Bisnis.com, PEKANBARU — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra swadaya di Provinsi Riau naik tipis untuk periode 24–30 Juni 2026.

Berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga yang digelar Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada 23 Juni 2026, kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok umur tanaman 9 tahun sebesar Rp11,28 per kilogram atau 0,31% dibandingkan periode sebelumnya.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau Defris Hatmaja mengatakan harga pembelian TBS pekebun mitra swadaya untuk umur tanaman 9 tahun ditetapkan sebesar Rp3.707,61 per kilogram dan berlaku selama satu minggu ke depan.

“Berdasarkan hasil kesepakatan tim penetapan harga, kenaikan tertinggi berada pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp11,28 per kilogram atau mencapai 0,31 persen dari harga periode sebelumnya. Harga pembelian TBS petani untuk periode 24-30 Juni 2026 ditetapkan menjadi Rp3.707,61 per kilogram,” ujar Defris, Kamis (25/6/2026).

Penetapan harga tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra serta Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.

Defris menjelaskan kenaikan harga TBS pada periode ini ditopang penguatan harga minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit (kernel). Harga rata-rata CPO tercatat naik Rp57,64 per kilogram, sedangkan harga kernel meningkat Rp394,38 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

“Kenaikan harga minggu ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga CPO dan kernel,” jelasnya.

Dalam penetapan kali ini, indeks K ditetapkan sebesar 92,45%. Sementara itu, harga rata-rata CPO berada di level Rp15.263,64 per kilogram, harga kernel Rp12.946 per kilogram, dan harga cangkang Rp23,11 per kilogram.

Menurut Defris, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan terus melakukan pembenahan tata kelola penetapan harga TBS agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian bagi pekebun maupun perusahaan mitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya serius seluruh pemangku kepentingan yang didukung Pemerintah Provinsi Riau bersama Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Rincian Harga TBS Mitra Swadaya Riau Periode 24–30 Juni 2026:

• Umur 3 tahun: Rp2.866,37/kg
• Umur 4 tahun: Rp3.199,68/kg
• Umur 5 tahun: Rp3.436,65/kg
• Umur 6 tahun: Rp3.569,98/kg
• Umur 7 tahun: Rp3.650,23/kg
• Umur 8 tahun: Rp3.694,75/kg
• Umur 9 tahun: Rp3.707,61/kg
• Umur 10–20 tahun: Rp3.667,79/kg
• Umur 21 tahun: Rp3.604,85/kg
• Umur 22 tahun: Rp3.532,67/kg
• Umur 23 tahun: Rp3.450,61/kg
• Umur 24 tahun: Rp3.388,52/kg
• Umur 25 tahun: Rp3.337,51/kg
• Umur 26 tahun: Rp3.319,16/kg
• Umur 27 tahun: Rp3.290,72/kg
• Umur 28 tahun: Rp3.236,89/kg
• Umur 29 tahun: Rp3.197,38/kg
• Umur 30 tahun: Rp3.107,07/kg.

Jakarta (ANTARA) - Di banyak desa sentra pertanian, kehidupan masyarakat biasanya bergantung pada aneka komoditas.

Tanaman tahunan dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang, sementara komoditas lain untuk kebutuhan rumah tangga harian.

Ketika harga kopi atau kakao jatuh, atau saat kebun sawit memasuki masa replanting dan harus menunggu sekitar tiga tahun hingga kembali berbuah, keluarga petani memasuki fase rentan.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata teknis budidaya, melainkan menyangkut desain ekonomi keluarga tani yang perlu dirancang memenuhi kebutuhan antar waktu produksi. Bahkan dalam studi replanting sawit, hilangnya pendapatan selama masa tanaman belum menghasilkan disebut sebagai masalah rentan keuangan dan usaha tani.

Dalam konteks ketidakpastian iklim dan fluktuasi pasar, tumpangsari layak dipahami kembali bukan sebagai praktik tradisional dan instrumen ekonomi yang relevan dan strategis. Dengan menanam berbagai komoditas secara bersamaan, petani dapat memperbaiki arus kas harian, menyebarkan risiko kegagalan, dan sekaligus memperkuat ketahanan usaha.

