Bisnis.com, JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) dan perusahaan peti kemas asal Prancis, CMA CGM, terpantau tak menyetop operasional pengiriman logistik meski akses di Selat Hormuz lumpuh.

Corporate Communications SMDR Zidni Auliya menyampaikan, Samudera tidak akan melewati jalur yang berisiko tinggi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah untuk sementara waktu.

“Seluruh layanan operasional yang sebelumnya melintasi kawasantersebut telah dialihkan rute alternatif [rerouting],” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Langkah tersebut guna menjaga keselamatan kru, kargo, dan armada kapal yang merupakan prioritas utama perusahaan.

Serupa, Compagnie Maritime d'Affrètement—Compagnie Générale Maritime (CMA-CGM), raksasa pelayaran asal Prancis, tidak menutup operasional secara keseluruhan.

Berdasarkan halaman resminya, pembaruan terakhir tercatat pada Selasa (3/3/2026). Tertulis bahwa perusahaan menerapkan langkah darurat untuk pengiriman dari dan ke sejumlah negara, Irak (Pelabuhan Umm Qasr), Bahrain, Kuwait, Yaman, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

“Tindakan-tindakan ini meliputi, namun tidak terbatas pada, pengalihan kapal ke pelabuhan darurat/alternatif,” tulisnya, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Sebelumnya, CMA CGM telah memutuskan untuk menangguhkan semua pemesanan dengan segera hingga pemberitahuan lebih lanjut untuk pelabuhan muat/pelabuhan bongkar yang berlokasi di negara Timur Tengah.

Meliputi semua pelabuhan di Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Sementara semua pelabuhan di Uni Emirat Arab ditutup, kecuali Fujairah dan Khor Fakkan. Begitu pula di Arab Saudi (kecuali Jeddah, Pelabuhan King Abdallah, Yanbu, NEOM), dan Irak (pelabuhan Umm Qasr).

Keputusan ini diambil sebagai langkah pencegahan untuk memastikan keselamatan awak kapal, kapal, dan muatan pelanggan dalam situasi saat ini.

Untuk kontainer yang sudah berada di kapal atau siap dimuat di pelabuhan asal, informasi khusus akan dikomunikasikan oleh kantor lokal perusahaan, kepada masing-masing pelanggan secara individual.

Akibat kondisi ini pun, timbul biaya-biaya tambahan bagi para pengguna jasa pelayaran. Terlebih perusahan menggunakan rute alternatif, karena pemilik kapal turut menghindari Terusan Suez dan memilih memutar melewati Tanjung Harapan (Cape of Good Hope) di Afrika Selatan.

“Semua biaya yang timbul akibat penerapan ketentuan-ketentuan pada Bill of Lading di atas menjadi tanggung jawab pemilik muatan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet melihat ketika kapal harus memutar melalui Tanjung Harapan, waktu pelayaran bertambah 10–14 hari sehingga biaya freight berpotensi melonjak 80%–100%.

“Dalam perhitungan kasar, margin eksportir berpotensi terpangkas hingga lebih dari 80% dari proyeksi laba awal,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).