RIYADH - Impian Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) tentang kota futuristik membelah gurun, yang dikenal sebagai proyek NEOM, menjadi berantakan. Bagian penting proyek tersebut dilaporkan ditangguhkan hingga 2030 karena pembangkakan biaya, yang salah satunya akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran.

Proyek NEOM yang futuristik dan netral karbon telah lama digembar-gemborkan sebagai utopia perkotaan yang dibangun di atas teknologi mutakhir dan berkelanjutan.

Komponennya yang paling terkenal dijuluki The Line, sebuah "kota pintar" sepanjang 170 km dan setinggi 500 meter yang seharusnya menjadi rumah bagi 9 juta penduduk.

Sebelumnya, The Wall Street Journal (WSJ) mengeklaim telah memperoleh dokumen internal yang bocor yang mengungkapkan bahwa proyeksi biaya The Line telah melonjak menjadi USD8,8 triliun pada tahun 2080.

Namun kini, muncul laporan terbaru menunjukkan bahwa perusahaan milik negara di balik proyek NEOM telah menangguhkan semua pekerjaan pada The Line hingga setidaknya tahun 2030.

Platform berita internasional; Semafor, melaporkan bahwa dana kekayaan negara kerajaan telah berubah pikiran. Mereka mengalihkan arus kas yang terpengaruh oleh Perang Iran dan transisi energi global ke infrastruktur yang lebih penting, seperti pelabuhan dan pusat data artificial intelligence (AI).

Proyek-proyek mewah Putra Mahkota Mohammed bin Salman pun menanggung akibatnya.

Adelaide, pemerintah negara bagian Australia, telah menjadi korban dari upaya pemotongan biaya oleh dana kekayaan negara Kerajaan Arab Saudi. Insentif sebesar USD5 miliar untuk tur golf LIV di Adelaide telah dipotong.

Stadion NEOM, bagian integral dari fase konstruksi pertama The Line, dipasarkan sebagai tempat utama untuk Piala Dunia FIFA 2034. Namun, masa depan lapangan olahraga berkapasitas 46.000 tempat duduk ini belum dapat dipastikan.

Sedangkan proyek kereta api cepat NEOM Industrial City Connector (NICC) senilai USD1,6 miliar yang menghubungkan ke The Line baru saja dihentikan kontraknya.

Kemudian ada resor pegunungan Trojena. Pekerjaan di lapangan salju buatan yang luas ini, yang direncanakan untuk menjadi tuan rumah Asian Winter Games 2029, telah dihentikan. Keajaiban teknik yang berputar-putar ini seharusnya menghasilkan tempat peristirahatan mewah sepanjang tahun setinggi 2 km di atas pasir gurun sekitarnya.

Semafor, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini, melaporkan bahwa pendanaan NEOM dibatasi pada komponen-komponennya yang paling produktif. Ini termasuk USD3 miliar untuk kota pelabuhan industri Oxagon di Laut Merah.

Ini tiba-tiba menjadi keharusan strategis. Sebagian besar pelabuhan Arab Saudi berada di Teluk Persia. Pelabuhan-pelabuhan ini tetap terisolasi dari dunia luar karena perang AS-Israel melawan Iran masih berjuang untuk menemukan solusi.

Penggelembungan dana oleh proyek Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah menjadi tidak terjangkau.

Proyek investasi besar-besaran Arab Saudi gagal menghasilkan antusiasme yang diharapkan. Investasi dan keterlibatan asing sangat buruk. Pengeluaran pun telah melonjak.

Itu terjadi meskipun perang Iran mendorong pendapatan minyak mentah ke level tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Pendapatan minyak mencapai USD24,7 miliar setelah bulan pertama perang karena Arab Saudi mengalihkan sebagian aliran melalui pipa Timur-Baratnya, melewati Selat Hormuz. Ada juga jaringan jalan raya berkualitas tingginya mengangkut ribuan ton pupuk—yang dialihkan dengan truk melintasi gurun—ke pelabuhan Laut Merah.

Namun, ekonomi negara tersebut terpukul keras di sektor lain yang terpengaruh oleh gangguan rantai pasokan.

“Bagi Arab Saudi, setiap bulan pertempuran menelan biaya sekitar 1,5 persen dari PDB dalam pengeluaran tambahan,” tulis analis Bloomberg Economics, Ziad Daoud, yang dikutip news.com.au, Senin (1/6/2026).

“Bagi sebagian besar negara tetangganya, tagihannya mungkin lebih tinggi," paparnya. Oleh karena itu, penghematan tetap menjadi kebutuhan.

Mimpi yang Terputus

“Keputusan tersebut merupakan hasil dari tinjauan strategis yang dilakukan oleh kepala eksekutif NEOM, Aiman al-Mudaifer, setelah pengangkatannya tahun lalu,” imbuh laporan Matthew Martin dari Semafor.

Pekerjaan pada The Cube (Mukaab), proyek gedung pencakar langit senilai USD50 miliar di Riyadh, ditangguhkan pada bulan Januari. Desain kotak raksasa setinggi 400 meter itu dimaksudkan untuk mendominasi pusat kota baru.

Pekerjaan konstruksi pada interkonektor kereta api berkecepatan tinggi sepanjang 57 km antara The Line dan Oxagon berakhir minggu ini, dengan penyelesaian sekitar 20 persen.

Pekerjaan dimulai tahun lalu untuk mendesain ulang gedung pencakar langit kembar linier The Line guna memangkas biaya. Gedung-gedung tersebut telah dirancang sebagai struktur ultra-hijau, hemat energi, terhubung dengan AI, dan dipenuhi dengan semua fasilitas modern.

