JAKARTA - Badan Siber Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) mengkritik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber yang dinilai tidak mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Sebagai regulasi strategis yang akan menjadi fondasi tata kelola keamanan siber nasional, Badan Siber PP GP Ansor menilai pembahasan RUU seharusnya dilakukan secara terbuka agar memperoleh masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Kepala Badan Siber PP GP Ansor Ahmad Luthfi mengatakan keamanan siber bukan lagi isu yang hanya menyangkut pertahanan negara, tetapi telah menjadi persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Karena itu, regulasi yang mengatur ruang siber nasional harus disusun secara akuntabel dan melibatkan publik.

"RUU Keamanan dan Ketahanan Siber akan menjadi fondasi hukum bagi ekosistem digital Indonesia dalam jangka panjang. Tidak semestinya regulasi yang berdampak luas terhadap hak-hak digital masyarakat dibahas secara tertutup. Transparansi merupakan syarat utama untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, legitimate, dan mampu menjawab tantangan keamanan siber nasional," ujar Ahmad Luthfi, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, ketertutupan pembahasan justru berpotensi mengurangi kualitas substansi RUU karena tidak memberikan ruang yang memadai bagi akademisi, praktisi keamanan siber, pelaku industri digital, organisasi masyarakat sipil, komunitas teknologi, maupun asosiasi profesi untuk memberikan masukan secara bermakna. Badan Siber PP GP Ansor menilai bahwa Indonesia telah memasuki fase baru ancaman siber.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dihadapkan pada berbagai kasus kebocoran data pribadi, serangan ransomware terhadap layanan publik dan sektor keuangan, penipuan digital, phishing, pencurian identitas, pengambilalihan akun, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) melalui deepfake dan voice cloning.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi regulasi tidak cukup hanya berfokus pada keamanan negara (state security), tetapi juga harus menempatkan perlindungan masyarakat (human security) sebagai prioritas utama.

Selain aspek transparansi, Badan Siber PP GP Ansor menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap substansi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Pertama, RUU harus memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Berbagai insiden yang pernah terjadi menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan hanya kurangnya regulasi, melainkan lemahnya tata kelola, koordinasi antarinstansi, serta implementasi standar keamanan siber.

Kedua, RUU perlu mengatur standar keamanan rantai pasok digital (supply chain security). Pengalaman internasional menunjukkan bahwa banyak serangan siber justru memanfaatkan kelemahan vendor atau penyedia layanan sebagai pintu masuk untuk menyerang institusi yang lebih besar. Indonesia memerlukan standar keamanan yang berlaku bagi seluruh ekosistem digital, termasuk pihak ketiga yang mengelola sistem kritis.

Ketiga, Badan Siber PP GP Ansor mendorong adanya kewajiban pelaporan insiden siber (mandatory incident reporting) dengan batas waktu yang jelas. Masyarakat memiliki hak untuk segera mengetahui apabila terjadi kebocoran data atau gangguan sistem yang berdampak terhadap kepentingan publik. Mekanisme pelaporan yang cepat juga akan mempercepat proses mitigasi dan pemulihan.

Keempat, RUU perlu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kejahatan siber. Hingga saat ini, korban kebocoran data maupun pencurian identitas digital seringkali harus berpindah-pindah antarinstansi tanpa adanya mekanisme pemulihan yang terpadu. Regulasi seharusnya menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan, pemulihan identitas digital, serta pendampingan hukum dan teknis.

Kelima, Indonesia membutuhkan standar keamanan siber nasional yang berbasis tingkat risiko (risk-based cybersecurity framework). Kewajiban keamanan tidak dapat disamaratakan antara pelaku UMKM, perusahaan teknologi, lembaga keuangan, rumah sakit, penyelenggara sistem elektronik, maupun infrastruktur informasi vital. Regulasi harus proporsional sesuai tingkat risiko masing-masing sektor.

Keenam, literasi keamanan siber harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi nasional. Sebagian besar serangan siber yang menimpa masyarakat masih memanfaatkan kelemahan manusia melalui social engineering, phishing, penipuan daring, maupun penyalahgunaan OTP. Oleh karena itu, edukasi publik harus menjadi mandat yang jelas dalam kebijakan nasional keamanan siber.

Ketujuh, RUU harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi masa depan, khususnya ancaman yang muncul akibat pemanfaatan kecerdasan buatan seperti deepfake, voice cloning, synthetic identity, serangan berbasis AI, hingga berbagai bentuk manipulasi digital yang berpotensi mengganggu keamanan nasional maupun stabilitas sosial.

Badan Siber PP GP Ansor juga mendorong agar penyusunan RUU mengadopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai negara. Singapura telah membangun sistem perlindungan infrastruktur informasi kritis yang disertai kewajiban pelaporan insiden.

