada belum adanya konsep yang komprehensif. Fahmy melihat kebijakan yang diambil kerap terfragmentasi, bahkan saling bertentangan.

Sebagai contoh, dalam pengembangan kendaraan listrik, pemerintah sempat mewajibkan investasi pabrik dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi. Namun di sisi lain, kebijakan impor kendaraan listrik utuh (completely built up/CBU) justru dilonggarkan.

Menurutnya, kebijakan semacam ini memang dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik, tetapi berisiko menjadikan Indonesia sekadar pasar tanpa memperoleh nilai tambah industri.

Dia menilai bahwa kunci keberhasilan hilirisasi terletak pada perencanaan yang matang. Pemerintah dinilai perlu menyusun roadmap yang jelas dari hulu hingga hilir, disertai regulasi yang konsisten.

Tanpa itu, proyek-proyek hilirisasi berisiko berjalan sendiri-sendiri tanpa keterkaitan, sehingga gagal menciptakan ekosistem industri yang kuat.

"Tanpa hal itu [hilirisasi] realisasinya tak akan memberikan nilai tambah bagi rakyat Indonesia," ucap Fahmy.

Terjebak di Fosil, Minim Arah ke Transisi Energi

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, komposisi proyek hilirisasi tahap kedua masih didominasi sektor berbasis bahan bakar fosil, seperti kilang minyak dan infrastruktur BBM.

Padahal menurutnya, arah hilirisasi seharusnya mulai bergeser untuk mendukung transisi energi, termasuk pengembangan rantai pasok energi terbarukan dan industri baterai.

"Seharusnya hilirisasi yang didorong adalah bagaimana memenuhi komponen energi terbarukan di dalam negeri," kata Bhima.

Dia menekankan bahwa jika hal itu terjadi, maka ketika transisi energi menggunakan panel surya, hidro, ataupun angin, komponen hingga teknologinya tidak lagi bergantung pada impor dalam jangka panjang.

Bhima juga menyoroti belum tuntasnya hilirisasi nikel di sektor midstream, yakni tahap pengolahan menjadi bahan baku baterai seperti prekursor. Padahal, tahap ini dinilai krusial untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

Menurutnya, apabila fokus hilirisasi masih oada kilang minyak, investor bisa melihat Indonesia belum serius beralih ke ekonomi hijau. Ini bisa menimbulkan kebingungan arah investasi.

Selain soal arah kebijakan, Bhima mengingatkan potensi tekanan terhadap fiskal negara. Ia menilai tidak semua proyek hilirisasi layak mendapatkan insentif, apalagi di tengah besarnya belanja subsidi dan kompensasi energi.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan proyek prioritas agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

"Nah ini harusnya bisa lebih selektif lagi memilih mana yang urgent dan kapasitas fiskalnya mampu mendorong itu gitu. Dan membuat sinyal kepada investor jangan bingung untuk lebih fokus pada hilirisasi tadi," jelas Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA—Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID berkomitmen melakukan akselerasi sejumlah proyek hilirisasi komoditas bernilai tambah.

Division Head Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika menyampaikan dalam dua tahun terakhir penciptaan nilai tambah di dalam negeri bergerak kian solid. Angka ini menegaskan bahwa strategi pengolahan mineral dan batu bara di dalam negeri bukan lagi wacana, melainkan kerja nyata yang menyumbang porsi signifikan terhadap total investasi nasional.

“Hal ini mengubah struktur industri Indonesia dari penjual bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah,” paparnya dalam siaran pers, Selasa (24/3/2026).

Total realisasi investasi bidang hilirisasi pada Januari – Desember 2025 mencapai Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3%. Adapun capaian realisasi investasi hilirisasi sepanjang Januari-Desember 2025 itu meliputi mineral mencapai Rp373,1 triliun, perkebunan dan kehutanan Rp144,5 triliun, minyak dan gas bumi Rp60 triliun serta perikanan dan kelautan Rp6,4 triliun.

Sementara itu, penanaman modal hilirisasi itu meliputi Rp154,5 triliun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) serta Rp429,6 triliun dari penanaman modal asing (PMA).

Selly Adriatika menyatakan Grup MIND ID berada di garis terdepan mendukung akselerasi tersebut. Sejumlah proyek strategis yang telah beroperasi dan terus dikembangkan antara lain fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium.

Selanjutnya, smelter pengolahan dan pemurnian tembaga beserta Precious Metal Refinery di Gresik, tiga proyek pengolahan dan pemurnian nikel di Sulawesi, serta proyek pengembangan infrastruktur logistik batu bara Tanjung Enim–Keramasan.

“Rangkaian inisiatif ini dirancang untuk memperkuat rantai nilai di dalam negeri dan meningkatkan kapasitas produksi,” ujarnya.

Kendati demikian, perjalanan hilirisasi nasional terus dihadapkan pada tantangan. Volatilitas harga komoditas global, pergeseran rantai pasok, perubahan teknologi terutama pada bahan baku baterai, ketegangan geopolitik, hingga perubahan kebijakan dagang di pasar mitra, menuntut biaya produksi dan strategi komersial pelaku industri bergerak dinamis.

Di dalam negeri, penataan kebijakan ekspor mineral mentah memberikan angin baru bagi pengembangan midstream dan downstream. Indonesia harus memiliki kapasitas untuk membangun rantai pasok yang lebih utuh di dalam negeri, dan naik kelas menjadi pemasok produk bernilai tambah dan berteknologi tinggi.

USGS menempatkan Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia sekitar 55 juta ton, memperkuat posisinya dalam agenda hilirisasi berbasis nikel. Di sisi bauksit, data Badan Geologi ESDM mencatat cadangan bijih bauksit sekitar 2,865 miliar ton.

Sementara untuk batu bara, cadangan nasional tercatat sekitar 31,96 miliar ton pada akhir 2024. Angka-angka ini menjadi landasan kebijakan hilirisasi dan keamanan pasok energi bahan baku untuk jangka menengah–panjang.

Oleh karenanya, sejumlah isu domestik memerlukan penegasan tindak lanjut, antara lain ketersediaan dan keandalan energi untuk fasilitas pengolahan, tata kelola niaga yang disiplin dan transparan, serta insentif fiskal yang tepat sasaran untuk mempercepat tahap lanjut investasi.

“Hilirisasi merupakan proses jangka panjang yang menuntut konsistensi, dan kolaborasi berbagai pihak,” ujar Selly Adriatika.