Lebih dari itu, pendekatan ini juga menghadirkan manfaat ekologis, seperti meningkatkan kesuburan tanah, menjaga tata air, serta mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tumpangsari kembali relevan

Tumpangsari dalam konteks pertanian bukanlah satu resep tunggal, melainkan spektrum praktik yang perlu disesuaikan dengan kondisi lahan, komoditas, dan tujuan ekonomi petani. Setidaknya ada dua “keluarga” pendekatan yang umum di Indonesia.

Pertama, tumpangsari tanaman sela pada fase tanaman belum menghasilkan (TBM) atau masa replanting, terutama pada kelapa sawit, ketika ruang antarbaris masih terbuka dan intensitas cahaya tinggi.

Kedua, tumpangsari dalam bentuk agroforestri, di mana komoditas seperti kopi dan kakao ditanam bersama pohon naungan atau tanaman serbaguna (buah, kayu, pakan, hingga rempah) dalam sistem bertingkat. Dalam sistem ini, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari hasil per hektare, tetapi juga dari stabilitas produksi, efisiensi biaya input, serta manfaat ekologis seperti penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, dan perlindungan tanah serta tata air.

Secara ilmiah, efektivitas tumpangsari kerap diukur dengan Land Equivalent Ratio (LER), yang menilai apakah kombinasi tanaman memberikan hasil total yang lebih efisien dibandingkan penanaman secara monokultur.

Bukti empiris paling mudah dilihat pada komoditas sawit, terutama karena jeda pendapatan pada fase TBM atau replanting sangat terasa. Studi di Sorolangun, Jambi, menunjukkan bahwa tumpangsari jagung pada sawit belum menghasilkan mampu memberikan laba sekitar Rp9,6 juta per hektare per musim tanam, sementara kedelai menghasilkan sekitar Rp4 juta per hektare.

Temuan serupa diperkuat oleh studi di Pelalawan, Riau, pada kebun sawit rakyat yang diremajakan. Produktivitas jagung mencapai rata-rata 6,36 ton per hektare dalam tiga musim tanam, dengan nilai R/C sebesar 2,66, menunjukkan kelayakan finansial yang tinggi. Kedelai juga tetap layak (R/C 1,33), meski kurang menarik dibanding jagung.

Menariknya, studi ini juga menyoroti dimensi lingkungan: pada fase lahan kosong setelah land clearing, emisi CO₂ meningkat tajam, sementara kehadiran tanaman sela membantu menurunkan emisi sekaligus membangun cadangan karbon biomassa. Dengan kata lain, tumpangsari tidak hanya menutup celah pendapatan, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan jejak lingkungan.

Pada kakao dan kopi, manfaat tumpangsari dalam bentuk agroforestry, terlihat pada skala ekologi yang lebih luas. Di Sulawesi Tenggara, sistem kakao agroforestri kompleks mampu menyimpan karbon sekitar 89 Mg C/ha, jauh lebih tinggi dibanding monokultur yang hanya sekitar 56 Mg C/ha, sekaligus memiliki keragaman spesies pohon yang jauh lebih tinggi.

Namun, pelajaran penting datang dari studi kopi di Dataran Tinggi Gayo, kualitas agroforestri sangat ditentukan oleh komposisi dan kematangan pohon naungan. Tanpa keberadaan pohon yang benar-benar tumbuh dan berfungsi ekologis, sistem agroforestri dapat gagal memenuhi potensinya, bahkan dalam beberapa kasus menghasilkan stok karbon yang rendah. Ini menegaskan bahwa tumpangsari bukan sekadar praktik, melainkan desain ekosistem yang menuntut ketepatan dalam perencanaan dan pengelolaan.

Nilai tambah ekonomi dan lingkungan

Efektivitas ekonomi tumpangsari dapat diringkas dalam tiga kata kunci, yaitu arus kas, risiko, dan nilai tambah. Dari sisi arus kas, praktik ini menjadi “jembatan pendapatan” yang sangat penting, terutama pada fase tanaman belum menghasilkan (TBM) atau replanting sawit.

