IDXChannel - PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) mengumumkan bahwa Mu'min Ali Gunawan mundur dari jabatannya selaku Presiden Komisaris perseroan. Mu'min merupakan pemilik dari Panin Group, termasuk Panin Sekuritas.

"Mu'min Ali Gunawan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Komisaris Panin Sekuritas," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Panin Sekuritas, Prama Nugara dalam keterbukaan informasi, Selasa (30/6/2026).

Perseroan tak mengungkapkan alasan Mu'min Ali Gunawan mundur dari posisi Dewan Komisaris.

Pengunduran dirinya dari Panin Sekuritas akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah meraih restu regulator, perseroan akan memutuskannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan lebih lanjut.

Mu'min Ali Gunawan adalah bankir senior yang memiliki reputasi besar di industri perbankan nasional. Dia adalah ipar dari Pendiri Lippo Group, Mochtar Riady.

Dia merintis bank pada 1966 dengan membeli sekaligus mendirikan sejumlah bank. Lalu, bank-bank tersebut digabung menjadi satu bernama PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Panin Bank (PNBN) pada 1971.

Saat ini, dia masih memegang sejumlah posisi strategis dalam struktur grup Panin seperti PT Paninvest Tbk (PNIN).

Harga saham PANS jatuh 15 persen hingga menyentuh batas auto reject bawah (ARB) ke level Rp1.585. Penurunan tajam saham tersebut terjadi karena memasuki masa ex-date setelah membagikan dividen jumbo. Dividen tersebut akan dicairkan pada 15 Juli 2026.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) bakal membagikan dividen jumbo kepada pemegang saham. Emiten jasa keuangan milik Panin Group tersebut menetapkan dividen sebesar Rp177,8 miliar atau setara Rp250 per saham.

Besaran dividen tersebut sama dengan tahun buku 2024 meski dibandingkan tahun buku 2023 lebih rendah sekitar 17 persen. Meski begitu, imbal hasil dividen (dividend yield) menembus dua digit.

Keputusan dividen itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Panin Sekuritas Tbk yang dilaksanakan pada Jumat (19/6/2026). Panin Sekuritas menetapkan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) sekitar 94 persen dari laba bersih tahun buku 2025.

Sedangkan sisanya Rp200 juta dialokasikan sebagai dana cadangan dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan. Hingga 31 Desember 2025, saldo laba yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp1,49 triliun.

Sepanjang tahun lalu, Panin Sekuritas meraih pendapatan sebesar Rp469 miliar, tumbuh 27 persen dibandingkan 2024. Kenaikan pendapatan disebabkan adanya keuntungan terkait perdagangan efek yang belum direalisasi.

Pendapatan usaha Panin Sekuritas ditopang oleh pendapatan dari kegiatan manajer investasi dengan kontribusi 37,98 persen, diikuti oleh komisi dari transaksi perantara perdagangan 24,41 persen, serta pendapatan bunga dan dividen 22,77 persen.

Sementara itu, keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasikan menyumbang 13,7 persen atau sebesar Rp64 miliar, berbalik dari rugi -Rp35 miliar pada 2024.

Sementara itu, laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp201 miliar, meningkat 70 persen secara tahunan. Hal ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan serta kinerja investasi yang lebih baik sepanjang tahun.

Harga saham PANS pada perdagangan saat ini berada di level Rp1.840, mencerminkan dividend yield sekitar 13,6 persen.

Berikut jadwal pembagian dividen PANS:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 29 Juni 2026
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 Juni 2026
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 1 Juli 2026
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 2 Juli 2026
5. Pembayaran Dividen : 15 Juli 2026

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) siap membagikan dividen jumbo kepada pemegang saham. Perusahaan jasa keuangan milik Panin Group tersebut menetapkan dividen tunai sebesar Rp250 per saham.

Besaran dividen tersebut meningkat tajam sekitar 67 persen dibandingkan nominal dividen tahun buku 2024 yang sebesar Rp150 per saham.Dengan begitu, imbal hasil dividen (dividend yield) menembus dua digit.

Keputusan dividen itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Panin Sekuritas Tbk yang dilaksanakan pada Jumat (19/6/2026). Perseroan menetapkan rasio pembayaran dividen sekitar 94 persen dari laba bersih tahun buku 2025.

Sepanjang tahun lalu, Panin Sekuritas meraih pendapatan sebesar Rp469 miliar, tumbuh 27 persen dibandingkan 2024. Kenaikan pendapatan disebabkan adanya keuntungan terkait perdagangan efek yang belum direalisasi.

