Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprediksi akan ada 12.000 pendatang baru ke Jakarta usai Lebaran. Pemprov DKI pun mengambil ancang-ancang strategi menghadapi tren urbanisasi musiman.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim mengatakan Pemprov DKI memperkirakan tambahan pendatang pasca-Lebaran 2026 sekitar 10.000–12.000 orang, mirip tahun sebelumnya.

Adapun, dalam langkah menghadapi gelombang masuknya pendatang baru itu, Pemprov DKI tidak lagi menggelar operasi yustisi terhadap pendatang baru.

"Pendekatan kami lebih persuasif, humanis, dan berfokus pada pendataan serta pemberdayaan," kata Chico kepada Bisnis pada Minggu (29/3/2026).

Langkah utama yang dilakukan diantaranya, pendataan administrasi secara aktif melalui RT/RW dengan sistem jemput bola. Pendatang diimbau melapor dan membawa dokumen lengkap dari daerah asal agar bisa tercatat dan mendapatkan pelayanan publik yang tepat.

Sosialisasi intensif kemudian dilakukan agar pendatang baru itu datang dengan persiapan, seperti memiliki keterampilan, modal, dan pekerjaan yang sesuai dengan kapabilitas.

Terdapat pula upaya peningkatan program pelatihan kerja dan pemberdayaan UMKM untuk menyerap tenaga kerja baru secara produktif. Lalu, Pemprov DKI pun berkoordinasi dengan daerah penyangga Jabodetabek untuk mendorong pemerataan ekonomi di luar Jakarta.

"Pendekatan ini diharapkan mengubah urbanisasi dari beban menjadi kontribusi positif bagi ekonomi Jakarta," ujar Chico.

Chico menambahkan bahwa keputusan melonggarkan yustisi merupakan pilihan strategis untuk menjaga Jakarta tetap terbuka sebagai pusat ekonomi, sambil melindungi warga.

Di sisi lain, Pemprov DKI pun tetap melakukan langkah antisipasi agar pelonggaran yustisi tidak menjadi bumerang bagi ekonomi Jakarta. Pemprov DKI, misalnya, melakukan penguatan pendataan dan pengawasan administratif yang ketat melalui perangkat wilayah agar mobilitas tetap terpantau tanpa represif.

Pemprov DKI juga melakukan upaya percepatan penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui investasi dan pelatihan agar pendatang bisa berkontribusi langsung pada ekonomi, baik dari sisi pajak, konsumsi, serta produktivitas.

"Monitoring ketat dampak sosial-ekonomi, dengan prioritas perlindungan warga asli Jakarta dan pemenuhan hak dasar semua yang beraktivitas di sini," kata Chico.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memprediksi 10-12 ribu pendatang baru akan mendatangi Ibu Kota selepas Lebaran 2026. Para pendatang baru itu merupakan warga yang diajak pemudik saat kembali ke Jakarta.

"Jadi data yang ada sampai dengan hari ini, kami memprediksi memperkirakan akan ada kenaikan kurang lebih pemudik yang ikut saudaranya balik ke Jakarta kurang lebih 10 sampai dengan 12 ribu," kata Pramono di Jakarta Pusat , Jumat (27/3/2026).

Namun, Pramono menyebut jumlah tersebut masih bersifat sementara. Prediksi itu ia sampaikan bedasarkan tren arus balik mudik Lebaran 2026.

"Tetapi ini belum final ya, nanti kita lihat data yang ada karena kenapa ini bisa disimpulkan seperti itu dari tren orang booking kendaraan ataupun juga yang ikut dengan keluarganya dan sebagainya," ucapnya.

Pramono mengaku tak mempermasalahkan pendatang baru ke Ibu Kota. Ia menegaskan Jakarta terbuka bagi siapa pun. Namun, Pramono juga mengingatkan, warga yang memang ingin mengadu nasib di Jakarta agar mempersiapkan diri dengan baik.

"Jakarta tidak ada operasi yustisi, tetapi Jakarta tentunya meminta siapa pun yang ingin mengadu nasib bekerja di Jakarta mereka harus mempersiapkan diri," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak menggelar operasi yustisi bagi pendatang baru yang masuk ke ibu kota setelah Lebaran 1447 Hijriah, meski tren lonjakan pencari kerja diprediksi tetap terjadi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Jakarta kini mengedepankan pendekatan yang lebih terbuka. Namun, dia memberikan catatan agar para pendatang melengkapi diri dengan aspek administrasi dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja Jakarta.

"Saya sampaikan bahwa Jakarta tidak ada operasi yustisi. Tetapi kami meminta bagi siapapun yang ingin bekerja di Jakarta, tentunya melengkapi diri dari semua syarat-syarat administrasi, dan kemudian juga bekerja sesuai dengan kapabilitasnya,” ujarnya di Balai Kota, Sabtu (21/3/2026).

Pramono mengakui daya tarik Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional masih kuat, sehingga potensi lonjakan kaum urban pasca-mudik menjadi hal yang tidak terhindarkan. Pemprov DKI memproyeksikan adanya ribuan pendatang baru yang akan mencoba peruntungan di berbagai sektor industri ibu kota.

Menurutnya, ketiadaan operasi yustisi bukan berarti pengawasan melemah, melainkan pergeseran fokus pada penataan kependudukan yang lebih humanis. Dia menduga lonjakan arus masuk orang ke Jakarta tahun ini akan tetap signifikan di tengah upaya kota bertransformasi menjadi pusat ekonomi global.

"Kami juga menduga bahwa pasti ada lonjakan orang untuk mencari kerja di Jakarta," pungkas politisi partai PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, dalam perkembangan lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan tarif transportasi publik senilai satu rupiah selama dua hari pelaksanaan Lebaran 2026.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menambahkan penggunaan istilah tarif satu rupiah ini pada dasarnya merupakan fasilitas gratis bagi masyarakat. Dia berharap kebijakan ini dapat memacu antusiasme warga untuk berkunjung ke lokasi wisata ikonik Jakarta tanpa terbebani biaya perjalanan yang tinggi.

"Selama dua hari, sebetulnya bahasanya gratis, cuma Pak Gub bilang satu rupiah. Insya Allah selama dua hari Jakarta memberikan fasilitas kepada masyarakatnya minimal untuk bisa berlibur," pungkas Rano.

Untuk diketahui, PT MRT Jakarta (Perseroda) memberlakukan tarif khusus senilai satu rupiah bagi seluruh pelanggan pada hari pertama dan kedua Idulfitri 1447 Hijriah guna menstimulasi mobilitas warga di koridor utama ibu kota.

Kebijakan tarif reduksi ini merujuk pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. e-0056 Tahun 2026. Langkah ini sejalan dengan ambisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggenjot kunjungan ke berbagai titik wisata dan ruang publik selama masa libur panjang.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Rendy Primartantyo menjelaskan bahwa selama periode libur Lebaran, tepatnya pada 18—24 Maret 2026, perusahaan akan menerapkan pola operasional akhir pekan dengan jam layanan mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB.

"Khusus pada malam takbiran, operasional diperpanjang hingga pukul 01.00 WIB. Seluruh 13 stasiun akan beroperasi dengan total 219 perjalanan kereta menggunakan tujuh rangkaian," ujar Rendy dalam keterangan resminya.