Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus Pengamat Pasar Modal Budi Frensidy mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Danantara menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Potensi konflik kepentingan memang ada, terutama karena Kemenkeu mengelola fiskal dan penerbitan SBN (Surat Berharga Negara), BI mengelola stabilitas moneter dan pasar keuangan, sementara Danantara adalah investor negara,” kata Budi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keterlibatan Kemenkeu, BI, dan Danantara sebagai pemegang saham BEI dimungkinkan secara konsep, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Budi mengingatkan bahwa BEI merupakan infrastruktur pasar yang harus netral, independen, dan dipercaya seluruh pelaku pasar.

Di satu sisi, keterlibatan negara dapat memperkuat modal, mempercepat pengembangan infrastruktur pasar, serta memberi arah strategis jangka panjang.

Namun di sisi lain, hal tersebut dapat memunculkan persepsi adanya pengaruh kepentingan fiskal, moneter, maupun investasi negara terhadap bursa.

Karena itu, Budi menilai kepemilikan Kemenkeu, BI, hingga Danantara sebaiknya bersifat strategis namun terbatas agar tidak mendominasi pengambilan keputusan operasional BEI.

“Harus ada pemisahan tegas antara fungsi pemegang saham, regulator, pengawas pasar, dan pelaku investasi,” kata dia.

Dari sisi praktik internasional, Budi menyebut model serupa telah diterapkan di beberapa negara.

Pemerintah Hong Kong melalui Exchange Fund menjadi salah satu pemegang saham HKEX dengan kepemilikan sekitar 6 persen. Selain itu, Bursa Malaysia juga telah melakukan demutualisasi dan membangun kerangka tata kelola untuk mengelola potensi konflik kepentingan.

“Jadi model yang relevan untuk Indonesia bukan kepemilikan negara yang dominan, melainkan model minority strategic ownership dengan governance ketat,” jelas Budi.

Ia menambahkan, mitigasi juga diperlukan yang mencakup pembatasan kepemilikan, larangan intervensi operasional, serta fit and proper test yang memastikan independensi direksi.

Selain itu, diperlukan komite independen untuk menangani benturan kepentingan, transparansi keputusan strategis, dan pengawasan kuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Intinya, demutualisasi harus membuat BEI lebih profesional dan kompetitif, bukan berubah menjadi perpanjangan tangan pemerintah,” kata Budi.

Adapun peluang Kemenkeu, BI, hingga Danantara untuk dapat menjadi pemegang saham BEI disebutkan dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU baru tersebut telah disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Grab resmi mengukuhkan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas PT Super Bank Indonesia Tbk atau Superbank (IDX SUPA) dengan total kepemilikan mencapai lebih dari 50 persen.

Peningkatan kepemilikan tersebut dilakukan melalui serangkaian transaksi di dalam ekosistem Grab, termasuk pembelian saham oleh A5-DB Holdings dan GXS Pte. Ltd. pada bulan Mei 2026 yang menjadikan Grab sebagai pemegang saham mayoritas di Superbank.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan,dukungan dari ekosistem Grab memungkinkan perusahaan menghadirkan layanan perbankan yang lebih relevan, mudah diakses, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat inovasi produk, memperluas akses pembiayaan yang bertanggung jawab, serta menghadirkan pengalaman perbankan digital yang semakin seamless bagi jutaan masyarakat Indonesia," katanya.

Sinergi ekosistem dari Grab lanjutnya, mendorong pertumbuhan dan inklusi keuangan bank tersebut yang mana per April 2026, penyaluran kredit Superbank meningkat 55 persen secara year-on-year (YoY), didorong oleh integrasi yang semakin erat dengan ekosistem Grab dan OVO.

Salah satu pendorong utama pertumbuhan tersebut adalah produk Pinjaman Atur Sendiri yang tersedia langsung di aplikasi Grab dan OVO, sehingga memberikan akses pembiayaan yang lebih cepat, aman, dan mudah bagi jutaan pengguna.

Pertumbuhan bisnis tersebut turut diikuti peningkatan profitabilitas yang signifikan, tambahnya, pada periode empat bulan yang berakhir 30 April 2026, Superbank membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp142 miliar, meningkat 1.529 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan dengan posisi sebagai pemegang saham mayoritas Superbank, pihaknya semakin memperkuat komitmen untuk menghadirkan layanan keuangan digital yang inklusif dan relevan bagi masyarakat Indonesia.

