RIYADH - Arab Saudi melancarkan serangkaian serangan udara "terselubung" terhadap Iran pada akhir Maret sebelum "mengancam" Republik Islam dengan agresi lebih lanjut.

Reuters memuat laporan tersebut, mengutip "seorang pejabat Barat" yang menggambarkan serangan tersebut sebagai "serangan balasan." Pejabat tersebut mengatakan agresi itu datang "sebagai pembalasan atas serangan terhadap Arab Saudi," tanpa secara tepat mengungkapkan alasan di balik serangan yang dimaksud.

Kerajaan Arab Saudi telah berulang kali menuduh Republik Islam memiliki niat jahat atau berkontribusi pada agresi terhadap wilayahnya, tuduhan yang telah ditolak mentah-mentah oleh Teheran dalam semua kesempatan.

Kantor berita tersebut mengatakan tidak dapat secara independen mengkonfirmasi target serangan tersebut.

Sementara itu, laporan tersebut mengutip seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Saudi yang mengulangi pernyataan resmi Riyadh tentang "menganjurkan de-eskalasi, pengendalian diri, dan pengurangan ketegangan dalam upaya mencapai stabilitas, keamanan, dan kemakmuran kawasan dan rakyatnya."

Para pejabat Barat yang dikutip dalam laporan tersebut mengatakan bahwa kerajaan tersebut kemudian "mengancam" Teheran dengan "pembalasan lebih lanjut."

Kerajaan tersebut mengizinkan penggunaan wilayahnya secara luas oleh Amerika Serikat untuk menargetkan Iran selama serangan agresi Amerika-Israel yang tidak beralasan terhadap Republik Islam.

Angkatan Bersenjata Iran menanggapi dengan melancarkan setidaknya 100 gelombang pembalasan yang menentukan dan berhasil terhadap target-target Amerika di seluruh wilayah tersebut, termasuk yang berada di kerajaan dan banyak negara Arab lainnya di sepanjang garis pantai Teluk Persia.

Sementara itu, Teheran akan sangat menyarankan negara-negara tersebut untuk tidak berkontribusi pada agresi tersebut, dan mencatat bagaimana keberadaan pos-pos musuh telah mengakibatkan ketidakamanan mereka daripada melayani kepentingan mereka.

Pada hari Senin, The Wall Street Journal juga melaporkan bahwa Uni Emirat Arab melakukan serangkaian serangan "terselubung" terhadap Iran selama agresi Amerika-Israel.

Mengutip sumber anonim yang mengetahui masalah tersebut, surat kabar itu mengatakan salah satu serangan menargetkan kilang minyak di Pulau Lavan, Iran, pada awal April.

Salah satu sumber yang dikutip oleh The Journal mengatakan Amerika Serikat diam-diam menyambut kontribusi UEA terhadap agresi dengan cara seperti itu.

Laporan tersebut muncul di tengah tuduhan berulang kali dari para pejabat Emirat terhadap Iran tentang penargetan negara mereka yang "disengaja" dan "tidak beralasan". Republik Islam Iran secara tegas menolak klaim tersebut, menggarisbawahi bahwa tindakan pembalasan mereka semata-mata ditujukan pada target musuh di dalam Emirat.

RIYADH - Arab Saudi merilis laporan tahunannya yang merinci kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan Visi 2030 pada tahun 2025. Riyadh menggarisbawahi momentum berkelanjutan dalam strategi transformasi jangka panjang Kerajaan.

Melansir Al Arabiya, dipimpin oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, Visi 2030 diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak, mendiversifikasi ekonominya, dan mengembangkan sektor layanan publik utama termasuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata.