Pada akhirnya, gedung ini seharusnya menampung sembilan juta orang. Semua transportasi di sepanjang 170 km panjangnya akan menggunakan sistem antar-jemput listrik internal yang canggih. Masa depan pekerjaan desain ulang ini juga belum diketahui.

“NEOM juga telah mengurangi ambisi lebih lanjut tentang berapa banyak orang yang akan tinggal di NEOM pada tahun 2030: targetnya sekarang hingga 100.000 orang,” tulis Martin.

“Pada satu titik, para eksekutif NEOM membayangkan 1,5 juta penduduk pada akhir dekade ini sebelum merevisi perkiraan tersebut menjadi 300.000 dua tahun lalu," imbuh dia.

TEL AVIV - Mike Evans, pendiri Friends of Zion yang juga sekutu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengeklaim Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa Saudi bisa mengakui negara Israel hari ini. Hanya saja, ayahnya; Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, tetap menjadi penghalang.

Evans, yang dikenal sebagai pendukung evangelis Israel, menyampaikan klaimnya kepada The Jerusalem Post selama kunjungan ke Israel pada hari Senin.

“Ketika saya berbicara dengan Putra Mahkota, dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan mengakui Israel hari ini,” kata Evans. “Tetapi dia mengatakan masalahnya adalah ayahnya," ujarnya.

Evans mengatakan dia bertemu dengan Pangeran MBS selama dua jam, di mana saudara laki-laki MBS dan menteri luar negeri Arab Saudi juga hadir. Menurut Evans, saudara laki-laki Pangeran MBS mengungkapkan pandangan yang serupa.

Klaim sekutu Trump tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.

Komentarnya muncul ketika Presiden AS Donald Trump berupaya menghubungkan kemungkinan kesepakatan Iran dengan dorongan yang lebih luas agar negara-negara Arab dan Muslim bergabung dengan Abraham Accords (Perjanjian Abraham).

Trump mengatakan pada hari Senin bahwa negara-negara Arab dan Muslim termasuk Qatar, Pakistan, Mesir, Yordania, dan Turki harus bergabung dengan Abraham Accords sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesepakatan dengan Iran, menurut lapor Reuters.

Trump juga mengatakan dia telah berbicara pada hari Sabtu dengan para pemimpin dari negara-negara tersebut, serta Arab Saudi dan Bahrain.

Axios melaporkan pada hari Minggu bahwa Trump meminta para pemimpin dari beberapa negara Arab dan mayoritas Muslim, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, dan Bahrain, untuk menormalisasi hubungan dengan Israel setelah kemungkinan kesepakatan untuk mengakhiri perang Iran.

Evans mengatakan dia percaya permintaan Trump itu serius. “Saya pikir itu tulus,” katanya.

“Donald Trump memiliki pengaruh negosiasi yang sangat besar dengan Arab Saudi saat ini. Pengaruh yang sangat besar. Dan saya rasa tidak ada keraguan bahwa presiden berencana untuk memenuhi keinginan negara-negara ini karena dia mencoba untuk bergerak menuju perdamaian yang tulus," paparnya.

Evans mengatakan Putra Mahkota MBS juga sangat kritis terhadap Palestina selama percakapan pribadi mereka.

“Putra Mahkota mengatakan, berbicara kepada Palestina, mereka telah membuang-buang uang kita,” kata Evans. “Dia mengatakan mereka seharusnya tidak menyerang Israel. Mereka seharusnya meniru Israel.”

Lebih lanjut, Evans mengeklaim bahwa Pangeran MBS menolak gagasan membagi Yerusalem menjadi dua ibu kota untuk Israel dan Palestina.

“Ketika dia berbicara tentang Yerusalem, dia mengatakan jika ada dua ibu kota di Yerusalem, itu akan menjadi ibu kota teror,” kata Evans. “Dia tampak lebih pro-Israel daripada sebagian besar penduduk Yahudi.”

Perjanjian Abraham ditandatangani selama masa jabatan pertama Trump, menormalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab serta Bahrain pada tahun 2020, diikuti oleh Maroko dan Sudan. Arab Saudi telah lama dipandang sebagai hadiah utama dari setiap upaya normalisasi yang lebih luas, meskipun Riyadh secara terbuka mengaitkan pengakuan Israel dengan kemajuan dalam masalah Palestina.

Evans mengatakan dia tidak yakin bahwa kedaulatan negara Palestina adalah hambatan sebenarnya bagi pengakuan Arab Saudi terhadap negara Israel.

“Saya tidak begitu yakin itu yang menghambatnya,” katanya. “Saya pikir jujur saja, keadaan telah berubah. Saya pikir tidak ada masalah dengannya. Saya pikir dia akan melakukannya. Saya pikir Donald Trump sungguh-sungguh," imbuh dia.

Proposal terbaru Trump juga mencakup negara-negara yang dianggap memiliki prospek lebih rumit untuk normalisasi hubungan dengan Israel, termasuk Qatar, Turki, dan Pakistan. Qatar telah menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Hamas dan memainkan peran mediasi sentral dalam negosiasi sandera, pemerintah Turki telah mengkritik Israel dengan tajam selama perang Gaza, dan Pakistan tidak pernah mengakui Israel.

Evans berpendapat bahwa hubungan pribadi dan pengaruh diplomatik Trump masih dapat menghasilkan hasil.

