JAKARTA - India secara tegas menepis kabar bahwa kebijakan energi mereka bisa disetir oleh kekuatan asing, di tengah upaya Blok Barat mengisolasi Rusia. New Delhi menegaskan bahwa keputusan membeli minyak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan nasional dan kalkulasi harga demi rakyatnya.

Pernyataan berani ini dilontarkan langsung oleh Menteri Perminyakan dan Gas Alam India, Hardeep Singh Puri dalam sebuah wawancara seperti dilansir RT. "India tidak pernah dilarang membeli minyak Rusia ," cetus Puri dengan nada menohok, menegaskan posisi independen negaranya di panggung politik global.

Hindari Selat Hormuz! India Diam-Diam Gandeng Rusia Buka Jalur Es Ekstrem



Ditekankan juga bahwa kesepakatan internasional yang telah dibuat India pada tingkat tertinggi, telah memungkinkan negara ini untuk mendiversifikasi sumber energinya dan mengurangi risiko yang dipicu oleh gangguan global, terutama konflik di Timur Tengah.

Bermain Dua Kaki di Tengah Amukan Sanksi Donald Trump

Pengakuan ini sangat menarik karena di balik layar, AS dan Uni Eropa sebenarnya telah berulang kali melancarkan tekanan hebat agar India menyetop pasokan minyak dari Moskow. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent bahkan secara terbuka menuduh India dan China ikut mendanai mesin perang Rusia.

Saling sikut di sektor energi ini bahkan sempat memicu perang dagang. Pada Agustus 2025 lalu, pemerintahan AS nekat menjatuhkan tarif impor sebesar 50% terhadap produk India-di mana setengahnya merupakan tarif hukuman karena New Delhi bandel membeli minyak Rusia.

Namun, karena posisi India terlalu kuat sebagai hub ekonomi Asia, Washington akhirnya terpaksa melunak. Awal tahun 2026 ini, AS resmi menurunkan tarif tersebut menjadi 18% setelah kedua negara menyepakati perjanjian dagang baru.

Keberanian India ini didasarkan pada insting bertahan hidup sebuah negara besar. India adalah raksasa dengan populasi raksasa yang sebagian besar kebutuhan energinya bergantung penuh pada impor luar negeri.

Ketika Selat Hormuz membara akibat konflik Iran dan pasokan Timur Tengah terancam macet, menuruti kemauan politik AS untuk memboikot Rusia sama saja dengan bunuh diri ekonomi.

Tiga Kapal Tanker Tujuan China dan India Diam-diam Tinggalkan Selat Hormuz, Begini Caranya



Guna mengamankan pasokan domestik agar harga BBM di pom bensin mereka tidak meledak, India melakukan beberapa strategi. Pertama yakni diversifikasi ekstrem, dimana India kini tidak lagi bergantung pada satu wilayah. "Kami mengimpor energi dari 41 negara berbeda," ungkap Hardeep Puri.

Memanfaatkan sanksi AS yang goyah, ketika Amerika terdeteksi "plin-plan". Demi menahan agar harga minyak dunia tidak terbang ke angka psikologis yang menjatuhkan ekonomi mereka sendiri, Washington tercatat sudah tiga kali merilis pelonggaran sanksi (waiver) untuk pembelian minyak Rusia.

CEO raksasa minyak Rusia Rossoft, Igor Sechin dalam forum SPIEF 2026 baru-baru ini menyatakan bahwa India kini memegang takhta sebagai penggerak utama permintaan energi planet bumi. Dalam sepuluh tahun ke depan, India diprediksi akan menyumbang setengah dari total kenaikan permintaan minyak global.

JAKARTA - Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, kesepakatan pembelian minyak mentah Rusia mencapai 150 juta barel. Jumlah ini kurang lebih setengahnya dari kebutuhan BBM nasional dalam setahun.

Yuliot menjelaskan, impor minyak mentah dari Rusia ini akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun mendatang. Skema pembelian hingga saat ini masih dalam tahap kajian, apakah melalui PT Pertamina, atau menggunakan Badan Layanan Umum (BLU).

"Impor minyak dari Rusia sudah disepakati total impor dari Rusia 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4/2026).