Meskipun Diganggu Perang Iran, Ini 4 Kemajuan Nyata Visi 2030 Arab Saudi

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Cepat

Menurut laporan tahunan, perekonomian Arab Saudi antara tahun 2016 dan 2025 mengalami pertumbuhan yang dipercepat dan ketahanan yang lebih besar yang didorong oleh Visi 2030, dengan reformasi yang memperkuat institusi, meningkatkan partisipasi sektor swasta, dan memperluas aktivitas non-minyak. Sektor non-minyak kini menyumbang lebih dari setengah PDB, sementara pertumbuhan PDB riil mencapai 4,5 persen pada tahun 2025, didukung oleh ekspansi yang luas di seluruh perekonomian.

Laporan tersebut menyoroti pencapaian ekonomi utama, mencatat bahwa PDB Arab Saudi mencapai SAR 4,9 triliun (USD1,3 triliun) pada akhir tahun 2025, melebihi target sementara. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa lebih dari 700 perusahaan internasional telah mendirikan kantor pusat regional di Kerajaan, sementara lokalisasi industri militer telah mencapai 24,89 persen, naik dari 7,7 persen pada tahun 2016.

2. Kontribusi Sektor Swasta Menguat

Kontribusi sektor swasta terhadap PDB meningkat menjadi 51 persen, sementara PDB non-minyak berkembang menjadi USD892 miliar, mencerminkan diversifikasi yang berkelanjutan. Ekspor non-minyak mencapai rekor tertinggi, dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah meningkat menjadi 11,3 persen dari total pinjaman bank, melampaui target, seiring Kerajaan terus memperkuat ekosistem sektor swasta.

Laporan tersebut juga mencatat inflasi yang stabil di sekitar 2 persen dan penurunan pengangguran di Arab Saudi menjadi 7,2 persen, menandai level terendah hingga saat ini, didukung oleh penciptaan lapangan kerja dan reformasi pasar tenaga kerja.

3. Kualitas Hidup Rakyat Saudi Membaik

Di bidang sosial, laporan tersebut menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam perumahan dan kualitas hidup. Tingkat kepemilikan rumah di antara rumah tangga Saudi meningkat dari 47 persen pada tahun 2016 menjadi lebih dari 66 persen pada akhir tahun 2025, melampaui target tahunan dan didukung oleh perluasan akses hipotek dan pasokan perumahan.

Akses dan kualitas layanan kesehatan juga meningkat, dengan cakupan layanan kesehatan mencapai 97,5 persen, melampaui target dan mendekati cakupan nasional penuh.

Indeks Kualitas Layanan Kesehatan meningkat menjadi 70,4 persen, mencerminkan peningkatan dalam penyampaian layanan, efisiensi, dan hasil.

4. Visi MBS Jadi Kenyataan

Putra Mahkota mengatakan Kerajaan telah menghadirkan “model luar biasa dengan mengubah visi menjadi kenyataan,” menyoroti kemajuan yang dicapai di bawah inisiatif tersebut.

Sementara itu, Raja Salman bin Abdulaziz mengatakan Kerajaan sedang bergerak “menuju masa depan yang lebih baik” berkat apa yang telah dicapai Visi 2030 sejak diluncurkan 10 tahun lalu.

RIYADH - Pakistan mengirim pasukan dan jet tempur ke Arab Saudi untuk meningkatkan keamanan. Itu sebagai upaya untuk memperkuat pertahanan Saudi sebagai antisipasi jika konflik dengan Iran kembali memanas.

3 Alasan Pakistan Kirim Pasukan dan Jet Tempurnya ke Arab Saudi, Salah Satunya Dapat Kompensasi Rp85 Triliun

1. Mendukung Stabilitas Keamanan

"Personel militer dan jet tempur Pakistan tiba di Pangkalan Udara King Abdulaziz pada hari Sabtu," kata Kementerian Pertahanan Saudi dalam sebuah pernyataan, dilansir RT.

"Pengerahan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi militer, meningkatkan kesiapan operasional, dan mendukung keamanan dan stabilitas di tingkat regional dan internasional," tambah kementerian tersebut.