Pendapatan usaha Panin Sekuritas ditopang oleh pendapatan dari kegiatan manajer investasi dengan kontribusi 37,98 persen, diikuti oleh komisi dari transaksi perantara perdagangan 24,41 persen, serta pendapatan bunga dan dividen 22,77 persen.

Sementara itu, keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasikan menyumbang 13,7 persen atau sebesar Rp64 miliar, berbalik dari rugi -Rp35 miliar pada 2024.

Sementara itu, laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp201 miliar, meningkat 70 persen secara tahunan. Hal ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan serta kinerja investasi yang lebih baik sepanjang tahun.

Mengacu harga penutupan Kamis (18/6/2026) di level Rp1.745 per saham, dividend yield dari PANS mencapai 14,3 persen.

Saham PANS menguat 4,9 persen ke Rp1.830, tersengat dengan pengumuman dividen jumbo. Jika mengacu penutupan perdagangan hari ini, dividend yield-nya masih cukup tinggi di level 13,7 persen.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak pernah menyiapkan hingga menyerahkan dana untuk Pansus Haji DPR agar memengaruhi kebijakan kuota haji tambahan 2024. Selain itu, pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu juga tidak pernah menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Advokat Pembela Yaqut Cholil Qoumas, Dodi S Abdul Kadir yang menyebut bahwa informasi yang beredar tentang Gus Yaqut tersebut tidak benar dan membentuk opini publik menyudutkan kliennya tanpa dasar bukti yang jelas.

"Kami merasa ada hal-hal yang justru keluar dari proses penegak hukum. Apa yang mendasari dugaan kami itu adalah adanya framing, adanya pembentukan opini seakan-akan Gus Yaqut ini telah melakukan suatu kejahatan," Dodi dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Menurut Dodi, tuduhan bahwa Gus Yaqut menerima aliran dana hanya bertumpu pada asumsi dan informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

"Kenyataannya, dasar informasi bahwa Gus Yaqut itu dikatakan menerima uang, dikatakan memberikan uang untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan di DPR, itu hanya didasarkan kepada rekaan, kepada asumsi, kepada keterangan-keterangan yang hingga saat ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya," katanya.

Doni menilai opini sudah diakselerasi untuk membentuk framing publik. Padahal, dalam prinsip hukum pidana, setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta material yang dapat diuji.

"Ini seakan-akan Gus Yaqut ini adalah orang yang tidak memiliki nilai-nilai kebenaran, seakan-akan Gus Yaqut ini adalah seseorang yang memiliki karakter jahat. Pembentukan opini ini dilakukan melalui berita-berita," tegasnya.

Dodi juga menegaskan bahwa pihaknya telah menempuh langkah klarifikasi resmi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam proses tersebut, BPK juga tidak dapat menunjukkan bukti konkret terkait tuduhan penerimaan maupun pemberian dana ke DPR oleh Gus Yaqut.

"Badan Pemeriksa Keuangan hanya menyatakan bahwa mereka sebagai auditor menyimpulkan hal tersebut atau menyampaikan hal tersebut didasarkan kepada informasi-informasi yang tadinya diperoleh dengan menyebut nama seseorang, waktu kita minta klarifikasi, akhirnya tidak pernah ada ketegasan, dan tidak pernah bisa dilakukan klarifikasi," jelasnya.

Dodi mengaku tim kuasa hukum awalnya berupaya menahan diri terkait opini yang terus menyudutkan kliennya. Namun, belakangan pemberitaan yang dinilai tendensius malah semakin deras, sehingga membuat mereka akhirnya memberikan klarifikasi demi transparansi kepada publik.

"Tadinya kami menahan diri untuk tidak membuka ini. Namun, karena berita-berita semua menuju kepada pembentukan opini, seakan-akan Gus Yaqut ini adalah kriminal, orang jahat yang memang dari awal punya karakter dan niat-niat yang jahat, maka dengan berat hati kami harus melakukan klarifikasi demi transparansi publik, agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam masalah haji ini," ucapnya.

Tim kuasa hukum Gus Yaqut lainnya, Mellisa Anggraeni menambahkan, sejak awal proses hukum berjalan, pihaknya terus mengikuti perkembangan dan berupaya memberikan penjelasan di berbagai kesempatan. Namun, derasnya informasi yang dinilai tidak akurat membuat mereka perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.