"Peningkatan kepemilikan di Superbank mencerminkan keyakinan kami terhadap potensi jangka panjang Indonesia serta peran penting layanan keuangan digital dalam memperluas akses ekonomi bagi masyarakat," katanya.

Bersama Superbank,lanjut Neneng, perusahaan akan terus menghadirkan inovasi dan memperkuat ekosistem yang memberikan manfaat nyata bagi, Mitra Pengemudi, Mitra UMKM, pengguna, dan masyarakat luas.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT Adhi Karya (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Adapun, salah satu agenda RUPST adalah perubahan susunan pengurus perseroan.

Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Rozi Sparta menjelaskan, RUPST memberhentikan dengan hormat Bob Arthur Lombogia sebagai Komisaris dan Alloysius Suko Widigdo sebagai Direktur Operasi I, 

RUPST menyetujui pengangkatan Alexander Ruby Setyoadi sebagai Komisaris. Selain itu, pemegang saham juga menetapkan perubahan nomenklatur dan susunan Direksi Perseroan, yaitu Vera Kirana sebagai Direktur Portofolio Bisnis dan Manajemen Risiko, Harimawan sebagai Direktur Operasi I, dan Yan Arianto sebagai Direktur Operasi II.

"Seluruh keputusan yang diambil dalam RUPST merupakan bagian dari upaya perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan, menjaga kesinambungan bisnis, serta mendukung pencapaian target kinerja dan strategi pertumbuhan Perseroan ke depan," ucap Rozi dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Baca Juga

Adhi Karya Beri Bocoran Kelanjutan LRT Jabodebek Tahap 2

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui perubahan Saham Seri B sejumlah 54.087.737 lembar saham milik BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

Baca Juga

Adhi Karya Lunasi Utang Rp5,9 Triliun Sepanjang 2024

Berikut susunan terbaru pengurus Adhi Karya hasil RUPST, Kamis, 7 Mei 2026:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Dody Usodo Hargosuseno
Komisaris: Alexander Ruby Setyoadi
Komisaris: Amelia Tetriana
Komisaris Independen: R Erwin M Singajuru
Komisaris Independen: Elan Suherlan
Komisaris Independen: Rustam Sofyan Sirait

Direksi

Direktur Utama: Moeharmein Z.C
Direktur Operasi I: Harimawan
Direktur Operasi II: Yan Arianto
Direktur Keuangan: Bani Iqbal
Direktur Human Capital dan Legal: Ki Syahgolang Permata
Direktur Portofolio Bisnis dan Manajemen Risiko: Vera Kirana.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI menyepakati pembagian dividen tunai sebesar Rp52,1 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (10/4/2026). Keputusan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja solid perseroan sepanjang tahun buku 2025.

Nilai total dividen tersebut setara Rp346 per saham. Jumlah ini sudah mencakup dividen interim sebesar Rp137 per saham atau senilai Rp20,6 triliun yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada 15 Januari 2026 lalu.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menjelaskan, kebijakan dividen ini merupakan bukti keberhasilan perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan serta pengelolaan risiko yang sangat baik.

“Pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja Perseroan yang tetap positif, yang ditopang oleh penguatan pada segmen UMKM sebagai core business BRI, serta akselerasi transformasi digital yang terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional,” ujar Hery dalam keterangannya dikutip, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga

BRI Sediakan SAR 152,49 Juta untuk Living Cost Jemaah Haji Indonesia 2026

Dividen yang dibagikan merujuk pada laba bersih konsolidasian tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp56,65 triliun. 

Dengan porsi dividen yang besar, BRI memposisikan diri sebagai kontributor utama bagi pendapatan negara serta pendukung pembangunan nasional di bawah payung Danantara.

Baca Juga

Inspiratif! Perempuan Difabel Asal Semarang Kembangkan Bisnis Fesyen bersama LinkUMKM BRI

“Sebagai bagian dari Danantara, pembagian dividen ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional, sejalan dengan peran Perseroan dalam memperkuat pembiayaan UMKM dan mendorong transformasi ekonomi berbasis inklusi keuangan,” katanya.

Selain pembagian dividen, RUPST juga memberikan lampu hijau bagi enam agenda penting lainnya. Pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025, serta memberikan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.