Berbagai studi menunjukkan bahwa tanaman sela seperti jagung atau kedelai memiliki kelayakan finansial, sehingga mampu menutup kebutuhan rutin rumah tangga dan mencegah petani terjerat utang berbunga tinggi. Walau tidak menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat, keberadaannya krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga petani.

Dari sisi risiko, tumpangsari bekerja sebagai mekanisme diversifikasi alami. Ketika petani hanya bergantung pada satu komoditas, mereka sepenuhnya terekspos pada fluktuasi harga dan gangguan iklim. Dengan menanam beberapa komoditas sekaligus, risiko tersebut tersebar: panen tanaman sela memiliki kalender berbeda dari komoditas utama, sementara hasil dari pohon naungan atau tanaman tambahan memberi sumber pendapatan alternatif.

FAO bahkan menempatkan agroforestri sebagai praktik kunci dalam memperkuat ketahanan penghidupan, karena mampu menghasilkan berbagai “aliran manfaat” dari satu lahan. Namun, nilai tambah yang dihasilkan tidak akan optimal jika hanya berhenti di tingkat kebun. Pengalaman menunjukkan bahwa sertifikasi, kemitraan dengan pembeli, hingga indikasi geografis baru berdampak luas jika didukung oleh kelembagaan petani, standar mutu, dan akses pasar yang adil.

Tumpangsari yang paling efektif bukan sekadar menambah jenis tanaman, melainkan menambah opsi bisnis sekaligus memperkuat fondasi ekologis kebun. Secara lingkungan, sistem ini meningkatkan keanekaragaman hayati, memperbaiki siklus hara, dan memperkuat layanan ekosistem seperti penyerbukan dan pengendalian hama.

Dalam konteks iklim, agroforestri terbukti mampu menyimpan karbon lebih tinggi dibanding monokultur, sekaligus menekan emisi pada fase kritis seperti masa.setelah land clearing. Selain itu, peningkatan tutupan vegetasi membantu menjaga struktur tanah, mengurangi erosi, dan meningkatkan kandungan karbon organik tanah.

Contoh seperti jungle rubber di Jambi menunjukkan bahwa produksi dan pemulihan lanskap tidak harus saling meniadakan, keduanya bisa berjalan beriringan jika kebun dirancang sebagai ekosistem yang hidup, bukan sekadar ladang produksi.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat hilirisasi subsektor perkebunan nasional guna meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan pekebun.

Langkah ini dilakukan melalui penyiapan lahan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

Fokus hilirisasi diarahkan pada tujuh komoditas perkebunan strategis, yakni tebu, kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu mete yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah serta memperkuat perekonomian pekebun.

Melalui program hilirisasi perkebunan yang terencana, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,5 triliun untuk pengembangan tujuh komoditas tersebut dengan target 870.000 hektare (ha) kebun rakyat pada periode 2025–2027.

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, khususnya di desa-desa sentra perkebunan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan hilirisasi menjadi langkah penting agar komoditas perkebunan tidak lagi hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.

“Kita ingin komoditas perkebunan memiliki nilai tambah yang lebih besar. Karena itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi agar hasil perkebunan dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi yang memberikan keuntungan lebih bagi pekebun dan perekonomian nasional,” ujar Mentan Amran Rabu (18/3/2026).

Dia menambahkan, pemerintah terus memastikan kesiapan berbagai aspek, mulai dari lahan, kelompok tani, hingga ekosistem industri agar program hilirisasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, mengatakan bahwa penyiapan program hilirisasi dilakukan melalui pemetaan potensi lahan serta verifikasi langsung di lapangan.

“Kami turun langsung ke daerah untuk memastikan kesiapan CPCL, memetakan potensi lahan, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pekebun, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini memang tidak sederhana, namun menjadi langkah penting agar program hilirisasi dapat berjalan optimal,” ujar Roni.