"Kami melihat penting bagi kami untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk meluruskan berbagai pemberitaan yang kami anggap tidak benar dan patut untuk kami luruskan," tegasnya.

KPK Sita Uang USD1 Juta

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyita uang senilai USD1 juta. Uang itu diduga akan digunakan untuk 'mengondisikan' Pansus Haji DPR. Untuk memuluskan hal itu, uang tersebut kemudian dititipkan ke orang berinisial ZA yang belum diketahui

"Terkait dengan ada uang (USD) 1 juta yang dikembalikan, fakta yang kita temukan bahwa betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota pansus," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Taufik menyatakan telah memeriksa ZA. Dari pemeriksaan diketahui uang yang dimaksud belum diserahkan ke pihak pansus.

"Artinya masih ada wacana-wacana, karena ini masih pembicaraan terus, dan tadi betul bahwa si tersangka yaitu Yaqut tidak hadir di pansus. Sehingga ini memang fakta yang kita temukan masih dipegang oleh saudara ZA," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK total menetapkan empat orang sebagai tersangka. Awalnya, KPK menetapkan Gus Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka.

Kemudian terdapat dua tersangka baru, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

Dari empat tersangka tersebut, Gus Yaqut dan Gus Alex sudah ditahan. Sedangkan dua tersangka lainnya belum ditahan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita uang senilai 1 juta dolar AS. Uang itu diduga akan digunakan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut untuk 'mengondisikan' Pansus Haji DPR.

Untuk memuluskan hal itu, uang tersebut kemudian dititipkan ke orang berinisial ZA yang belum diketahui identitas lengkapnya.

"Terkait dengan ada uang (USD) 1 juta yang dikembalikan, fakta yang kita temukan bahwa betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota pansus," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Taufik menyatakan telah memeriksa ZA. Dari pemeriksaan itu, diketahui uang yang dimaksud belum diserahkan ke pihak pansus.

"Artinya masih ada wacana-wacana, karena ini masih pembicaraan terus, dan tadi betul bahwa si tersangka yaitu Yaqut tidak hadir di pansus. Sehingga ini memang fakta yang kita temukan masih dipegang oleh saudara ZA," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK total menetapkan empat orang sebagai tersangka. Awalnya, KPK menetapkan Gus Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka.

Kemudian terdapat dua tersangka baru, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

Dari empat tersangka, Gus Yaqut dan Gus Alex sudah ditahan. Sementara itu, dua tersangka lainnya belum ditahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan, pembentukan panitia seleksi (pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diusulkan bersifat opsional yang akan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Fauzi menjelaskan bahwa usulan tersebut berangkat dari pengalaman mundurnya pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu dalam kondisi yang tidak terduga, sementara pasar membutuhkan kepastian kepemimpinan.

“Oleh sebab itu, kita mengusulkan, di pemerintah maupun DPR, itu (pansel) sifatnya opsional,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Senin.

Fauzi menjelaskan, keputusan pansel yang opsional bergantung dari kebutuhan pemerintah. Namun pada prinsipnya, imbuh dia, DPR tetap melakukan tugas penyaringan kandidat melalui fit and proper test.

Ia menambahkan bahwa pansel OJK dan LPS tetap dibutuhkan pada kondisi normal dengan prosedur pemilihan calon dewan komisioner yang membutuhkan waktu hingga beberapa bulan, sebagaimana praktik yang selama ini telah berjalan.

Namun, pansel terbuka untuk ditiadakan dalam kondisi darurat atau tidak normal. Dalam kondisi ini, jelas Fauzi, Presiden memungkinkan untuk langsung mengeluarkan rekomendasi calon dewan komisioner untuk dilakukan proses pemilihan di DPR.

Ketika ditanya wartawan mengenai batas antara kondisi normal dan tidak normal dimaksud, Fauzi mengatakan bahwa hal tersebut juga akan diatur dan diperjelas lebih lanjut.

“Kalau BI kan memang tidak ada panselnya, calon dewan gubernurnya itu dikeluarkan (direkomendasikan) oleh Gubernur BI, diajukan ke Presiden, lalu Presiden mengajukan ke kita (Komisi XI). LPS dan OJK itu ada pansel,” jelas Fauzi.