Uni Eropa melalui NIS2 memperkuat tata kelola keamanan siber, keamanan rantai pasok digital, serta akuntabilitas pimpinan organisasi. Australia memperkuat ketahanan siber nasional melalui kewajiban pelaporan dan perlindungan infrastruktur penting, sementara Amerika Serikat mengembangkan model kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi ancaman siber.

Atas dasar itu, Badan Siber PP GP Ansor mendesak DPR RI dan pemerintah untuk membuka akses publik terhadap draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, menyelenggarakan konsultasi publik yang bermakna dengan melibatkan akademisi, komunitas keamanan siber, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi profesi. Kemudian, memastikan RUU yang disahkan nantinya benar-benar menjadi instrumen perlindungan masyarakat sekaligus fondasi ketahanan siber nasional di era digital.

Jakarta (ANTARA) - Gerakan Pemuda (GP) Ansor memastikan siap mendukung dan mengawal program swasembada pangan nasional yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) guna memperkuat ketahanan pangan serta menjaga keberlanjutan produksi pertanian Indonesia.

"Kami memang konsentrasi untuk menumbuhkan pertanian di desa dan mendukung seluruh langkah Kementan terkait swasembada pangan," kata Ketua Umum GP Ansor Adin Jauharudin dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Usai menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, GP Ansor menegaskan komitmennya mendukung program swasembada pangan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan.

Dalam pertemuan dengan Mentan, GP Ansor melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan Kementerian Pertanian berupa alat dan mesin pertanian, benih unggul, serta penguatan kerja sama ekonomi masyarakat desa.

"Hasilnya, bantuan tersebut tidak hanya meningkatkan aktivitas pertanian di daerah, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang memberi manfaat langsung bagi kader dan masyarakat," ujar Adin.

Dia mengatakan bantuan yang diberikan Kementan telah dimanfaatkan secara produktif dan memberikan dampak nyata di lapangan. Pemanfaatan traktor, benih, serta berbagai program pendukung pertanian telah mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat desa sekaligus memperkuat sektor pertanian rakyat.

"Kami melaporkan soal apa yang selama ini sudah kita lakukan terkait pemanfaatan dan dampak dari traktor yang diberikan Kementan bagi Ansor dan masyarakat," bebernya.

Selain itu pihaknya juga melaporkan terkait kerja sama pengembangan ekonomi bersama Perum Bulog dan pemanfaatan benih-benih yang diberikan oleh Kementan.

"Inti dari semua itu adalah luar biasa, telah memberikan dampak ekonomi yang terus berputar bagi para kader dan masyarakat," ucap Adin.

Menurutnya, manfaat bantuan tersebut tidak berhenti pada peningkatan produktivitas lahan, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan ekonomi di pedesaan.

Karena itu, GP Ansor terus mendorong kader-kadernya untuk terlibat aktif dalam pembangunan pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

Kepala Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna (Kasatkornas Banser) Syafiq Syauqi menambahkan bantuan alsintan dan benih yang diberikan Kementan telah dimanfaatkan oleh kader-kader hingga tingkat desa.

Berbagai bantuan tersebut membantu mempercepat pengolahan lahan, meningkatkan efisiensi usaha tani, dan memperkuat kegiatan ketahanan pangan masyarakat.

"Beberapa kader kami sudah mendapatkan bantuan dari Pak Menteri berupa hand tractor, combine harvester, traktor dan beberapa benih hortikultura. Ini sangat membantu kegiatan ketahanan pangan kader kami di daerah, bahkan sudah menyentuh kader-kader di desa, sehingga Ansor dalam hal ini ikut berperan dalam kegiatan swasembada pangan di daerah," katanya.

Dia menambahkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan perlu diikuti langkah lanjutan untuk memastikan capaian tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan dalam jangka panjang melalui penguatan sektor pertanian nasional.

Menurut dia, tantangan berikutnya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keberlangsungan pasokan pangan agar tetap stabil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.

Untuk mendukung tujuan tersebut, GP Ansor siap memperluas keterlibatan kader dalam berbagai program pengembangan pertanian, termasuk kegiatan hilirisasi yang memberikan nilai tambah komoditas pertanian.

Selain itu, kader GP Ansor juga didorong berperan aktif dalam pengembangan sektor hortikultura dan perkebunan, khususnya komoditas strategis seperti kopi, kakao, kelapa, tebu, serta komoditas unggulan lainnya.

"Kami tentu bersemangat untuk membantu menjaga dan memperkuat swasembada pangan yang telah dicapai," kata Syafiq.