Menurutnya, selain penguatan budidaya, Kementan juga mendorong pengembangan berbagai produk turunan dari komoditas perkebunan, seperti gula dari tebu, produk olahan kelapa, cokelat dari kakao, hingga beragam produk rempah dari pala dan lada.

Melalui langkah tersebut, subsektor perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan jutaan pekebun di seluruh Indonesia.

(kunthi fahmar sandy)

Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat hilirisasi subsektor perkebunan nasional guna meningkatkan nilai tambah komoditas serta kesejahteraan pekebun.

Langkah ini dilakukan melalui penyiapan lahan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

Fokus hilirisasi diarahkan pada tujuh komoditas strategis, yakni tebu, kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu mete yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat perekonomian pekebun.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,5 triliun untuk pengembangan tujuh komoditas tersebut dengan target 870 ribu hektare kebun rakyat pada periode 2025-2027.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan hilirisasi menjadi langkah penting agar komoditas perkebunan tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah.

"Kita ingin komoditas perkebunan memiliki nilai tambah yang lebih besar. Karena itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi agar hasil perkebunan dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi yang memberikan keuntungan lebih bagi pekebun dan perekonomian nasional," ujar Amran dalam keterangan resmi, Senin (16/3).

Ia menambahkan pemerintah terus memastikan kesiapan berbagai aspek, mulai dari lahan, kelompok tani, hingga ekosistem industri agar program hilirisasi dapat berjalan berkelanjutan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat mengatakan penyiapan program dilakukan melalui pemetaan potensi lahan serta verifikasi langsung di lapangan.

"Kami turun langsung ke daerah untuk memastikan kesiapan CPCL, memetakan potensi lahan, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pekebun, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini memang tidak sederhana, namun menjadi langkah penting agar program hilirisasi dapat berjalan optimal," ujar Roni.

Selain penguatan budidaya, Kementan juga mendorong pengembangan produk turunan dari komoditas perkebunan, seperti gula dari tebu, produk olahan kelapa, cokelat dari kakao, hingga berbagai produk rempah dari pala dan lada.

Melalui langkah tersebut, subsektor perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu membuka peluang usaha baru serta meningkatkan kesejahteraan pekebun di seluruh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Program komoditas unggulan perkebunan nasional yang dicanangkan Kementerian Pertanian memiliki peluang besar untuk diintegrasikan dengan program Perhutanan Sosial.

Integrasi ini memperkuat nilai tambah dan daya saing produk perkebunan melalui pengolahan hulu–hilir, sekaligus memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, tanpa mengorbankan fungsi ekologis kawasan.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa empat dari tujuh komoditas strategis perkebunan nasional merupakan tanaman berkayu, sehingga sinergi antara kebijakan hilirisasi perkebunan dan pengelolaan hutan menjadi langkah logis dan strategis.

Dengan pendekatan agroforestri pada lahan perhutanan sosial, kawasan hutan diposisikan sebagai ruang produksi lestari yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

Kementan telah menetapkan peta jalan hilirisasi perkebunan yang difokuskan pada peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas strategis nasional.

Program hilirisasi ini mencakup tujuh komoditas utama, seperti tebu, kelapa, kakao, kopi, lada, pala, dan jambu mete, dengan anggaran sekitar Rp9,95 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan kawasan seluas kurang lebih 870 ribu hektare serta berpotensi menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja baru.

Hilirisasi digencarkan agar petani tidak lagi hanya menjual bahan mentah, melainkan mengolah hasil perkebunan di dalam negeri, sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh petani dan daerah. Program ini juga didukung melalui sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi lahan perhutanan sosial oleh Kementerian Kehutanan. Hal tersebut untuk memastikan bahan baku berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam rantai hilirisasi.

Bermanfaat

Dari perspektif lingkungan, integrasi ini justru memperlihatkan manfaat paling fundamental. Pola agroforestri multi-komoditas menjaga tutupan hutan, memperbaiki kesuburan tanah, menjaga tata air, serta melindungi keanekaragaman hayati.

Komoditas,seperti kopi, kakao, pala, dan kelapa yang tumbuh di bawah naungan pohon besar membantu menjaga mikroklimat hutan dan mengendalikan emisi karbon. Model wanatani karet pun terbukti lebih ramah lingkungan dibandingkan monokultur.