Sementara itu, dalam RDPU pada Senin yang dihadiri oleh pimpinan Bank Indonesia, OJK, LPS, Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), dan Himpunan Bank Milik Negara​​​​​​​ (Himbara), Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila Fritz Edward Siregar turut menyampaikan pandangannya. Menurut pendapat hukumnya, ia memandang keberadaan pansel bukan keharusan konstitusional.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mewajibkan bahwa setiap jabatan harus selalu melalui pansel. Dalam kerangka itu, Presiden tetap dapat mengajukan calon yang terbaik menurut penilaian Presiden.

Pada titik itulah, ujar Fritz, peran DPR tetap penting karena menjalankan fungsi representasi serta check and balances.

“Jadi, yang perlu dijaga bukan semata-mata ada atau tidaknya panitia seleksi, melainkan yang perlu dijaga adalah apakah kualitas calon, apakah ada meritokrasi, apakah ada rasionalitas, dan apakah ada mutu proses pengisian tersebut tetap terjaga,” kata Fritz.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengungkapkan jalan arteri Pantai Utara (Pantura)n dan Pantai Selatan (Pansela) Jawa dapat menjadi alternatif jalur mudik untuk Lebaran tahun ini.

"Meski jalan tol jadi pilihan utama, kepadatan ekstrem saat Lebaran sering kali tak terhindarkan. Pemudik sebenarnya punya alternatif menarik yakni Jalur Pantura yang legendaris atau Jalur Pansela yang indah," ujar Djoko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Pada momen tertentu, lanjutnya, jalur arteri ini justru menawarkan durasi perjalanan yang lebih terukur dan bebas dari jebakan macet panjang di tol.

Kendati demikian, Djoko menyarankan perlunya kesiapan untuk mudik Lebaran tahun 2026 di jalur arteri tersebut seperti penanganan pasar tumpah yang masih menjadi gangguan kelancaran lalu lintas.

Kemudian pentingnya perbaikan dan peningkatan sejumlah fasilitas dasar (prasarana) seperti penerangan jalan umum agar jalan-jalan arteri di jalur Pantura tidak gelap saat dilalui pemudik.

"Penerangan jalan umumnya harus ada. Bukan hanya jalan nasional, sampai jalan kabupaten/kota juga harus ada," kata Djoko.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memperkuat pengawasan pada titik rawan arus mudik Lebaran 2026 guna meningkatkan keselamatan perjalanan serta kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.

Menhub menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan pada sejumlah titik rawan yang berpotensi menimbulkan kepadatan maupun gangguan keselamatan perjalanan masyarakat selama masa mudik dan balik Lebaran 2026, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Menhub menjelaskan, berdasarkan hasil Survei Angkutan Lebaran 2026, prakiraan pergerakan masyarakat selama periode Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang atau sekitar 50,60 persen dari total penduduk Indonesia.

Meskipun terjadi penurunan dibandingkan survei tahun sebelumnya, Menhub mengingatkan bahwa angka realisasi pergerakan berpotensi lebih tinggi.

Ia menyebutkan realisasi berbasis Mobile Positioning Data (MPD) pada Lebaran 2025 mencapai 154,62 juta orang. Artinya, potensi pergerakan realisasi 2026 berpeluang lebih tinggi dari angka survei.

Menhub juga menyampaikan dominasi penggunaan mobil pribadi dalam perjalanan mudik Lebaran menjadi perhatian utama, mengingat sekitar 53 persen masyarakat memilih mobil pribadi sebagai moda transportasi.

Selain itu, mayoritas pengguna mobil pribadi memilih jalur tol, terutama koridor Jakarta-Cikampek, yang selama ini menjadi titik kritis kepadatan setiap Lebaran.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu bahwa Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengikuti seleksi pemilihan calon pengganti anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Purbaya saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis, mengatakan Suahasil seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri karena dirinya termasuk dalam Panitia Seleksi (Pansel) ADK OJK.

Di samping itu, lanjut Purbaya, Suahasil memiliki akses untuk menjadi anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan bila dirinya berminat mengambil andil di OJK. Sebagai catatan, jabatan ex-officio anggota DK OJK diisi oleh perwakilan Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI).

“Dia (Suahasil) bisa jadi ex-officio di situ (OJK) kalau mau,” ujarnya.

Purbaya, yang merupakan Ketua merangkap Anggota Pansel anggota DK OJK, menyebut sudah banyak pendaftar yang berpartisipasi dalam proses seleksi calon pimpinan OJK.

Namun, ia belum meninjau lebih detail profil para partisipan tersebut.

“Sudah banyak yang masuk, tapi saya belum lihat semuanya,” tutur dia.

