RIYADH - Arab Saudi merilis laporan tahunannya yang merinci kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan Visi 2030 pada tahun 2025. Riyadh menggarisbawahi momentum berkelanjutan dalam strategi transformasi jangka panjang Kerajaan.

Melansir Al Arabiya, dipimpin oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, Visi 2030 diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak, mendiversifikasi ekonominya, dan mengembangkan sektor layanan publik utama termasuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata.

Meskipun Diganggu Perang Iran, Ini 4 Kemajuan Nyata Visi 2030 Arab Saudi

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Cepat

Menurut laporan tahunan, perekonomian Arab Saudi antara tahun 2016 dan 2025 mengalami pertumbuhan yang dipercepat dan ketahanan yang lebih besar yang didorong oleh Visi 2030, dengan reformasi yang memperkuat institusi, meningkatkan partisipasi sektor swasta, dan memperluas aktivitas non-minyak. Sektor non-minyak kini menyumbang lebih dari setengah PDB, sementara pertumbuhan PDB riil mencapai 4,5 persen pada tahun 2025, didukung oleh ekspansi yang luas di seluruh perekonomian.

Laporan tersebut menyoroti pencapaian ekonomi utama, mencatat bahwa PDB Arab Saudi mencapai SAR 4,9 triliun (USD1,3 triliun) pada akhir tahun 2025, melebihi target sementara. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa lebih dari 700 perusahaan internasional telah mendirikan kantor pusat regional di Kerajaan, sementara lokalisasi industri militer telah mencapai 24,89 persen, naik dari 7,7 persen pada tahun 2016.

2. Kontribusi Sektor Swasta Menguat

Kontribusi sektor swasta terhadap PDB meningkat menjadi 51 persen, sementara PDB non-minyak berkembang menjadi USD892 miliar, mencerminkan diversifikasi yang berkelanjutan. Ekspor non-minyak mencapai rekor tertinggi, dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah meningkat menjadi 11,3 persen dari total pinjaman bank, melampaui target, seiring Kerajaan terus memperkuat ekosistem sektor swasta.

Laporan tersebut juga mencatat inflasi yang stabil di sekitar 2 persen dan penurunan pengangguran di Arab Saudi menjadi 7,2 persen, menandai level terendah hingga saat ini, didukung oleh penciptaan lapangan kerja dan reformasi pasar tenaga kerja.

3. Kualitas Hidup Rakyat Saudi Membaik

Di bidang sosial, laporan tersebut menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam perumahan dan kualitas hidup. Tingkat kepemilikan rumah di antara rumah tangga Saudi meningkat dari 47 persen pada tahun 2016 menjadi lebih dari 66 persen pada akhir tahun 2025, melampaui target tahunan dan didukung oleh perluasan akses hipotek dan pasokan perumahan.

Akses dan kualitas layanan kesehatan juga meningkat, dengan cakupan layanan kesehatan mencapai 97,5 persen, melampaui target dan mendekati cakupan nasional penuh.

Indeks Kualitas Layanan Kesehatan meningkat menjadi 70,4 persen, mencerminkan peningkatan dalam penyampaian layanan, efisiensi, dan hasil.

4. Visi MBS Jadi Kenyataan

Putra Mahkota mengatakan Kerajaan telah menghadirkan “model luar biasa dengan mengubah visi menjadi kenyataan,” menyoroti kemajuan yang dicapai di bawah inisiatif tersebut.

Sementara itu, Raja Salman bin Abdulaziz mengatakan Kerajaan sedang bergerak “menuju masa depan yang lebih baik” berkat apa yang telah dicapai Visi 2030 sejak diluncurkan 10 tahun lalu.

RIYADH - Arab Saudi mengaktifkan tingkat kesiapan tertinggi di seluruh sistem transportasi dan logistik menjelang musim Haji 1447, memobilisasi jaringan udara, darat, kereta api, dan maritim untuk memastikan pergerakan jutaan jemaah haji yang aman dan lancar.

Kementerian Transportasi dan Logistik mengatakan persiapan ini merupakan bagian dari pendekatan terintegrasi penuh yang menghubungkan semua moda transportasi, yang bertujuan untuk memberikan perjalanan haji yang lancar dan aman bagi para pengunjung yang datang dari seluruh dunia.

Melansir Gulf News, di bidang penerbangan, lebih dari 3,1 juta kursi telah dialokasikan untuk jamaah haji, didukung oleh lebih dari 12.000 penerbangan terjadwal dan charter. Pihak berwenang mengatakan tim regulasi telah dikerahkan untuk memastikan maskapai penerbangan dan bandara memenuhi standar kinerja dan layanan.

Enam bandara utama telah ditunjuk untuk menerima penerbangan Haji, yang dioperasikan oleh lebih dari 22.000 staf. Inisiatif baru mencakup layanan "pelancong tanpa bagasi", yang memungkinkan bagasi dikirim langsung dari akomodasi, bersamaan dengan peningkatan pengiriman air Zamzam sebelumnya.

Maskapai penerbangan nasional juga telah meningkatkan kapasitas. Saudia telah menyediakan lebih dari satu juta kursi, didukung oleh layanan digital canggih, sementara flynas mengatakan siap mengangkut ratusan ribu jemaah haji, termasuk lebih dari 147.000 dari 20 destinasi internasional.

Layanan kereta api akan memainkan peran sentral dalam memindahkan jemaah haji antar tempat suci. Kereta Api Arab Saudi telah menjadwalkan lebih dari 2.000 perjalanan untuk kereta Mashair, yang diharapkan dapat mengangkut lebih dari dua juta penumpang antara Mina, Muzdalifah, dan Arafat.

