JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut komitmen kucuran dana senilai USD17 miliar atau setara Rp303,04 triliun (asumsi kurs Rp17.826 per Dolar AS) dari lembaga keuangan multilateral, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), statusnya bukan merupakan utang negara, melainkan skema pembiayaan proyek (project financing).

Menurut Purbaya, dana tersebut akan dialokasikan secara selektif untuk mendanai berbagai proyek strategis nasional yang memiliki nilai komersial dan profitabilitas tinggi. Keunggulan dari kerja sama ini adalah struktur tingkat suku bunga yang dipatok jauh lebih miring ketimbang modal dari investor komersial biasa, serta kepemilikan aset yang mutlak jatuh ke tangan pemerintah Indonesia.

"AIIB itu kan ngasih USD17 miliar bukan utang, itu proyek financing sebetulnya. Jadi, sebenarnya kalau saya bilang nih seperti orang investasi ke sini, kita mulai investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa, dan barangnya jadi milik kita," ujar Purbaya dalam acara media briefing di kantornya, Jumat (26/6/2026).

Purbaya menerangkan bahwa batas penyerapan komitmen dana tersebut memiliki masa transisi yang panjang hingga tahun 2029. Namun, jika kabinet telah mengunci target proyek spesifik yang membutuhkan injeksi modal, kas tersebut dapat langsung dicairkan tanpa hambatan birokrasi yang rumit.

Cakupan pendanaan ini juga dipastikan tidak hanya terbatas pada sektor infrastruktur fisik dasar. Pihak AIIB dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk masuk ke proyek jalan tol Trans-Sumatera serta lini bisnis lain yang menguntungkan.

"(Bukan cuma proyek infrastruktur), proyek-proyek lain yang menguntungkan. Mereka udah bilang ada jalan tol di Sumatera. Nanti kita cari proyek mana yang kita butuh uang," jelas Purbaya.

Lebih lanjut, bendahara negara membidik dana AIIB ini sebagai instrumen alternatif untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan makro. Purbaya bahkan membuka peluang memanfaatkan dana ini sebagai penopang likuiditas bagi investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Itu lebih bagus Nanti kalau misalnya Danantara yang gak punya uang, bisa lewat saya, saya invest lewat situ. Jadi pembangunan kita dibiayain seperti investor masuk, tapi punya kita akhirnya. Kalau investor asing masuk, mereka pinjam uang sana kan. Dia bayar bunga dan barangnya punya investor itu. Jadi untung, bukan rugi," ungkap Purbaya.

Sebagai langkah nyata penguatan kemitraan, AIIB berencana mendirikan kantor cabang representatif di Indonesia yang diorientasikan untuk melayani wilayah Asia Tenggara (ASEAN).

Untuk memuluskan rencana tersebut, Kemenkeu berkomitmen menghibahkan aset-aset properti milik negara yang saat ini dalam status menganggur (idle) untuk disulap menjadi markas operasional AIIB di Jakarta dengan target operasional pada Juni tahun depan.

"Kita janji ke mereka akan sediakan tanah dan bangunan untuk mereka untuk mereka pakai. Saya juga punya aset-aset yang nggak ke pakai. Gak apa-apa biar mereka punya kantor cabang disini sehingga ASEAN dilayani dari Jakarta. Maunya saya begitu," imbuh Purbaya.

Komitmen kerja sama jangka panjang ini merupakan salah satu hasil nyata (deliverables) dari rangkaian kunjungan kerja bilateral Purbaya ke Beijing, China, beberapa waktu lalu. Pendanaan ini secara resmi diikat ke dalam skema Multi-Year Rolling Pipeline untuk periode pengawasan tahun 2025-2029.

Pemerintah optimistis masuknya institusi finansial sekelas AIIB ke dalam struktur pembiayaan domestik akan mempercepat eksekusi proyek strategis nasional tanpa mengganggu keberlanjutan stabilitas fiskal APBN.

"Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar US$ 17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara 2025-2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," pungkas Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama Emergent Forest Finance Accelerator, Inc. menjajaki peluang kerja sama dalam mendukung upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan Indonesia, khususnya melalui pendekatan pendanaan Jurisdictional REDD+ (JREDD+).

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperluas akses terhadap pendanaan iklim internasional guna mendukung pencapaian target iklim nasional sekaligus memperkuat pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menyambut baik kerja sama dengan Emergent sebagai peluang untuk menjajaki berbagai mekanisme pendanaan iklim internasional yang dapat mendukung implementasi Jurisdictional REDD+ Indonesia,” ujar Menhut Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Adapun kesepahaman yang diteken dalam rangkaian London Climate Action Week 2026 ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk melanjutkan diskusi secara konstruktif mengenai berbagai peluang dan dukungan mobilisasi pendanaan iklim bagi upaya perlindungan serta pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.

