Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud melayangkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kinerja birokrasi menjelang akhir tahun 2025.

Rudy mengecam praktik pungli, gratifikasi, hingga penetapan tarif suap yang dinilai mencederai esensi pelayanan publik.

"Kalau bisa dipermudah, tolong dipermudah. Jangan dipersulit," kata Rudy Mas'ud dalam keterangan resmi yang dikutip, Selasa (28/10/2025).

Lebih jauh, gubernur yang baru memasuki tahun pertama pemerintahannya itu menegaskan bahwa birokrasi berbelit-belit hanya akan menggerogoti iklim investasi daerah.

Pasalnya, pengusaha yang dihadapkan pada praktik suap-menyuap cenderung enggan memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya akan berdampak domino terhadap penerimaan daerah.

Rudy mengingatkan kembali hakikat aparatur sipil negara sebagai abdi masyarakat, bukan sebaliknya.

"Kita ini pelayan, jadi tugasnya melayani. Bukan minta dilayani. Tetap fokus dan ikuti aturan yang berlaku," tuturnya.

Lebih jauh, Rudy memberikan catatan kritis terkait realisasi anggaran agar seluruh OPD tidak menumpuk pekerjaan hingga pengujung Desember.

Dia menekankan bahwa setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif dengan prinsip akuntabilitas.

"Saya ingin, kita bukan hanya menutup tahun dengan baik, tapi menatap tahun depan dengan perencanaan yang baik dan terarah. Renstra (Rencana Strategis) kita harus bermanfaat untuk rakyat," paparnya.

Dia turut mengingatkan potensi bahaya pengadaan fiktif dan mark up yang kerap menjadi biang kerok pemborosan anggaran.

Menurutnya, setiap program pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar angka serapan anggaran.

"Terakhir, integritas dan komitmen pelayanan publik. Ingat, jangan hanya mengejar serapan, tapi harus berdampak pada pelayanan publik," pungkasnya.