Kereta cepat Haramain akan mengoperasikan 5.308 perjalanan dengan kapasitas lebih dari 2,2 juta kursi, menghubungkan Mekah dan Madinah melalui Bandara Internasional King Abdulaziz.

Di jalan raya, pihak berwenang telah melakukan pekerjaan pemeliharaan yang ekstensif, termasuk membersihkan lebih dari 56 juta meter kubik bukit pasir, memperbaiki 178.000 unit lampu, dan memasang lebih dari 4.000 rambu penunjuk arah dan peringatan untuk meningkatkan keselamatan.

Transportasi umum telah diperkuat dengan armada lebih dari 33.000 bus dan 5.000 taksi, bersamaan dengan peningkatan inspeksi lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan.

Layanan logistik dan pos juga ditingkatkan, dengan Saudi Post mengerahkan armada truk dan kendaraan pengiriman, serta skuter dan sepeda motor listrik untuk mendukung operasi di daerah padat penduduk, termasuk bandara dan rumah sakit.

Di laut, fasilitas di Pelabuhan Islam Jeddah telah disiapkan untuk menerima jamaah haji, dengan tim khusus yang ditugaskan untuk menyederhanakan prosedur.

Pusat Keselamatan Transportasi Nasional mengatakan tim tanggap darurat akan beroperasi sepanjang waktu di semua sektor transportasi, memastikan intervensi cepat jika terjadi insiden.

RIYADH - Pakistan mengirim pasukan dan jet tempur ke Arab Saudi untuk meningkatkan keamanan. Itu sebagai upaya untuk memperkuat pertahanan Saudi sebagai antisipasi jika konflik dengan Iran kembali memanas.

3 Alasan Pakistan Kirim Pasukan dan Jet Tempurnya ke Arab Saudi, Salah Satunya Dapat Kompensasi Rp85 Triliun

1. Mendukung Stabilitas Keamanan

"Personel militer dan jet tempur Pakistan tiba di Pangkalan Udara King Abdulaziz pada hari Sabtu," kata Kementerian Pertahanan Saudi dalam sebuah pernyataan, dilansir RT.

"Pengerahan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi militer, meningkatkan kesiapan operasional, dan mendukung keamanan dan stabilitas di tingkat regional dan internasional," tambah kementerian tersebut.

2. Realisasi Pakta Pertahanan

Langkah ini merupakan bagian dari perjanjian kerja sama pertahanan yang ditandatangani antara kedua negara pada September lalu.

Sesuai dengan pakta antara kedua negara, setiap serangan terhadap satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap negara lain.

Pesawat-pesawat itu dikirim setelah serangan Iran menghantam infrastruktur energi dan menewaskan seorang warga negara Saudi, menurut laporan Reuters.

Iran menyambut baik perjanjian pertahanan antara Arab Saudi dan Pakistan tahun lalu.

Pakistan mengutuk serangan rudal dan drone Iran terhadap fasilitas energi Arab Saudi pekan lalu dan menggambarkan serangan tersebut sebagai "eskalasi berbahaya" yang merusak perdamaian dan stabilitas regional.

3. Mendapatkan Kompensasi Rp85 Triliun

Islamabad diperkirakan akan menerima sekitar USD5 miliar atau sekitar Rp85 triliun sebagai bantuan keuangan dari Riyadh dan Doha menjelang komitmen pembayaran utang besar.

Pakistan sedang bersiap untuk melunasi pembayaran sebesar USD3,5 miliar kepada Uni Emirat Arab pada 23 April.

Islamabad telah meminta bantuan dari Riyadh, termasuk perluasan deposito tunai yang ada dan perpanjangan fasilitas pembiayaan minyak yang akan berakhir akhir bulan ini, menurut laporan.

RIYADH - Unit militer Pakistan , termasuk jet tempur, tiba di Arab Saudi. Mereka akan ikut menjaga kedaulatan Saudi dari berbagai ancaman.

“Kementerian Pertahanan mengumumkan kedatangan pasukan militer dari Republik Islam Pakistan ke Pangkalan Udara King Abdulaziz di Sektor Timur sebagai bagian dari Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis yang ditandatangani antara kedua negara bersaudara,” demikian bunyi pernyataan dari kementerian pertahanan Saudi, dilansir Al Arabiya.

Pernyataan tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa unit-unit yang tiba di pangkalan tersebut terdiri dari pesawat tempur dan pesawat pendukung dengan tujuan untuk “meningkatkan koordinasi militer bersama dan meningkatkan tingkat kesiapan operasional antara angkatan bersenjata kedua negara.”

Arab Saudi dan Pakistan memiliki kemitraan yang kuat di berbagai sektor. Pada tanggal 17 September 2025, kedua negara menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis. Berdasarkan perjanjian ini, serangan terhadap salah satu negara dianggap sebagai serangan terhadap kedua negara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan mengunjungi Pakistan pada hari Jumat, bertemu dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif di Islamabad.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh menteri luar negeri Pakistan dan kepala militer tertinggi, menurut unggahan dari perdana menteri Pakistan.

Shehbaz menyampaikan apresiasi atas “kasih sayang yang mendalam” Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman terhadap Pakistan, serta atas dukungan ekonomi dan keuangan Kerajaan yang telah lama diberikan kepada Pakistan selama bertahun-tahun, katanya.

Pernyataan Shehbaz menyebutkan bahwa Arab Saudi telah memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi Pakistan.

Islamabad berkomitmen untuk memperluas kerja sama dengan Arab Saudi, khususnya dalam perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi, menurut pernyataan tersebut.

