REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pemerintah memangkas potongan platform transportasi daring menjadi maksimal 8 persen diapresiasi karena memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja sektor informal digital. Langkah tersebut disebut memperkuat posisi pengemudi ojek daring dalam ekosistem ekonomi berbasis aplikasi yang terus berkembang.

Sekretaris Jenderal Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN), Bungas T Fernando Duling, menilai implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mencerminkan keberpihakan negara terhadap peningkatan pendapatan mitra pengemudi. Melalui aturan tersebut, pengemudi ojek daring kini berhak menerima sekitar 92 persen dari pendapatan setiap perjalanan.

“Di tengah suasana Hari Kebangkitan Nasional ini, kita melihat sebuah ‘fajar baru’ bagi para pekerja transportasi online. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini adalah bukti sahih bahwa komitmen pemerintah tidak hanya berhenti pada jargon, tetapi betul-betul hadir dalam semangat pemberdayaan pendapatan rakyat. Ini adalah kebangkitan bagi jutaan driver ojol untuk meraih kesejahteraan yang lebih adil,” ujar pria yang akrab disapa Nando, Rabu (20/5/2026).

Menurut Nando, kebijakan tersebut berkaitan dengan prinsip ekonomi konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai transportasi daring telah menjadi sektor penting yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas sehingga intervensi negara diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kesejahteraan pekerja.

“Ketika negara memastikan driver mengantongi 92 persen pendapatan, di situlah amanat Pasal 33 UUD 1945 benar-benar dijalankan. Ini adalah semangat gotong royong dan asas kekeluargaan yang nyata. Kita bangkit dari sistem digital yang selama ini timpang menuju ekosistem yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial,” katanya.

ARUN juga mengapresiasi langkah aplikator yang dinilai responsif menjalankan ketentuan pemerintah. Organisasi tersebut menilai kepatuhan perusahaan aplikasi dalam menyesuaikan skema pendapatan mitra menjadi indikator penting keberlanjutan ekosistem transportasi daring nasional.

Selain peningkatan pendapatan, Nando menekankan pentingnya penguatan perlindungan sosial bagi pengemudi, termasuk integrasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar kesejahteraan pekerja sektor informal semakin terjamin.

“Semangat kebangkitan nasional adalah semangat untuk berdaulat secara ekonomi. Dengan berjalannya sistem yang lebih adil ini, kita sedang meletakkan batu pertama bagi kemandirian ekonomi rakyat kecil,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) menilai janji Presiden Prabowo Subianto menurunkan potongan aplikator menjadi sekitar 8% dari sebelumnya 20% berpotensi membuat tarif Gojek hingga Grab membengkak di tingkat di konsumen.

Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura mengatakan, pada dasarnya kebijakan penurunan potongan tersebut jika diimplementasikan akan menekan margin platform secara signifikan. Meski demikian, dia mengakui pendapatan platform tidak hanya berasal dari komisi perjalanan, tetapi juga dari ekosistem lain seperti layanan makanan, logistik, dan finansial.

“Jika tidak diimbangi efisiensi atau sumber pendapatan baru, kebijakan ini berpotensi mengganggu keberlanjutan model bisnis, terutama bagi pemain yang belum stabil secara profit,” kata Tesar kepada Bisnis pada Senin (4/5/2026).

Dari sisi pengemudi, Tesar menilai kebijakan ini bersifat positif karena meningkatkan porsi pendapatan. Namun, dia menekankan keseimbangan dalam ekosistem platform tetap menjadi faktor penting.

Menurutnya, apabila beban lebih banyak dialihkan ke perusahaan, maka berpotensi muncul penyesuaian di sisi lain. Konsumen juga dapat terdampak, misalnya melalui kenaikan tarif atau berkurangnya promo.

Terkait potensi respons aplikator, Tesar mengatakan kemungkinan besar akan ada penyesuaian, seperti kenaikan tarif layanan, pengurangan insentif atau promo, serta perubahan skema kemitraan agar lebih efisien.

