JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu proses percepatan pemulihan bencana yang terjadi di Aceh. Saat ini, seluruh pihak tengah fokus dalam penanganan pascabencana di lokasi terdampak.

“TNI dan semua kementerian dan lembaga dan masyarakat sedang bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam,” katanya di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Panglima TNI berharap tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang memprovokasi hingga mengganggu jalannya proses tersebut. Panglima TNI memastikan akan menindak tegas jika ada kelompok yang berusaha mengganggu.

“Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi yang mengganggu proses tersebut. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” tegas dia.

Sebelumnya, aksi pembubaran paksa yang dilakukan TNI terhadap iring-iringan warga sambil mengibarkan bendera GAM berbuntut panjang. Video itu sempat viral di media sosial pada 25-26 Desember.

TNI menjelaskan kronologi demo berujung ricuh di Lhokseumawe, Aceh. Bahkan, dalam demo itu terdapat pengibaran Bendera Bulan Bintang yang identik dengan simbol GAM.

Panglima TNI menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi kala sekelompok masyarakat berkumpul, konvoi dan melaksanakan aksi demo. Sebagian di antaranya mengibarkan bendera bulan bintang. Tak hanya itu, kata TNI, sekelompok masyarakat itu juga memberikan pernyataan yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.

Setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan bersama personel Korem 011/LW serta Kodim 0103/Aceh Utara mendatangi lokasi.

"Aparat TNI–Polri mengutamakan langkah persuasif dengan mengimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi," bunyi keterangan di Instagram @puspentni.

"Dalam proses tersebut terjadi adu mulut, dan Dandim serta Kapolres kena pukulan dari oknum massa aksi demo. Saat dilaksanakan pemeriksaan, ditemukan satu orang yang membawa 1 pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta amunisi, magazen, dan senjata tajam," sambungnya.

Atas dasar itu, massa yang bawa senjata api diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan itu diungkapkan TNI melalui akun resminya membantah tindakan represif prajurit TNI dan menilai hal itu mendiskreditkan institusi TNI karena sesuai fakta di lapangan.

"TNI menyayangkan beredarnya video/konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik," sambungnya.

Sementara itu, TNI menegaskan, pelarangan pengibaran Bendera Bulan Bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebab, Bendera Bulan Bintang dianggap simbol yang identik dengan gerakan separatis dan bertentangan dengan kedaulatan NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007.

"Korlap aksi demo menyatakan kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat. TNI mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya," pungkas TNI.

JAKARTA - TNI menepis narasi yang beredar tentang prajurit melakukan tindakan represif saat membubarkan massa yang mengibarkan bendera bulan bintang (GAM) ketika hendak mengantar bantuan ke Aceh Tamiang di Lhokseumawe. Hal itu diungkapkan TNI melalui pernyataan di akun Instagram @puspentni.

Narasi TNI melakukan tindakan represif itu tak benar dan dinilai mendiskreditkan institusi TNI. Terkait hal itu, TNI menganggap bahwa narasi itu tak sesuai fakta di lapangan.

"TNI menyayangkan beredarnya video/konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik," demikian keterangan Puspen TNI yang dikutip, Sabtu (28/12/2025).

TNI menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi kala sekelompok masyarakat berkumpul, konvoi dan melaksanakan aksi demo, dan sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM, pada 25-26 Desember 2025 dini hari di Kota Lhokseumawe.

Tak hanya itu, kata TNI, sekelompok masyarakat itu juga menerikan pernyataan yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.

Setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan bersama personel Korem 011/LW serta Kodim 0103/Aceh Utara mendatangi lokasi.

"Aparat TNI–Polri mengutamakan langkah persuasif dengan menghimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi," terangnya.

"Dalam proses tersebut terjadi adu mulut, dan Dandim serta Kapolres kena pukulan dari oknum massa aksi demo. Saat dilaksanakan pemeriksaan, ditemukan satu orang yang membawa 1 pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta munisi, magazen, dan senjata tajam," klaim TNI.

Atas dasar itu, massa yang bawa senjata api diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Lebih lenjut, TNI menegaskan, pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pasalnya, bendera bulan bintang dianggap simbol yang identik dengan gerakan separatis dan bertentangan dengan kedaulatan NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007.

"Korlap aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat. TNI menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya," pungkas TNI.