2. Realisasi Pakta Pertahanan

Langkah ini merupakan bagian dari perjanjian kerja sama pertahanan yang ditandatangani antara kedua negara pada September lalu.

Sesuai dengan pakta antara kedua negara, setiap serangan terhadap satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap negara lain.

Pesawat-pesawat itu dikirim setelah serangan Iran menghantam infrastruktur energi dan menewaskan seorang warga negara Saudi, menurut laporan Reuters.

Iran menyambut baik perjanjian pertahanan antara Arab Saudi dan Pakistan tahun lalu.

Pakistan mengutuk serangan rudal dan drone Iran terhadap fasilitas energi Arab Saudi pekan lalu dan menggambarkan serangan tersebut sebagai "eskalasi berbahaya" yang merusak perdamaian dan stabilitas regional.

3. Mendapatkan Kompensasi Rp85 Triliun

Islamabad diperkirakan akan menerima sekitar USD5 miliar atau sekitar Rp85 triliun sebagai bantuan keuangan dari Riyadh dan Doha menjelang komitmen pembayaran utang besar.

Pakistan sedang bersiap untuk melunasi pembayaran sebesar USD3,5 miliar kepada Uni Emirat Arab pada 23 April.

Islamabad telah meminta bantuan dari Riyadh, termasuk perluasan deposito tunai yang ada dan perpanjangan fasilitas pembiayaan minyak yang akan berakhir akhir bulan ini, menurut laporan.

RIYADH - Unit militer Pakistan , termasuk jet tempur, tiba di Arab Saudi. Mereka akan ikut menjaga kedaulatan Saudi dari berbagai ancaman.

“Kementerian Pertahanan mengumumkan kedatangan pasukan militer dari Republik Islam Pakistan ke Pangkalan Udara King Abdulaziz di Sektor Timur sebagai bagian dari Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis yang ditandatangani antara kedua negara bersaudara,” demikian bunyi pernyataan dari kementerian pertahanan Saudi, dilansir Al Arabiya.

Pernyataan tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa unit-unit yang tiba di pangkalan tersebut terdiri dari pesawat tempur dan pesawat pendukung dengan tujuan untuk “meningkatkan koordinasi militer bersama dan meningkatkan tingkat kesiapan operasional antara angkatan bersenjata kedua negara.”

Arab Saudi dan Pakistan memiliki kemitraan yang kuat di berbagai sektor. Pada tanggal 17 September 2025, kedua negara menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis. Berdasarkan perjanjian ini, serangan terhadap salah satu negara dianggap sebagai serangan terhadap kedua negara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan mengunjungi Pakistan pada hari Jumat, bertemu dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif di Islamabad.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh menteri luar negeri Pakistan dan kepala militer tertinggi, menurut unggahan dari perdana menteri Pakistan.

Shehbaz menyampaikan apresiasi atas “kasih sayang yang mendalam” Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman terhadap Pakistan, serta atas dukungan ekonomi dan keuangan Kerajaan yang telah lama diberikan kepada Pakistan selama bertahun-tahun, katanya.

Pernyataan Shehbaz menyebutkan bahwa Arab Saudi telah memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi Pakistan.

Islamabad berkomitmen untuk memperluas kerja sama dengan Arab Saudi, khususnya dalam perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi, menurut pernyataan tersebut.

Baca selengkapnya: Pakistan akan berpihak pada Arab Saudi berdasarkan pakta pertahanan jika perang Iran meningkat: Pejabat

RIYADH - Pemerintahan AS Donald Trump memberi tahu Kongres tentang upayanya untuk mencapai perjanjian kerja sama nuklir sipil dengan Arab Saudi, yang mungkin tidak mencakup persyaratan non-proliferasi ketat yang biasanya dipersyaratkan dalam perjanjian AS serupa. Banyak banyak pihak memprediksi perjanjian itu sebagai pintu awal Saudi untuk memiliki senjata nuklir/

Menurut laporan Reuters yang diterbitkan pada hari Jumat, kerangka kerja yang diusulkan, yang dikenal sebagai "Perjanjian 123," diperlukan berdasarkan hukum AS sebelum ekspor signifikan bahan atau teknologi nuklir Amerika dapat dilakukan.