Yuliot menilai pembelian minyak impor menggunakan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Pertamina lebih berisiko jika dilakukan dalam jumlah besar. Sehingga muncul opsi pembentukan BLU baru yang akan melakukan transaksi dengan Rusia. Skema ini dianggap akan lebih memudahkan dari sisi pembiayaan menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Tidak hanya itu, Yuliot mengatakan pemilihan jalur pengiriman juga turut menjadi pembahasan. Mengingat saat ini konflik masih berlangsung antara Amerika Serikat dengan Iran. Disatu sisi pemilihan jalur juga menimbang aspek efisiensi agar biaya pengiriman tidak memakan biaya mahal.

"Saat ini dalam tahap pembahasan bagaimana cara mengimpornya, apakah langsung Perusahaan Negara atau BLU. Kita siapkan regulasinya. Termasuk pada saat impor jalur mana yang akan digunakan," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan minyak mentah Indonesia setiap tahunnya mencapai angka 300 juta barel, sementara konsumsi harian mencapai 1,6 juta barel. Adapun kapasitas produksi Indonesia baru 600 ribu barel per hari, sehingga masih banyak memerlukan tambahan minyak dari luar.

Ia menyebut hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah terus mencari pasokan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Baik dari Rusia maupun Amerika, Pemerintah akan mencari minyak yang punya harga kompetitif.

Indonesia Impor Minyak dari AS dan Rusia, Bahlil: Kita Ambil yang Menguntungkan Negara



"Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita, harus kita lakukan," kata Bahlil di Istana Negara Jakarta, Kamis (16/4).

Bahlil mengatakan, Indonesia membutuhkan impor BBM setiap hari sebanyak kurang lebih 1 juta barel per hari. Sebab masih terdapat gap antara kapasitas produksi dengan konsumsi harian yang dilakukan.

"Saya bertemu dengan utusan khusus daripada Presiden Putin, dan kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia. Pihak Rusia juga akan siap membangun beberapa infrastruktur dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita," kata Bahlil.

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara mengejutkan memperpanjang kelonggaran sanksi terhadap minyak Rusia . Langkah putar balik ini diambil demi meredam lonjakan harga energi dunia yang kian liar akibat dampak perang di Timur Tengah .

Sekretaris Tresuri AS, Scott Bessent mengungkapkan bahwa jika kelonggaran ini tidak diberikan, harga minyak mentah dunia bisa meledak hingga USD150 per barel. Saat ini harga minyak dunia sudah berada di level psikologis USD100 akibat blokade Selat Hormuz.

Dalam kesaksiannya di hadapan Senat pada Rabu (22/4/2026), Bessent mengaku dihujani permintaan dari menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari lebih dari sepuluh negara termiskin di dunia. Mereka memohon agar AS tidak menghentikan aliran minyak Rusia saat jalur energi di Teluk Persia tersumbat.

Eropa Terpecah! Italia Desak Blokir Minyak dan Gas Rusia Dibuka



"Langkah ini bertujuan untuk melindungi konsumen di AS dan sekutu kita dari biaya bahan bakar yang jauh lebih curam," kata Bessent.

Perpanjangan lisensi umum ini berlaku hingga 16 Mei 2026, memungkinkan pengiriman minyak Rusia yang sudah dimuat di tanker tetap berjalan.

Penyelamat di Tengah Krisis Selat Hormuz

Perang AS-Israel melawan Iran telah melumpuhkan Selat Hormuz, jalur yang biasanya mengangkut seperempat perdagangan minyak dunia melalui laut. Akibatnya pasokan global terjepit dan memaksa Washington mengambil langkah pragmatis meski harus melunakkan sanksi terhadap Moskow.

Dengan kelonggaran ini, Departemen Keuangan AS mengklaim telah memasok lebih dari 250 juta barel ke pasar global. "Tanpa tambahan barel dari Rusia ini, harga mungkin sudah mencapai USD150," tambah Bessent.

Rusia Haramkan Jual Minyak ke Negara Pendukung Pembatasan Harga, G7 hingga Jepang



Harga bensin di AS telah melonjak, memberikan tekanan pada sektor rumah tangga menjelang pemilihan di bulan November. Rata-rata harga bahan bakar nasional melebihi USD4 per galon, naik dari USD2,94 pada akhir Februari sebelum konflik Iran, menurut data dari American Automobile Association.