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan represif dan penggunaan kekerasan terhadap massa pengunjuk rasa yang dilakukan aparat TNI di Aceh Utara. Tindakan tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi TNI yang seharusnya tidak turut campur dalam penanganan unjuk rasa atau demo.

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Centra Initiative, DeJure, PBHI, IMPARSIAL, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Mereka menyebut, meski ada pengibaran bendera GAM , seharusnya tidak menjadi alasan bagi TNI menggunakan pendekatan kekerasan. ”TNI seharusnya tidak menggunakan dalih bendera bulan sabit untuk terlibat dalam penanganan unjuk rasa. Hal itu seharusnya bisa diselesaikan dengan cara dialogis oleh Pemerintah Aceh atau kepolisian," demikian pernyataan tertulis mereka, Sabtu (27/12/2025).

Menurut mereka, pengerahan pasukan dari Korem 011/Lilawangsa untuk menghalau para pendemo pada 25 Desember 2025, justru menyalahi UU TNI sekaligus melanggar UUD 1945. Unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara dan dijamin oleh Konstitusi. Apalagi, unjuk rasa merupakan ekspresi sipil yang sah dalam ruang demokrasi. ”Kalau pun ada tindakan yang dianggap melanggar hukum atau terindikasi pidana, seharusnya menjadi wewenang kepolisian untuk menindaknya," demikian seperti dikutip dari keterangannya.

Dalam suasana pemulihan pascabencana, TNI dinilai kurang memiliki sensitivitas dan kesadaran dalam menangani permasalahan sipil yang terjadi di masyarakat. "Sekali lagi, Koalisi mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh TNI kepada masyarakat sipil di Aceh Utara, dan mendesak kepada DPR dan pemerintah agar memerintahkan Panglima TNI bertindak cepat dan tegas terhadap oknum TNI yang melanggar, agar tidak memunculkan trauma baru masyarakat AcehKami mendesak Pemerintah seharusnya fokus pada penanganan bencana di Aceh," demikian seperti dikutip.

Sebelumnya, Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan adanya razia bendera bulan bintang di Aceh di tengah itu situasi bencana. Menurut dia, ada hukum yang melarang pengibaran bendera tersebut di Aceh.

“TNI menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena simbol tersebut didentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007,” ujar Freddy, Jumat (26/12/2025).

Atas video viral yang terjadi, Freddy memastikan hal itu adalah selisih paham dan semua pihak sudah sepakat berdamai. “Korlap aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat,” jelasnya.

Supaya kejadian selisih paham tidak berulang, Freddy pun mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi atas sebuah tayangan yang belum jelas kebenaranya. “TNI menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya,” tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono tetap menyayangkan peristiwa itu terjadi. Dalam situasi darurat seperti ini, setiap pihak perlu menahan diri agar tidak terjadi gesekan yang justru memperburuk keadaan. ”Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, saya mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan sesuai aturan," katanya.

Politikus Golkar itu juga mengajak aparat keamanan tetap mengedepankan sikap profesional dan humanis. "Kita harus belajar dari peristiwa ini bahwa komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati adalah kunci untuk menghindari konflik. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi agar aspirasi masyarakat tersampaikan dengan jelas tanpa menimbulkan ketegangan," sambungnya.

JAKARTA - Anggota DPR TB Hasanuddin menyoroti aksi massa yang melakukan pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di sejumlah wilayah Aceh. Peristiwa tersebut perlu dipahami sebagai gejala sosial yang harus disikapi secara bijak, tenang, dan proporsional.

Hasanuddin menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh dilakukan dengan pendekatan kekerasan, apalagi menggunakan senjata. Apalagi, Aceh memiliki sejarah panjang konflik.

“Pengibaran bendera GAM ini merupakan gejala sosial. Kita berharap penyelesaiannya tidak dilakukan dengan kekerasan, apalagi menggunakan senjata. Pendekatan yang tepat adalah dialog dan langkah persuasif dengan sebaik-baiknya,” ujar Hasanuddin, Jumat (26/12/2025).

Kendati demikian, Hasanuddin mengingatkan, fokus pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan saat ini harus diarahkan pada upaya rehabilitasi dan pemulihan korban bencana yang tengah dihadapi masyarakat Aceh. Menurutnya, solidaritas dan kepedulian kemanusiaan harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan lainnya.

“Fokus kita sekarang seharusnya lebih kepada rehabilitasi dan pemulihan korban bencana. Masyarakat membutuhkan kehadiran negara untuk membantu mereka bangkit, bukan suasana yang justru berpotensi memicu ketegangan,” tegasnya.

