JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap 247 anak terpapar radikalisme sepanjang 2026. Saat ini, Densus 88 Antiteror Polri tengah menyusun penguatan untuk mengantisipasi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme yang terus berevolusi di era digital menyasar generasi muda.

“Kelompok ekstrem memanfaatkan ruang digital untuk proses rekrutmen, grooming, propaganda, hingga normalisasi kekerasan kepada kelompok usia muda yang rentan,” kata Juru Bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, Rabu (20/5/2026).

Mayndra menyebut perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah pola penyebaran paham ekstremisme. Para pelaku sudah tidak lagi hanya melalui jaringan ideologis konvensional.

“Kini berkembang ke bentuk-bentuk baru seperti non coherent extremism dan nihilistic violent extremism yang memanfaatkan media sosial, platform digital, hingga permainan daring sebagai medium penyebaran pengaruh kekerasan,” ujarnya.

Berdasarkan data 2026, tercatat 132 anak terpapar radikalisme serta 115 anak terpapar paham kekerasan yang telah mendapatkan intervensi bersama antara Densus 88 AT Polri, jajaran Polda, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Sebagian kasus teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan komunitas digital seperti True Crime Community (TCC) yang dinilai berpotensi mendorong eskalasi menuju aksi kekerasan nyata,” ucapnya.

Lihat video: DENSUS 88 Bongkar 110 Korban, Rekrutmen Terorisme Anak via Game & Medsos



Dalam Rakernis ini turut disoroti soal tantangan baru berupa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) oleh kelompok ekstrem untuk melakukan radikalisasi otomatis, penyebaran salad bar ideology, serta gamifikasi kekerasan melalui platform online yang menyasar kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Menindaklanjuti arahan tersebut, Densus 88 AT Polri akan terus memperkuat kapasitas intelijen teknologi dan intelijen manusia guna mengantisipasi dinamika ancaman di ruang siber yang berkembang sangat cepat,” ucap Mayndra.

Kemudian dari sisi capaian, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Densus 88 AT Polri yang berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional dengan mempertahankan nihil aksi teror selama hampir tiga tahun terakhir dan optimalisasi kesiapsiagaan nasional melalui kontinjensi Aman Nusa III.

“Capaian tersebut dinilai turut meningkatkan kepercayaan publik, menjaga stabilitas investasi, dan mendukung berbagai agenda strategis nasional maupun internasional,” tutupnya.

Puteranegara

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan pendampingan terhadap 68 anak yang diduga terpapar ideologi ekstrem dan memiliki potensi melakukan tindakan kekerasan. Anak-anak tersebut tersebar di 18 provinsi di Indonesia.

Anak-anak tersebut diketahui tergabung dalam True Crime Community (TCC), sebuah kelompok daring yang menyebarkan paham ekstrem seperti Neo-Nazi dan supremasi kulit putih (white supremacy).

Polri mengungkapkan, anak-anak yang terpapar ideologi tersebut tidak hanya terpapar secara wacana, tetapi juga telah menguasai berbagai jenis senjata berbahaya, sehingga berpotensi mengancam keselamatan lingkungan sekitar. Temuan ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena melibatkan kelompok usia anak yang sangat rentan terhadap pengaruh ekstremisme digital.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, perlu ada penyelidikan terhadap profil keluarga anak-anak tersebut.

“Pandangan saya 68 orang anak ini bukan saja hanya diberi pendampingan tetapi juga harus ada penyelidikan terhadap profil keluarga mereka. Ini menjadi penting untuk memperoleh data embrio sebab akibat perilaku 68 anak tersebut,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).

Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, bisa dipastikan mereka ini mencari sosok atau perilaku yang bisa dijadikan tauladan sehingga mengabaikan bahaya di balik perbuatannya. Bahkan dengan memiliki wacana pikir Neo Nazi tersebut muncul mensrea akan dioperasikan di tengah masyarakat agar mereka dianggap hebat atau 'keren'.

Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menambahkan, semua bisa berkembang karena mereka berada di lingkungan yang mendukungnya. Suatu kreativitas tidak akan jalan tanpa lingkungan yang mendukung. Inilah yang disebut enabling environment-kondisi yang memungkinkan investasi masuk dan berkembang,"

“Secara empirik di usia mereka kebutuhan dianggap punya pengetahuan lebih dari orang lain atau lebih hebat besar sekali,” ucapnya.

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tujuh terduga kasus dugaan tindak pidana terorisme sepanjang momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Juru Bicara Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana mengungkapkan, ketujuh pelaku teror tersebut terafiliasi dengan dua jaringan berbeda yakni Negara Islam Indonesia (NII) dan Ansharuh Daulah (AD).

Untuk kelompok NII, keduanya ditangkap di wilayah Sumatera Utara oleh penyidik dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

"2 tersangka dilakukan penegakkan hukum terkait perannya dalam struktur organisasi NII. Keduanya diamankan di Sumatera Utara," kata Mayndra, Rabu (31/12/2025).

Sementara untuk lima tersangka lainnya, Mayndra menyebut ditangkap di empat lokasi yang berbeda yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Papua.