Pembahasan tersebut mencakup potensi pemanfaatan hasil pengurangan emisi yang telah terverifikasi melalui FCPF maupun peluang pendanaan berbasis kinerja (results-based payments) serta skema pendanaan iklim lainnya melalui berbagai standar dan mekanisme internasional yang memiliki integritas tinggi.

Menhut menilai, Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam perlindungan dan restorasi hutan.

Melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang didukung Bank Dunia, Indonesia telah berhasil menghasilkan pengurangan emisi yang terverifikasi dan memperoleh pendanaan iklim sebesar 110 juta dolar AS.

Pengalaman tersebut, lanjut dia, menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk menjajaki berbagai peluang baru dalam pasar karbon dan skema pendanaan berbasis hasil yang berintegritas tinggi.

Selain itu, Menhut Raja Antoni menegaskan Indonesia terus memperkuat fondasi tata kelola karbon nasional melalui berbagai kebijakan dan reformasi regulasi.

Pemerintah tengah membangun infrastruktur pasar karbon yang kredibel, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan investor serta memastikan manfaat lingkungan dan sosial dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan pengurangan emisi yang terukur dan terverifikasi, sekaligus menghasilkan manfaat bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujar dia.

Sementara itu, President and CEO Emergent, Eron Bloomgarden menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Indonesia dalam upaya perlindungan hutan tropis dan mitigasi perubahan iklim.

“Dengan salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia, upaya Indonesia dalam mengembangkan Jurisdictional REDD+ memberikan peluang penting untuk mengurangi emisi dalam skala besar sekaligus melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung masyarakat yang bergantung pada hutan,” ujar Bloomgarden.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terkait pembiayaan inovatif taman nasional (TN) sebagai upaya transformasi pendekatan konservasi menjadi investasi strategis bagi masa depan pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada sesi pembukaan tingkat tinggi “Nature and Finance” di sela rangkaian London Climate Action Week 2026 di London, Inggris.

“Indonesia meyakini bahwa alam bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi, tetapi merupakan modal pembangunan yang harus dikelola dan diinvestasikan secara berkelanjutan. Karena itu, kita perlu beralih dari paradigma financing conservation menuju investing in conservation,” ujar Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebagai negara megabiodiversitas yang memiliki salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia, Indonesia menilai bahwa konservasi harus mampu menghasilkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Pendekatan tersebut, lanjut Menhut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Raja Antoni juga memperkenalkan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang bertujuan memperkuat perlindungan dan pemulihan taman nasional, menjaga spesies langka dan terancam punah, serta mengembangkan sumber-sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi.

Pemerintah Indonesia pun berkomitmen memastikan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal menjadi mitra utama sekaligus penerima manfaat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Guna mendukung agenda tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai kajian di sejumlah taman nasional guna mengidentifikasi peluang pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekologi, prioritas konservasi, dan kapasitas pengelolaannya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan antara lain kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, ekowisata, debt-for-nature swap, serta berbagai mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Indonesia juga memperkenalkan inisiatif “One Species, One Company”, yang bertujuan mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung perlindungan satwa ikonik Indonesia seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.

Di sisi kelembagaan, pemerintah Indonesia tengah memperkuat tata kelola pembiayaan konservasi melalui pengembangan skema Badan Layanan Umum (BLU) pada kawasan taman nasional guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan menjamin keberlanjutan pendanaan konservasi dalam jangka panjang.

Salah satu prioritas utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penyusunan prospektus investasi berbasis sains untuk 13 TN prioritas di Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya menerjemahkan hasil-hasil konservasi menjadi peluang investasi yang kredibel, transparan, dan dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas.

Selain itu, Menhut mengajak seluruh pemangku kepentingan global untuk memperkuat kolaborasi dalam menutup kesenjangan pendanaan konservasi dunia yang masih sangat besar.

“Indonesia mengundang pemerintah, lembaga pembangunan, organisasi filantropi, lembaga keuangan, dan investor swasta untuk bersama-sama membangun model pembiayaan konservasi yang praktis, terukur, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengamankan pendanaan senilai 17 miliar dolar AS dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk pembangunan nasional selama periode 2025–2029.

Komitmen pendanaan tersebut menjadi salah satu capaian utama dalam pertemuan bilateral antara Menkeu RI dengan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, China.

“Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Pendanaan tersebut merupakan bagian dari Multi-Year Rolling Pipeline yang telah dibahas bersama AIIB.

Meski sebagian program telah dirancang sebelumnya, Pemerintah Indonesia berhasil memastikan keberlanjutan komitmen pendanaan dari lembaga multilateral tersebut guna mendukung agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Selain dukungan pembiayaan, Indonesia juga memperoleh sinyal positif terkait rencana ekspansi AIIB di tanah air.