“Donald Trump memiliki pengaruh negosiasi yang sangat besar,” katanya. “Dia telah membangun banyak persahabatan, dan dia dapat mewujudkannya," paparnya.

Evans membingkai kemungkinan perluasan Perjanjian Abraham sebagai bagian dari pertempuran regional yang lebih besar melawan gerakan-gerakan Islamis, terutama Ikhwanul Muslimin.

“Sebagian besar amunisi yang telah menciptakan masalah bagi Negara Israel dan bagi orang Yahudi di seluruh dunia adalah Ikhwanul Muslimin,” katanya. “Dengan menciptakan aliansi dengan negara-negara Sunni ini, Perjanjian Abraham, Anda sedang membendung Ikhwanul Muslimin.”

Evans membela penanganan Trump terhadap Iran di tengah kekhawatiran Israel atas laporan kemungkinan tercapainya kesepakatan.

“Tidak ada presiden dalam sejarah yang telah berbuat lebih banyak untuk Negara Israel daripada presiden ini,” kata Evans. “Anda harus melihat sisi positif daripada sisi negatif.”

Dia memperingatkan bahwa Iran akan melakukan kesalahan besar jika mencoba menyesatkan Trump.

“Saya tidak percaya Iran akan menepati janji mereka,” kata Evans. “Jika mereka mencoba mempermainkannya, dia akan membalas dan menyerang mereka. Mereka akan melakukan kesalahan besar jika meremehkan presiden ini.”

Tak hanya itu, Evans juga membahas debat internal Partai Republik tentang Israel, termasuk pengaruh Tucker Carlson dan suara-suara lain yang mengkritik dukungan AS untuk Israel.

Dia mengatakan Friends of Zion telah memobilisasi 1.000 pendeta yang melakukan perjalanan ke Israel dan kemudian menggunakan media sosial untuk melawan apa yang dia gambarkan sebagai narasi anti-Israel di dalam sebagian gerakan konservatif.

“Ketika kita berbicara terakhir kali, Tucker Carlson berada di Gedung Putih,” kata Evans, merujuk pada kedekatan Carlson dengan tokoh-tokoh dunia Trump. “Dan sangat dekat dengan wakil presiden.”

Evans mengatakan Friends of Zion kemudian meluncurkan kampanye media sosial melawan Carlson.

“Kami memobilisasi 1.000 pendeta kami yang datang ke Israel,” katanya. “Kami mulai melakukan kampanye di jejaring sosial. Kami mendapatkan 138 juta tayangan dan mulai menyerang, mengekspos Tucker Carlson.”

“Tucker Carlson saat ini telah dikorbankan oleh Donald Trump,” imbuh Evans. “Dia sudah tersingkir," sambung dia.

Evans mengatakan fenomena yang lebih luas ini tetap harus menjadi perhatian kaum konservatif pro-Israel, terutama karena Carlson memiliki banyak pengikut di kalangan audiens sayap kanan yang lebih muda.

Dia mengeklaim, tanpa memberikan bukti dalam wawancara tersebut, bahwa uang dari negara-negara Teluk telah membantu memicu narasi anti-Israel secara daring.

“Ada sejumlah besar uang minyak dari negara-negara Teluk, dokumen-dokumen AI yang digunakan untuk memicu dan mendukung semua ini,” kata Evans.

PARIS - Kantor Kejaksaan Anti-Terorisme Nasional (PNAT) Prancis mengumumkan akan membuka penyelidikan kasus pembunuhan jurnalis pembangkang Arab Saudi, Jamal Khashoggi, di Konsulat Saudi di Istanbul pada tahun 2018. Langkah itu diambil setelah kelompok hak asasi manusia (HAM) mengajukan pengaduan terhadap Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dalam kasus tersebut.

Kasus pembunuhan ini telah mengguncang Pangeran MBS dan Kerajaan Arab Saudi karena jadi sorotan dunia internasional.

Khashoggi, seorang jurnalis pembangkang Arab Saudi yang kerap menulis kritik tentang kerajaan di The Washington Post, dicekik dan kemudian dimutilasi di dalam konsulat pada 2 Oktober 2018.

Dalam laporan tahun 2021, laporan intelijen AS mengeklaim bahwa Putra Mahkota MBS bertanggung jawab langsung atas pembunuhan tersebut.

Namun, Presiden Donald Trump kemudian membantah peran MBS dengan mengatakan bahwa sang putra mahkota tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan Khashoggi.

Perusahaan tempat Khashoggi bekerja, Democracy for the Arab World Now (DAWN), dan kelompok hak asasi manusia Trial International telah mengajukan petisi ke pengadilan Prancis mengenai masalah ini selama kunjungan MBS ke Prancis pada Juli 2022.

Mereka kemudian bergabung dengan pengaduan dari pengawas kebebasan pers Reporters Without Borders (RSF).

"Seorang hakim investigasi dari unit kejahatan terhadap kemanusiaan sekarang akan menyelidiki pengaduan atas penyiksaan dan penghilangan paksa," demikian konfirmasi PNAT kepada AFP, Minggu (17/5/2026).

Langkah PNAT ini muncul setelah bertahun-tahun perselisihan hukum, di mana kantor kejaksaan menentang pembukaan kasus di Prancis dengan alasan penerimaan bukti.

Namun dalam keputusan yang dikeluarkan pada hari Senin lalu, pengadilan banding memutuskan mendukung kelompok HAM, yang dipuji DAWN sebagai langkah kunci menuju keadilan atas pembunuhan jurnalis tersebut.

"Kejahatan yang menimpa Jamal Khashoggi adalah kejahatan keji, yang diputuskan dan direncanakan di tingkat tertinggi negara Saudi, yang mengeksekusi seorang jurnalis yang merupakan pembangkang dan suara independen," kata Emmanuel Daoud, pengacara RSF.

Pengacara Trial International, Henri Thulliez, mengatakan: "Seharusnya tidak ada lagi hambatan untuk membuka penyelidikan yudisial atas kejahatan keji yang dilakukan terhadap Jamal Khashoggi."

Pada tahun 2019, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Agnès Callamard—sekarang kepala Amnesty International—menerbitkan investigasi yang mengecam apa yang disebut oleh lembaga pengawas tersebut sebagai “kematian tidak sah Jamal Khashoggi”.

Berdasarkan wawancara dengan personel Saudi, agen intelijen Turki, rekaman percakapan telepon, dan kamera keamanan, laporan tersebut mengeklaim bahwa pembunuhan Khashoggi merupakan pembunuhan di luar hukum, yang menjadi tanggung jawab Kerajaan Arab Saudi.

Callamard mengatakan pembunuhan itu juga merupakan pelanggaran Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, larangan penggunaan kekuatan di luar wilayah hukum pada masa damai, tindakan penyiksaan berdasarkan ketentuan Konvensi Menentang Penyiksaan, yang diratifikasi oleh Arab Saudi.

Dewan Syura Majelis Arab Saudi menolak mentah-mentah temuan laporan tersebut.

RIYADH - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) mengutuk serangan rudal dan drone Iran terhadap Uni Emirat Arab (UEA) pada hari Senin. Calon raja Arab Saudi itu menyebutnya sebagai serangan yang tidak beralasan.

Kecaman Pangeran MBS disampaikan selama percakapan telepon dengan Presiden UEA Mohamed bin Zayed (MBZ), sebagaimana dilaporkan media pemerintah kerajaan, Saudi Press Agency (SPA), Selasa (5/5/2026).

Laporan SPA menyebutkan bahwa MBS menyatakan kecaman dan penolakan keras Kerajaan Arab Saudi terhadap agresi Iran yang tidak beralasan yang menargetkan Uni Emirat Arab. Dia juga menegaskan dukungan kerajaan untuk keamanan dan stabilitas UEA.

Kedua pemimpin juga meninjau perkembangan regional dan cara-cara untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas kawasan.

Kementerian Pertahanan UEA mengatakan sistem pertahanan udara Emirat mencegat 12 rudal balistik, tiga rudal jelajah, dan empat drone yang diluncurkan dari Iran pada hari Senin, mengakibatkan tiga orang terluka sedang.

UEA mengatakan pihaknya memiliki “hak penuh dan sah” untuk merespons serangan terbaru Iran.

Sebelumnya pada hari Senin, UEA mengutuk keras serangan drone Iran terhadap kapal tanker minyak ADNOC di Selat Hormuz yang diblokade, sementara Amerika Serikat bersiap untuk mulai mengawal kapal-kapal melalui jalur air tersebut.

Dua drone menghantam MV Barakah di lepas pantai Oman, tetapi tidak ada korban luka yang dilaporkan, kata raksasa minyak negara UEA, ADNOC, menambahkan bahwa kapal tersebut tidak membawa kargo.

Secara terpisah pada hari Senin, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengutuk dengan “keras” serangan Iran terhadap fasilitas sipil dan ekonomi di UEA, termasuk kapal tanker tersebut.

“Kerajaan menegaskan dukungannya kepada Uni Emirat Arab dalam langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayahnya,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangannya, mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, serta menghormati prinsip bertetangga yang baik.

Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan BPI Danantara tengah mengincar tanah yang lokasinya 400 meter dari Masjidil Haram untuk Kampung Haji."Bulan ini, Pak Rosan Danantara (CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani) lagi menge-bid (menawar), melawan beberapa puluh pesaing untuk dapat tanah 400 meter dari Masjidil Haram," ujar Hashim saat menghadiri Economic Briefing 2026 di Jakarta, seperti dikutip Antara pada Kamis (24/4).

Menurut Hashim, Danantara mengincar lahan tersebut lantaran mempertimbangkan usia jamaah haji yang sudah lanjut usia (lansia).

"Jamaah Indonesia yang ke Tanah Suci banyak yang sudah sepuh, sudah umur 60-70 tahun. Harus jalan kaki 9-10 km," ujarnya.

Hashim berharap, apabila tawaran Danantara diterima, jamaah Indonesia dapat berkumpul dengan nyaman, murah, dan dekat dengan Masjidil Haram.

"Saya dengar mau dibangun kurang lebih 15 menara di tempat yang pertama. Nanti ada tempat-tempat lain, restoran nasi padang atau nanti restoran Aceh. Nanti yang tua-tua, sepuh-sepuh, bisa di sana. Bisa istirahat," ujarnya.

Menurut Hashim, langkah terobosan ini bisa terwujud sebab Presiden Prabowo Subianto mendapatkan komitmen dari Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).

"Indonesia dapat tempat dekat dengan Kabah, dekat dengan Masjidil Haram. 2,5 km. Ini sangat berdampak positif bagi umat Islam di Indonesia," ujarnya.

Pemerintah Indonesia melalui Danantara sebelumnya telah mengamankan lahan total seluas 45 hektare untuk Kampung Haji Indonesia di Mekkah.

Keberadaan Kampung Haji tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem halal global serta meningkatkan multiplier effect ekonomi bagi Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Pakistan mendapatkan dana sebesar US$3 miliar atau setara Rp51,4 triliun dari Arab Saudi (asumsi kurs Rp17.153 per dolar AS). Duit tersebut diberikan dalam bentuk deposito.

Kementerian Keuangan Pakistan menyebut pemberian dana tersebut diberikan Saudi untuk membantu memperkuat cadangan devisa negaranya.

"Kerajaan Arab Saudi telah berkomitmen menempatkan tambahan deposito sebesar US$3 miliar, dengan pencairan diharapkan pada pekan depan," kata Kementerian Keuangan Pakistan dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters, Rabu (15/4).

Pemberian dana terjadi setelah Pakistan menyatakan tengah mengembalikan miliaran dolar pinjaman kepada Uni Emirat Arab (UAE), yang kini menjadi rival Riyadh.

Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb Aurangzeb menjelaskan deposito Arab Saudi sebesar US$5 miliar yang sudah ada, juga akan diperpanjang untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

Kemarin malam, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif tiba di Arab Saudi dalam rangka tur empat hari. Kunjungan dilakukan menjelang kemungkinan putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat (AS)dan Iran.

[Gambas:Youtube]

Sharif juga akan mengunjungi Qatar dan Turki dalam perjalanan tersebut, yang berlangsung setelah Washington dan Teheran menggelar pembicaraan tingkat tertinggi dalam beberapa dekade di Islamabad akhir pekan lalu.

Pemimpin Pakistan itu akan membahas 'situasi regional' dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS), penguasa de facto Arab Saudi, menurut pernyataan kantornya.

Pembicaraan di Islamabad menandai kemajuan dalam upaya mengakhiri perang yang dimulai dengan agresi AS-Israel ke Iran pada 28 Februari lalu.

Sebagai balasan, Iran kemudian menargetkan sekutu AS di kawasan Teluk, termasuk Arab Saudi dan Qatar. Teheran juga memblokir ekspor energi dari kawasan tersebut, yang memicu lonjakan harga minyak.

Perundingan antara AS dan Iran berakhir tanpa kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Namun, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Selasa bahwa negosiasi dapat dilanjutkan pekan ini di Pakistan.

RIYADH - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dilaporkan telah menekan Amerika Serikat (AS) untuk mencabut blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Dia takut ancaman pembalasan Iran untuk memblokade Laut Merah bisa melumpuhkan ekonomi Kerajaan Arab Saudi.

Laporan itu diterbitkan The Telegraph pada hari Rabu (15/4/2026), mengutip para diplomat Teluk. Menurut laporan tersebut, Riyadh juga menekan Washington untuk mengurangi perang di Timur Tengah.

Para diplomat Teluk mengatakan Pangeran MBS ingin Presiden AS Donald Trump kembali ke negosiasi.

Lobi Arab Saudi mencerminkan kekhawatiran di Riyadh bahwa Teheran akan membalas blokade AS dengan menginstruksikan sekutu Houthi-nya di Yaman untuk menutup Selat Bab al-Mandeb, sebuah titik rawan di Laut Merah yang dilalui sebagian besar pasokan minyak kerajaan.

Pergeseran mendadak oleh satu-satunya negara Arab yang bersikap keras terhadap Iran—pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal dan dikonfirmasi kepada The Telegraph oleh dua pejabat Teluk—muncul di tengah meningkatnya kecemasan regional tentang penanganan perang oleh Trump.

Meskipun negara-negara Teluk telah mendesak presiden AS untuk tidak berperang, Arab Saudi—setidaknya secara pribadi—merupakan pengecualian. Setelah serangan udara AS pada Juni tahun lalu terhadap fasilitas nuklir Iran, Pangeran MBS dilaporkan telah meninggalkan sikap menahan diri sebelumnya, dengan menyimpulkan bahwa Teheran hanya akan semakin kuat kecuali dikalahkan di medan perang.

Dia dilaporkan bergabung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk merebut apa yang mereka anggap sebagai peluang bersejarah untuk memberikan kekalahan abadi kepada Iran dan membentuk kembali Timur Tengah—pandangan yang tidak dianut oleh negara-negara Teluk lainnya.

Toleransi Arab Saudi yang lebih besar terhadap risiko sebagian berakar pada letak geografisnya. Tidak seperti negara-negara tetangganya, Arab Saudi memiliki dua garis pantai: Teluk Persia dan Laut Merah.

Setelah Iran menutup Selat Hormuz, Arab Saudi mengalihkan sebagian besar ekspor minyak mentahnya dari Ras Tanura di Teluk ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah melalui pipa timur-barat sepanjang 750 mil.

Ekspor kini mendekati level sebelum perang, yaitu 7 juta barel per hari, yang membantu menstabilkan harga minyak dan melindungi kerajaan dari dampak terburuk yang dirasakan oleh negara-negara tetangga yang lebih kecil. Ekonomi Qatar dan Kuwait diperkirakan akan menyusut sebesar 14 persen tahun ini. Arab Saudi menghadapi kontraksi yang masih menyakitkan tetapi lebih terkendali, yaitu 3 persen.

Namun, ketahanan itu dapat runtuh jika Houthi—milisi yang didukung Iran yang mengendalikan Yaman utara— kembali menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah atau mencoba menguasai Bab al-Mandeb, yang dikenal sebagai "Gerbang Air Mata". Bahkan satu serangan yang berhasil pun dapat mencegah pemilik kapal mengirimkan kapal tanker ke Yanbu, yang berpotensi memicu kekacauan di pasar energi global.

Sekitar dua pertiga ekspor minyak mentah Arab Saudi ditujukan untuk kilang-kilang di Asia berdasarkan kontrak jangka panjang. Mengalihkan rute ke utara melalui Terusan Suez sebagian besar tidak praktis. Kapal-kapal super besar, khususnya kapal tanker minyak mentah berukuran sangat besar, berada terlalu dalam di perairan untuk transit dengan muatan penuh, dan alternatifnya dapat menambah waktu perjalanan hingga 29 hari.

Seberapa serius ancaman Houthi masih belum jelas. Iran sebelumnya mengisyaratkan bahwa mereka dapat mengaktifkan sekutunya “dengan satu sinyal”.

Houthi memiliki sejarah serangan semacam itu. Antara tahun 2023 hingga tahun lalu, mereka melakukan 190 serangan terhadap kapal dagang, menenggelamkan dua kapal dan menangkap satu kapal lainnya. Lalu lintas di Laut Merah turun lebih dari 60 persen.

Kekuatan tempur mereka sejak itu telah berkurang akibat ratusan serangan udara AS dan Inggris terhadap situs rudal, dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengawal puluhan kapal melalui selat di bawah tembakan. Sementara itu, serangan Israel telah melenyapkan sebagian besar komando tinggi Houthi, termasuk serangan Agustus lalu yang menewaskan 12 tokoh senior, di antaranya Ahmed al-Rahawi, perdana menteri Houthi.

Meskipun demikian, beberapa analis percaya bahwa kelompok tersebut masih memiliki kemampuan untuk melancarkan kampanye maritim yang mengganggu, tetapi apakah mereka akan menuruti permintaan dari Iran masih belum pasti.

Itulah pandangan di antara sisa-sisa Dewan Transisi Selatan (STC), sebuah gerakan separatis yang didukung Uni Emirat Arab di Yaman selatan.

Selama lebih dari satu dekade, STC dipandang sebagai kekuatan paling efektif dalam melawan Houthi di lapangan. Namun Arab Saudi, yang mendukung milisi saingan, memaksa gerakan tersebut untuk bubar pada bulan Januari setelah melumpuhkannya dengan serangan udara yang menghentikan serangan STC di Yaman timur. Keputusan tersebut meninggalkan kekosongan strategis yang mungkin akan kembali menghantui Riyadh.

Tokoh-tokoh senior dalam gerakan yang kini sebagian besar beroperasi di bawah tanah tersebut mengatakan bahwa, meskipun mereka tidak tahu apakah Houthi berencana untuk melanjutkan serangan, mereka hampir pasti mampu melakukannya.

Amr al-Bidh, perwakilan khusus presiden STC, mengatakan: “Kondisi untuk melanjutkan serangan terhadap kapal sekarang lebih permisif daripada kapan pun sejak tahun 2023."

“Arsitektur pasukan darat yang sebelumnya membatasi operasi pesisir mereka telah dihapus. Jika mereka bertindak, kemampuan untuk merespons dari dalam Yaman sama sekali tidak ada seperti sebelumnya," ujarnya.

Apakah Putra Mahkota MBS—yang pernah menganjurkan moderasi terhadap Iran dalam upaya untuk menampilkan Timur Tengah sebagai mercusuar stabilitas—kini menyesali sikap kerasnya di masa lalu masih belum jelas.

Di seluruh kawasan, taruhan negara-negara Teluk pada Trump tampaknya mulai memburuk. Menyambut kembalinya Trump ke Gedung Putih, mereka meningkatkan produksi minyak, menjanjikan investasi AS senilai triliunan dolar, menjamunya dengan mewah, dan dalam kasus Qatar, bahkan memberinya pesawat Boeing 747 mewah untuk menggantikan Air Force One.

Kemurahan hati seperti itu dimaksudkan untuk mengamankan perlindungan Amerika dan menjamin stabilitas. Sebaliknya, beberapa pejabat mengeluh, Trump telah membakar Timur Tengah.

Tidak akan ada perpecahan. Putra Mahkota MBS tidak akan mengakui penyesalannya di depan umum. Tetapi kebijakan Arab Saudi terhadap Iran kemungkinan akan bergeser ke arah kehati-hatian, kata para pejabat Teluk.

Kerajaan Arab Saudi mampu menahan satu blokade. Mereka telah menolak blokade kedua karena takut hal itu dapat memicu blokade ketiga, dengan biaya yang terlalu tinggi bahkan untuk negara penghasil minyak terkuat sekalipun.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momentum Idulfitri 1447 Hijriah untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan sejumlah pemimpin negara muslim melalui komunikasi langsung.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kepala negara melakukan rangkaian silaturahmi internasional di tengah agenda domestik perayaan Idulfitri.

“Dalam beberapa hari di suasana Idulfitri ini Presiden Prabowo juga melaksanakan silaturahmi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin negara muslim,” ujar Teddy dalam keterangan resmi melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (22/3/2026).

Adapun sejumlah pemimpin yang telah dihubungi antara lain Presiden Recep Tayyip Erdoğan dari Turki, Perdana Menteri Shehbaz Sharif dari Pakistan, Raja Abdullah II dari Yordania, serta Perdana Menteri Mohammed bin Salman dari Arab Saudi.

Selain agenda internasional, Presiden juga menjalankan sejumlah kegiatan di dalam negeri.

Orang nomor satu di Indonesia itu diketahui bermalam takbiran di Sumatra Utara, melaksanakan Salat Idulfitri di Aceh, serta menggelar halal bihalal bersama masyarakat di Istana Merdeka.

View this post on Instagram

A post shared by Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet)

Teddy menambahkan, komunikasi dengan kepala negara lainnya masih akan berlanjut dalam waktu dekat.

“Beberapa Kepala Negara lainnya juga akan dihubungi dalam waktu dekat, menunggu konfirmasi dari masing-masing negara,” tandas Teddy.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menelepon sejumlah pemimpin negara muslim pada momen Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Pemimpin negara yang dihubungi mulai dari Raja Yordania Raja Abdullah II hingga Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman.

“Setelah bermalam takbiran di Sumatera Utara, salat Idulfitri di Aceh, serta halalbihalal bersama masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta, dalam beberapa hari di suasana Idulfitri ini Presiden Prabowo juga melaksanakan silaturahmi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin negara muslim,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (22/3/2026).

Adapun pemimpin negara yang dihubungi mulai dari Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Raja Abdullah II dari Kerajaan Yordania, dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS).

“Beberapa kepala negara lainnya juga akan dihubungi dalam waktu dekat, menunggu konfirmasi dari masing-masing negara,” katanya.

Teddy menambahkan komunikasi ini dilakukan Prabowo dalam rangka menjalin silaturahmi guna mempererat persaudaraan dan kerja sama antarnegara.

“Silaturahmi ini menjadi wujud eratnya persaudaraan dan kerja sama antara negara-negara muslim sekaligus memperkuat hubungan bilateral di tengah suasana penuh keberkahan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, pada Kamis (12/3/2026).

Pembicaraan tersebut membahas perkembangan eskalasi militer di kawasan serta potensi dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas regional maupun internasional.

"Yang Mulia (Pangeran MBS) meninjau melalui telepon dengan Presiden Indonesia perkembangan eskalasi militer di kawasan dan dampaknya yang serius terhadap keamanan dan stabilitas regional dan internasional," tulis keterangan akun X Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Kamis (12/3/2026).

Dalam percakapan itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penghentian segera aktivitas militer di kawasan.

"Presiden Prabowo menyampaikan bahwa langkah henti aksi militer diperlukan untuk mencegah terganggunya keamanan dan stabilitas wilayah," demikian isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Kedua pemimpin juga menyoroti dampak berbahaya dari meningkatnya aktivitas militer yang dapat memperluas ketegangan di kawasan.

Informasi mengenai percakapan telepon tersebut disampaikan oleh Ministry of Foreign Affairs of Saudi Arabia dalam keterangan resminya pada 22 Ramadan 1447 Hijriah.

RIYADH - Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi telah mengarahkan pencairan lebih dari 3 miliar riyal Saudi (lebih dari Rp13,4 triliun) untuk bantuan Ramadan kepada penerima manfaat jaminan sosial.

Menurut laporan Saudi Press Agency (SPA), pembayaran bantuan tersebut, yang mencakup 1.000 riyal Saudi (lebih dari Rp4,4 juta) untuk kepala keluarga dan 500 riyal Saudi (lebih dari Rp2,4 juta) untuk setiap tanggungan, diharapkan akan langsung disetorkan ke rekening bank penerima manfaat dalam hitungan jam sejak perintah dikeluarkan hari Kamis.

Laporan tersebut menyatakan bahwa pembayaran tersebut mencerminkan komitmen kepemimpinan kerajaan untuk mengatasi kebutuhan keluarga penerima manfaat dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi selama bulan suci Ramadan.

Arahan Raja Salman tersebut dibuat berdasarkan rekomendasi Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Raja Salman, yang diberi gelar Penjaga Dua Masjid Suci, berdoa kepada Allah SWT agar menganugerahkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas kepada rakyat Palestina, umat Islam, serta penduduk seluruh dunia pada kesempatan Ramadan.

“Kami memohon kepada Allah SWT agar memberkati kami di bulan yang mulia ini, menerima amal kebaikan kami, dan menjaga keamanan serta kemakmuran di negara kami,” bunyi pidato Raja Salman kepada warga Arab Saudi, ekspatriat, dan umat Muslim di seluruh Arab Saudi dan di seluruh dunia pada kesempatan bulan suci Ramadan 1447 H.

Atas nama Raja Salman, pidato tersebut disampaikan oleh Menteri Media Salman Al-Dossary. “Kami ingin mengucapkan selamat atas datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan di mana pintu-pintu Surga dibuka dan yang berisi malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Kami memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa untuk membantu kami dalam berpuasa, berdoa, dan melaksanakan ibadah,” lanjut pidato Raja Salman.

“Kami memuji Allah Yang Maha Kuasa karena telah menganugerahkan kepada negara kami yang diberkahi kehormatan untuk melayani Dua Masjid Suci dan para pengunjungnya, termasuk jemaah haji dan umrah. Kami akan terus, dengan pertolongan Allah, di jalan yang teguh ini yang telah ditetapkan oleh para pemimpin bangsa ini,” katanya.

Berbicara kepada umat Islam, Raja Salman berkata: “Bulan Ramadan adalah kesempatan yang luar biasa untuk membersihkan jiwa, melakukan amal saleh, memperkuat kasih sayang dan solidaritas, dan bersyukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas nikmat-nikmat-Nya yang tampak dan gaib.”

RIYADH - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengirim surat panjang kepada Penasihat Keamanan Nasional Uni Emirat Arab (UEA) Tahnoon bin Zayed yang mengeluhkan aktivitas UEA di Sudan dan Yaman. Surat keluhan itu diungkap beberapa pejabat Amerika Serikat (AS) dan Barat kepada Middle East Eye (MEE), Sabtu (21/2/2026).