Secara nasional, perhutanan sosial menjadi bagian penting dalam pencapaian komitmen iklim, termasuk target net sink 2030 melalui skema Forest and Other Land Use (FOLU), serta membuka peluang insentif karbon bagi komunitas desa hutan. Bahkan, di wilayah pesisir, perhutanan sosial mendorong ekonomi biru melalui pengelolaan mangrove yang produktif, sekaligus melindungi pantai dari abrasi dan banjir.

Dengan demikian, integrasi perkebunan dan perhutanan sosial bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan fondasi pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Secara ekonomi, pengembangan komoditas unggulan, seperti kopi, kakao, pala, mete, dan karet di kawasan perhutanan sosial memperpanjang rantai nilai dan menumbuhkan industri berbasis sumber daya lokal. Komoditas tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Untuk komoditas gambir, misalnya, dapat menjadi bahan baku farmasi, kosmetik, tinta, hingga kebutuhan industri, dengan nilai jual yang jauh melampaui bahan bakunya. Hilirisasi juga mendorong masuknya investasi, termasuk pembangunan pabrik pengolahan di daerah penghasil.

Pada komoditas karet, Indonesia yang merupakan eksportir terbesar kedua dunia masih didominasi ekspor bahan baku, padahal pada 2021 nilai ekspor karet telah mencapai US$2,06 miliar (sekitar Rp32,3 triliun) dan masih terbuka ruang besar untuk peningkatan nilai melalui produk turunan, seperti crumb rubber berkualitas tinggi atau aspal karet. Pengolahan di dalam negeri bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menopang ekonomi nasional.

Dari sisi sosial, integrasi hilirisasi perkebunan dan perhutanan sosial menempatkan masyarakat desa hutan sebagai subjek utama pembangunan. Hingga kini, Program Perhutanan Sosial telah memberikan akses kelola seluas 8,32 juta hektare melalui 11.065 izin usaha kepada sekitar 1,42 juta keluarga.

Sekitar 40 persen kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) telah naik kelas menjadi kelompok usaha mandiri, sementara sisanya terus diperkuat melalui pendampingan dan pelatihan. Optimalisasi lahan dilakukan melalui sistem agroforestry, dengan komposisi sekitar 60 persen tanaman kayu dan 40 persen tanaman nonkayu, serta penggunaan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah.

Model ini memungkinkan petani memperoleh pendapatan harian maupun berkala dari berbagai komoditas, sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dampaknya nyata, dimana jumlah desa perhutanan sosial berstatus sangat tertinggal turun drastis dari 2.193 menjadi 189 desa, sementara desa mandiri melonjak dari 33 menjadi 1.803.

Keuntungan Integrasi

Integrasi hilirisasi komoditas perkebunan dengan perhutanan sosial menghadirkan manfaat berlapis yang saling menguatkan. Dari sisi sosial, masyarakat desa hutan memperoleh akses legal atas lahan produktif, sekaligus peningkatan kapasitas usaha, sehingga mereka tidak hanya bertani, tetapi juga mampu mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah.

Secara ekonomi, pengembangan industri hilir di tingkat lokal, mulai dari kopi premium, minyak kelapa olahan, hingga kosmetik berbasis gambir, yang menciptakan lapangan kerja baru, membuka akses pasar ekspor, serta mendorong perputaran ekonomi desa.

Sementara dari sisi lingkungan, penerapan agroforestri yang memadukan tanaman kayu dan perkebunan menjaga tutupan hutan, mendukung keanekaragaman hayati, memperbaiki siklus air, dan menyerap karbon. Kondisi ini selaras dengan target lingkungan nasional, seperti FOLU Net Sink, dimana kondisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan Indonesia menyerap emisi karbon lebih besar daripada emisi yang dihasilkannya.