Selain peningkatan produksi, GP Ansor juga siap mendukung penguatan sumber daya manusia pertanian melalui pengembangan kader sebagai penggerak dan penyuluh pertanian di desa-desa.

Langkah itu dinilai penting untuk memastikan transfer pengetahuan, teknologi, dan inovasi pertanian dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.

"Kader-kader Ansor di desa-desa ini nantinya diharapkan menjadi penggerak penyuluh pertanian. Mereka bukan hanya pelaku usaha tani, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membantu masyarakat meningkatkan produktivitas pertanian," beber Adin.

Adin menilai capaian swasembada pangan yang berhasil diwujudkan pemerintah saat ini merupakan bukti nyata keberhasilan kebijakan yang berpihak kepada petani. Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut harus dijaga bersama melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa.

"Karena itu, pekerjaan menjaga swasembada pangan berkelanjutan tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan seperti Ansor," tegasnya.

Di lapangan, manfaat kebijakan Kementan juga dirasakan langsung oleh petani. Menurut Syafiq, harga gabah yang terjaga, ketersediaan pupuk, dan akses benih yang semakin baik telah meningkatkan semangat petani dalam berproduksi.

"Yang kami rasakan, senyum masyarakat hari ini. Masyarakat petani lebih berbahagia. Harga gabah terjaga dan naik, pupuk tersedia, dan benih mudah didapat. Ini yang dirasakan petani hari ini. Satu kata, mereka bahagia," katanya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi atas pemanfaatan bantuan pemerintah yang dinilai berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Amran, keberhasilan program pertanian hanya dapat dicapai jika didukung oleh keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi kepemudaan yang memiliki jaringan kuat hingga tingkat desa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) melakukan penyegaran kepengurusan sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas organisasi. Sejumlah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) pun resmi bergabung dalam jajaran kepengurusan baru.

Adapun, beberapa nama yang masuk dalam kepengurusan baru yakni, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma'ruf; Direksi Persiku Kudus, Muhammad Abdul Idris, serta Agus Herlambang dan sejumlah kader muda lainnya yang selama ini aktif dalam berbagai bidang pengabdian.

Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin mengatakan bahwa penyegaran kepengurusan merupakan bagian dari ikhtiar organisasi untuk menghadirkan kader-kader terbaik dalam mengawal agenda besar GP Ansor dan NU. Serta memperluas jejaring dan peran GP Ansor dalam berbagai sektor strategis nasional.

"Ansor harus terus menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena itu, kami memperkuat struktur organisasi dengan kader-kader yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak pengabdian di berbagai bidang. Mereka adalah energi baru yang akan memperkuat gerakan organisasi ke depan," ujar Addin dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai, figur yang bergabung dalam kepengurusan baru bukanlah sosok asing di lingkungan NU. Sebagian besar merupakan kader lama Nahdlatul Ulama dan memiliki pengalaman yang relevan untuk mendukung penguatan organisasi.

"Mereka adalah kader-kader yang telah teruji. Ada yang berkiprah di pemerintahan, dunia profesional, olahraga, hingga pemberdayaan masyarakat. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kader NU mampu mengambil peran strategis di berbagai sektor sekaligus tetap berkomitmen mengabdi melalui organisasi," ucapnya.

Addin menegaskan bahwa GP Ansor saat ini tidak hanya dituntut menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Namun juga harus mampu merespons tantangan baru seperti transformasi digital, penguatan ekonomi umat, hingga meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan nasional.

Karena itu, organisasi menurutnya membutuhkan kombinasi antara kader yang kuat secara ideologis, matang secara organisatoris, dan memiliki kompetensi profesional yang dapat memperkuat tata kelola organisasi.

"Kami ingin mempertemukan semangat pengabdian dengan profesionalisme. Ansor harus menjadi rumah besar bagi kader-kader muda NU yang memiliki kemampuan dan keahlian di berbagai bidang agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat," ucap dia.

Penyegaran kepengurusan ini juga menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan yang terus berjalan di tubuh GP Ansor.

"Ansor dibangun oleh tradisi kaderisasi yang panjang. Tugas kita hari ini adalah memastikan tradisi itu terus melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang siap mengabdi untuk umat, bangsa, dan negara," pungkas Addin.

semoga BUMA menjadi amal jariyah yang manfaatnya dapat dirasakan umat

Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi apresiasi Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam membangun kemandirian ekonomi organisasi sekaligus pendidikan kewirausahaan bagi kader muda melalui Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) yang membuka kantor cabang di Kota Jambi.

"Saya bangga melihat GP Ansor sudah memiliki visi besar dalam membangun ekonomi umat. Ini bukan sekadar soal bisnis, tetapi bagaimana mendidik kader-kader muda menjadi wirausahawan yang berani menciptakan lapangan pekerjaan," kata Gubernur Jambi Al Haris saat meresmikan Kantor BUMA di Jambi, Selasa malam.

