JAKARTA - Anggota DPR RI Lola Nelria Oktavia resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR. Penetapan pimpinan pansus itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopadi Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Pembentukan Pansus RUU Desain Industri dianggap menjadi langkah strategis DPR untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi industri nasional di tengah perkembangan teknologi dan industri kreatif yang semakin pesat. Lola mengatakan, revisi UU Desain Industri penting dilakukan agar mampu melindungi hasil karya anak bangsa dari praktik peniruan, pembajakan, maupun klaim pihak lain terhadap produk nasional.

"Kalaupun kita jual produk itu ke luar negeri, itu tidak gampang ditiru orang. Jadi nanti kalau kita sudah punya sertifikasinya, orang lain tidak gampang membuat, mengklaim, atau meniru. Itu tidak mudah karena itu sudah menjadi hak kita," ujar Lola kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).

Lola berpendapat, pembentukan pansus juga dilakukan agar pembahasan revisi undang-undang tersebut bisa lebih fokus dan cepat diselesaikan. Ia mengungkapkan pembahasan RUU Desain Industri sempat terhenti pada periode DPR sebelumnya sehingga kini diperlukan perhatian khusus agar regulasi tersebut segera rampung.

"Mungkin sekarang lebih fokus dibentuk pansus supaya bisa selesai," ungkap Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) XI ini.

Lola melanjutkan, penguatan regulasi desain industri merupakan bagian dari upaya negara dalam mendorong pengembangan produk nasional sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaku industri kreatif dan usaha nasional. Ia menilai desain industri saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan unsur estetika, tetapi telah menjadi bagian penting dalam inovasi produk dan penguatan daya saing industri Indonesia di pasar global.

"Desain tidak lagi dipandang semata sebagai unsur estetika, melainkan sudah menjadi bagian integral dari inovasi produk yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat identitas produk nasional," kata Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP Partai Nasdem ini.

Maka itu, Lola mendorong agar rumusan definisi dalam revisi UU Desain Industri disusun secara adaptif dan progresif sehingga mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital dan berbagai bentuk inovasi baru yang terus berkembang. Menurutnya, regulasi yang kuat dan komprehensif akan menciptakan iklim usaha yang sehat, melindungi para pencipta karya.

"Saya berharap, RUU Desain Industri memperkuat industri nasional agar semakin kompetitif di tingkat internasional," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan, pembentukan panitia seleksi (pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diusulkan bersifat opsional yang akan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Fauzi menjelaskan bahwa usulan tersebut berangkat dari pengalaman mundurnya pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu dalam kondisi yang tidak terduga, sementara pasar membutuhkan kepastian kepemimpinan.

“Oleh sebab itu, kita mengusulkan, di pemerintah maupun DPR, itu (pansel) sifatnya opsional,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Senin.

Fauzi menjelaskan, keputusan pansel yang opsional bergantung dari kebutuhan pemerintah. Namun pada prinsipnya, imbuh dia, DPR tetap melakukan tugas penyaringan kandidat melalui fit and proper test.

Ia menambahkan bahwa pansel OJK dan LPS tetap dibutuhkan pada kondisi normal dengan prosedur pemilihan calon dewan komisioner yang membutuhkan waktu hingga beberapa bulan, sebagaimana praktik yang selama ini telah berjalan.

Namun, pansel terbuka untuk ditiadakan dalam kondisi darurat atau tidak normal. Dalam kondisi ini, jelas Fauzi, Presiden memungkinkan untuk langsung mengeluarkan rekomendasi calon dewan komisioner untuk dilakukan proses pemilihan di DPR.

Ketika ditanya wartawan mengenai batas antara kondisi normal dan tidak normal dimaksud, Fauzi mengatakan bahwa hal tersebut juga akan diatur dan diperjelas lebih lanjut.