Perjanjian sebelumnya, seperti dengan Uni Emirat Arab, secara eksplisit melarang mitra untuk memperkaya uranium atau memproses ulang bahan bakar nuklir bekas, yang keduanya merupakan kegiatan sensitif yang dapat digunakan dalam pengembangan senjata nuklir.

Apa Itu Perjanjian 123? Kesepakatan Bernilai Miliaran Dolar dengan AS yang Menjamin Saudi untuk Memiliki Senjata Nuklir

1. Tidak Melarang Pengayaan Uranium

Namun, menurut laporan Reuters, draf perjanjian AS-Arab Saudi tidak secara tegas melarang pengayaan uranium. Sebaliknya, perjanjian tersebut merujuk pada “langkah-langkah pengamanan dan verifikasi tambahan” di area sensitif kerja sama nuklir, sehingga membuka ruang bagi potensi aktivitas pengayaan uranium oleh Arab Saudi.

Langkah potensial ini akan menandai penyimpangan besar dari kebijakan non-proliferasi AS yang telah lama berlaku di kawasan Asia Barat.

2. Dalihnya Adalah Program Nuklir Sipil

"Amerika Serikat dan Arab Saudi berada di “jalur” untuk mencapai kesepakatan awal untuk bekerja sama dalam mengembangkan program nuklir sipil," kata Menteri Energi AS Chris Wright.

Selain Perjanjian 123, beberapa anggota parlemen AS telah mendesak pemerintah untuk mewajibkan Riyadh mengadopsi “Protokol Tambahan” dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang memberikan wewenang yang lebih luas kepada badan PBB tersebut untuk memeriksa fasilitas nuklir, mengakses data, dan menyelidiki lokasi yang tidak diumumkan.

3. Mengikuti Langkah UEA

UEA menandatangani Protokol Tambahan pada tahun 2009 sebagai bagian dari pengaturan kerja sama nuklirnya dengan Washington.

Pemerintahan mengirimkan pemberitahuan awal kepada para pemimpin komite kongres pada bulan November, sebuah langkah yang diperlukan jika mereka tidak bermaksud untuk melanjutkan Protokol Tambahan, dan perjanjian final dapat diajukan ke Kongres pada tanggal 22 Februari, yang memicu periode peninjauan selama 90 hari.

Selama waktu ini, DPR dan Senat dapat memblokir kesepakatan tersebut dengan mengeluarkan resolusi penolakan.

4. Saudi Memiliki Cadangan Uranium yang Banyak

Para pejabat Saudi telah lama berpendapat bahwa kerajaan tersebut memiliki cadangan uranium yang signifikan dan harus mempertahankan hak untuk mengembangkan siklus bahan bakar nuklir yang lengkap.

Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman mengatakan tahun lalu bahwa kerajaan tersebut akan memperkaya uranium dan memproduksi "yellowcake," konsentrat uranium olahan yang dibuat setelah penambangan tetapi sebelum pengayaan.

Para analis mengatakan bahwa mengizinkan pengayaan dapat menyebabkan perubahan transformatif dalam kebijakan nuklir regional, yang berpotensi mendorong negara-negara lain untuk mencari kemampuan serupa.

Negosiasi nuklir ini terjadi di tengah pembicaraan pertahanan dan ekonomi AS-Saudi yang lebih luas, termasuk diskusi tentang penjualan senjata, seperti jet tempur F-35, sambil juga membahas kekhawatiran terkait keunggulan militer kualitatif Israel.