Berdasarkan perannya, kelima tersangka ini terlibat aktif melakukan propaganda dan seruan kepada masyarakat untuk melaksanakan aksi teror. "Pendukung Daulah (ISIS) yang aktif menyerukan propaganda dan seruan untuk melakukan aksi teror," ujarnya.

Diketahui, Kabareskrim Polri Komjen Syahar Diantono menyebut Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap total 51 tersangka terorisme di sepanjang 2025.

Sementara itu, untuk pengungkapan kasus menonjol Densus 88 di sepanjang 2025 salah satunya terkait jaringan radikalisme pada anak di bawah umur dengan rekrutmen online yang melibatkan 5 tersangka teroris dengan target 110 anak di 23 provinsi.

"Menggagalkan 20 rencana aksi serangan oleh anak di bawah umur, dan penangkapan 7 tersangka terorisme dalam pengamanan Nataru tahun ini," kata Syahar dalam rilis akhir tahun, Selasa 30 Desember 2025.

Puteranegara

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya menjaga ruang digital bagi anak. Hal itu agar anak-anak terhindar dari paham radikalisme yang disebar melalui ruang digital.

Hal itu disampaikan Kepala BNPT Eddy Hartono dalam jumpa pers akhir tahun 2025 di Jakarta. Menurut Eddy, meskipun kondisi keamanan nasional relatif terkendali, BNPT mencermati adanya pergeseran signifikan pola ancaman terorisme dari aksi fisik menuju penyebaran ideologi melalui ruang digital, yang semakin dekat dengan kehidupan anak dan remaja.

“Ancaman terorisme di ruang digital semakin berkembang. Propaganda, perekrutan, dan pendanaan banyak dilakukan melalui media sosial dan platform digital, termasuk dengan menyasar kelompok usia anak,” ujar Eddy, Rabu (31/12/2025).

Sepanjang 2025, BNPT mencatat temuan 21.199 konten bermuatan Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme (IRT) di ruang digital. Konten tersebut didominasi propaganda, pendanaan, dan perekrutan, dengan pola komunikasi yang disesuaikan dengan karakter anak dan remaja.

Risiko ini diperkuat dengan temuan bahwa proses radikalisasi melalui ruang digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan cara konvensional. Jika sebelumnya membutuhkan waktu 2 hingga 5 tahun, kini radikalisasi melalui media sosial dapat terjadi hanya dalam kurun 3 hingga 6 bulan.Ancaman tersebut berdampak langsung pada kelompok anak.

Sepanjang 2025, Densus 88 AT Polri melakukan pemeriksaan terhadap 112 anak di 26 provinsi yang teridentifikasi terpapar radikalisasi melalui ruang digital. Mereka berinteraksi dengan konten radikal terorisme, mengalami kerentanan psikologis, hingga terlibat dalam fenomena lone actor tanpa adanya pertemuan fisik.

“Anak-anak yang terpapar menjadi perhatian serius negara. BNPT bersama Tim Koordinasi Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme terus memastikan upaya rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan perlindungan hak anak berjalan optimal,” jelas Eddy.

Temuan tersebut selaras dengan Kajian Tren Terorisme Indonesia 2023–2025 yang disusun I-KHub BNPT bersama mitra internasional, seperti Hedayah. Laporan ini menegaskan bahwa meskipun serangan fisik terkendali, peperangan ideologi bergeser ke ruang privat anak-anak melalui ruang digital.

Merespons kondisi tersebut, BNPT memperkuat strategi kontra radikalisasi dengan mengoordinasikan berbagai program pencegahan, antara lain Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siapsiaga, serta penguatan peran Forumh Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 36 provinsi. BNPT juga membentuk Satuan Tugas Kontra Radikalisasi lintas delapan kementerian/lembaga untuk menyebarluaskan narasi perdamaian dan memperkuatb ideologi Pancasila di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

BNPT menegaskan bahwa perlindungan ruang digital bagi anak merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan keterlibatan dini (early warning system dan early engagement) guna memutus mata rantai penyebaran ideologi radikal terorisme.

“BNPT berkomitmen mewujudkan sistem deteksi dini dan keterlibatan dini (early warning system & early engagement) terhadap penyebaran ideologi radikal terorisme yang mendukung keamanan negara demi tercapainya Indonesia Emas 2045. Kami mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran radikal terorisme di ruang fisik dan digital,” tegas Eddy.

Kelompok Ahli BNPT Reni Kusumowardhani menambahkan fakta 112 anak terpapar radikalisme menunjukkan radikalisasi telah masuk ke ruang digital yang sangat dekat dengan anak.

“Kelompok teroris memanfaatkan kerentanan anak dan remaja melalui gim, video, meme, musik, serta narasi heroisme dan solidaritas. Karena itu, peran orang tua sangat penting untuk meningkatkan literasi digital dan sense of awareness, agar anak berani menolak dan melaporkan konten berbahaya,” ujarnya.

BNPT mengajak kementerian/lembaga, masyarakat, orang tua, dan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang digital dan melindungi anak dari paparan ideologi radikal terorisme, demi keamanan nasional dan masa depan generasi Indonesia.