“Kalau BI kan memang tidak ada panselnya, calon dewan gubernurnya itu dikeluarkan (direkomendasikan) oleh Gubernur BI, diajukan ke Presiden, lalu Presiden mengajukan ke kita (Komisi XI). LPS dan OJK itu ada pansel,” jelas Fauzi.

Sementara itu, dalam RDPU pada Senin yang dihadiri oleh pimpinan Bank Indonesia, OJK, LPS, Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), dan Himpunan Bank Milik Negara​​​​​​​ (Himbara), Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila Fritz Edward Siregar turut menyampaikan pandangannya. Menurut pendapat hukumnya, ia memandang keberadaan pansel bukan keharusan konstitusional.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mewajibkan bahwa setiap jabatan harus selalu melalui pansel. Dalam kerangka itu, Presiden tetap dapat mengajukan calon yang terbaik menurut penilaian Presiden.

Pada titik itulah, ujar Fritz, peran DPR tetap penting karena menjalankan fungsi representasi serta check and balances.

“Jadi, yang perlu dijaga bukan semata-mata ada atau tidaknya panitia seleksi, melainkan yang perlu dijaga adalah apakah kualitas calon, apakah ada meritokrasi, apakah ada rasionalitas, dan apakah ada mutu proses pengisian tersebut tetap terjaga,” kata Fritz.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani buka suara terkait peluang DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini menanggapi temuan gelondongan kayu yang disebut hasil pembalakan hutan secara liar.

Publik menyoroti aktivitas tersebut yang menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana Sumatera. "Nanti setelah bencana ini selesai diatasi, baru kita bicara tentang Pansus," ujar Puan, Sabtu (6/12/2025).

Saat ini yang terpenting semua pihak fokus terhadap penanganan bencana dan membantu korban terdampak. Hal-hal yang menyangkut di luar penanganan bencana akan dibahas selanjutnya.

Apalagi Komisi IV DPR sudah secara khusus menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rangka membahas bencana alam di Sumatera.

"Walaupun kemarin Komisi IV sudah memanggil Menteri Kehutanan untuk bisa melakukan evaluasi-evaluasi. Namun, hal tersebut akan kami dengar kembali laporannya dan kami tindaklanjuti setelah penanganan bencana selesai," kata Puan.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Revitalisasi Sekolah, yang merupakan salah satu dari delapan pilar utama dalam program Asta Cita, bertujuan mengubah institusi pendidikan menjadi pusat pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan tantangan abad ke-21.

Program ini bukan sekadar perbaikan fisik gedung semata, melainkan sebuah transformasi menyeluruh untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang merata dan berkualitas, memastikan setiap anak Indonesia, terlepas dari latar belakang geografisnya, mendapatkan peluang yang sama untuk meraih potensi terbaiknya.

Transformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pembaruan sarana prasarana, penguatan kapasitas pendidik, perluasan akses pembelajaran yang inklusif, serta integrasi teknologi digital guna menjawab tantangan revolusi industri dan dinamika pasar tenaga kerja.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), revitalisasi sekolah dilaksanakan melalui skema swakelola dengan pembaruan penting yang membedakannya dari program sebelumnya, yaitu pengelolaan langsung oleh Kemendikdasmen, bukan Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran dana yang masuk langsung ke rekening sekolah dan dikelola secara transparan dengan melibatkan masyarakat.

Selain itu, pembangunan ditangani oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) bersama tenaga teknis profesional. Diharapkan dengan mekanisme swakelola ini dapat mendorong efisiensi, transparansi, serta peningkatan pemberdayaan lokal melalui serapan tenaga kerja dan penggunaan bahan bangunan lokal.

Presiden Prabowo Subianto mendorong agar program revitalisasi sekolah dapat memperbaiki kerusakan dan kekurangan di sekolah seluruh Indonesia dengan jumlah sebanyak-banyaknya dan dalam waktu sesingkat mungkin.