Gangguan pelayaran di Selat Hormuz telah meningkatkan tekanan pada pasar energi, mendorong harga minyak mentah naik dan meningkatkan biaya bahan bakar di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang bergantung pada pasokan dari Teluk.

Rusia Panen Cuan di Tengah Perang

Langkah AS ini memicu kritik tajam. Financial Times menyebut Rusia sebagai "pemenang terbesar dari konflik Timur Tengah." Diperkirakan, Moskow meraup tambahan pendapatan anggaran hingga USD150 juta (Rp2,3 triliun) per hari akibat kenaikan harga minyak global.

Meski demikian, Bessent membantah bahwa Moskow mendapat keuntungan besar. Ia berargumen bahwa minyak Rusia tetap dijual dengan harga diskon dan penurunan harga global secara keseluruhan lebih menguntungkan dunia daripada tambahan volume yang dijual Rusia.

Sementara itu Kremlin telah mengonfirmasi adanya peningkatan kecil dalam pendapatan minyak yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Akan tetapi dijelaskan bahwa hal itu tidak krusial bagi anggaran Rusia maupun ekonomi secara lebih luas.

JAKARTA - Perang di Timur Tengah memperburuk krisis energi di Eropa seiring blokade Selat Hormuz, jalur krusial bagi 20% aliran minyak dan gas alam cair global. Semakin parahnya krisis energi pada benua biru, telah memicu keretakan besar di dalam Uni Eropa (UE) .

Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini secara mengejutkan menyerukan agar Eropa segera mencabut sanksi dan kembali mengimpor minyak dangas Rusia demi menyelamatkan ekonomi yang berada di ambang kehancuran. Menurutnya blok tersebut harus memprioritaskan keamanan energi, dimana pencabutan pembatasan energi menjadi kunci untuk mencegah krisis ekonomi.

Pernyataan berani ini disampaikan Salvini di depan ribuan pendukungnya dalam rapat umum "Patriots for Europe" di Piazza Duomo, Milan, Sabtu (18/4/2026). Ia menegaskan bahwa keamanan energi rakyat harus menjadi prioritas utama di atas agenda politik.

Rusia Haramkan Jual Minyak ke Negara Pendukung Pembatasan Harga, G7 hingga Jepang



Salvini menyoroti langkah Amerika Serikat yang baru-baru ini melonggarkan batasan pada pengiriman minyak Rusia tertentu. Langkah AS tersebut diambil setelah Iran menutup Selat Hormuz bagi kapal musuh sebagai balasan atas serangan udara AS-Israel.

“Jika AS melakukannya, maka Brussel (Uni Eropa) harus melakukan hal yang sama. Daripada menutup pabrik, sekolah, dan rumah sakit, kita harus kembali membeli gas dan minyak dari seluruh dunia, termasuk Rusia. Kita tidak sedang berperang dengan Rusia,” tegas Salvini seperti dilansir RT.

Sebagai informasi, harga minyak dunia telah melonjak hingga 70% sejak Februari lalu akibat gangguan navigasi di Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan 20% pasokan energi global.

Tidak hanya mengincar pencabutan sanksi Rusia, tetapi Salvini juga menyerang kebijakan lingkungan Uni Eropa yang dianggapnya menghambat ekonomi. Salvini menyebut kesepakatan hijau (Green Deal) sebagai monster ideologis yang membuat rakyat Italia menderita.

“Untuk mengatasi krisis energi, aturan Pakta Stabilitas harus ditangguhkan. Uang rakyat Italia harus digunakan untuk membantu warga Italia yang sedang kesulitan,” tambahnya.

Langkah Salvini ini memperkuat barisan negara-negara Eropa yang mulai membangkang terhadap kebijakan Brussel. Sebelumnya, Hongaria dan Slovakia telah lebih dulu mengajukan gugatan hukum ke pengadilan tertinggi UE terkait rencana penghentian total gas pipa Rusia pada tahun 2027.

Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico bahkan menyebut larangan impor energi tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip perjanjian Uni Eropa. Jika Italia benar-benar menekan UE untuk membuka kembali keran energi Rusia, hal ini akan menjadi angin segar bagi pasar global yang sedang tercekik oleh penutupan Selat Hormuz.

Namun, langkah ini dipastikan akan memicu ketegangan diplomatik tingkat tinggi dengan negara-negara pro-Ukraina di dalam blok tersebut. Jika Eropa kembali ke minyak Rusia, ada potensi pergeseran arus minyak dunia yang dapat memengaruhi stabilitas harga BBM domestik dan persaingan pasokan minyak mentah di pasar Asia.

JAKARTA - Salah satu gerbang ekspor terbesar Rusia yakni pelabuhan Laut Baltik di Primorsk, telah menjadi sasaran serangan drone. Akibatnya Rusia kehilangan setidaknya 40% stok minyak dalam fasilitas penyimpanan usai diserang drone Ukraina bulan lalu.

Hal ini diungkap Reuters, berdasarkan citra satelit komersial AS. Seperti diketahui Ukraina telah meningkatkan serangan terhadap fasilitas energi Rusia dalam sebulan terakhir, selama perang y ang telah berlangsung lebih dari empat tahun.

Pada bulan lalu, sekitar 40% kemampuan ekspor minyak Rusia lenyap akibat serangan tersebut, ditambah penutupan pipa Druzhba di Ukraina, dan penyitaan kapal tanker yang terkait dengan Rusia.

Rusia Haramkan Jual Minyak ke Negara Pendukung Pembatasan Harga, G7 hingga Jepang



Menurut citra satelit di akhir Maret, yang disediakan oleh perusahaan intelijen ruang angkasa AS, Vantor, menunjukkan setidaknya delapan tangki penyimpanan dengan kapasitas masing-masing 50.000 meter kubik mengalami kerusakan.

Itu berarti setidaknya 40% dari total penyimpanan pelabuhan dan dapat mempengaruhi pasokan, menurut para pelaku pasar. Tangki-tangki penyimpanan ini memainkan peran penting dalam rantai logistik di pelabuhan dan ketersediaannya secara langsung berdampak pada ekspor minyak.

Sementara itu Pelabuhan Laut Baltik lainnya, Ust-Luga juga diserang bulan lalu beberapa kali, hingga harus menghentikan pemuatan. Arab Saudi Penyelamat Dunia dari Kiamat Minyak? Pipa Raksasa Bypass Selat Hormuz Pompa 7 Juta Barel

Data dari monopoli pipa minyak Rusia, Transneft menunjukkan bahwa Primorsk, yang mampu menangani 1 juta barel minyak per hari, atau hampir 1% dari pasokan minyak global, memiliki 14 tangki minyak mentah dan empat fasilitas penyimpanan diesel di depo minyak utamanya.

Menurut sumber industri, dua dari delapan tangki yang rusak parah digunakan untuk menyimpan diesel. Transneft yang juga mengawasi pelabuhan, tidak menanggapi permintaan komentar.

Otoritas lokal Rusia mengatakan Ust-Luga terkena dampak pada tanggal 22, 25, 27, 29, dan 31 Maret, yang memaksa penghentian operasional ekspor.

Gambar satelit juga menunjukkan bahwa delapan tangki minyak dengan kapasitas 30.000 meter kubik masing-masing di terminal yang disebut Ust-Luga Oil, rusak akibat kebakaran. Itu mencakup sekitar seperempat dari total penyimpanan di tempat tersebut.

Beberapa fasilitas di dermaga juga terkena dampak, demikian ditunjukkan oleh citra satelit. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan tersebut sebagai 'serangan teroris,' dan menambahkan bahwa Rusia sedang bekerja untuk melindungi infrastruktur kritisnya.

JAKARTA - Babak baru pasar energi dunia kian panas, setelah pemerintah Rusia secara tegas menyatakan tidak akan menjual minyak kepada negara-negara yang mendukung skema pembatasan harga (price cap). Seperti diketahui sebelumnya pembatasan harga minyak , merupakan salah satu sanksi Barat terhadap Rusia atas konflik Ukraina.

