Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan perang melawa judi online tidak akan berhenti dan akan masih berlanjut pada tahun depan.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan kampanye melawan judi online akan terus berlanjut. Perang terhadap judi online merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga Komdigi tetap berkewajiban menjaga ruang digital dari praktik perjudian yang merugikan masyarakat.

Komdigi tidak memiliki target tertentu, namun dipastikan akan sigap melakukan pemberantasan.

“Kami berproses saja Preventif, jadi dilacak dahulu kemudian baru soal penegakan hukumnya kan,” kata Alexander kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Diketahui, sejak 2017 hingga 11 November 2025, Komdigi menutup 7.390.258 konten judi online di berbagai platform, mayoritas berupa situs beralamat IP serta konten di layanan berbagi berkas dan media sosial.

Sementara itu, dalam periode khusus 20 Oktober–2 November 2025, Komdigi memblokir sekitar 2,46 juta situs dan konten judol, sebagai bagian dari operasi intensif bersama Satgas.

Komdigi tidak bekerja sendiri, bersama OJK dan PPATK telah memblokir sekitar 23.929 rekening yang diduga terkait judi online, termasuk rekening perbankan dan dompet digital yang menampung dana transaksi.

Satgas Pemberantasan Judi Online memfokuskan kerja pada pelacakan aliran dana, pemblokiran rekening, dan pemutusan akses ke domain/hosting yang digunakan bandar, sebagai pelengkap pemblokiran situs oleh Komdigi.

Komdigi juga mencatat sebagian besar situs judi online yang ditangani menggunakan infrastruktur Cloudflare.

Dari 10.000 sampel situs judi online yang ditangani pada periode 1–2 November 2025, lebih dari 76% di antaranya menggunakan layanan Cloudflare, baik untuk menyamarkan alamat IP maupun mempercepat perpindahan domain guna menghindari pemblokiran konten.

Kemudian menanggapi kemungkinan lahirnya aturan tambahan untuk memperkuat pengawasan ruang digital selama periode 2025-2029, Alexander menegaskan belum dapat memberikan komentar detail.

Dia berharap adanya masukan masyarakat sebagai salah satu dasar penting dalam menyusun arah kebijakan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya memberantas berbagai kejahatan siber, mulai dari penipuan daring (scam) hingga judi online, melalui penguatan tiga instrumen utama yakni regulasi hukum, tindakan pemblokiran, dan literasi digital.

Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail mengatakan seluruh perangkat hukum terkait dampak negatif dunia digital, mulai dari undang-undang, beleid pemerintah, hingga peraturan menteri, pada dasarnya sudah tersedia. Dia menekankan hukuman tindak pidana digital cenderung lebih berat dibanding kejahatan di dunia nyata.

“Tindak pidana melakukan kejahatan di dunia internet itu sama beratnya bahkan banyak ancaman hukumannya yang di atas ancaman hukuman tindak pidana secara kehidupan nyata. Kenapa lebih berat? Karena impact-nya. Impact-nya itu jauh lebih luas,” kata Ismail dalam acaraGenerasi Anti Scam dan Judi Online: Jalan Cerdas dan Produktif Berselancar Internetdi Aula Nuku Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Jumat (14/11/2025).

Dia memberikan contoh fitnah atau pencemaran nama baik melalui media digital dapat menyebar tanpa batas waktu. Instrumen kedua yang diperkuat Komdigi adalah tindakan teknis berupa pemblokiran dan penutupan situs maupun akun yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal, termasuk judi online dan scam.

“Sudah jutaan ya situs yang kita sudah blokir ini. Sudah banyak sekali, tapi tidak menyerah. Karena kita tahu ini bicara minimalisasi, minimize risiko. Jadi tetap upaya penanganan,” kata Ismail.

Sebelumnya, Komdigi mencatat telah menangani 3.053.984 konten negatif di ruang digital pada periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025. Perinciannya meliputi 2.377.283 konten perjudian dan 612.618 konten pornografi, termasuk 8.517 konten pornografi anak.

Ketiga, Ismail menambahkan literasi digital merupakan instrumen paling krusial dalam memutus rantai kejahatan digital, terutama karena kejahatan seperti penipuan daring, pemalsuan identitas, eksploitasi seksual berbasis digital, dan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan (AI) semakin mudah terjadi. Ismail secara khusus mengingatkan kelompok muda dan perempuan agar berhati-hati ketika berinteraksi di media sosial.

“Sangat mudah itu orang-orang yang mengaku di sosmed, pasang foto, dan sebagainya itu nggak benernya. Itu apalagi dengan bantuan AI sekarang,” katanya.