Para pendukung perjanjian nuklir berpendapat bahwa partisipasi AS akan memastikan pengawasan dan kepemimpinan komersial Amerika di sektor nuklir yang sedang berkembang di kerajaan tersebut.

5. Nilainya Capai Miliaran Dolar

Melansir RT, Asosiasi Pengendalian Senjata (ACA) telah memperingatkan bahwa AS sedang menyelesaikan kesepakatan kerja sama nuklir bernilai miliaran dolar dengan Arab Saudi yang dapat memungkinkan kerajaan tersebut untuk mengembangkan senjata nuklir, sementara Presiden AS Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan baru terhadap Iran untuk memaksanya meninggalkan pengayaan uranium.

Presiden Trump dan Putra Mahkota Saudi bin Salman telah menandatangani sejumlah perjanjian, termasuk kesepakatan tentang kerja sama nuklir, penjualan senjata, kecerdasan buatan, dan mineral penting.

Penentuan akhir apakah perjanjian tersebut akan dilanjutkan dalam bentuknya saat ini diharapkan akan dilakukan melalui peninjauan kongres.

Presiden AS Donald Trump dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, yang dikenal sebagai MBS, telah menandatangani sejumlah perjanjian, termasuk kesepakatan tentang kerja sama nuklir, penjualan senjata, kecerdasan buatan, dan mineral penting.

RIYADH - AS sedang menyelesaikan kesepakatan kerja sama nuklir bernilai miliaran dolar dengan Arab Saudi yang dapat memungkinkan kerajaan tersebut untuk mengejar senjata nuklir. Itu diungkapkan Asosiasi Pengendalian Senjata (ACA). Sementara Presiden AS Donald Trump mengancam serangan baru terhadap Iran untuk memaksanya meninggalkan pengayaan uranium.

Tahun lalu, Washington dan Riyadh menyelesaikan kerangka kerja sama nuklir sipil yang telah lama dicari, yang memungkinkan perusahaan AS untuk mengajukan penawaran pada reaktor pertama Arab Saudi.

Kesepakatan itu akan membuka jalan bagi ‘Perjanjian 123’ AS-Arab Saudi, yang memungkinkan transfer teknologi, peralatan, dan material nuklir AS – yang berpotensi bernilai puluhan miliar dolar. Pemerintahan Trump mengirimkan laporan kerangka kerja awal kepada Kongres pada bulan November.

Namun, perjanjian yang diusulkan tersebut kurang memiliki pengamanan nonproliferasi yang ketat dan dapat membuka pintu bagi pengayaan uranium Saudi, ACA, yang memeriksa laporan tersebut, memperingatkan pada hari Kamis.

"Laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump belum mempertimbangkan dengan cermat risiko proliferasi atau preseden yang akan ditimbulkannya," ungkap Kelsey Davenport, kepala kebijakan nonproliferasi kelompok tersebut, dilansir RT.

Davenport mendesak Kongres untuk meneliti kesepakatan tersebut, mencatat bahwa hal itu akan bertentangan dengan tuntutan AS yang telah lama ada bahwa setiap perjanjian melarang pengayaan dan pemrosesan ulang Saudi – jalur senjata potensial – dan memerlukan pengawasan yang ketat oleh pengawas internasional.

Pemerintah diperkirakan akan menyerahkan kesepakatan tersebut kepada Kongres pada akhir Februari, yang akan memicu periode peninjauan selama 90 hari di mana kesepakatan tersebut akan berlaku kecuali kedua majelis memblokirnya.

Arab Saudi mengatakan tidak menginginkan senjata nuklir dan menginginkan reaktor untuk mendiversifikasi sumber energi dan menghemat minyak untuk ekspor. Namun, Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebelumnya memperingatkan bahwa Riyadh akan mengejar senjata nuklir jika Iran melakukannya.

Kesepakatan Saudi ini kontras dengan sikap Trump terhadap Iran; ia telah menuntut agar Teheran menghentikan semua pengayaan dan mengancam serangan baru jika tidak ada kesepakatan yang tercapai.