Baca Juga

Upaya Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan, BRI Apresiasi Kerja Sama Pegadaian dan SMBC Corporation

Kemudian, memberikan wewenang penetapan gaji, tunjangan, serta remunerasi kinerja bagi Direksi dan Komisaris; Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026.

Mendelegasikan kewenangan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030 dan RKAP 2027; Melaporkan penggunaan dana dari Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I (2025) dan Tahap II (2026).

Terakhir, menyetujui perubahan klasifikasi saham seri B milik negara melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.

Keberhasilan BRI dalam mencatatkan laba yang signifikan tidak lepas dari fokus perseroan pada pemberdayaan sektor mikro dan menengah. Transformasi digital yang dilakukan juga dinilai berhasil meningkatkan efisiensi biaya dan memperluas basis nasabah di seluruh pelosok Indonesia.

Dengan penetapan dividen ini, BRI kembali menunjukkan diri sebagai salah satu emiten perbankan dengan fundamental paling kuat yang mampu memberikan imbal hasil (return) optimal bagi para investornya.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA resmi memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp41,3 triliun atau setara Rp336 per saham. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Kamis (12/3/2026). 

Adapun, angka ini setara dengan 72 persen dari total laba bersih perseroan tahun buku 2025 yang mencapai Rp57,5 triliun.

Dividen total tersebut sudah mencakup dividen interim sebesar Rp55 per saham yang telah disalurkan pada Desember 2025. Dengan demikian, pemegang saham akan menerima sisa pembayaran sebesar Rp281 per saham.

Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong mengatakan, peningkatan rasio dividen ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kinerja solid bank sepanjang tahun lalu.

Baca Juga

BCA Tebar Dividen Interim Rp6,77 Triliun, Ini Jadwalnya

“Kami optimistis perekonomian tanah air akan melanjutkan pertumbuhan positif pada tahun 2026, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, termasuk dinamika perekonomian global hingga kondisi geopolitik. BCA berupaya turut mendukung momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mendorong penyaluran kredit ke berbagai segmen dan sektor, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Hendra.

Satu hal yang menarik dalam RUPST kali ini adalah rencana perubahan frekuensi pembagian dividen interim. Jika kondisi keuangan memungkinkan, Direksi berencana membagikan dividen interim sebanyak 3 kali pada tahun buku 2026, yang dijadwalkan cair setiap kuartal.

Baca Juga

Respons Danantara soal Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian imbal hasil yang lebih rutin bagi para investor BCA.

“Hasil keputusan RUPST BCA hari ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk senantiasa memberikan nilai tambah yang berkesinambungan kepada pemegang saham. BCA senantiasa berfokus pada fundamental bisnis perseroan, serta melangkah dengan pruden pada tahun 2026,” tuturnya.

Selain pembagian keuntungan, pemegang saham juga memberikan restu kepada BCA untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan (shares buyback). Dana yang disiapkan untuk aksi korporasi ini mencapai angka maksimal Rp5 triliun.

Aksi buyback ini biasanya dilakukan sebagai sinyal optimisme manajemen terhadap valuasi perusahaan dan untuk menjaga stabilitas harga saham di pasar.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham juga sepakat untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Jajaran manajemen ini akan mengawal transformasi BCA hingga masa jabatan mereka berakhir pada RUPST tahun 2029 mendatang.

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya RUPST adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Jahja Setiaatmadja
Komisaris : Tonny Kusnadi
Komisaris Independen : Raden Pardede
Komisaris Independen : Sumantri Slamet

Direksi
Presiden Direktur : Hendra Lembong
Wakil Presiden Direktur : Armand Wahyudi Hartono
Wakil Presiden Direktur : John Kosasih
Direktur : Subur Tan
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang
membawahi fungsi Kepatuhan)  : Lianawaty Suwono
Direktur : Santoso
Direktur : Vera Eve Lim
Direktur : Haryanto Tiara Budiman
Direktur : Frengky Chandra Kusuma
Direktur : Antonius Widodo Mulyono
Direktur : Hendra Tanumihardja
Direktur : David Formula.

Editor: Aditya Pratama

Jakarta (ANTARA) - Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan berharap kebijakan peningkatan batas (limit) investasi perusahaan asuransi di pasar saham menjadi 20 persen hanya bersifat opsional, bukan kewajiban.