Baca selengkapnya: Pakistan akan berpihak pada Arab Saudi berdasarkan pakta pertahanan jika perang Iran meningkat: Pejabat

TEHERAN - Tiga orang tewas dan 58 lainnya luka-luka di UEA sejak Iran memulai kampanye pembalasannya di Teluk sebagai respons terhadap serangan AS dan Israel. Serangan tersebut mengakibatkan kematian tiga orang warga negara Pakistan, Nepal, dan Bangladesh.

UEA telah mendeteksi 165 rudal balistik, menghancurkan 152, dan mencegat dua rudal jelajah, kata kementerian pertahanannya. Sebanyak “541 drone Iran terdeteksi, 506 di antaranya dicegat dan dihancurkan,” tambah kementerian dalam sebuah pernyataan.

Di Kuwait, satu orang tewas dan 32 luka-luka dalam serangan Iran di Kuwait, kata kementerian kesehatan negara itu pada hari Minggu.

Menurut Dr. Abdullah Al-Sanad, juru bicara kementerian, ke-32 korban luka adalah warga negara asing. Ia mengatakan bahwa mereka yang terluka mengalami cedera dada, kepala, dan perut, di antara cedera lainnya, dan 15 pasien telah dipindahkan ke Rumah Sakit Jaber Al-Ahmad.

Sementara itu, kementerian luar negeri Arab Saudi mengatakan telah memanggil duta besar Iran, sehari setelah kerajaan tersebut menuduh Teheran menargetkan wilayahnya dengan serangan.

“Kementerian Luar Negeri memanggil duta besar Iran untuk Kerajaan sebagai tanggapan atas serangan berani Iran yang menargetkan Kerajaan dan sejumlah negara sahabat,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan di akun X-nya.

Kemudian, negara-negara Teluk akan berkumpul untuk membahas tanggapan terpadu terhadap serangan Iran, kata dua diplomat Teluk, sementara Teheran melanjutkan serangan hari kedua setelah serangan AS dan Israel menewaskan pemimpin tertingginya.

“Pertemuan para menteri luar negeri GCC akan dilakukan secara daring karena penutupan bandara,” kata seorang diplomat Teluk kepada AFP, yang meminta namanya dirahasiakan untuk membahas masalah sensitif. Ia mengatakan diskusi akan berputar di sekitar “serangan Iran terhadap negara-negara Teluk dan koordinasi untuk respons terpadu.” Diplomat Teluk lainnya membenarkan informasi tersebut.

TEHERAN - Arab Saudi mengkonfirmasi bahwa Iran telah menyerang Riyadh dan wilayah timurnya, dan memperingatkan bahwa mereka berhak untuk membela diri, termasuk dengan melakukan serangan balasan.

Arab Saudi “menyampaikan kecaman terkerasnya terhadap serangan Iran yang terang-terangan dan pengecut yang menargetkan Riyadh dan wilayah Provinsi Timur, yang telah berhasil dipukul mundur,” kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.

“Mengingat agresi yang tidak beralasan ini, Kerajaan menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan keamanannya dan melindungi wilayah, warga negara, dan penduduknya, termasuk dengan opsi untuk membalas agresi tersebut.”

Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan militer terhadap Iran pada hari Sabtu, menargetkan para pemimpin tertingginya dan menjerumuskan Timur Tengah ke dalam konflik yang menurut Presiden Donald Trump akan mengakhiri ancaman keamanan bagi AS dan memberi Iran kesempatan untuk menggulingkan penguasa mereka.

Teheran menyebut serangan itu tidak beralasan dan ilegal, dan menanggapi dengan meluncurkan rudal ke Israel dan beberapa negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika.

Arab Saudi Dirudal Iran, Apa yang Dilakukan Putra Mahkota MBS?

1. Membangun Solidaritas dengan Para Pemimpin Arab Lainnya

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melakukan panggilan telepon dengan para pemimpin UEA, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Yordania pada hari Sabtu setelah Iran melancarkan serangan di beberapa lokasi di Teluk.

Putra Mahkota “menegaskan solidaritas dan dukungan penuh Kerajaan kepada negara-negara saudara mereka, dan kesiapan Kerajaan untuk menyediakan semua sumber dayanya untuk membantu saudara-saudaranya dalam setiap tindakan yang mereka ambil sebagai tanggapan terhadap serangan brutal Iran yang menargetkan negara-negara mereka hari ini dan yang merusak keamanan dan stabilitas kawasan,” demikian pernyataan yang diterbitkan di Kantor Berita Saudi (SPA).

Putra Mahkota Arab Saudi mengatakan kepada Emir Kuwait bahwa Kerajaan mendukung Kuwait dalam semua tindakannya untuk mempertahankan kedaulatannya, menurut pernyataan yang diterbitkan di Kantor Berita Kuwait (KUNA).

2. Mengutuk Serangan Iran ke Negara-negara Arab

Putra Mahkota “mengutuk keras agresi tersebut, menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Kuwait, wilayah udara, hukum internasional, dan piagam PBB,” tambah pernyataan itu.

Kantor Emiri Diwan juga melaporkan bahwa Putra Mahkota Saudi melakukan percakapan telepon dengan penguasa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Sebelumnya pada hari Sabtu, Arab Saudi mengutuk serangan Iran terhadap beberapa negara di Teluk dan Timur Tengah, termasuk UEA, Qatar, dan Bahrain.