Pernyataan ini muncul di tengah meroketnya permintaan minyak global akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel versus Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko menegaskan, bahwa Moskow tetap pada pendiriannya untuk memboikot negara-negara Barat dan sekutunya, termasuk Jepang, yang mencoba mendikte harga minyak Rusia.

"Moskow tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang mendukung skema batas harga 'anti-pasar'," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko.

Sanksi AS Dicuekin, Minyak Rusia Bakal Terus Mengalir ke India



Hal mengejutkan di tengah sikap keras Moskow, Amerika Serikat justru mengambil langkah mundur yang tak terduga. Departemen Keuangan AS secara sementara mencabut sanksi terhadap minyak Rusia yang dimuat ke kapal tanker sebelum 12 Maret 2026. Lisensi ini mengizinkan penjualan minyak Rusia hingga 11 April 2026.

Langkah AS ini dipicu oleh kepanikan pasar setelah penutupan Selat Hormuz yang melambungkan harga minyak hingga sentuh USD120 per barel. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent memperkirakan langkah ini akan memberikan pemasukan sekitar USD2 miliar bagi anggaran Rusia, namun dianggap perlu untuk menstabilkan pasokan dunia.

Akibat sanksi Barat, membuat Rusia selama ini terpaksa menjual minyaknya dengan diskon besar. Namun, data terbaru per 19 Maret 2026 menunjukkan tren yang berbalik 180 derajat.

Purbaya Blak-blakan, Setiap Kenaikan 1 Dolar Harga Minyak Tambah Defisit Rp6 Triliun



Minyak Urals Rusia (DAP West Coast India) menembus harga fantastis USD121,5 per barel. Kini diperdagangkan dengan premium yakni USD3,9 di atas harga Dated Brent, padahal awal Maret lalu masih bisa didapatkan dengan diskon USD12.

Kondisi ini membuktikan bahwa minyak Rusia tetap menjadi komoditas yang paling dicari saat pasokan dari Timur Tengah tersendat. Pelonggaran sanksi dari Washington langsung memicu pergerakan cepat dari negara-negara Asia yang sedang dilanda krisis energi.

Selain China dan India yang sudah lama menjadi pembeli setia, beberapa negara lain mulai memberi sinyal kuat untuk mengamankan stok minyak dari Rusia. Indonesia juga dilaporkan turut memberikan sinyal ketertarikan untuk membeli minyak Rusia guna mengamankan ketahanan energi nasional di tengah fluktuasi harga yang mencekik.

JAKARTA - Perusahaan penyuling minyak swasta terbesar di India , Reliance Industries dikabarkan telah melanjutkan pembelian minyak mentah Rusia setelah sebelumnya menghentikan pembelian untuk mematuhi sanksi AS . Sebelumnya pemerintah AS memberlakukan sanksi terhadap perusahaan minyak milik negara Rusia, Rosneft dan Lukoil, pada bulan Oktober, lalu.

AS menyebutkan sanksi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan tekanan pada sektor energi Rusia terkait perang Ukraina. Sanksi AS ini memberikan batas waktu bagi perusahaan global, termasuk penyuling minyal asal India hingga 21 November untuk menghentikan transaksi dengan dua perusahaan besar tersebut.

Pelanggan Minyak dan Gas Rusia Ini Tetap Setia di Tengah Ancaman Sanksi Barat



Seperti dilansir Bloomberg, pihak-pihak yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa Reliance sedang mendapatkan minyak mentah dengan harga diskon dari pemasok yang tidak terkena sanksi. Perusahaan itu menyewa kapal tanker Aframax dari perusahaan Rusia RusExport dan mengirimkan barel-barel tersebut ke kilang mereka yang menghasilkan 660.000 barel per hari di Jamnagar, sebuah pabrik yang memasok bahan bakar ke pasar domestik India, kata sumber anonim tersebut.

Reliance, yang memiliki kesepakatan jangka panjang dengan Rosneft, mengumumkan bulan lalu bahwa mereka akan menghentikan pembelian untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi AS. Pihak perusahaan mengatakan, bahwa muatan terakhir seperti itu dimuat pada 12 November.

Seorang sumber perusahaan mengatakan kepada Reuters, bahwa pengiriman yang sedang berlangsung merupakan “transaksi yang sudah ada sebelumnya yang sedang diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan sanksi.”