AIIB menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek-proyek yang didukung oleh AIIB.

Rencana itu disebut makin mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan AIIB.

“AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri,” ujar Purbaya.

Bendahara negara menyebut AIIB tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Menurutnya, tidak terdapat kekhawatiran dari pihak AIIB terhadap pengelolaan fiskal nasional maupun prospek perekonomian Indonesia ke depan.

“Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita,” katanya menambahkan.

Pertemuan dengan AIIB merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Menkeu di Beijing, yang juga mencakup pertemuan dengan investor global dan otoritas keuangan China.

Purbaya menyatakan hasil pertemuan tersebut menjadi sinyal positif bahwa lembaga keuangan internasional tetap menaruh kepercayaan besar terhadap prospek ekonomi Indonesia serta keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintah..

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

BEIJING - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh dukungan dari Pemerintah China untuk rencana penerbitan Panda Bond. Dukungan tersebut diperoleh setelah Purbaya melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan China Lan Fo'an di Beijing, Rabu, sekaligus menjelaskan kondisi fiskal Indonesia yang dinilai tetap kuat dan terjaga.

"Kita melakukan diskusi berbagai hal. Utamanya saya minta Kementerian Keuangan China untuk ikut mendukung penerbitan Panda Bond di China. Dukungan dari Kementerian Keuangan China amat penting untuk kesuksesan penerbitan Panda Bond," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia dukungan Pemerintah China memiliki arti strategis karena Kementerian Keuangan China memiliki keterkaitan dengan sejumlah badan usaha dan institusi keuangan besar yang berpotensi menjadi investor dalam penerbitan surat utang tersebut. Sebab itu, dukungan dari otoritas fiskal China diharapkan dapat memperkuat minat pasar terhadap Panda Bond Indonesia.

Purbaya mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan komunikasi intensif dengan para investor potensial di China. Setelah proses penjajakan dan pemasaran selesai, pemerintah berencana memulai tahapan penerbitan Panda Bond pada pekan depan. "Kita masih komunikasi dengan investor sekarang dan besok. Minggu depan kita akan mulai proses penerbitan Panda Bond," ujarnya.

Purbaya dalam pertemuan tersebut juga meluruskan berbagai informasi yang dinilainya kurang tepat mengenai kondisi fiskal Indonesia. Ia menjelaskan kepada pihak China bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, ditopang oleh defisit anggaran yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta penerimaan pajak yang terus meningkat.

"Dari Menkeu China, tadinya mereka juga khawatir atau mendengar informasi yang salah tentang kondisi fiskal Indonesia. Tapi saya jelaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia amat baik, defisit terkendali, pertumbuhan juga bagus, income dari pajak juga meningkat," kata Purbaya.

Penjelasan tersebut, lanjut dia, mendapatkan respons positif dari otoritas China maupun pelaku pasar yang ditemuinya selama kunjungan kerja di Beijing. Sejumlah investor disebut menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia dan menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam pembelian Panda Bond.

"Setelah dijelaskan tadi, mereka yakin bahwa kondisi fiskal kita baik, dan mereka bilang hampir pasti membeli Panda Bond yang akan diterbitkan," ujarnya.

Selain memperoleh dukungan untuk penerbitan Panda Bond, Purbaya juga berhasil mengamankan komitmen pendanaan sekitar USD17 miliar dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional pada periode 2025-2029 melalui skema Multi-Year Rolling Pipeline.

Pemerintah menilai komitmen pembiayaan tersebut menjadi bukti kepercayaan lembaga keuangan internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia. AIIB juga menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Indonesia.

"Kita tentu menerima baik niat mereka, dan saya harapkan Juni tahun depan kantornya sudah berdiri," kata Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan pembiayaan inovatif harus ditempatkan dalam kerangka utama konservasi di Indonesia guna menjaga fungsi ekologis dan perlindungan kawasan.

“Pembiayaan inovatif harus ditempatkan dalam kerangka utama konservasi. Ini bukan komersialisasi kawasan konservasi. Fungsi ekologis taman nasional tetap menjadi prioritas, sementara skema pembiayaan, kemitraan, jasa lingkungan, filantropi, maupun instrumen pasar harus menjadi alat pendukung untuk memperkuat perlindungan kawasan dan spesies,” kata Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pemerintah Indonesia pun, lanjut dia, membentuk Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Satgas tersebut diarahkan untuk menyusun kerangka, strategi, dan instrumen pembiayaan inovatif bagi pengelolaan taman nasional dan konservasi spesies ikonik pada periode 2026–2030.

Beberapa taman nasional yang menjadi perhatian antara lain Taman Nasional Komodo, Way Kambas, Ujung Kulon, Tanjung Puting, dan Rinjani, serta lanskap spesies ikonik di Aceh dan Jambi.