“Kerajaan Arab Saudi mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya agresi Iran yang terang-terangan dan pelanggaran kedaulatan Uni Emirat Arab, Kerajaan Bahrain, negara Qatar, negara Kuwait, dan Kerajaan Hashemite Yordania,” demikian bunyi pernyataan dari kementerian luar negeri.

RIYADH - Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pada Senin bahwa mereka menindaklanjuti dengan "minat dan keprihatinan yang tinggi" atas koordinat maritim dan peta yang baru-baru ini diserahkan oleh Irak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu dikarenakan Irak hendak merebut wilayah yang kaya minyak milik Kuwait.

Kementerian tersebut menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa koordinat dan peta tersebut mencakup pelanggaran terhadap wilayah yang berdekatan dengan zona perbatasan Saudi-Kuwait, di mana kedua negara berbagi sumber daya alam di wilayah tersebut sesuai dengan perjanjian sebelumnya di antara mereka.

Melansir Al Arabiya, Kementerian Luar Negeri Saudi menambahkan bahwa Kerajaan menolak “klaim” bahwa pihak lain memiliki hak atas wilayah bawah laut yang terbagi antara Arab Saudi dan Kuwait.

Kementerian juga menyerukan kepada Irak untuk menghormati kedaulatan Kuwait dan persatuan wilayahnya.

Kuwait pada hari Sabtu mengatakan bahwa mereka telah memanggil kuasa usaha Irak ke negara tersebut.

Kementerian mengatakan bahwa “koordinat dan peta yang diserahkan mencakup tuduhan yang melanggar kedaulatan Kuwait atas zona maritimnya dan elevasi maritim yang mapan dan stabil terkait dengan Irak, Fasht al-Qaid dan Fasht al-Aij, yang telah menjadi subjek perselisihan mengenai kedaulatan Kuwait.”

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada hari Sabtu mengutuk dan sepenuhnya menolak pernyataan yang dibuat oleh duta besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, karena secara "sembrono" menyarankan Israel memiliki hak berdasarkan Alkitab atas sebagian besar wilayah Timur Tengah.

“Kerajaan menegaskan penolakan kategorisnya terhadap pernyataan yang tidak bertanggung jawab ini, yang merupakan pelanggaran hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan norma-norma diplomatik yang telah ditetapkan,” kata kementerian tersebut. “Pernyataan seperti itu menetapkan preseden yang berbahaya, terutama karena dikeluarkan oleh seorang pejabat AS, dan mencerminkan pengabaian terhadap hubungan yang terhormat antara negara-negara di kawasan ini dan Amerika Serikat.”

Kementerian luar negeri mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS harus mengklarifikasi posisinya mengenai retorika ini.

Huckabee, mantan pendeta Baptis dan pendukung Israel yang fanatik, berbicara di podcast komentator sayap kanan dan kritikus Israel, Tucker Carlson.

Dalam episode yang dirilis Jumat, Carlson mendesak Huckabee tentang makna ayat Alkitab yang terkadang ditafsirkan sebagai mengatakan bahwa Israel berhak atas tanah di antara Sungai Nil di Mesir dan Sungai Efrat di Suriah dan Irak.

Sebagai tanggapan, Huckabee berkata: “Tidak apa-apa jika mereka mengambil semuanya.”

Namun, ketika didesak, ia melanjutkan bahwa Israel “tidak meminta untuk mengambil semuanya,” menambahkan: “Itu adalah pernyataan yang agak hiperbolis.”

“Retorika ekstremis ini menandakan konsekuensi serius dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional dengan memprovokasi negara-negara dan rakyat di kawasan tersebut serta merusak fondasi tatanan internasional—tatanan yang secara kolektif dibentuk oleh negara-negara untuk mengakhiri perang dahsyat yang telah merenggut jutaan nyawa dan yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap batas-batas geografis negara dan kedaulatan mereka atas wilayah mereka,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya.

Kerajaan, tambah kementerian tersebut, menekankan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan komprehensif adalah mengakhiri pendudukan Israel berdasarkan solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina merdeka di sepanjang perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

WASHINGTON - Hari pertama puasa untuk bulan suci Ramadan di Mekah, Arab Saudi akan jatuh pada hari Rabu, 18 Februari atau Kamis, 19 Februari, tergantung pada penampakan bulan sabit.

Negara-negara lain mengikuti penampakan bulan sabit mereka sendiri. Beberapa menggunakan perhitungan astronomi untuk fase bulan, sementara yang lain bergantung pada penampakan lokal tradisional untuk mengkonfirmasi awal bulan baru.

Melansir Al Jazeera, Ramadan ditentukan oleh kalender lunar Islam, yang dimulai dengan penampakan bulan sabit. Arab Saudi dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya bergantung pada kesaksian para pengamat bulan untuk menentukan awal bulan.

Bagaimana bulan Ramadan terlihat?

Agar bulan terlihat, bulan sabit harus terbenam setelah matahari. Ini memungkinkan langit cukup gelap untuk melihat secercah kecil bulan baru.

Setelah matahari terbenam pada malam tanggal 17 Februari, hari ke-29 bulan Sya'ban dalam kalender Hijriah, para pengamat bulan menghadap ke barat dengan pandangan cakrawala yang jelas untuk melihat sekilas bulan sabit untuk pertama kalinya.

Jika bulan terlihat, bulan Ramadhan dimulai, dengan hari pertama puasa pada tanggal 18 Februari. Jika tidak, bulan Sya'ban akan genap 30 hari, dan hari pertama puasa akan jatuh pada tanggal 19 Februari.

Di Arab Saudi, kesaksian orang-orang yang telah melihat bulan dicatat, dan Mahkamah Agung membuat keputusan tentang kapan Ramadhan harus dimulai.