Seperti diketahui, India merupakan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, dan menjadi pasar utama bagi minyak mentah Rusia setelah meningkatnya konflik di Ukraina pada 2022. Data dari perusahaan analis Kpler menunjukkan Rusia telah menjadi pemasok minyak utama bagi negara Asia Selatan ini sejak saat itu, menyediakan lebih dari 36% dari impor minyak mentah India sepanjang tahun ini.

Merespons sanksi AS, beberapa penyuling utama India menghentikan sementara pesanan baru dan mencari pasokan alternatif. Lainnya, seperti Indian Oil Corporation yang didukung negara, mengatakan bahwa mereka akan terus membeli minyak dari produsen Rusia yang belum terkena sanksi.

25 Tahun Lagi, India Bakal Menjadi Konsumen Minyak Terbesar di Dunia



Negara-negara Barat telah berulang kali menargetkan Rusia. Presiden AS Donald Trump sempat mengumumkan tarif 25% terhadap India pada bulan Agustus sebagai hukuman atas pembelian minyak Rusia, dengan alasan perdagangan tersebut memperpanjang konflik Ukraina.

Namun New Delhi telah menepis kritikan terkait perdagangan dengan Moskow, dengan mengatakan bahwa kebijakan energinya didorong oleh kepentingan nasional. Kurang lebih pada waktu yang sama, UE (Uni Eropa) juga memberlakukan paket sanksi ke-19 yang menargetkan ‘armada bayangan’ Rusia.

Moskow menyatakan bahwa ancaman sanksi atau tarif terhadap mitranya melanggar hak kedaulatan mereka.

JAKARTA - Minyak mentah dan gas alam Rusia menjadi salah satu faktor penentu keamanan energi Jepang. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Ekonomi Jepang, merujuk pada proyek minyak dan gas Sakhalin-1 di Timur Jauh Rusia.

“Pemerintah Jepang terus mengakui bahwa mengamankan energi dari luar negeri, termasuk Proyek Sakhalin, sangat penting bagi keamanan energi Jepang,” bunyi pernyataan itu.

“Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pasokan energi Jepang yang stabil tidak terganggu,” tambah kementerian tersebut.

25 Tahun Lagi, India Bakal Menjadi Konsumen Minyak Terbesar di Dunia

Jawaban Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang itu di tengah sanksi terbaru AS terhadap Rosneft, produsen minyak terbesar di Rusia dan pemegang saham dalam proyek Sakhalin-1, yang juga dimiliki oleh kementerian ekonomi Jepang sebagai pemegang saham.

Proyek ini sebelumnya dioperasikan oleh Exxon, namun perusahaan besar tersebut meninggalkan Rusia pada tahun 2022. Rosneft memiliki 20% saham di Sakhalin-1, ONGC Videsh dari India memegang 20% lainnya, dan konsorsium Jepang yang terdiri dari kementerian ekonomi dan beberapa perusahaan energi memegang 30%.

Ketika gelombang sanksi terhadap Rusia dimulai setelah invasi Rusia ke Ukraina, perusahaan-perusahaan Jepang dan kementerian diberikan pembebasan dari tindakan hukuman karena negara tersebut sangat bergantung pada komoditas energi asing.

Sejak saat itu, pejabat pemerintah Jepang telah berulang kali menyatakan bahwa Jepang akan kesulitan untuk menghentikan penggunaan energi Rusia. Selain Sakhalin-1, yang mengekspor minyak mentah ke Jepang, negara ini juga membeli gas alam cair dari proyek Sakhalin-2.

Siap-siap! Harga Minyak Dunia Bisa Tembus USD100/Barel Tanpa Minyak Mentah Rusia

LNG Rusia menyumbang sekitar 9% dari total impor gas alam cair Jepang. Perusahaan utilitas JERA mengimpor gas dari Sakhalin-2 berdasarkan kontrak yang berakhir pada 2026 dan 2029.

Bulan lalu, setelah saran Presiden Donald Trump agar Jepang berhenti membeli komoditas energi Rusia, pemerintah menegaskan kembali sikapnya. Menteri ekonomi mencatat bahwa negara itu telah "secara bertahap mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia."