Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menjajaki pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-18 Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP18 CBD) yang dijadwalkan berlangsung pada 2028.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan rencana pencalonan tersebut telah memperoleh dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri.

"Sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan mekanisme pendanaan berbasis konservasi yang menjaga ekosistem sekaligus memberi manfaat ekonomi," kata Jumhur dalam keterangan pada Jumat (26/6/2026), dikutip dari Antara.

Rencana tersebut dibahas saat Jumhur bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) Dame Amelia Fawcett di London, Inggris, Kamis (25/6/2026), di sela agenda London Climate Action Week.

Selain membahas pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah COP18 CBD, pertemuan itu juga membahas pengembangan skema biodiversity credits atau kredit biodiversitas sebagai alternatif pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati.

Menurut Jumhur, upaya pelestarian keanekaragaman hayati perlu berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi. Karena itu, mekanisme pembiayaan hijau yang berkelanjutan menjadi salah satu instrumen yang perlu diperkuat.

Dalam kesempatan tersebut, Dame Amelia menilai Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu negara yang berperan dalam pengembangan instrumen pembiayaan konservasi di tingkat global.

Dia juga mengapresiasi pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Biodiversity Credits oleh KLH yang bertugas menyiapkan kajian kebijakan, menyusun skema implementasi, serta mengidentifikasi proyek percontohan.

Indonesia dan IAPB juga sepakat memperkuat kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog internasional, termasuk menjelang penyelenggaraan COP17 CBD di Yerevan, Armenia, pada Oktober 2026.

"Inisiatif Indonesia menjadi pelopor pengembangan biodiversity credits di kawasan Asia dan global. Hal ini memberi pesan penting terhadap kolaborasi antarnegara dan para pihak untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat nature positive," kata Dame Amelia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan instrumen kebijakan dan implementasi High Integrity Biodiversity Credits untuk memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.

“Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya,” kata Hanif, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/2/2026).

Komitmen tersebut turut disampaikan KLH dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing yang turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.

Hanif mengemukakan bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis, tetapi juga sumber daya alam bernilai tinggi yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan pembangunan ekonomi nasional.

Penguatan perlindungan aset ini, paparnya, harus berjalan seiring dengan tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Instrumen biodiversity credits atau kredit biodiversitas dipandang sebagai mekanisme berbasis hasil yang dapat mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel terhadap upaya konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas.

Hanif berpandangan pengembangan instrumen ini harus berlandaskan pada prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola yang transparan, serta penerapan high integrity safeguards, termasuk sistem measurement, reporting and verification (MRV) yang kuat.

Adapun langkah strategis yang disiapkan KLH untuk implementasi kredit biodiversitas mencakup penyusunan draf kebijakan “nature positive” dan pemanfaatan instrumen biodiversity credits sebagai bagian dari transformasi nilai keanekaragaman hayati ke dalam kerangka ekonomi nasional.

KLH dan mitra juga akan mengembangkan potensi pilot project implementasi biodiversity credits di Indonesia, dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan bernilai konservasi tinggi.

Selain itu, tim teknis kredit biodiversitas Indonesia juga dibentuk untuk mengembangkan kebijakan, standar, serta instrumen implementasi yang kredibel dan akuntabel.

Selain biodiversity credits, KLH bersama mitra juga memperkuat instrumen pembiayaan keanekaragaman hayati lainnya. Salah satunya adalah instrumen mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) sumber daya genetik untuk memastikan pembagian manfaat yang adil sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD), Protokol Nagoya dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.