Menurut Al Haris generasi generasi muda tidak boleh hanya berorientasi menjadi tenaga honorer atau pencari kerja.

Sebaliknya, mereka harus mulai melihat berbagai peluang usaha yang masih terbuka luas, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, hingga distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Mengingat Jambi memiliki potensi ekonomi yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh kader-kader Ansor dalam membangun kemitraan dengan pondok pesantren sebagai pasar potensial.

Gubernur ikut mengajak seluruh kader GP Ansor untuk membangkitkan ekonomi umat melalui usaha-usaha yang berkelanjutan.

Ia menilai kehadiran BUMA merupakan bentuk ikhtiar nyata dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mengapresiasi ide besar ini, semoga BUMA menjadi amal jariyah yang manfaatnya dapat dirasakan umat dalam jangka panjang," tambahnya.

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharuddin yang hadir pada acara itu menegaskan bahwa pembentukan BUMA merupakan bagian dari transformasi organisasi untuk memperkuat kemandirian ekonomi kader dan umat.

Menurut Addin, BUMA akan menjadi payung bagi seluruh aktivitas bisnis GP Ansor, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi, maupun bentuk usaha lainnya sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

"BUMA harus menjadi wahana pengembangan ekonomi kader dan umat. Jangan sampai hanya menjadi seremonial. Yang terpenting adalah keberlanjutan dan manfaatnya bagi kesejahteraan kader," ujarnya.

Ia berpesan agar kader Ansor tidak terlalu banyak berdiskusi tanpa tindakan nyata. Dalam dunia usaha, kata dia, keberanian untuk memulai menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan.

Addin juga menekankan pentingnya integritas, kejujuran, serta kemampuan membangun jejaring dalam mengembangkan usaha. Menurutnya, organisasi harus mampu mengintegrasikan berbagai potensi usaha kader menjadi kekuatan ekonomi bersama.

"Kalau bicara bisnis, jangan terlalu banyak diskusi. Yang penting tindakan. Bisnis tidak dimulai dari kebingungan, tetapi dari keyakinan dan keberanian untuk melangkah," tegasnya.

Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Jambi, Habibi menyampaikan bahwa pembentukan BUMA merupakan salah satu program prioritas organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan kader.

Ia menjelaskan, sejumlah unit usaha telah mulai berjalan, di antaranya usaha digital printing, penyediaan sembako, hingga jasa angkutan logistik. Selain itu, GP Ansor Jambi juga tengah mempersiapkan toko kebutuhan pokok dan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra usaha.

Menurutnya, dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi, PP GP Ansor, para senior organisasi, serta berbagai pihak menjadi modal penting untuk memastikan BUMA berkembang menjadi badan usaha yang kuat dan berkelanjutan.

Peresmian BUMA, penandatanganan hibah mesin digital printing, dan peresmian kantor BUMA GP Ansor Jambi tersebut menjadi tonggak baru penguatan ekonomi kader Ansor di Provinsi Jambi.

Diharapkan ke depan, BUMA mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda.

"Kami ingin mengubah paradigma bahwa Ansor tidak hanya bergerak di bidang sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu membangun kekuatan ekonomi kader secara profesional," tutup Habibi.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

SEMARANG - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar pendidikan jenjang tertinggi Kursus Banser Pimpinan (Susbanpim) Angkatan VIII. Kegiatan ini dilaksanakan di Pusdik Binmas Polri Semarang pada 12 – 17 Mei 2026.

Pendidikan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah se-Indonesia seperti dari Bali, Kalteng, Kepri, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, hingga DIY.

Kegiatan ini dibuka secara langsung Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin dan dihadiri Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, perwakilan PWNU, dan pengurus PW Ansor Jateng.

Dalam sambutannya, Addin mencanangkan tahun ini sebagai momentum besar bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan transformasi total pola kaderisasi di tubuh organisasi. Menurut Addin, kemajuan sebuah organisasi maupun peradaban sangat bergantung pada kualitas manusianya.

"Tidak ada peradaban yang maju, tidak ada organisasi yang maju tanpa membangun sumber daya manusia," tegasnya, Kamis (14/5/2026).

Sebagai langkah konkret, PP GP Ansor telah merencanakan 10 agenda kaderisasi tingkat tinggi hingga Desember 2026 yang tersebar di berbagai zona wilayah Indonesia, mulai dari jenjang LI 1, PKN, hingga Susbanpim dan Sesko.