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti anggota DK OJK melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tanggal 9 Februari 2026.

Menkeu Purbaya ditetapkan sebagai Ketua merangkap Anggota bersama delapan anggota lainnya, yaitu Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, dan Deputi Gubernur BI Aida S Budiman.

Kemudian, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erwan Agus Purwanto, Direktur Jenderal Perundang-undangan Dhahana Putra, Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi, dan Pakar Grafologi (analisis tulisan tangan) Gusti Aju Dewi.

Jabatan yang akan diisi adalah Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI, merespons isu Mukhamad Misbakhun yang saat ini Ketua Komisi XI DPR RI, masuk ke dalam bursa calon ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK).

Prasetyo menjelaskan ketua DK OJK definitif saat ini belum diputuskan, karena panitia seleksi (pansel) masih bekerja menjaring nama-nama kandidat yang potensial dan menjadwalkan tahapan-tahapan seleksi untuk mereka.

"Belum ada (nama ketua DK OJK yang ditetapkan, red.) kan baru pembentukan pansel (panitia seleksi, red.)," kata Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, setelah menghadiri pengumuman program stimulus ekonomi untuk Triwulan I Tahun 2026.

Dalam kesempatan yang sama, sejauh ini ada beberapa nama yang telah masuk daftar bursa calon ketua DK OJK. Namun, Pras belum dapat mengungkap nama-nama kandidat yang potensial tersebut. Beberapa kandidat, Pras melanjutkan, berasal dari Kementerian Keuangan.

Pras, saat ditanya mengenai harapannya untuk ketua DK OJK yang baru, menjelaskan dirinya berharap pimpinan Otoritas Jasa Keuangan definitif yang baru nanti menguasai bidangnya.

"Harapannya, kita harus berhasil menemukan pimpinan OJK yang betul-betul, satu, jelas, menguasai bidangnya, yang kedua, harus mengerti bahwa OJK peranannya sangat penting di dalam menjaga ekosistem keuangan kita supaya kejadian seperti kemarin, bursa kita ada sedikit masalah itu, tidak terulang kembali," kata Prasetyo Hadi.

Otoritas Jasa Keuangan saat ini dipimpin oleh seorang pejabat sementara (pjs), mengingat penetapan ketua dewan komisioner definitif yang baru harus melalui tahapan-tahapan pemilihan yang diselenggarakan oleh panitia seleksi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, saat ditanya wartawan di Jakarta, Jumat (6/2) minggu lalu, menjelaskan mekanisme pemilihan pimpinan OJK harus sesuai dengan amanat Undang-Undang karena berkaitan langsung dengan integritas pengelolaan pasar keuangan dan penyusunan regulasi di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas proses seleksi maupun kredibilitas pimpinan OJK yang terpilih.

"Kita justru harus mengikuti Undang-Undang yang ada, karena berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan peraturan-peraturan di sana. Kalau kita melanggar Undang-Undang yang ada, itu akan mengganggu kredibilitas kita sendiri, kredibilitas hasil panselnya nanti, atau kredibilitas hasil ketua OJK-nya nanti," kata Purbaya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Immatul Silfia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mempercepat penguatan ekonomi serta penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Papua yang dinilai masih menghadapi tantangan pembangunan dan keterbatasan infrastruktur pendukung pelayanan publik.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di Jayapura, Senin, mengatakan kompleksitas persoalan di kawasan perbatasan tidak dapat ditangani secara parsial, karena melibatkan banyak kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, sehingga diperlukan wadah koordinasi yang lebih kuat dan memiliki kewenangan luas melalui pembentukan Pansus di Parlemen RI.

“Selama ini penanganan isu perbatasan lebih banyak dilakukan melalui panitia kerja yang ruang lingkup terbatas pada mitra komisi tertentu, sementara persoalan di lapangan menyangkut lintas sektor mulai dari administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal,” katanya.

Menurut Rifqinizamy, untuk itu pembentukan Pansus akan dibahas bersama seluruh fraksi di DPR RI guna memperoleh kesepahaman politik, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat serta mampu mendorong sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan.

“Kehadiran wilayah perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai beranda negara, tetapi harus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perdagangan lintas batas, pengembangan usaha mikro kecil menengah, serta optimalisasi potensi sumber daya lokal,” ujarnya.

Dia menjelaskan, selain aspek regulasi pihaknya juga memastikan pembangunan fisik, seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan penghubung, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan tetap menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dapat tumbuh lebih cepat, merata, dan berdaya saing dalam jangka panjang.