Hasanuddin pun mengajak, seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan tidak terpancing oleh provokasi yang dapat memperkeruh situasi. Ia menekankan, pentingnya menjaga perdamaian Aceh yang telah dibangun melalui proses panjang dan pengorbanan besar.

“Perdamaian adalah aset yang sangat berharga. Mari kita jaga bersama dengan mengedepankan dialog, kemanusiaan, dan kepentingan rakyat Aceh,” pungkasnya.

Sebelumnya, TNI bersama kepolisian membubarkan sekelompok masyarakat yang mengibarkan bendera bulan bintang atau bendera GAM di Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, pada Kamis siang, 25 Desember 2025.

Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda Kolonel Infanteri Teuku Mustafa Kamal mengatakan, kelompok tersebut mulai berkumpul sekitar pukul 10.10 WIB dengan membawa bendera bulan bintang yang dipasang pada kayu.

“Sekitar pukul 10.30 WIB, mereka mengibarkan bendera dan mengayun-ayunkannya sambil meneriakkan kata ‘merdeka’ saat pengguna jalan melintas,” kata Mustafa dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Desember 2025.

Komandan Resor Militer 011/Lilawangsa Kolonel Infanteri Ali Imran berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan mendatangi lokasi bersama personel Korem dan Kodim 0103/Aceh Utara. Setiba di lokasi sekitar pukul 11.10 WIB, aparat mengimbau massa untuk menghentikan aksi dan menyerahkan bendera, namun imbauan tersebut ditolak.

Menurut Mustafa Kamal, aparat kemudian melakukan pembubaran dan mengamankan bendera bulan bintang. Saat proses pemeriksaan, terjadi adu mulut antara petugas dan massa. Petugas menangkap seorang warga yang membawa senjata api.

ACEH - Aksi Danrem 011/Lilawangsa Aceh Kolonel Ali Imran membubarkan konvoi kendaraan yang membawa bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Lhokseumawe viral di media sosial. Tindakan tegas dilakukan karena konvoi tersebut dianggap membuat gaduh di tengah upaya pemulihan pascabencana.

Dalam video yang beredar di media sosial (medsos), tampak iring-iringan kendaraan bak terbuka yang dipasangi Bendera GAM mengangkut ratusan melintas di jalan nasional. Mereka juga meneriakkan kata-kata merdeka.

Melihat aksi tersebut, Kolonel Ali Imran bersama anggotanya kemudian mengambil tindakan tegas dengan menghentikan laju kendaraan dan menyita atribut maupun bendera GAM. Sementara sekelompok massa yang diangkut langsung berlarian membubarkan diri.

Dikutip SindoNews dari laman resmi Korem 011/Lilawangsa pada Jumat (26/12/2025), Kolonel Ali Imran merupakan Danrem termuda di Indonesia. Dia menduduki jabatan Danrem 011/Lilawangsa berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor Kep/244/IV/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Angkatan Darat yang ditetapkan pada Jumat, 5 April 2024.

Jabatan Danrem resmi diemban Kolonel Ali Imran setelah menjalani prosesi serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fachrizal. Kolonel Ali Imran memegang tongkat komando Danrem menggantikan Kolonel Kav Kapti Hertantyawan.

Kolonel Ali Imran merupakan perwira TNI kelahiran Banda Aceh pada 9 Juni 1978. Dia putera dari pasangan M. Yusuf Syah dan Rohani. Sebelum terjun ke militer, dia mengeyam pendidikan SDN 28 Banda Aceh dan lulus pada 1991, kemudian SMPN 4 pada 1994, lalu melanjutkan ke SMAN 3 Banda Aceh pada 1997.

Dari situ, dia memutuskan masuk militer. Abituren Akademi Militer (Akmil) 2000 dari kecabangan Infanteri Kopassus ini pernah bertugas di Kopassus, Bais TNI, hingga Paspampres.

Dia mengawali kariernya sebagai Pama Pussenif pada 2000. Pama Kopassus 2001, Danton-3/3/12/G-1/Kopassus 2002, Danton-2/3/12/G/-1/Kopassus 2003. Selanjutnya Danton 1/3/12/G/-1/Kopassus 2004.