“Rencana peningkatan porsi investasi saham ini perlu ditempatkan sebagai opsi fleksibilitas, bukan kewajiban, serta tetap menunggu ketentuan teknis lanjutan dari regulator agar implementasinya seimbang antara pengembangan pasar keuangan dan perlindungan kepentingan pemegang polis,” ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebenarnya mengatur batas maksimal investasi perusahaan asuransi dan reasuransi di instrumen saham hingga 40 persen.

Namun, lanjut dia, porsi investasi saham oleh industri asuransi umum saat ini masih relatif rendah, yakni kurang dari 5 persen.

“Hal ini terutama disebabkan oleh nature (sifat) produk asuransi umum yang berjangka pendek, frekuensi klaim yang tinggi, serta kebutuhan likuiditas yang besar, sehingga pendekatan investasi cenderung konservatif,” jelas Budi.

Ia pun mengimbau perusahaan anggota AAUI untuk memperkuat manajemen risiko investasi, khususnya pengelolaan risiko pasar dan likuiditas.

Perusahaan asuransi perlu memastikan kesesuaian antara aset dan liabilitas (ALM), melakukan stress testing, serta menyesuaikan keputusan investasi dengan selera risiko (risk appetite) dan kondisi permodalan perseroan.

“Dalam konteks pasar yang volatil, kehati-hatian menjadi kunci agar peningkatan porsi saham tidak menimbulkan tekanan terhadap kemampuan pembayaran klaim,” tuturnya.

AAUI juga mendorong perusahaan anggota agar menempatkan investasi saham pada emiten dengan fundamental yang kuat, tata kelola yang baik, likuiditas yang memadai, serta volatilitas yang relatif terkendali, terutama saham-saham berkapitalisasi besar dan aktif diperdagangkan.

“Namun demikian, keputusan investasi tetap merupakan kewenangan masing-masing perusahaan asuransi, sesuai kebijakan internal dan profil risikonya,” imbuh Budi Herawan.

Pemerintah berencana untuk menyesuaikan aturan batas investasi saham bagi industri dana pensiun dan asuransi dari sebelumnya 8 persen menjadi 20 persen untuk mendukung pendalaman pasar modal Indonesia.

Pada tahap awal, implementasi kebijakan tersebut akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar yang masuk dalam indeks LQ45.

"Indonesia membuka kesempatan asuransi dan dana pensiun untuk melakukan investasi di saham-saham yang baik tentunya. Di saham-saham dengan fundamental kuat,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Indonesia Economic Summit (IEC) 2026 di Jakarta, Selasa.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar modal Indonesia dengan menindaklanjuti sejumlah masukan dari penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu langkah utama yang akan dilakukan pemerintah adalah meningkatkan likuiditas pasar melalui penyesuaian aturan minimum free float saham.

"Peningkatan likuiditas akan dilakukan melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global," ujar Menko Airlangga di Jakarta dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Isu MSCI Mengguncang IHSG, Ekonom Sebut Shock Temporary



Dengan kebijakan tersebut, porsi saham yang dilepas ke publik akan semakin besar. Hal ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan likuiditas perdagangan, serta menjaga integritas bursa.

"Artinya semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi lebih transparan, likuid, dan berintegritas," jelasnya.

Selain peningkatan free float, pemerintah juga akan memperketat aturan terkait transparansi kepemilikan saham , khususnya mengenai beneficial ownership atau pemilik manfaat akhir suatu perusahaan. : Respons Evaluasi MSCI, OJK Beberkan 3 Strategi Reformasi Pasar Modal



Menurut Airlangga, kejelasan mengenai siapa pemilik manfaat akhir saham menjadi perhatian penting dalam penilaian indeks global. Oleh karena itu pemerintah akan memastikan data pemegang saham disampaikan secara terbuka dan akurat.

"Kami akan meningkatkan transparansi melalui pengetatan aturan beneficial ownership, sehingga pemilik akhir dapat diketahui secara jelas dan transparan, termasuk kejelasan terkait afiliasi pemegang saham," katanya.

Sekedar informasi tambahan, pemilik Manfaat Akhir adalah individu yang memiliki saham dengan posri serta benefit yang cukup besar dari perusahaan tercatat. Meskipun kedudukan investor semacam ini bukan bagian dari pemilik perusahaan maupun direksi.