Adapun sejumlah instrumen yang sedang dijajaki antara lain pembiayaan berbasis karbon, foster sponsorship untuk satwa liar, skema one company one species, species bond, pembayaran jasa lingkungan, serta bentuk kemitraan lainnya.

Wamenhut Rohmat mengatakan, seluruh instrumen tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies, kapasitas polisi kehutanan dan ranger, sistem pemantauan, serta manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan, termasuk masyarakat hukum adat.

Selain itu, Wamenhut juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengembangan pembiayaan inovatif.

Setiap dukungan dari perusahaan, lembaga filantropi, investor berdampak, maupun mitra teknis harus dilakukan secara terbuka, kredibel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pemerintah juga memperkuat kebijakan Nilai Ekonomi Karbon dan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya mendorong pembiayaan iklim yang kredibel, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional.

Upaya tersebut, lanjut Rohmat, juga sejalan dengan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai salah satu tulang punggung pengendalian emisi gas rumah kaca.

“Melalui penguatan kawasan konservasi, perlindungan hutan alam, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan gambut dan mangrove, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, Indonesia menunjukkan bahwa komitmen iklim diterjemahkan ke dalam aksi nyata di tingkat tapak,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

BEIJING - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil mengamankan komitmen pendanaan sekitar USD17 miliar dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional selama periode 2025-2029. Komitmen tersebut menjadi sinyal kuat kepercayaan lembaga keuangan internasional terhadap kredibilitas fiskal dan prospek ekonomi Indonesia.

"Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar USD17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara tahun 2025 sampai 2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian pertemuan bilateral dengan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, Rabu (17/6). Menurut Purbaya, dukungan pendanaan tersebut merupakan bagian dari skema Multi-Year Rolling Pipeline yang telah dibahas bersama AIIB.

Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah memastikan keberlanjutan sumber pembiayaan bagi berbagai proyek strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam lima tahun mendatang. Pendanaan dari AIIB diharapkan memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan pemerintah, khususnya untuk mendukung proyek infrastruktur dan program strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain memperoleh komitmen pembiayaan, Indonesia juga mendapatkan sinyal positif terkait rencana AIIB untuk memperluas kehadirannya di Tanah Air. Lembaga multilateral tersebut menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek.

"AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri," ujar Purbaya.

Keberadaan kantor AIIB di Jakarta dinilai akan semakin mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan AIIB sekaligus mempercepat koordinasi dalam implementasi proyek-proyek yang memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga tersebut.

Purbaya menegaskan dalam pertemuan tersebut tidak terdapat kekhawatiran dari pihak AIIB terhadap kondisi fiskal Indonesia. Menurut dia, AIIB tetap menaruh keyakinan tinggi terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mengelola pembiayaan pembangunan secara prudent. "Mereka tidak ada masalah dengan fiskal Indonesia. Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita," katanya.

Pertemuan dengan AIIB merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Menteri Keuangan di Beijing yang juga mencakup pertemuan dengan investor global dan otoritas keuangan China. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, hasil pembahasan tersebut menjadi indikator bahwa Indonesia masih dipandang sebagai mitra yang kredibel dan memiliki prospek ekonomi yang kuat.

Pemerintah berharap komitmen pendanaan sebesar USD17 miliar tersebut dapat menjadi katalis percepatan pembangunan nasional, memperkuat investasi infrastruktur, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan.

JAKARTA - Berakhirnya “tech winter” global masih belum pasti. Kondisi serba tidak pasti membuat investor dan perusahaan modal ventura semakin berhati-hati dalam memilih startup yang akan didanai. Di Indonesia dan Asia Tenggara, kondisi ini mendorong banyak startup untuk lebih memprioritaskan efisiensi, profitabilitas, dan keberlanjutan bisnis dibanding ekspansi yang terlalu agresif.

Sekadar informasi, tech winter mengacu pada periode pengetatan pendanaan yang dipicu oleh kenaikan suku bunga, ketidakpastian geopolitik, dan tekanan makroekonomi yang lebih luas sehingga meningkatkan biaya modal. Akibatnya, investor menjadi lebih selektif dan lebih fokus pada startup yang memiliki fundamental bisnis yang jelas serta potensi jangka panjang yang lebih kuat.

Laporan Indonesia Startup Report 2026 dari DiscoveryShift yang didukung GarudaSpark Innovation Hub di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia mencatat bahwa penurunan pendanaan startup lebih mencerminkan pengetatan likuiditas global dan kenaikan suku bunga AS dibandingkan pelemahan struktural ekonomi digital Indonesia.