Untuk melihat bulan saat matahari terbenam, ada tiga faktor penting yang dicari oleh para astronom:

Elongasi: Bulan harus cukup jauh dari matahari untuk memastikan cahayanya tidak terhalang. Untuk pengamatan yang andal dengan mata telanjang, bulan harus berjarak 10-12 derajat dari matahari. Jika jaraknya kurang dari 7 derajat, maka bulan sabit mungkin terlalu tipis secara fisik untuk memantulkan cukup cahaya agar dapat dilihat oleh mata manusia.

Ketinggian: Semakin tinggi bulan saat matahari terbenam, semakin sedikit ia harus bersaing dengan atmosfer yang tebal dan berkabut serta cahaya langit di dekat cakrawala. Ketinggian 10 derajat biasanya cukup untuk visibilitas yang jelas dengan mata telanjang, sementara ketinggian yang lebih rendah yaitu 3 hingga 5 derajat mungkin cukup dengan bantuan alat bantu optik.

Waktu tunda: Ini adalah waktu antara matahari terbenam dan bulan terbenam. Untuk pengamatan yang andal dengan mata telanjang, biasanya dibutuhkan setidaknya 45 menit agar langit cukup gelap untuk melihat bulan. Durasi yang lebih lama bahkan lebih baik.

Kapan Ramadan dimulai di berbagai negara?

Menurut Crescent Moon Watch, pelacak bulan yang dijalankan oleh Kantor Almanak Nautika Inggris Raya, bulan baru Ramadan akan dimulai pada 17 Februari pukul 15.01 waktu Mekah (12.01 GMT).

Pada malam itu di Mekah, matahari akan terbenam pada pukul 18.19 (15.19 GMT), dan bulan hanya akan terlihat selama tiga menit, terbenam pada pukul 18.22 (15.22 GMT). Dengan bulan baru yang baru berusia tiga jam dan 18 menit, sangat kecil kemungkinan siapa pun di seluruh dunia akan melihat bulan sabit pada malam itu, yang berarti hari pertama Ramadan akan dimulai pada tanggal 19 Februari.

Pada malam tanggal 18 Februari, bulan baru seharusnya terlihat di sebagian besar wilayah dunia. Pada saat itu, bulan akan berusia hampir 26 jam. Bulan akan berada lebih tinggi di langit dan tetap terlihat lebih lama setelah matahari terbenam, sehingga mudah diamati oleh masyarakat.

1. Amerika Utara

Dewan Fiqh Amerika Utara (FCNA) dan Masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA), keduanya mengikuti perhitungan astronomi, telah secara resmi mengumumkan bahwa Ramadan akan dimulai pada 18 Februari 2026.

Perhitungan mereka menyatakan bahwa, saat matahari terbenam di suatu tempat di bumi, elongasi bulan setidaknya harus 8 derajat, dan bulan harus berada setidaknya 5 derajat di atas cakrawala agar dapat terlihat.

2. Eropa

Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa (ECFR) telah menyatakan bahwa Kamis, 19 Februari, akan menjadi hari pertama Ramadan.

ECFR mencatat bahwa meskipun kelahiran astronomi bulan terjadi pada hari Selasa, tidak mungkin untuk melihatnya pada malam itu baik dengan mata telanjang maupun melalui teleskop dan instrumen pengamatan. Turki juga telah menyatakan 19 Februari sebagai hari pertama bulan suci Ramadan, dengan alasan yang sama.

3. Timur Tengah

Sebagian besar negara Timur Tengah, yang dipimpin oleh Arab Saudi, tidak akan membuat pengumuman akhir hingga Selasa malam, 17 Februari. Jika Mahkamah Agung Saudi menerima kesaksian tentang penampakan pada Selasa malam, mereka mungkin akan menetapkan Rabu sebagai hari pertama Ramadan. Namun hal ini sangat tidak mungkin karena alasan yang telah disebutkan di atas.

4. Asia

Di seluruh Asia, awal Ramadan 2026 kemungkinan besar akan jatuh pada hari Kamis, 19 Februari, karena bulan akan terbenam sebelum matahari di bagian dunia tersebut pada Selasa malam.

Singapura telah secara resmi mengkonfirmasi awal Ramadan pada hari Kamis, sementara negara-negara di Asia Selatan termasuk India dan Pakistan memperkirakan hari Kamis, 19 Februari sebagai hari pertama puasa.

5. Afrika

Di Afrika, awal Ramadan mengikuti pola yang mirip dengan seluruh dunia, dengan sebagian besar negara memperkirakan akan dimulai pada hari Kamis, 19 Februari.

6. Oseania

Dewan Imam Nasional Australia telah mengumumkan bahwa Ramadan akan dimulai pada 19 Februari.

RIYADH - Pangeran senior Kerajaan Arab Saudi, Turki al-Faisal, mempersoalkan ambisi rezim Zionis Israel yang ingin mewujudkan Israel Raya (Greater Israel) dengan ekspansi wilayah dari kawasan Sungai Nil hingga Sungai Eufrat.

Itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan The National. Menurutnya, Riyadh berupaya mempromosikan rezim stabilitas dan pembangunan, bukan gejolak dan perkembangan negatif yang terjadi di masa lalu.

"Kita melihat Israel, misalnya, secara terbuka menyatakan bahwa mereka ingin mengembangkan apa yang mereka sebut ‘Israel Raya’ dari sungai ke sungai, dari Nil hingga Eufrat,” kata Pangeran Turki al-Faisal.

"Iran, tentu saja, memiliki ambisinya sendiri. Ada juga kekuatan luar, Amerika Serikat, China, Rusia, Eropa, dan lainnya. Kawasan kita selalu dipandang sebagai hadiah bagi mereka yang bercita-cita untuk menguasainya," papar mantan kepala intelijen Arab Saudi tersebut, yang dikutip Israel Hayom, Senin (16/2/2026).

Di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, Pangeran Turki al-Faisal juga mempertanyakan kemampuan Washington untuk bertindak di Gaza tanpa dukungan kelembagaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Membentuk dewan membutuhkan dukungan kelembagaan dan satu-satunya alternatif adalah PBB,” katanya.

“NATO tidak akan melakukannya, begitu pula Liga Arab. Amerika sendiri tidak akan mampu melakukannya," ujarnya.

Dia selanjutnya mengeluh bahwa Zionis Israel terus melanggar gencatan senjata di Gaza dan setiap hari warga Palestina terbunuh.

"Mereka menyalahkan apa yang mereka sebut ekstremis, pejuang Hamas yang keluar dan menembak mereka. Tetapi itu bukan alasan. Hamas hampir hancur," ujarnya.

Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran dan kemungkinan serangan AS, pangeran Arab Saudi tersebut menekankan bahwa negaranya mendukung diplomasi. Pada saat yang sama, dia menilai bahwa kepemimpinan rezim di Teheran berada di bawah tekanan berat setelah penindakan keras terhadap protes anti-pemerintah.

“Iran telah menderita pukulan keras dan menghancurkan selama dua tahun terakhir,” katanya.

“Kita menyaksikan pemberontakan itu. Menurut pengakuan mereka sendiri, pemberontakan itu merenggut banyak nyawa. Jadi ada rasa ketidakpastian yang dihadapi kepemimpinan di Iran, yang mungkin belum pernah mereka hadapi sebelumnya," paparnya.

Namun, bangsawan senior Arab Saudi itu menambahkan bahwa dia tidak tahu apakah peristiwa baru-baru ini pada akhirnya akan menyebabkan perubahan rezim di Iran.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang berupaya memengaruhi Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, agar mendukung serangan Amerika terhadap Iran.

Upaya tersebut diungkap seorang pejabat AS—yang diberi pengarahan tentang poin-poin pembicaraan untuk kunjungan Pangeran Khalid ke Washington—dan dua pejabat Arab yang akrab dengan diplomasi kepada Middle East Eye (MEE), Jumat (30/1/2026).

Pada kenyataannya, AS dan mitra-mitranya di Teluk tampaknya saling berbicara tumpang tindih, dengan pemerintahan Trump mendesak Riyadh untuk mendukung serangan tersebut, sementara Arab Saudi, bersama dengan Oman, Qatar, dan Turki, mendorong negosiasi.

Axios pertama kali melaporkan kunjungan Pangeran Khalid ke Washington, bersamaan dengan kunjungan kepala intelijen militer Israel.

Pejabat AS yang mengetahui poin-poin pembicaraan untuk kunjungan Pangeran Khalid mengatakan kepada MEEbahwa diskusi pemerintahan Trump akan mencakup bagaimana serangan militer dapat mengurangi ancaman Iran terhadap mitra-mitranya di kawasan tersebut melalui proksi dan persenjataan rudal balistiknya. AS juga akan meyakinkan Riyadh tentang komitmennya terhadap pertahanan dan keamanan jangka panjangnya.

Kedua pejabat Arab tersebut mengatakan kepada MEE bahwa ada harapan bahwa AS menawarkan "janji" kepada Arab Saudi, tetapi mereka tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dapat ditawarkan Trump kepada Riyadh untuk mengamankan dukungannya terhadap serangan tersebut.

“Semua yang saya dengar dari setiap negara Arab Teluk adalah bahwa ini adalah ide yang sangat buruk,” kata Douglas Silliman, presiden Arab Gulf States Institute di Washington yang juga mantan duta besar AS untuk Kuwait, kepada MEE.

“Sejujurnya, dia tidak bisa menjanjikan apa pun kepada negara-negara Teluk,” imbuh Silliman, merujuk pada Presiden AS Donald Trump.

Persetujuan Diam-diam

Namun, seorang pejabat Arab mengatakan Arab Saudi mungkin dapat dibujuk untuk diam-diam menyetujui serangan AS. Pejabat lain mengatakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah memperjelas bahwa Riyadh sepenuhnya menentang aksi militer.

Tidak jelas apakah Trump mencari komitmen publik dari negara-negara Teluk yang akan mengecam pernyataan mereka sebelumnya atau persetujuan terselubung di balik pintu tertutup.

AS memiliki pasukan di Yordania dan sebuah kapal induk di wilayah Timur Tengah, tetapi mungkin menginginkan persetujuan Arab Saudi untuk menggunakan wilayah udara mereka untuk perencanaan darurat, kata seorang mantan pejabat pertahanan AS kepada MEE.

Pangeran Khalid bin Salman adalah adik Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan secara luas dipahami sebagai penasihat terdekatnya.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) telah secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan wilayah udara atau teritorial mereka digunakan untuk serangan AS terhadap Iran.

Turki juga sedang gencar melakukan lobi. MEE melaporkan bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah telekonferensi antara Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

MEE melaporkan pada hari Senin bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan serangan presisi terhadap pejabat dan komandan Iran "bernilai tinggi" yang terlibat dalam penindakan terhadap para demonstran. Reuters dan CNN keduanya melaporkan hal yang sama pada hari Kamis.

Namun, AS menghadapi tugas berat dalam menukar janji dengan dukungan Arab Saudi, kata para pejabat AS dan Arab saat ini dan mantan pejabat.

Negara-negara Teluk telah mencapai keseimbangan yang baik dengan Iran, imbuh para analis.

Serangan Israel dan AS pada Juni 2025 telah melemahkan Republik Islam Iran, memberi negara-negara Teluk Arab lebih banyak pengaruh atas Iran dalam isu-isu seperti Yaman dan Sudan. Menurut para analis, para pemimpin Arab juga lebih nyaman dengan elite penguasa ulama Iran saat ini daripada apa yang mereka perkirakan akan terjadi akibat serangan baru: kekosongan kekuasaan yang tidak stabil atau pemerintahan oleh Korps Garda Revolusi Islam.

AS Pertimbangkan Serangan Presisi

Kapal induk USS Abraham Lincoln telah dipindahkan dari Laut China Selatan ke Timur Tengah. Kapal ini membawa pesawat tempur siluman F-35 dan jet tempur F/A-18, selain pesawat perang elektronik EA-18G Growler. Kapal ini juga didampingi oleh kapal perusak rudal berpemandu.

CNN dan The Wall Street Journal telah melaporkan bahwa AS mengirimkan tambahan sistem rudal THAAD dan Patriot ke wilayah tersebut.

Pelacak penerbangan sumber terbuka juga melaporkan bahwa AS telah membangun skuadron pesawat tempur F-15 di Pangkalan Udara Muwaffaq Salti, pangkalan militer AS di Yordania. Peningkatan jumlah pesawat tempur di Yordania akan memberi AS pilihan, karena negara-negara Teluk menolak untuk terlibat dalam serangan.

Seorang mantan pejabat intelijen AS mengatakan kepada MEE bahwa negara-negara Teluk kemungkinan berharap dorongan diplomatik publik mereka akan memberi mereka "jaminan" terhadap pembalasan Iran jika AS menyerang.

Arab Saudi menjadi sasaran serangan rudal dan drone oleh Houthi selama bertahun-tahun selama perang di Yaman. Kelompok ini dilaporkan dipersenjatai dan dilatih oleh Iran. Minggu ini, Houthi merilis video yang mengatakan mereka dapat melanjutkan serangan di Laut Merah.

Arab Saudi paling terpukul pada tahun 2019 ketika serangan drone yang diduga berasal dari Iran menghantam fasilitas minyak Aramco di Abqaiq dan Khurais di timur kerajaan. Serangan tersebut mengganggu sekitar 50 persen produksi minyak Arab Saudi.

Ketegangan saat ini juga mengancam dampak pada industri minyak. Brent, patokan internasional, naik hampir empat persen pada hari Kamis. Iran mengumumkan latihan militer "tembak langsung" di Selat Hormuz yang akan berlangsung minggu depan. Sekitar 20 persen minyak dunia melewati jalur air yang sempit ini.

“Itu adalah serangan yang sangat tepat sasaran oleh Iran dengan pesan: 'kami dapat menghancurkan sebagian besar fasilitas ekspor Anda jika kami mau'," kata Silliman.

Dia menambahkan bahwa meskipun Iran dan sekutunya telah melemah akibat serangan Israel yang berulang, mereka masih dapat membalas dan "membuat Teluk bukan tempat yang baik untuk ditinggali atau berinvestasi dengan beberapa serangan berbiaya rendah".

RIYADH - Kampanye media Arab Saudi yang menargetkan Uni Emirat Arab (UEA) telah memperuncing perselisihan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Ini memicu kekhawatiran akan munculnya krisis baru di kawasan Teluk.

Tuduhan keras tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pengkhianatan telah beredar selama berminggu-minggu di media pemerintah Arab Saudi dan media sosial setempat setelah konflik singkat di Yaman, di mana serangan udara Riyadh meredam serangan separatis yang didukung UEA.

"Uni Emirat Arab berinvestasi dalam kekacauan dan mendukung separatis dari Libya hingga Yaman dan Tanduk Afrika," demikian tuduhan TV Al-Ekhbariya Arab Saudi dalam sebuah laporan pekan lalu.

Kecaman semacam itu belum pernah terdengar di Teluk sejak Arab Saudi dan UEA memimpin blokade diplomatik dan perdagangan terhadap Qatar selama lebih dari tiga tahun karena perbedaan politik yang dimulai pada tahun 2017.

Dalam keadaan normal, monarki-monarki Teluk berusaha keras untuk memproyeksikan citra perdamaian dan stabilitas. "Tetapi sekarang poin-poin gesekan yang telah lama ada terungkap secara terbuka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata analis keamanan Teluk, Anna Jacobs, kepada AFP, Senin (26/1/2026).

"Saling menyerang di media sosial mengingatkan banyak dari kita pada keretakan Teluk terakhir... Sekarang Riyadh menyoroti masalahnya dengan kebijakan regional Abu Dhabi, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda," paparnya.

Namun, sejauh ini, Abu Dhabi sebagian besar tetap diam, dengan profesor ilmu politik Emirat Abdulkhaleq Abdulla mengatakan: "UEA tidak terbiasa memprovokasi kakak besar kami."

Kedua negara tetangga ini adalah sekutu tradisional dengan ekonomi yang sangat terkait, dan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dianggap sebagai mentor bagi Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi.

Kini, para komentator di Arab Saudi menuduh UEA yang lebih kecil menjadi terlalu berani, mendukung kekuatan yang bertentangan dengan kepentingan Arab Saudi dalam konflik termasuk Yaman dan Sudan, sementara juga bersekutu dengan Israel.