“Pada Rabu (4/2) kami sudah melakukan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Skouw, Kota Jayapura, Papua guna melihat langsung seperti apa kondisi tempat tersebut,” katanya lagi.

Dia menambahkan dan hasil dari kunjungan tersebut memang diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur di perbatasan di Papua karena perekonomian di wilayah tersebut sangat memberikan dampak bagi warga setempat.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai menyurati pihak-pihak terkait, mulai dari Bank Indonesia (BI) hingga swasta, untuk membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami sedang mengirim surat ke BI dan pihak-pihak terkait untuk kirim perwakilan sebagai pansel. Untuk yang swasta dari masyarakatnya, kami akan kontak satu-satu untuk menjadi anggota pansel,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Pansel OJK nantinya akan diisi oleh perwakilan pemerintah, BI, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sektor keuangan, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Purbaya tidak menyebut target spesifik selesainya pembentukan pansel OJK. Namun, dia menyatakan ingin segera menyelesaikan proses penyusunan panitia lantaran menilai progres saat ini lebih lambat dibanding yang diatur oleh undang-undang.

“Saya maunya cepat-cepat, terutama ada undang-undang yang nggak bisa menunggu sekian-sekian. Sebenarnya, sekarang sudah telat, kalau kita ikuti undang-undang yang ada sekarang,” ujarnya.

Pada Sabtu (31/1), Anggota Dewan Komisioner OJK telah mengadakan Rapat Dewan Komisioner yang menyepakati penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK serta Hasan Fawzi sebagai Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

Penunjukan tersebut menyusul mundurnya Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK; Mirza Adityaswara dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK; Inarno Djajadi dari jabatan Kepala Eksekutif PMDK; serta I.B. Aditya Jayaantara dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK).

Adapun di OJK, baik Friderica maupun Hasan juga tetap memegang amanah pada bidangnya seperti semula, yakni masing-masing Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Pengunduran diri empat petinggi OJK diumumkan secara beruntun pada Jumat malam (30/1). Sedangkan mundurnya Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama BEI diumumkan pada Jumat pagi (30/1).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan masalah tumpang tindih di sempadan sungai dibahas Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Reforma Agraria DPR RI.

"Dalam Pansus Reforma Agraria ini yang perlu diselesaikan selain masalah tumpang tindih dengan hutan, itu juga masalah tumpang tindih dengan sempadan sungai, sempadan danau, dan sempadan pantai juga harus dibahas di sini, kalau kita ingin benar-benar menyelesaikan masalah ini secara integratif dan komprehensif," ujar Nusron di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masalah tumpang tindih di sempadan sungai juga berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Nusron menjelaskan banyak masyarakat yang tinggal di sempadan sungai, sempadan pantai, dan kemudian sempadan danau karena memang dulu terdapat transportasi menggunakan perahu, sehingga orang-orang lebih senang tinggal di sungai.

Sementara, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang mana sempadan sungai jarak 100 meter tidak boleh dihuni atau dibangun bangunan.

"Ini dianggap sebagai salah satu penyebab banjir. Dalam PP-nya tersebut sempadan sungai itu harus ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU). Sementara belum ada penetapan, karena faktanya di Indonesia ini sudah ada masyarakat yang sebelum Indonesia merdeka sudah ada tinggal di pinggir-pinggir sungai. Kemudian, muncul girik di pinggir-pinggir sungai itu lalu datang ke BPN, disertifikatkan. Muncul juga surat penetapan sempadan sungai, sempadan danau, sempadan pantai yang datang belakangan. Ini juga masalah," katanya.

Sebelumnya, Nusron menyatakan pihaknya siap melakukan audit tata ruang, sertifikat dan bangunan di sepanjang sempadan danau dan sungai dalam rangka memitigasi bencana banjir.

Kementerian ATR/BPN nantinya mengecek masih ada berapa tanah yang disertifikatkan di wilayah tersebut yang dapat dibatalkan. Hal ini karena lahan itu berlokasi di atas sempadan sungai.

"Kami akan cek ada berapa bangunan gedung kita minta pemerintah daerah untuk membatalkan, supaya pelan-pelan secara bertahap dikembalikan menjadi fungsi sempadan," kata Nusron.

Karena fungsi sempadan itu, lanjutnya, untuk mengamankan sungai, untuk mengamankan debit air, sebagai waduk supaya airnya itu tidak melimpah kepada daratan, kepada di luar sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026