“Artinya, peningkatan porsi pendapatan driver secara nominal belum tentu langsung terasa signifikan jika variabel lain ikut berubah,” katanya.

Lebih lanjut, Tesar menilai tantangan utama implementasi regulasi tersebut adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan pengemudi dan keberlanjutan industri. Beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan antara lain kejelasan definisi komponen potongan, mekanisme pengawasan yang efektif, serta fleksibilitas bagi inovasi model bisnis.

Menurutnya, regulasi yang terlalu kaku justru berisiko menurunkan kualitas layanan atau menghambat investasi di sektor ini.

“Intinya angka 8% mestinya keluar dari kajian yang real, berdasarkan hasil audit dan riset yg mendalam. Supaya keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Jangan malah bisa merugikan salah satu pihak saja,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengemudi ojek online (ojol) mengeluhkan sistem bonus yang tidak jelas serta pemotongan pendapatan yang dinilai cukup besar. Kondisi ini membuat sebagian driver kehilangan semangat untuk bekerja saat Ramadan.

Hal ini berdampak pada sulitnya pengguna dalam mengakses layanan ojek online saat memesan melalui aplikasi.

Seorang pengemudi ojek online bernama Tedy mengatakan saat ini banyak driver yang mulai kehilangan semangat bekerja akibat bonus yang tidak jelas serta potongan pendapatan yang cukup besar.

Dia mengatakan pada masa pandemi Covid-19, driver bersedia beroperasi hingga tengah malam. Bahkan, sejak pukul 00.00 mereka sudah mulai mencari penumpang karena termotivasi oleh bonus yang ditawarkan.

“Dulu bonusnya besar, tapi setelah Covid sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah tidak ada bonus, jadi banyak yang malas narik,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Menurut driver tersebut, para pengemudi memahami pada masa pandemi banyak perusahaan mengalami kesulitan finansial. Namun, mereka berharap ketika kondisi ekonomi mulai membaik, sistem bonus dapat kembali diterapkan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kabar mengenai hal tersebut.

Selain itu, terdapat program baru yang disebut paket hemat yang menurut para driver cukup memberatkan. Meski demikian, banyak pengemudi terpaksa mengambil program tersebut agar tetap bisa mendapatkan pesanan.

Driver ojol mengeluhkan program tersebut sering memberikan jarak penjemputan yang cukup jauh sekitar 2 hingga 3 kilometer, sementara jarak pengantaran tidak berbeda jauh.

“Kalau tidak ambil orderan itu, pesanan jadi sepi. Jadi terpaksa diambil juga,” katanya.

Selain itu, dalam program hemat juga terdapat potongan pendapatan per trip. Driver menjelaskan program tersebut memberikan potongan tertentu, misalnya jika driver telah menyelesaikan 10 perjalanan maka akan ada potongan sekitar Rp20.000. Sementara jika hanya menyelesaikan empat perjalanan, potongannya sekitar Rp3.000.Menurut driver ojol, kebijakan tersebut cukup memberatkan.

“Kalau saya setiap hari narik, sebulan bisa dipotong sampai Rp600.000. Belum lagi biaya perawatan seperti oli dan bensin yang bisa mencapai Rp1,5 juta per bulan,” jelasnya.

Para driver mengeluhkan tuntutan kerja yang semakin berat, sementara pendapatan tidak sesuai dengan harapan. Dalam sehari, driver menargetkan pendapatan sekitar Rp300.000. Namun, dengan berbagai potongan serta biaya operasional, banyak pengemudi yang akhirnya kehilangan semangat untuk bekerja.

Sebagian dari mereka sebenarnya ingin mencari pekerjaan lain. Namun, kondisi saat ini membuat peluang kerja cukup terbatas, terutama bagi pengemudi yang sudah berusia tidak lagi muda.

Para driver berharap adanya kebijakan yang lebih memperhatikan kesejahteraan mereka. Sistem bonus yang lebih adil diharapkan dapat kembali diterapkan agar para pengemudi ojek online lebih bersemangat dalam bekerja. (Nur Amalina