“Ada perasaan mendalam di Saudi bahwa Uni Emirat Arab telah mengkhianati kemitraan strategis dengan Arab Saudi dan sekarang sedang memicu krisis dalam lingkup pengaruh strategis Saudi,” kata analis politik Saudi, Soliman Al-Okaily, kepada AFP.

Berbicara di Ekhbariya, penulis dan peneliti politik Muneef Amash Al-Harbi menyebut perilaku UEA sebagai “proyek Israel yang mengenakan kandura”, merujuk pada jubah yang dikenakan oleh pria Teluk. UEA menjalin hubungan dengan Israel pada tahun 2020.

Pekan lalu, para pejabat Yaman yang didukung Arab Saudi menunjukkan kepada media internasional, termasuk AFP, apa yang mereka sebut sebagai "penjara rahasia" yang dikelola oleh separatis yang didukung UEA yang telah kalah.

UEA membantah klaim tersebut, mengatakan bahwa itu adalah fasilitas militer, tetapi Abu Dhabi sebagian besar memilih untuk tidak terlibat dengan serangan Arab Saudi yang lebih luas.

“Kita telah menjadi, melalui kesuksesan kita sendiri, panutan...kekuatan regional. Apakah ini kesalahan kita?” kata Abdulla, profesor Emirat.

“Kami tidak ingin memprovokasi Arab Saudi," ujarnya.

Arab Saudi Bisa Ambil Langkah Menyakitkan

Meskipun demikian, hubungan tetap rapuh. “Dengan Abu Dhabi yang menghasut melawan Arab Saudi, kerajaan tidak akan ragu untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan terhadapnya,” tulis buletin Ekhbariya dalam laporannya.

Okaily mengatakan bahwa keretakan hubungan tidak mungkin terjadi, tetapi dia memperingatkan: “Riyadh dapat mengambil langkah-langkah ekonomi yang menyakitkan."

Sementara itu, manuver diplomatik semakin dipercepat. Minggu ini, Presiden UEA bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi, dan sepakat untuk bekerja sama menuju kemitraan pertahanan strategis.

Hal itu terjadi setelah Riyadh menandatangani perjanjian pertahanan dengan saingan India yang memiliki senjata nuklir, Pakistan.

Di Sudan, sumber perselisihan lain antara negara-negara Teluk, Arab Saudi dan Amerika Serikat menyerahkan proposal gencatan senjata baru kepada tentara Sudan, kata sumber pemerintah kepada AFP. Inisiatif tersebut mengecualikan UEA, yang telah menjadi bagian dari upaya multinasional untuk gencatan senjata.

Abu Dhabi telah lama dituduh mendukung pasukan paramiliter yang berperang melawan tentara Sudan, sebuah klaim yang dibantahnya.

Bulan ini, Somalia membatalkan semua perjanjian dengan UEA, yang mendukung wilayah Somaliland yang memisahkan diri—yang diakui sebagai negara oleh Israel bulan lalu. Arab Saudi dilaporkan telah berupaya mendekati Somalia.

Arab Saudi juga membangun hubungan dekat dengan Qatar—yang tetap tidak mempercayai UEA sejak blokade—baru-baru ini menandatangani perjanjian jalur kereta api berkecepatan tinggi.

Adam Baron, seorang peneliti di lembaga think tank New America, mengatakan bahwa meskipun ada serangan publik yang "dahsyat", "masih ada jalan panjang yang harus ditempuh" sebelum terjadi perpecahan besar-besaran.

"Saya pikir ini secara bersamaan menandakan pesan tentang potensi pengekangan dan kapasitas untuk eskalasi," katanya kepada AFP.

RIYADH - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud yang sudah berusia 90 tahun telah keluar dari rumah sakit di Riyadh pada hari Jumat setelah menjalani pemeriksaan medis. Pihak Royal Court mengatakan hasil pemeriksaan Raja Salman "meyakinkan".

"Raja meninggalkan King Faisal Specialist Hospital di Riyadh hari ini (Jumat) setelah menjalani pemeriksaan medis yang hasilnya meyakinkan", kata pihak Royal Court dalam sebuah pernyataan yang dibagikan Al Arabiya English, pada Sabtu (17/1/2026).

Pernyataan itu menyatakan Raja Salman masuk rumah sakit pada hari Jumat dan keluar juga pada hari yang sama.

Arab Saudi, pengekspor minyak mentah terbesar di dunia, selama bertahun-tahun telah berupaya meredam spekulasi tentang kesehatan Raja Salman.

Raja Salman telah bertakhta sejak 2015, meskipun putranya; Mohammed bin Salman, diangkat menjadi putra mahkota pada tahun 2017 dan bertindak sebagai penguasa de facto.

Kesehatan raja jarang dibahas pihak kerajaan, tetapi dia telah dirawat di rumah sakit untuk operasi dan pemeriksaan pada beberapa kesempatan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2024, Royal Court mengatakan bahwa dia menderita infeksi paru-paru, yang kemudian sembuh.

Dia dirawat di rumah sakit pada Mei 2022, ketika dia menjalani kolonoskopi dan tinggal selama lebih dari seminggu untuk tes lain dan "istirahat sejenak", seperti yang dilaporkan oleh Saudi Press Agency (SPA) pada saat itu.

Dia juga dirawat di rumah sakit pada Maret 2022 untuk menjalani apa yang digambarkan oleh media pemerintah sebagai "tes medis yang berhasil" dan untuk mengganti baterai alat pacu jantungnya.

Pada tahun 2020, dia menjalani operasi pengangkatan kantung empedu.