Dalam dukungan terhadap pelaksanaan program, pendidikan sebagai prioritas nasional mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 22 persen. Data per September 2025 menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan melaporkan telah merealisasikan anggaran senilai Rp16,9 triliun untuk revitalisasi sekolah.

Sampai dengan Oktober 2025, program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), telah melampaui sasaran target awal yang ditentukan.

Secara keseluruhan program tersebut mengalami kenaikan signifikan dari target semula 10.440 menjadi 16.139 satuan Pendidikan (Westiana, 2025). Data s.d. Oktober 2025 menunjukkan bahwa untuk sekolah tingkat SD, sudah terdapat 6.325 sekolah yang direvitalisasi (128 SD di antaranya adalah sekolah dasar di provinsi Jambi).

Selain revitalisasi, terdapat 67 sekolah baru yang mendapat bantuan pembangunan unit sekolah baru (USB), terdiri dari 37 PAUD dan 30 SMA dengan target seluruh pembangunan fisik selesai pada 2025.

Sejalan dengan Instruksi Presiden tersebut, Kabupaten Muara Bungo mendapatkan anggaran revitalisasi sekolah sebanyak Rp41,35 miliar dengan sasaran objek revitalisasi sejumlah 49 sekolah (2 TK, 36 SD, dan 11 SMP). Sebagai salah satu contoh, SMP N 7 Bungo mendapatkan dana revitalisasi sekolah sebanyak Rp1,041 miliar dengan sasaran objek revitalisasi berupa rehabilitasi ruang administrasi/kantor, pembangunan laboratorium komputer, dan pembangunan toilet.

Pembangunan Gedung tersebut diperkirakan akan selesai di bulan Desember. Berdasarkan hasil observasi, kondisi bangunan SMP N 7 Bungo sebelum revitalisasi masih menggunakan ruang sementara sebagai laboratorium komputer karena belum memiliki gedung laboratorium.

Selain itu, proporsi jumlah toilet yang ada belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada. Dengan adanya program revitalisasi ini diharapkan siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan menyenangkan. Harapannya, akan ada bantuan dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk merevitalisasi ruang UKS karena saat ini ruang UKS SMP N 7 Bungo juga masih menumpang di ruang sementara dan kondisinya jauh dari kata layak.

Pelaksanaan revitalisasi sekolah sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 adalah wujud representasi komitmen negara untuk menghadirkan layanan pendidikan yang setara, modern, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan capaian progres yang signifikan serta model swakelola yang lebih akuntabel dan partisipatif, program ini diharapkan tidak hanya mampu memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga mendorong transformasi yang lebih substantif di setiap satuan pendidikan.

Keberhasilan revitalisasi sekolah di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Muara Bungo, diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya ekosistem pendidikan yang inklusif dan kompetitif, sehingga tujuan besar Asta Cita, yakni menghadirkan pendidikan bermutu yang memperkuat kemandirian dan daya saing bangsa dapat terealisasi secara berkelanjutan.

(miq/miq)

JAKARTA - DPR membentuk Pansus Agraria sebagai bentuk konsentrasi dalam penuntasan berbagai konflik lahan yang bersinggungan dengan kepentingan dan hak masyarakat. Pansus ini kabarnya mulai bekerja pada November 2025 usai masa reses anggota DPR berakhir.

Pansus Agraria tentunya bakal menghadapi beberapa kasus seperti yang terjadi di kawasan hutan konservasi Tesso Nilo. Lalu ada juga masyarakat transmigran yang saat ini lahannya ditunjuk sebagai kawasan hutan milik negara padahal mereka mempunyai kepemilikan hak atas tanahnya dalam bentuk sertifikat.

Selanjutnya, masih ada konflik lahan di NTT yang membenturkan masyarakat dengan pemerintah berkaitan klaim tanah adat dengan kebijakan yang tumpang tindih.

Dengan kondisi itu, Pengamat Politik BRIN Wasisto Raharjo Jati melihat terdapat ancaman bagi para anggota Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPR dalam menghadapi banyak kasus.