Indonesia Kalah Jauh, Menko Airlangga: Hanya Punya 25 Startup AI, Singapura Hampir 300



Laporan tersebut juga menyoroti bahwa meskipun total pendanaan turun tajam dibanding periode booming 2020–2022, pendanaan tahap lanjutan (later-stage funding) masih relatif bertahan, dengan beberapa transaksi besar Seri B dan Seri C menyerap sebagian besar modal yang tersedia.

Data dalam laporan menunjukkan sekitar 67% transaksi startup terjadi pada tahap awal (early stage), namun hanya 15% startup tahap seed yang berhasil melanjutkan ke pendanaan Seri A. Hal ini mencerminkan persaingan yang semakin ketat dan proses seleksi investor yang lebih ketat. Dari sisi sektor, New Retail, Fintech, dan E-commerce masih mendominasi aliran modal sepanjang 2025.

Dari Tantangan Pendanaan Menjadi Krisis Kepercayaan

Selain pengetatan aliran modal, ekosistem startup Indonesia kini juga menghadapi tantangan lain, yakni meningkatnya kekhawatiran terkait tata kelola perusahaan dan akuntabilitas para pendiri startup.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri startup diwarnai gelombang PHK massal, penutupan startup, dan langkah efisiensi agresif saat perusahaan berjuang menghadapi perlambatan pendanaan. Awalnya, sebagian besar tekanan dikaitkan dengan kondisi makroekonomi, termasuk kenaikan suku bunga dan perubahan tren investasi global.

Namun, pembahasan kini semakin bergeser pada kualitas kepemimpinan dan standar tata kelola di internal startup itu sendiri. Sejumlah kontroversi yang melibatkan pendiri startup dan tim manajemen memicu diskusi lebih luas mengenai transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia.

Meningkatnya pengawasan ini menunjukkan bahwa tantangan industri tidak lagi hanya bersifat finansial. Investor, karyawan, dan konsumen kini juga semakin memperhatikan bagaimana startup dikelola dan apakah tim kepemimpinan mampu membangun bisnis yang tangguh di tengah kondisi pasar yang tidak menentu.

Ekonomi Digital RI Hampir USD100 Miliar, Menko Airlangga Sebut AI Mesin Pertumbuhan Baru



Investor Fokus pada Founder Kuat dan Model Bisnis Berkelanjutan di Tengah Pendanaan yang Semakin Selektif

Menurut Elisabeth Kurniawan, angel investor, peluang investasi di ekosistem startup Indonesia masih tetap menarik meskipun kondisi pasar lebih berhati-hati. “Investor sekarang tidak hanya melihat narasi pertumbuhan. Fokus saat ini lebih pada model bisnis yang berkelanjutan, profitabilitas, dan founder yang mampu menghadapi ketidakpastian,” kata Elisabeth.



Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor terpenting dalam mengevaluasi startup adalah kualitas founder itu sendiri. “Perusahaan akan melewati berbagai fase, tetapi founder yang kuat tetap menjadi faktor paling penting. Ketangguhan, kegigihan, optimisme, dan fleksibilitas dalam mengarahkan perusahaan di tengah ketidakpastian sangatlah krusial,” ujarnya.

Elisabeth menambahkan bahwa investor kini juga lebih memperhatikan apakah startup benar-benar menyelesaikan masalah pasar yang relevan dan realistis untuk diselesaikan.

“Setiap perusahaan menghadapi tantangan, tetapi ada masalah yang bisa diselesaikan dan ada yang tidak. Bisnis yang sudah memiliki permintaan pasar yang terbukti dan hanya membutuhkan dukungan modal untuk memperbesar operasional umumnya merupakan peluang investasi yang lebih sehat,” jelasnya.

Menurut Elisabeth, investor masih berhati-hati karena banyak startup sebelumnya terlalu fokus pada ekspansi agresif dan pertumbuhan pendapatan tanpa membangun profitabilitas yang berkelanjutan.

"Saya melihat investasi dalam startup atau perusahaan bukan soal tumbuh cepat dengan segala cara, tetapi lebih pada bottom line, EBITDA, dan pertumbuhan profitabilitas dari tahun ke tahun,” katanya.

“Pertumbuhan pendapatan memang penting, tetapi retensi pelanggan, pengelolaan biaya, dan disiplin operasional jauh lebih penting di kondisi pasar saat ini," sambungnya.

Terkait sektor yang masih memiliki peluang besar di Indonesia, Elisabeth melihat potensi berkelanjutan pada bisnis direct-to-consumer (D2C) dan brand konsumen yang menyasar kelas menengah hingga atas. “Masih ada ruang pertumbuhan di segmen menengah ke atas karena disposable income di kelompok ini terus meningkat secara stabil,” katanya.

Bagi startup yang menghadapi tantangan pendanaan pada 2026, Elisabeth menilai perusahaan sebaiknya lebih fokus memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dibanding mengejar ekspansi terlalu agresif.