Lihat video: Jadi Lembaga Think Tank Kebijakan Prabowo-Gibran, GP Ansor Luncurkan Asta Cita Center



“Transformasi ini tidak hanya menyasar kuantitas, tetapi juga kualitas melalui pembaruan kurikulum, metodologi, narasumber, hingga pola kerja organisasi,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Addin memberikan penekanan khusus mengenai jati diri Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Addin menyebut Banser bukanlah sekadar pasukan berseragam, melainkan sebuah persaudaraan perjuangan yang diikat oleh nilai, tradisi, loyalitas, dan komando yang tertib. Addin juga menekankan pentingnya disiplin organisasi.

"Sebuah kalimat menjadi bermakna karena ada struktur, fungsi, dan posisi. Begitu pula organisasi; tidak bisa berjalan tanpa struktur, pasukan tidak bisa bergerak tanpa komando, dan gerakan tidak akan berhasil tanpa pembagian tugas," jelasnya.

Addin mengingatkan tugas utama kader adalah membangun cerita baik atau legasi yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Addin menekankan misi besar GP Ansor melampaui urusan administratif, yakni menjaga bangsa, negeri, agama, dan Nahdlatul Ulama.

“Seluruh peserta agar menjaga disiplin moral dan menjadi sumber inspirasi bagi pasukan di daerah masing-masing. Jadilah pemimpin bagi dirinya dan berikan contoh bahwa sahabat-sahabat adalah sumber inspirasi, sumber moral, dan sumber keteladanan," tegasnya.

BANGKALAN - Peringati Harlah ke-92, Gerakan Pemuda (GP) Ansor melakukan gowes sepeda dari Bangkalan ke Jombang. Kegiatan ini menempuh jarak sekitar 123 Km dengan melintasi 6 kabupaten/kota.

Kegiatan bertajuk Ziarah Akbar & Sepeda (Satukan energi Pemuda Indonesia) ini diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri dari unsur kader, komunitas sepeda, hingga organsisasi kepemudaan lintas iman.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin menyampaikan, kegiatan ini ditujukan untuk mengingat peran para ulama NU yang telah memberikan teladan, terutama bagi anak muda, untuk mengambil peran lebih dalam khidmat untuk umat.

“Kita ingin mengenang perjalanan yang tidak mudah, penuh tawadu seperti yang dilakukan oleh Kiai As’ad, yang membawa isyarah pendirian NU dari Mbah Kholil Bangkalan kepada Mbah Hasyim Asyari,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Addin, ini bukan sekadar teladan yang tidak hanya berlaku bagi kalangan anak muda NU sebagai generasi penerus. Tetapi juga untuk semua karena di dalamnya tersirat pesan perjuangan dan keyakinan yang demikian kuat dan luhur.

“Mungkin kala itu, Kiai As’ad masih seumuran kita anak muda. Dan inilah nilai penting, bahwa dengan keyakinan dan ketakdziman, bisa mencapai mimpi-mimpi kita, bisa berperan untuk hal yang besar, untuk negeri,” imbuhnya.

Lihat video: Jadi Lembaga Think Tank Kebijakan Prabowo-Gibran, GP Ansor Luncurkan Asta Cita Center



Addin mengatakan melalui gowes, diharapkan agenda ini menjadi hub anak muda, tidak hanya untuk memahami perjuangan dalam betangan sejarah. Tapi juga tentang pengembangan diri melalui kreativitas dan inovasi diri.

“Dengan menjadikan setiap kegiatan sebagai hub anak muda, maka kami meyakini jika energi anak muda itu disatukan akan bisa berdampak sedemikian besar bagi Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan ini juga menjadi ajang peningkatan ekenomi UMKM. Di setiap pos istirahat, lokasi dan hidangan yang disajikan dirancang untuk menunjang dan memperkenalkan potensi daerah.

“Ada di beberapa titik yang menyediakan makanan khas daerah, dengan lokasi yang di dalamnya banyak berjejer produk UMKM. Termasuk juga oleh teman-teman lintas iman, di mana kita diperbolehkan istirahat di halaman gereja,” ucapnya.

Mengawali perjalanan dari Bangkalan, para peserta juga melakukan ziarah dan silaturahmi dengan para dzuriah Syaikhona Cholil Bangkalan. Di titik finish, peserta juga menggelar kegiatan yang sama di Kompleks Makam Pahlawan Nasional, KH. Abdul Wahab Hasbullah.

Untuk menjaga keterhubungan kader Ansor dengan para ulama, Addin meminta kepada seluruh kader agar menziarahi para ulama yang menyebarkan Islam di daerah masing-masing.