Implementasi di lapangan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Di Jambi, kawasan restorasi hutan harapan yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) mengembangkan agroforestri gambir, vanili, dan karet melalui skema perhutanan sosial. Uji coba kebun gambir seluas 10 hektare terbukti meningkatkan pendapatan petani hutan secara signifikan dan direncanakan untuk diperluas, sekaligus menekan praktik perambahan karena masyarakat memiliki sumber penghidupan yang legal dan berkelanjutan.

Di Lampung Selatan, KUPS Lamsel Coffee berhasil mengekspor 8 ton kopi robusta ke Dubai senilai Rp526,6 juta, sementara di Maluku, Hutan Desa Rambatu bersama kelompok usaha menembus pasar India dan Tiongkok melalui ekspor getah damar dan pala senilai Rp2,07 miliar. Contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa komoditas hutan sosial mampu bersaing di pasar global, ketika dikelola dengan baik dan terintegrasi dengan hilirisasi.

Untuk memperkuat sinergi tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan dan dukungan konkret. Kementerian Kehutanan telah mengalokasikan 390 ribu hektare tahap awal untuk hilirisasi berbasis masyarakat, sementara Kementerian Pertanian memberikan bantuan benih dan input budi daya serta pendampingan teknis melalui program regular dan thematic ABT di provinsi prioritas.

Keterlibatan BUMN perkebunan, seperti PTPN turut mendorong pembangunan infrastruktur hilir di kawasan perhutanan sosial dan penyiapan benih. Dari sisi regulasi, pedoman agroforestri pangan serta berbagai instruksi presiden dan peraturan menteri mempercepat integrasi lintas sektor, didukung pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar.

Keseluruhan upaya ini menegaskan bahwa integrasi hilirisasi perkebunan dan perhutanan sosial merupakan strategi pembangunan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.

*) Kuntoro Boga Andri adalah Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Astra Agro Lestari Tbk (kode saham: AALI) berkomitmen untuk memperkuat kemitraan antara perusahaan dan masyarakat pekebun sawit guna menjaga keberlangsungan rantai pasok perusahaan sekaligus memastikan praktik perkebunan yang berkelanjutan.

Chief Operation Officer Astra Agro, Arief Catur Irawan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat pekebun sawit menjadi penting karena kerja sama yang kuat akan mendorong potensi komoditas strategis ini memberi manfaat besar pada banyak pihak.

"Kerja sama perusahaan dengan para petani mitra semakin menunjukkan peran signifikan, tandan buah segar (TBS) yang masuk ke perusahaan dari mitra menjadi semakin lancar berkat adanya kolaborasi yang solid," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Untuk mendukung kemitraan, tambahnya, perusahaan melanjutkan pengembangan SISKA (Sistem Informasi Kemitraan) yang dapat digunakan para mitra untuk mengatur jadwal pengiriman TBS dan pelayanan. Aplikasi ini memungkinkan mitra bekerja lebih efektif dan efisien.

Selain itu juga memperluas penerapan Mill Grader, mekanisme quality control berbasis teknologi sehingga memungkinkan hasil grading yang lebih objektif dan konsisten.

"Bagi para mitra, kehadiran teknologi ini menjadi bukti keseriusan perusahaan dalam membangun kemitraan berbasis keadilan dan keterbukaan," ujarnya.

Pada kesempatan itu Arief menyebutkan salah satu upaya untuk memperkuat kemitraan antara perusahaan dengan mitra dilakukan melalui kegiatan Partnership Gathering 2026 di Yogyakarta, 12-15 Januari 2026.

Kegiatan bertema “Mempererat Kemitraan untuk Bisnis Berkelanjutan” ini diikuti oleh para mitra dari berbagai wilayah seperti Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, hingga Sulawesi Tengah.

Chief Commercial Officer Astra Agro, Veronica Lusi Herdiyanti menegaskan kemitraan yang kuat harus dijaga dengan integritas dan komitmen bersama, termasuk dalam aspek keselamatan kerja.

"Keberlanjutan industri sawit hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang setara antara perusahaan dan mitra. Dengan mengedepankan transparansi, inovasi teknologi, serta pendampingan berkelanjutan, kami optimistis kemitraan ini akan terus tumbuh dan semakin kuat," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026