“Startup harus fokus meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan, bukan hanya mengejar ekspansi dan pertumbuhan,” katanya.

“Itu pengamatan pribadi saya berdasarkan apa yang terjadi di pasar,” imbuhnya.

Meski tech winter masih berlangsung, Elisabeth tetap optimistis bahwa startup Indonesia yang memiliki model bisnis disiplin dan kepemimpinan yang tangguh akan terus menarik peluang investasi jangka panjang.

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) memperoleh fasilitas pendanaan dengan total nilai sekitar Rp1,3 triliun dari lembaga keuangan domestik dan internasional, guna memperluas kapasitas pembiayaan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Fasilitas baru tersebut terdiri dari Fasilitas Term Loan sebesar Rp500 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan fasilitas sebesar 30 juta dolar AS dari FinDev Canada. Selain itu, IIF juga memperoleh perpanjangan fasilitas pendanaan sebesar Rp300 miliar dari PT Bank BNP Paribas Indonesia.

“Kami mengapresiasi kepercayaan yang kuat dari lembaga keuangan domestik maupun internasional. Fasilitas ini mencerminkan meningkatnya keyakinan terhadap sektor infrastruktur Indonesia,” kata Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Rizki menambahkan bahwa IIF telah membiayai lebih dari 150 proyek infrastruktur berkelanjutan selama 16 tahun perusahaan beroperasi.

Dengan tambahan sumber pendanaan itu, ia mengatakan IIF berada dalam posisi yang baik untuk memperluas dampaknya, khususnya untuk proyek yang selaras dengan keberlanjutan dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Chief Financial Officer IIF Eri Wibowo menambahkan bahwa selain mendiversifikasi sumber pendanaan, fasilitas ini akan mengoptimalkan cost of funds IIF.

Hal itu memungkinkan IIF menawarkan suku bunga pembiayaan yang lebih kompetitif kepada klien, sehingga mendukung kelayakan finansial proyek-proyek infrastruktur mereka.

Sebagai salah satu katalis pembangunan infrastruktur nasional, IIF menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan produk yang memenuhi beragam kebutuhan klien.

Ia mengatakan itu mencakup solusi credit enhancement yang memungkinkan pengembang infrastruktur mengakses pasar modal domestik melalui penerbitan obligasi atau sukuk.

Perusahaan juga menyatakan untuk terus berekspansi ke sektor strategis, dan belum ini memberikan fasilitas pinjaman untuk mendukung proyek infrastruktur kesehatan.

Berbagai inisiatif ini sejalan dengan mandat IIF untuk memobilisasi modal swasta guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan target Net Zero Emissions Indonesia pada tahun 2060.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kita harus mulai menjadi arsitek, atau setidaknya co-architect, dari sumber pendanaan kita sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang Indonesia harus menerapkan pendekatan kebijakan yang lebih progresif dan presisi, khususnya dalam membangun arsitektur pendanaan alternatif di luar ketergantungan terhadap dolar AS.

Langkah yang perlu dipercepat antara lain penguatan skema local currency settlement (LCT) dalam perdagangan bilateral, eksplorasi penggunaan mata uang dengan biaya dana lebih rendah seperti CNH dalam pembiayaan, pendalaman pasar keuangan domestik berbasis rupiah terutama instrumen jangka panjang, serta diversifikasi basis investor dan sumber likuiditas.

“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker dalam sistem keuangan global. Kita harus mulai menjadi arsitek, atau setidaknya co-architect, dari sumber pendanaan kita sendiri,” kata Fakhrul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Adapun pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang diselenggarakan di Washington D.C., Amerika Serikat (AS), belum lama ini menegaskan pentingnya stabilitas makroekonomi dan kerja sama global.

Namun, Fakhrul memandang bahwa pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjawab tantangan struktural yang sedang berlangsung.

“IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama, stabilitas, koordinasi, dan kehati-hatian fiskal. Itu penting, tapi tidak cukup. Dunia sudah berubah jauh lebih cepat dari bahasa kebijakan yang mereka gunakan,” ujar dia.

Menurut dia, salah satu perubahan paling fundamental yang belum sepenuhnya direspons adalah ketidakseimbangan dalam sistem likuiditas global.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kecenderungan penurunan suplai dolar global, seiring dengan pengetatan likuiditas, meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik AS, serta perubahan perilaku investor global.

Di sisi lain, muncul dinamika baru dari internasionalisasi mata uang Tiongkok, khususnya CNH (offshore renminbi), yang mulai mengambil peran lebih besar dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara.

“Kita melihat dua arus besar yang bergerak berlawanan, suplai dolar global yang semakin terbatas, sementara CNH mulai diperluas penggunaannya dalam perdagangan dan pembiayaan. Ini menciptakan ketidakseimbangan baru, tapi sekaligus membuka peluang strategis,” jelas dia.