“Dalam momentum Harlah ini, mari lakukan ziarah serentak kepada para penyebar Islam di daerah masing-masing, muassis NU setempat, makam makam kesultanan dan lakukan silaturahmi dengan para kiai dan pimpinan pondok pesantren,” katanya

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, memperoleh gelar Doktor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Addin. Gelar tersebut diperoleh usai merampungkan Sidang Yudisium dan dinyatakan lulus pada Senin, 6 April 2026.

Dalam disertasinya, tertera judul Pengaruh Praktik Manajemen Rantai Pasok terhadap Kinerja Bisnis UKM Makanan dan Minuman: Peran Mediasi Kinerja Rantai Pasok dan Orientasi Pasar serta Moderasi Pemerintah Pemerintah (Studi Empiris di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta).

Sebelum memperoleh gelar Doktor, Addin menyelesaikan tangga akademiknya di Institute Agama Islam Al-’Aqidah (IAI Al-Aqidah), Jakarta, tahun 1998-2022. Strata Dua (S2) ditempuh Universitas Trisakti (USAKTI), Jakarta, tahun 2016-2018.

Bagi Addin, isu ekonomi bukan hal yang asing. Karya tulis yang dihasilkan, menunjukkan bahwa Mantan Ketua Umum PB PMII tersebut, sudah lama berkecimpung dalam aktivitas ekonomi.

Dirinya menulis 4 buku di antaranya Menggerakkan Nahdlatut Tujjar (PMPI, 2008), Aswaja Sebagai Manhajul Harokah (PMPI, 2008) dan Awas Digulung Arus Sejarah - Warisan Sang Pemimpin; Pikiran dan Tindakan Presiden Jokowi (Kompas, 2023) dengan kata pengantar Presiden Jokowi dan dialihbahasakan dalam 12 bahasa asing (Indonesia, Arab, Inggris, Mandarin, Rusia, Prancis, Jepang, Korea Selatan, India, Spanyol, Jerman, Portugis) serta Mata Rantai Cita-cita Bangsa; Peran GP Ansor dalam Mengintegrasikan Logistik Perdesaan dan Rantai Pasok Pangan (Kompas, 2025).

Lihat video: Jadi Lembaga Think Tank Kebijakan Prabowo-Gibran, GP Ansor Luncurkan Asta Cita Center



Selain menulis buku, ia juga terlibat aktif dalam dunia profesional. Ia pernah menduduki jabatan profesional di BUMN sebagai Komisaris Independen PT Garam (2014 - 2018), Komisaris Independen PT Pos Indonesia (2018 - 2023), Komisaris Independen PT. Waskita Karya (Tbk) (2023 - 2025), dan Komisaris Independen PT. Bank Syariah Indonesia (Tbk) (2025 - sekarang).

Dengan beragam pencapaian ini, Addin menjadi sosok multidisiplin. Ia merupakan sosok profesional, mempunyai kepakaran dalam aktivitas ekonomi dan aktivis-organisatoris. Karena selain pernah menduduki posisi Ketua Umum di PMII dan GP Ansor, pada tahun 2018 – 2021 dirinya menduduki posisi strategis di Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin meraih gelar Doktor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Unbraw). Addin dinyatakan lulus usai menjalani sidang yudisium pada Senin (6/4/2026).

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Addin dalam disertasinya mengangkat tema rantai pasok dengan judulPengaruh Praktik Manajemen Rantai Pasok terhadap Kinerja Bisnis UKM Makanan dan Minuman: Peran Mediasi Kinerja Rantai Pasok dan Orientasi Pasar serta Moderasi Pemerintah (Studi Empiris di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta). Kajian tersebut menyoroti keterkaitan antara manajemen rantai pasok dan kinerja bisnis pelaku usaha.

Sebelumnya, Addin menempuh pendidikan sarjana di Institute Agama Islam Al-’Aqidah, Jakarta, pada 1998 hingga 2022. Ia kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Trisakti pada 2016 hingga 2018.

Isu ekonomi telah lama menjadi fokus pendalaman Addin. Hal itu juga tercermin dari sejumlah karya tulis yang dihasilkan, termasuk bukuMenggerakkan Nahdlatut Tujjar,Aswaja Sebagai Manhajul Harokah, sertaAwas Digulung Arus Sejarah - Warisan Sang Pemimpin; Pikiran dan Tindakan Presiden Jokowiyang diterbitkan pada 2023.

Selain itu, Addin juga menulisMata Rantai Cita-cita Bangsa; Peran GP Ansor dalam Mengintegrasikan Logistik Perdesaan dan Rantai Pasok Panganyang terbit pada 2025.

Di luar aktivitas akademik dan penulisan, Addin aktif di dunia profesional. Ia pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Garam, PT Pos Indonesia, PT Waskita Karya (Tbk), serta saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Syariah Indonesia (Tbk).