Surat yang dikirim beberapa minggu lalu itu memberikan daftar rinci keluhan Arab Saudi terhadap UEA, bahkan sambil menawarkan mediasi melalui adik sekaligus penasihat putra mahkota, Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman.

Surat itu mengatakan kepada Tahnoon, yang dijuluki "sheikh mata-mata", bahwa Arab Saudi tidak dapat lagi mentoleransi perang saudara Sudan sementara negara tetangganya mendukung paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

Selain itu, surat tersebut membenarkan intervensi militer Arab Saudi di Yaman sebagai hal yang diperlukan untuk keamanan nasional kerajaan. Arab Saudi menyerang pasukan separatis di Yaman selatan—yang merupakan sekutu UEA—pada bulan Desember dan sejak itu berupaya mengusir pasukan negara tetangganya itu sepenuhnya dari Yaman.

Surat itu menegaskan kembali bahwa Arab Saudi memandang Yaman sebagai wilayah pengaruhnya dan bahwa Riyadh berencana untuk mengambil tanggung jawab atas negara yang dilanda perang di perbatasan selatannya itu.

Keluhan yang diangkat dalam surat tersebut telah digaungkan di depan umum dan secara pribadi sebelumnya, tetapi keputusan untuk melibatkan AS patut diperhatikan.

Para pejabat AS dan Barat yang mengetahui isi surat tersebut mengatakan kepada MEE bahwa surat tersebut tidak berisi bagian tanda tangan, tetapi Washington menilai bahwa surat itu dikirim oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Pemerintahan Trump relatif diam mengenai perselisihan antara dua sekutu Teluknya tersebut.

Seorang pejabat Barat mengatakan kepada MEE bahwa UEA menolak ketika ditanya apakah mereka akan terbuka untuk mediasi AS di balik layar.

Pejabat Barat tersebut mengatakan kepada MEE bahwa surat itu tampaknya ditulis dengan mempertimbangkan Washington, menjabarkan masalah kerajaan dengan UEA bahkan ketika menekankan "ikatan persaudaraan" di antara mereka.

Presiden AS Donald Trump mengakui perpecahan sekutu Teluk AS itu untuk pertama kalinya di depan umum minggu ini.

“Memang ada keretakan,” katanya kepada wartawan, menambahkan bahwa dia dapat “menyelesaikannya dengan sangat mudah”.

Surat itu mengatakan bahwa Arab Saudi terkejut bahwa UEA percaya kerajaan itu telah menekan AS untuk menjatuhkan sanksi kepadanya.

MEE menjadi yang pertama mengungkapkan bahwa Mohammed bin Salman berencana untuk melobi Trump melawan UEA atas dukungannya terhadap RSF ketika dia mengunjungi Gedung Putih pada bulan November.

Trump secara terbuka mengonfirmasi bahwa Arab Saudi memintanya untuk campur tangan dalam konflik tersebut, meskipun dia tidak menyebut UEA secara langsung.

Beberapa analis berspekulasi bahwa lobi Arab Saudi adalah pemicu terakhir yang mendorong UEA untuk mendukung serangan besar-besaran oleh pasukan separatis di Yaman pada bulan Desember.

Dalam suratnya, Mohammed bin Salman mengatakan Arab Saudi melihat keputusan UEA untuk mengirim bantuan militer ke Dewan Transisi Selatan (STC) tanpa persetujuan Riyadh sebagai “garis merah”.

Arab Saudi mengebom pengiriman senjata Uni Emirat Arab di pelabuhan Mukalla pada akhir Desember. Kemudian, Arab Saudi memberikan dukungan udara dan intelijen kepada pemerintah Yaman yang diakui secara internasional untuk mengusir STC.

Surat itu mengecam Uni Emirat Arab karena mengatur operasi rahasia pada awal Januari untuk mengeluarkan mantan pemimpin STC, Aidarous al-Zubaidi, dari Yaman setelah dia didakwa dengan pengkhianatan tingkat tinggi.

Korespondensi tersebut menyoroti peran kunci yang dimainkan Tahnoon sebagai pemecah masalah bagi Uni Emirat Arab.

Tahnoon adalah salah satu dari enam bersaudara yang dijuluki oleh pengamat Teluk sebagai "Bani Fatima", putra-putra pendiri Uni Emirat Arab, Zayed bin Sultan al-Nahyan, dan istri kesayangannya, Fatima Bint Mubarak al-Ketbi. Daftar tersebut termasuk Presiden Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed.

Dikenal dengan kacamata hitam aviator khasnya, yang dia kenakan karena kondisi mata tertentu, Tahnoon mengawasi kekayaan negara Abu Dhabi senilai USD1 triliun. Sebagai penasihat keamanan nasional, dia juga terlibat dalam diplomasi ulang-alik atas nama saudaranya.

Para pejabat AS dan Arab, baik yang masih menjabat maupun yang sudah pensiun, yang pernah bertemu Tahnoon, menggambarkannya kepada MEE sebagai sosok yang lebih pragmatis daripada saudaranya. Misalnya, Tahnoon memimpin upaya untuk membangun kembali hubungan antara UEA dan Qatar yang memburuk setelah blokade terhadap Qatar pada tahun 2017.

Surat Mohammed bin Salman menggarisbawahi bahwa mengatasi keretakan ini akan menjadi urusan keluarga bagi kedua belah pihak.