Fakhrul menilai bahwa kondisi ini bukan sekadar fenomena pasar, melainkan awal dari perubahan arsitektur keuangan global. Namun, peluang tersebut tidak akan otomatis menguntungkan semua negara.

Ia juga mengingatkan bahwa fragmentasi global yang saat ini terjadi bukanlah gangguan sementara, melainkan fase transisi menuju sistem yang lebih multipolar.

Dalam sistem seperti ini, akses terhadap likuiditas dan pembiayaan akan semakin ditentukan oleh jaringan bilateral, regional, dan fleksibilitas kebijakan masing-masing negara.

“Kalau kita masih membaca dunia dengan kacamata lama, bahwa likuiditas global akan selalu tersedia dan murah, seperti belasan tahun terakhir, kita akan tertinggal. Dunia ke depan adalah dunia di mana likuiditas harus diperjuangkan, bukan diasumsikan,” kata dia.

Lebih lanjut, Fakhrul menekankan urgensi bagi pemerintah dan otoritas untuk menyampaikan arah kebijakan secara lebih eksplisit dan strategis, terutama dalam menjawab perubahan struktur global ini.

“Pasar hari ini tidak hanya menilai stabilitas, tetapi juga arah. Tanpa komunikasi yang jelas tentang bagaimana Indonesia akan beradaptasi dengan fragmentasi global dan perubahan likuiditas ini, kita berisiko kehilangan momentum,” imbuh dia.

Fakhrul pun menegaskan bahwa peluang dari perubahan ini sangat besar, namun juga disertai risiko yang tidak kecil apabila tidak direspons dengan tepat.

Menurutnya, jika Indonesia tidak bergerak cepat dan presisi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya pertumbuhan, tetapi masa depan struktur perekonomian.

“Kalau kita hendak menumbuhkan ekonomi sampai 8 persen, kita harus selesaikan masalah pendanaannya yang biasa menjadi masalah bertahun-tahun, dan dalam hal ini, membuka pembiayaan CNH adalah solusi,” tutup Fakhrul.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Fase 2 sudah dibuka untuk seluruh pihak yang belum berkesempatan di fase 1

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) membuka program Call for Proposal (CFP) Tahap 2 Proyek Low Carbon Development Initiative-Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).

LCDI-ITF merupakan dukungan pendanaan kepada pilot project yang bergerak untuk pembangunan rendah karbon, mempercepat proyek inovasi iklim dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

“Fase 2 sudah dibuka untuk seluruh pihak yang belum berkesempatan di fase 1,” kata Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPDLH dan Penerima Manfaat Proyek LCDI-ITF di Jakarta, Selasa.

Joko menjelaskan pada tahap 2 kali ini, pendanaan LCDI-ITF akan difokuskan pada empat sektor prioritas, berbeda dengan tahap 1 yang menyasar lima sektor.

Pada tahap 2, sektor yang menjadi prioritas di antaranya sektor energi; transportasi; pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan (agriculture, forestry, and other land use/AFOLU); serta ekosistem pantai dan laut. Adapun sektor yang tak lagi menjadi prioritas yaitu sektor limbah.

Wilayah kerja proyek mencakup 38 provinsi di Indonesia dengan enam provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Bali, Papua dan Papua Barat.

Selain itu, prioritas juga akan diberikan pada proyek yang mencakup Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Sasaran penerima manfaat program pendanaan ini di antaranya masyarakat pada tingkat tapak, Masyarakat Hukum Adat, komunitas lokal, kelompok perempuan dan anak, kelompok disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya yang berada di dalam dan/atau sekitar wilayah kewenangan pengelolaan pemerintah provinsi.

Pengajuan CFP Tahap 2 dapat dilakukan pada 11 Maret hingga 17 April 2026. Sedangkan penandatanganan perjanjian hibah dengan pengusul proposal ditargetkan berlangsung pada Juni 2026.

Nilai rencana anggaran dan biaya dalam setiap proposal yang dapat diusulkan maksimal 250.000 Pound Sterling Britania Raya (GBP) atau setara Rp4.970.178.926 (asumsi kurs Rp0,0000503 per GBP). Nilai itu berlaku untuk pembiayaan capital expenditure (Capex) minimal 93 persen dan operation expenditure (Opex) maksimal 7 persen.

Pendanaan LCDI-ITF akan disalurkan melalui 3 tahap, yaitu termin 1 pada Juni hingga Agustus 2026, termin 2 pada September 2026 hingga Februari 2027, dan termin 3 pada Maret hingga Mei 2027.