JAKARTA KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI mengumumkan pengangkatan Addin Jauharudin menjadi Komisaris Independen perseroan mulai 11 Maret 2026.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, keputusan tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Addin Jauharudin lolos uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Terhadap keputusan OJK tersebut, Addin Jauharudin efektif menjabat pada 11 Maret 2026.

"BSI telah menerima keputusan dari OJK melalui surat nomor SR-215/PB.13/2026 tanggal 06 Maret 2026 perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan Komisaris Independen BSI," tulis manajemen BSI dalam Laporan Informasi di keterbukaan informasi BEI, dikutip Selasa (17/3/2026).

Untuk diketahui, pengangkatan Addin Jauharudin telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham BRIS pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI yang digelar pada 16 Mei 2025.

Perseroan juga menegaskan, pengangkatan Addin Jauharudin tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan.

Profil Addin Jauharudin

Pria kelahiran Cirebon tahun 1980 ini pernah menempuh pendidikan sarjana (S1) di Institut Agama Islam Al-Aqidah dengan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada 1998.

Kemudian Addin menyelesaikan studi Magister Manajemen (S2) di Universitas Trisakti pada 2016 dan meraih gelar doktor (S3) di Universitas Brawijaya pada 2019 dengan konsentrasi Manajemen Strategis.

Addin Jauharudin merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) 2024-2029.

GP Ansor adalah badan semi otonom Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Kariernya di organisasi PBNU terbilang lama, bahkan sejak masih mahasiswa. Selama itu, dia pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pengkaderan PB PMII (2008-2010), lalu sebagai Ketua Umum PB PMII (2011-2013).

Sementara di GP Ansor, dia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi (2018), Ketua Bidang Ekonomi (2022), dan Bendahara Umum (2022).

Selain di GP Ansor, Addin Jauharudin tercatat pernah menjabat sebagai komisaris di sejumlah BUMN seperti Komisaris PT Garam (2014-2018), Komisaris PT Pos Indonesia (2018-2033), dan Komisaris PT Waskita Karya (2023-2025).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI mengumumkan pengangkatan Addin Jauharudin menjadi Komisaris Independen perseroan mulai 11 Maret 2026.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, keputusan tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Addin Jauharudin lolos uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Terhadap keputusan OJK tersebut, Addin Jauharudin efektif menjabat pada 11 Maret 2026.

"BSI telah menerima keputusan dari OJK melalui surat nomor SR-215/PB.13/2026 tanggal 06 Maret 2026 perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan Komisaris Independen BSI," tulis manajemen BSI dalam Laporan Informasi di keterbukaan informasi BEI, dikutip Selasa (17/3/2026).

Untuk diketahui, pengangkatan Addin Jauharudin telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham BRIS pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI yang digelar pada 16 Mei 2025.

Perseroan juga menegaskan, pengangkatan Addin Jauharudin tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan.

Profil Addin Jauharudin

Pria kelahiran Cirebon tahun 1980 ini pernah menempuh pendidikan sarjana (S1) di Institut Agama Islam Al-Aqidah dengan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada 1998.

Kemudian Addin menyelesaikan studi Magister Manajemen (S2) di Universitas Trisakti pada 2016 dan meraih gelar doktor (S3) di Universitas Brawijaya pada 2019 dengan konsentrasi Manajemen Strategis.

Addin Jauharudin merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) 2024-2029.

GP Ansor adalah badan semi otonom Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Kariernya di organisasi PBNU terbilang lama, bahkan sejak masih mahasiswa. Selama itu, dia pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pengkaderan PB PMII (2008-2010), lalu sebagai Ketua Umum PB PMII (2011-2013).

Sementara di GP Ansor, dia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi (2018), Ketua Bidang Ekonomi (2022), dan Bendahara Umum (2022).

Selain di GP Ansor, Addin Jauharudin tercatat pernah menjabat sebagai komisaris di sejumlah BUMN seperti Komisaris PT Garam (2014-2018), Komisaris PT Pos Indonesia (2018-2033), dan Komisaris PT Waskita Karya (2023-2025).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Ketua GP Ansor Addin Jauharudin resmi menjadi Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI usai lolos penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penetapan Addin sebagai komisaris BSI ditetapkan melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan OJK.

Berdasarkan surat keputusan OJK nomor SR-215/PB.13/2026 tanggal 06 Maret, manajemen BSI menerangkan Addin resmi menjabat sebagai Komisaris Independen per 11 Maret 2026.

"Adapun Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK menerangkan bahwa OJK menyetujui Addin Jauharudin menjadi Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk," tulis manajemen BSI dalam keterbukaan informasi, Rabu (11/3).