“Saya pikir pansus agraria juga perlu aktif mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat sehingga ada pengakuan terhadap masyarakat selaku pemilik lahan,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).

Wasisto juga menanggapi komposisi anggota Pansus Agraria yang masih berisikan orang-orang Orde Baru yang tentunya menimbulkan kekhawatiran dalam menyelesaikan konflik agraria.

Hal tersebut tentunya akan berdampak bagi kinerja Pansus Agraria apabila menemukan kasus pertanahan yang masih berkaitan dengan penguasa masa lalu. “Hal ini yang sepertinya menjadi tantangan tersendiri karena apabila itu bersentuhan dengan lahan milknya penguasa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ungkap Wasisto.

Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria tidak akan bisa diselesaikan dengan waktu cepat mengingat jumlah kasus pertanahan yang begitu banyak. “Penyelesaian kasus agraria yang sulit contohnya adalah konflik pertanahan yang mana melibatkan banyak aktor dari level pusat hingga nasional. Tentunya dengan demikian penyelesaian berbagai kasus agraria akan memakan waktu yang tidak sedikit,” ungkapnya.

Namun, dia juga masih melihat harapan Pansus Agraria dapat menjalankan tugasnya dengan membangun komunikasi dengan para pihak. “Keyakinan tersebut bisa terlihat seberapa intens para anggota pansus ini selesaikan satu per satu masalah agraria dan juga kolaborasi dengan masyarakat sipil,” kata Wasisto.

BPJS Watch dan Indonesian Audit Watch (IAW) mengkritik proses seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan. Seleksi calon anggota dan direksi masa jabatan 2026-2031 itu dinilai tak transparan dan berisiko memunculkan konflik kepentingan.

Perwakilan dari BPJS Watch dan IAW, German Angent, menyatakan berdasarkan pemetaan yang dilakukan, calon-calon yang lolos belum bisa merepresentasikan perjuangan BPJS Kesehatan. "Tentunya ini akan berdampak ke kualitas tata kelola bpjs itu sendiri,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar daring, Minggu, 26 Oktober 2025.

Beberapa poin yang disorot adalah awal pembentukan panitia seleksi atau Pansel sudah terjadi permasalahan dan kekisruhan di internal. Mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang menjelaskan pembentukan Pansel Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) biasanya diusulkan melalui sidang pleno DJSN sebelum diajukan ke Presiden.

Namun karena DJSN berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia (Kemenko PM), usulan tersebut disampaikan melalui Menko PM, yang kini dijabat Muhaimin Iskandar. Chazali menduga Menko PM tidak memperoleh informasi lengkap dari jajaran di bawahnya terkait dengan susunan pansel yang dinilai bermasalah.

BPJS Watch dan IAW juga menyoroti waktu proses seleksi secara daring yang dipersingkat. Biasanya 5 hari kerja menjadi hanya 3 hari kerja, yakni 14-16 Oktober 2025. Selain itu, mereka mendapat informasi bahwa beberapa calon pendaftar kesulitan akses aplikasi website karena validasi gagal dan terjadi kesalahan pada server.

Karena itu, BPJS Watch dan IAW memberikan somasi mulai 26 Oktober 2025 paling lama 1 kali 24 jam kepada Pansel BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sekaligus meminta untuk dilakukan proses ulang seleksi administrasi calon Dewas dan Direksi BPJS yang dilakukan secara transparan, objektif dan akuntabel.

Bila somasi dan tuntutan BPJS Watch dan Indonesian Audit Watch (IAW) tidak diindahkan, dua lembaga itu akan melakukan upaya hukum termasuk melaporkan ke aparat penegakan hukum atas indikasi terjadi dugaan Conflict Of Interest (COI) di Pansel dan DJSN serta advokasi ekstra parlementer dari masa Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Indonesia.