Pembayaran termin 2 dan 3 akan dilakukan setelah penilaian terhadap Key Performance Indicators (KPI) proyek pada termin sebelumnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Penerapan mandatori biodiesel B50 yang direncanakan mulai semester II 2026 dinilai bukan sekadar kebijakan pencampuran bahan bakar, melainkan ujian ketahanan sistem pendanaan energi nasional . Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.Sc menegaskan keberhasilan program sangat bergantung pada stabilitas mekanisme pembiayaan tertutup (self-financing) yang selama ini menopang program biodiesel Indonesia.

Menurut Sudarsono, program biodiesel nasional selama ini berjalan tanpa subsidi langsung APBN, melainkan melalui dana pungutan industri sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Skema tersebut membuat program relatif mandiri secara fiskal, tetapi rentan terhadap gangguan arus kas ketika ekspor menurun akibat peningkatan konsumsi domestik.

“B50 bukan sekadar menaikkan angka campuran bahan bakar, tetapi menguji apakah sistem pendanaan internal tetap mampu berputar tanpa bergantung pada APBN,” ujarnya.

Secara produksi, industri sawit nasional dinilai mampu memenuhi tambahan kebutuhan B50. Produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia berada pada kisaran 47-50 juta ton per tahun, sementara kebutuhan tambahan untuk B50 diperkirakan hanya 8–10 juta ton. Namun kesiapan implementasi tidak ditentukan oleh ketersediaan bahan baku semata.

Ketika lebih banyak CPO dialihkan ke pasar domestik, penerimaan pungutan ekspor otomatis menurun. Kondisi ini berpotensi menekan likuiditas dana biodiesel dan memicu keterlambatan pembayaran kepada produsen, yang akhirnya menghambat produksi. “Industri tidak akan meningkatkan produksi jika pembayaran tidak pasti,” kata Sudarsono.

Kapasitas produksi biodiesel nasional sebenarnya telah mencapai sekitar 12–14 juta kiloliter per tahun, tetapi utilisasi efektif masih 60–70 persen. Hambatan utama bukan kapasitas fisik, melainkan kepastian arus kas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan prediktabilitas pembayaran agar industri berani beroperasi optimal.

Selain faktor finansial, transisi menuju B50 juga menghadirkan tantangan teknis, mulai dari stabilitas oksidasi bahan bakar, kompatibilitas mesin, hingga potensi peningkatan emisi nitrogen oksida. Peningkatan standar teknis tersebut berimplikasi pada kenaikan biaya produksi dan pelebaran selisih harga biodiesel dengan solar fosil.

Sudarsono mendorong penguatan industri aditif domestik, standardisasi sistem penyimpanan, serta implementasi bertahap berbasis wilayah sebelum penerapan nasional penuh dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan energi.

Ia juga menyoroti ketimpangan harga Domestic Market Obligation (DMO) yang berada di kisaran Rp14.300 per liter, sementara harga CPO lebih tinggi. Ketidaksesuaian ini menciptakan tekanan dalam sistem pembiayaan tertutup karena margin industri hilir tertekan di tengah kenaikan biaya bahan baku.

Mandatori B50 Dinilai Perlu Fleksibilitas demi Keseimbangan Industri Sawit



Menurutnya, skema DMO perlu disesuaikan secara bertahap melalui mekanisme harga terindeks agar tetap fleksibel tanpa membebani APBN. Pemerintah dapat menerapkan pass-through harga terbatas pada sektor non-subsidi, sementara rumah tangga tetap dilindungi melalui mekanisme stabilisasi otomatis.

Sudarsono menilai keberhasilan B50 bukan ditentukan oleh tambahan subsidi, melainkan penguatan struktur closed-loop financing. Reformasi pungutan ekspor sawit menjadi tarif progresif berbasis harga global serta peningkatan transparansi likuiditas melalui dashboard publik dinilai penting agar pelaku industri memiliki kepastian perencanaan produksi.

Efisiensi produksi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) juga perlu didorong melalui insentif non-fiskal seperti riset aditif lokal, optimalisasi logistik, dan pembiayaan hijau berbasis kinerja lingkungan. Implementasi B50 sebaiknya dilakukan secara bertahap dan zonal sesuai kesiapan infrastruktur blending, penyimpanan, dan kondisi likuiditas distribusi energi nasional.

Peneliti UI: Implementasi Biodiesel B50 Perlu Penguatan Produksi Sawit di Sektor Hulu



Di sisi hulu, diversifikasi bahan baku seperti minyak jelantah, minyak nabati non-pangan, dan mikroalga menjadi strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor CPO sebagai sumber pembiayaan program biodiesel.

Ia menegaskan, keberhasilan B50 pada akhirnya bergantung pada kualitas tata kelola.

“Energi mandiri bukan soal angka campuran bahan bakar, tetapi kemampuan sistem bertahan menghadapi volatilitas global. Jika loop pendanaan kuat, B50 akan memperkuat ekonomi nasional. Jika tidak, justru daya saing industri yang tertekan,” tandasnya.