Perseroan mengatakan pengangkatan dewan komisaris baru tersebut tidak mengganggu kelangsungan usaha perusahaan.

"Tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan," imbuh BSI.

Berdasarkan informasi di website resmi BSI, sebelum ditunjuk jadi Komisaris Independen BSI, Addin Jauharudin menjabat Komisaris Independen PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang kemudian mengundurkan diri pada 20 Mei 2025.

Ia menjabat Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero) pada 2018-2023. Pria kelahiran Cirebon tahun 1980 ini juga pernah menjadi Komsiaris Independen PT Garam (Persero) pada 2014-2018.

Saat ini, ia tercatat aktif sebagai Ketua Umum PP Gerakan Pemuda (GP) Ansor untuk periode 2024-2029.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gerakan Pemuda Ansor menggandeng perusahaan global di industri bahan bangunan untuk memperkuat ekonomi kader. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding antara Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) dan PT Oriental Yuhong Indonesia.

Kerja sama itu diharapkan dapat memperluas aktivitas ekonomi kader sekaligus memperkuat kemandirian organisasi. Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Dwi Winarno mengatakan, penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah pertemuan antara BUMA dan PT Oriental Yuhong Indonesia.

Dwi menjelaskan, perusahaan tersebut merupakan salah satu pemain besar di industri waterproofing global.

"PT Yuhong ini dalam bisnis waterproofing dan sejenisnya, market size-nya itu nomor empat di dunia. Jadi saya rasa Ansor cukup bisa berbagi dan berkolaborasi dengan salah satu perusahaan terbesar di dunia,” kata Dwi dalam sambutannya di Gedung GP Ansor, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026), berdasarkan siaran pers.

Dwi menekankan, kepercayaan dari perusahaan global harus dibayar dengan komitmen kader Ansor. Menurut Dwi, membangun kekuatan ekonomi organisasi membutuhkan proses panjang dan konsistensi.

Dwi mengingatkan, gagasan penguatan ekonomi di lingkungan Nahdliyin sudah lama muncul sejak berdirinya Nahdlatul Ulama melalui gerakan ekonomi Nahdlatut Tujjar. Menurut Dwi, semangat tersebut kembali dihidupkan melalui berbagai program ekonomi Ansor, termasuk lewat BUMA.

“Ansor tersebar di 484 kabupaten/kota dan puluhan ribu desa di Indonesia dengan jumlah kader jutaan orang. Ini potensi yang luar biasa. Selain menjaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan keutuhan NKRI, kader Ansor juga harus punya kontribusi dalam kemandirian ekonomi."

Dwi menjelaskan, meski usia BUMA belum genap satu tahun, lembaga usaha tersebut sudah mulai memberikan kontribusi finansial bagi organisasi.

“Saat ini BUMA sudah mampu memberikan kontribusi sekitar Rp167 juta per bulan kepada pimpinan pusat. Targetnya pada 2029 bisa mencapai Rp250 juta per bulan,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum PP GP Ansor M Mabrur L Banuna mengatakan, kerja sama dengan PT Oriental Yuhong Indonesia menjadi langkah memperluas skala usaha BUMA sekaligus memberdayakan kader di daerah. Produk yang dikerjasamakan nantinya akan didistribusikan melalui jaringan Ansor di berbagai wilayah.

“Produk-produk yang sudah kita MoU-kan seperti cat dan lainnya akan kita gerakkan melalui PW, PC, hingga BUMA daerah agar bisa memberikan aktivitas ekonomi bagi kader,” kata Mabrur.

Mabrur menegaskan, tujuan kerja sama ini tidak hanya mengejar keuntungan bisnis. Kerja sama tersebut juga diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi kader Ansor.

“Bukan hanya soal profit, tapi bagaimana ini bisa menjadi penopang ekonomi kader secara individu maupun organisasi."

Country Director PT Oriental Yuhong Indonesia Li Zhiyong mengatakan, pihaknya melihat potensi besar dalam kerja sama dengan GP Ansor. Perusahaan juga menilai jaringan organisasi tersebut kuat di tingkat masyarakat.

“Kami sangat terhormat dan percaya telah memilih Ansor untuk bekerja bersama. Kami melihat banyak potensi untuk berkembang bersama di masa depan,” katanya.

Li Zhiyong juga mengungkapkan rencana perusahaan untuk memperluas investasi di Indonesia, termasuk pembangunan fasilitas investasi di Yogyakarta. Menurut Li Zhiyong, kerja sama dengan Ansor memiliki nilai strategis karena organisasi tersebut memiliki jaringan luas sekaligus peran sosial di masyarakat.

“Ansor bukan hanya organisasi besar, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kami memiliki misi yang sama,” kata Li Zhiyong.