Airlangga menambahkan, langkah-langkah tersebut diambil untuk meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun global, serta memperkuat posisi pasar modal Indonesia agar tetap kompetitif dan selaras dengan praktik terbaik internasional.

Dengan perbaikan tata kelola dan transparansi yang berkelanjutan, pemerintah optimistis pasar modal Indonesia dapat terus tumbuh sehat dan berdaya saing di tingkat global.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (kode saham: BBRI) akan menyetorkan dividen interim tahun buku 2025 kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp11 triliun, dari total dividen interim Rp20,6 triliun atau setara dengan Rp137 per saham.

Sementara sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham publik yang tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada recording date pada 2 Januari 2026.

Corporate Secretary BRI Dhanny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa pembayaran dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham yang didasarkan pada kinerja keuangan perseroan yang solid, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM serta pengelolaan risiko yang terjaga secara konsisten.

Pembayaran dividen interim ini, ujar Dhanny, juga menjadi bukti nyata kinerja solid BRI serta fundamental bisnis yang kuat, sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan.

“Selain itu sebagai bank milik negara, pembagian dividen interim ini juga menjadi wujud kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Dhanny.

Hari ini atau Kamis (15/1) merupakan jadwal pembayaran dividen interim kepada para pemegang saham, sebagaimana keterbukaan informasi yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (17/12).

Pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan BRI per 30 September 2025 di mana secara konsolidasian laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp41,23 triliun.

Perseroan pun menegaskan, pembagian dividen interim telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait keterbukaan informasi, serta Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kado awal tahun berupa pembayaran dividen dibagikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada para pemegang saham pada Kamis, 15 Januari 2026. Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (17/12), BBRI telah menetapkan dividen interim tunai untuk Tahun Buku 2025 sekurang-kurangnya Rp20,6 triliun atau setara dengan Rp137 per saham, dan akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 2 Januari 2026 (recording date).

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan pembayaran dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham yang didasarkan pada kinerja keuangan perseroan yang solid, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM serta pengelolaan risiko yang terjaga secara konsisten.

"Melalui pembayaran dividen interim ini menjadi bukti nyata kinerja solid BRI serta fundamental bisnis yang kuat, sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan. Selain itu sebagai bank milik negara, pembagian dividen interim ini juga menjadi wujud kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional," ujar Dhanny dalam keterangan resmi, Kamis (15/1/2026).

Berdasarkan struktur kepemilikan saham, dari total dividen interim tersebut, BRI akan menyetorkan dividen kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp11 triliun. Sementara itu, sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham publik yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada recording date.

Adapun, pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan BRI per 30 September 2025 di mana secara konsolidasian laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp41,23 triliun. Pembagian dividen interim ini telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait keterbukaan informasi, serta Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

JAKARTA, iNews.id – Kado awal tahun berupa pembayaran dividen dibagikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada para pemegang saham, Kamis (15/1/2026). Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (17/12/2026), BBRI telah menetapkan dividen interim tunai untuk Tahun Buku 2025 sekurang-kurangnya Rp20,6 triliun atau setara dengan Rp137 per saham, dan akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 2 Januari 2026 (recording date).

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan pembayaran dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham yang didasarkan pada kinerja keuangan perseroan yang solid, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM serta pengelolaan risiko yang terjaga secara konsisten. 

Berdasarkan struktur kepemilikan saham, dari total dividen interim tersebut, BRI akan menyetorkan dividen kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp11 triliun. Sementara itu, sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham publik yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada recording date.

Adapun pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan BRI per 30 September 2025. Secara konsolidasian laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp41,23 triliun. 

Pembagian dividen interim ini telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait keterbukaan informasi, serta Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

“Melalui pembayaran dividen interim ini menjadi bukti nyata kinerja solid BRI serta fundamental bisnis yang kuat, sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan. Selain itu sebagai bank milik negara, pembagian dividen interim ini juga menjadi wujud kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Dhanny.

Editor: Rizky Agustian

JAKARTA, iNews.id - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merombak susunan pengurus perseroan. RUPSLB tersebut berlangsung di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Pemegang saham melakukan perubahan signifikan pada jajaran direksi, termasuk pengangkatan Wakil Direktur Utama (Wadirut) yang baru yakni Viviana Dyah Ayu Retno K.