Selanjutnya Danton -1/1/12/G/-1/Kopassus 2005, Pasi-3 Yon-12/G-1/Kopassus 2006, kemudian dia dipercaya menjadi Danki 3/11/G-1/Kopassus 2007. Karier militernya di Korps Baret Merah terus menanjak.

Saat berpangkat Kapten, dia dipercaya menjadi Dantim-4/1/31/G-3/Kopassus 2008, lalu Ps danden-1/31/G-3 Kopassus 2009. Dia kemudian dipercaya menduduki jabatan sebagai Danden-1/31/G-3/Kopassus pada 2011.

Kemudian saat menyandang pangkat Mayor, dia ditunjuk menjadi Dansus Ops Psy Sesndha Kopassus pada 2013, Pabandya Lidgal Sintel Kopassus 2014, Pabbandya F-53 Dit F Bais TNI 2015. Lalu, Danden Monob Sat Defensif Satcyber Bais TNI 2016.

Kariernya terus menanjak, dia kemudian naik pangkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol) dan dipercaya menduduki jabatan sebagai Danden Lid Geopasikan Bais TNI 2017, Kasipers Minlog Satlid Satintel Bais TNI 2018, Pamen Bais TNI, Pabandya Persum Satintel bais TNI 2019.

Lama bertugas di intelijen, dia kemudian diangkat menjadi Dandenma Paspampres pada 2019, Dandim 0506/Tgr Rem 052/Wkr Dam Jaya 2022. Dedikasi dan prestasinya selama bertugas, membuatnya naik pangkat menjadi Kolonel.

Dia kemudian ditunjuk menjadi Dansatlak Lidgal Pusintelad 2023, Ka PII Pusintelad 2023, sebelum akhirnya menjabat sebagai Danrem 011/Lilawangsa pada 2024 hingga sekarang.

Selama mengabdi di militer, dia pernah diterjunkan dalam operasi Denpur Cakra Aceh 2003, Satgas BIN Aceh 2008, Densandha Papua 2011, Satgas Bais Lauser 2015-2017, Satgas Palapa Aceh 2018.

Selama meniti karier di militer, dia banyak menerima tanda jasa seperti SL Dharma Nusa, SL Kesetiaan VIII, SL Dwidya Sistha , SL Ksatria Yudha, SL Wira Karya, SL Kesetiaan XVI, SL Wira Dharma dan SL Santi Dharma XVIII.

Dalam bidang akademisi, dia juga banyak mengenyam pendidikan baik umum maupun militer. Antara lain, dia pernah mengikuti pendidikan Dik Para pada 1999, Sarcab Inf. 2001, KIBI 2001, Komando 2002, Susdanki 2005, Sus Sandha 2006, Dikalapa Inf. 2010, Seskoad pada 2014, Susdanyon 2015. Tidak hanya itu, dia juga lulus Sarjana dari Unkris Jakarta pada 2014.

Bisnis.com, JAKARTA — Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November ditujukan untuk mengenang seluruh jasa-jasa para patriot yang gugur untuk bangsa.

Pada tahun ini, Kementerian Sosial mengambil tema "Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan
Perjuangan."

Tema tersebut melambangkan semangat generasi penerus yang meneladani perjuangan para pahlawan, bergerak maju dengan jiwa nasionalisme.

Adapun, untuk Upacara Peringatan Hari Pahlawan tahun ini akan digelar pada Senin (10/11/2025) mulai pukul 08.00 waktu setempat. Dalam surat edaran Kementerian Sosial, terdapat tata cara upacara tersebut.

Berikut pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025:

1. Tema :
Pahlawanku Teladanku Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan

2. Sifat Upacara:
Khidmat, Tertib dan Sederhana

3. Tanggal Upacara:
Hari Senin, 10 November 2025

4. Waktu dan tempat upacara:
Pukul 08.00 waktu setempat di lapangan terbuka atau menyesuaikan.

5. URUTAN UPACARA BENDERA:
a. Penghormatan umum kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.

b. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara.

c. Pengibaran bendera Merah Putih, diiringi Lagu Kebangsaan“Indonesia Raya ” yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara.

d. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Pembina Upacara.

e. Pembacaan Pancasila.

f. Pembacaan Pembukaan UUD’45.

g. Pembacaan pesan-pesan Pahlawan (ditentukan panitia).

h. Amanat Pembina Upacara.

i. Pembacaan Do’a.

j. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara.

k. Penghormatan kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara

l. Upacara selesai.