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) selaku pemegang saham seri A Dwiwarna memutuskan memberhentikan dengan hormat empat anggota direksi, yaitu Agus Noorsanto (Wadirut), Ahmad Solichin Lutfiyanto (Direktur Human Capital & Compliance), Mucharom (Direktur Manajemen Risiko) dan Nancy Adistyasari (Direktur Consumer Banking).

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan nomenklatur jabatan dari Direktur Human Capital & Compliance menjadi Direktur Legal & Compliance.

Posisi Wadirut kini diamanahkan kepada Viviana Dyah Ayu Retno K, menggantikan Agus Noorsanto. Sebelum penunjukan ini, Viviana merupakan sosok internal yang menjabat sebagai Direktur Finance & Strategy BRI.

Sebagai pengganti jajaran direksi yang diberhentikan, RUPSLB mengangkat nama-nama baru, yakni Mahdi Yusuf sebagai Direktur Legal & Compliance, Ety Yuniarti sebagai Direktur Manajemen Risiko, Aris Hartanto sebagai Direktur Consumer Banking dan Achmad Royadi mengisi posisi yang ditinggalkan Viviana sebagai Direktur Finance & Strategy.

Perubahan ini hanya terjadi pada jajaran direksi, sementara susunan Dewan Komisaris BRI di bawah kepemimpinan Komisaris Utama Kartika Wirjoatmodjo tetap bertahan tanpa ada perubahan. 

Seluruh direksi baru akan efektif menjabat setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut susunan terbaru jajaran pengurus BRI:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Independen: Parman Nataatmadja
Komisaris Independen: Edi Susianto
Komisaris Independen: Lukmanul Khakim
Komisaris: Awan Nurmawan Nuh
Komisaris: Helvi Yuni Moraza

Direksi

Direktur Utama: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama: Viviana Dyah Ayu Retno K*
Direktur Legal & Compliance: Mahdi Yusuf*
Direktur Finance & Strategy: Achmad Royadi*
Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya
Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y.S
Direktur Treasury & International Banking: Farida Thamrin
Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya
Direktur Network dan Retail Funding: Aquarius Rudianto
Direktur Consumer Banking: Aris Hartanto*
Direktur Operations: Hakim Putratama
Direktur Manajemen Risiko: Ety Yuniarti*
Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi

*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengumumkan rencana pembagian dividen interim tahun buku 2025. Besaran dividen berdasarkan kinerja keuangan Perseroan per 30 September 2025.

Manajemen emiten bank pelat merah menyetujui total pembagian dividen interim sebesar Rp20,63 triliun atau setara dengan Rp137 per lembar saham.

“Perseroan akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 Rp137 per lembar saham,” tulis direksi BRI dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Rabu (17/12/2025).

Keputusan mengenai rencana pembagian dividen ini telah disepakati oleh jajaran pimpinan bank.

“Keputusan direksi atas rencana ini telah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris perseroan,” tulisnya.

Laba bersih BRI yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk per 30 September 2025 tercatat sebesar Rp40,77 triliun. 

Dengan total dividen interim sebesar Rp20,63 triliun, ini berarti jumlah dividen interim tersebut mencakup sekitar 50 persen dari laba bersih Perseroan per akhir kuartal III-2025.

Adapun jadwal penting terkait pembagian Dividen Interim BRI adalah Cum Dividen (Pasar Reguler dan Negosiasi) ditetapkan pada 29 Desember 2025. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording Date) jatuh pada 2 Januari 2026.

Pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan pada 15 Januari 2026.

Dengan harga saham BRI saat berita ini disusun berada di level Rp3.730, potensi yield dari dividen interim BBRI ini diperkirakan mencapai sekitar 3,6 persen.

Berikut jadwal pembagian dividen interim BRI tahun buku 2025:

- Cum dividen di pasar regular dan pasar negosiasi: 29 Desember 2025
- Ex dividen di pasar regular dan pasar negosiasi: 30 Desember 2025
- Cum dividen di pasar tunai: 2 Januari 2026
- Ex dividen di pasar tunai: 5 Januari 2026
- Daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai: 2 Januari 2026 pukul 16.00
- Pembayaran dividen pada 15 Januari 2026.

Editor: Aditya Pratama