Trump telah lama menuduh Iran berupaya mendapatkan senjata nuklir, klaim yang dibantah Teheran. Iran telah mengisyaratkan fleksibilitas terbatas pada tingkat pengayaan tetapi menolak pengayaan nol, dengan alasan kebutuhan energi. Putaran baru pembicaraan tidak langsung AS-Iran diperkirakan akan terjadi minggu depan.

Perkembangan ini terjadi ketika perjanjian New START – landasan pengendalian senjata strategis AS-Rusia – berakhir awal bulan ini, membuat kedua negara adidaya nuklir tersebut tanpa kerangka kerja pengendalian senjata formal untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

Moskow telah meminta pembicaraan tentang perpanjangan, tetapi Washington belum memberikan tanggapan resmi, meskipun Wakil Presiden J.D. Vance mengatakan kedua pihak sedang membahas kerangka kerja yang diperbarui.

GAZA - Mike Huckabee, duta besar Amerika Serikat untuk Israel , menyatakan bahwa dia tidak akan keberatan jika Israel mengambil sebagian besar wilayah Timur Tengah, menekankan apa yang dia gambarkan sebagai hak rakyat Yahudi atas tanah tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan komentator konservatif Tucker Carlson yang ditayangkan pada hari Jumat, Huckabee ditekan tentang batas-batas geografis Israel, yang menurutnya berakar pada Alkitab.

Carlson mengatakan kepada Huckabee bahwa ayat Alkitab telah menjanjikan tanah itu kepada keturunan Abraham, termasuk wilayah antara Sungai Efrat di Irak dan Sungai Nil di Mesir.

Wilayah tersebut akan mencakup Lebanon, Suriah, Yordania, dan sebagian Arab Saudi saat ini.

“Tidak masalah jika mereka mengambil semuanya,” kata Huckabee, yang diangkat oleh Presiden Donald Trump tahun lalu.

Carlson, yang tampak terkejut dengan pernyataan itu, bertanya kepada Huckabee apakah dia memang akan menyetujui perluasan Israel ke seluruh wilayah tersebut.

“Mereka tidak ingin mengambil alihnya. Mereka tidak meminta untuk mengambil alihnya,” jawab duta besar tersebut.

Utusan AS, seorang Zionis Kristen yang terang-terangan dan pembela setia Israel, kemudian tampaknya menarik kembali pernyataannya, dengan mengatakan bahwa itu “agak berlebihan”.

Dubes AS Ini Setuju jika Israel Mencaplok Arab Saudi dan Mesir, Ini 3 Alasannya

1. Ekspansionisme Israel Berdasarkan Interpretasi Agama

Namun demikian, ia tetap membuka kemungkinan ekspansionisme Israel berdasarkan interpretasi agamanya.

“Jika mereka akhirnya diserang oleh semua tempat ini, dan mereka memenangkan perang itu, dan mereka mengambil tanah itu, oke, itu adalah diskusi yang sama sekali berbeda,” kata Huckabee.

Departemen Luar Negeri tidak menanggapi permintaan Al Jazeera untuk berkomentar apakah Menteri Luar Negeri Marco Rubio memiliki pandangan yang sama dengan Huckabee tentang hak Israel untuk berekspansi.

Prinsip integritas teritorial dan larangan terhadap penguasaan tanah dengan kekerasan telah menjadi landasan hukum internasional sejak Perang Dunia II.

Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dan harus segera dihentikan.

2. Didukung Penuh AS

Namun, hukum Israel tidak secara jelas membatasi perbatasan negara tersebut. Israel juga menduduki Dataran Tinggi Golan di Suriah, yang secara ilegal dianeksasi pada tahun 1981.

AS adalah satu-satunya negara yang mengakui klaim kedaulatan Israel atas wilayah Suriah tersebut.

Setelah perang tahun 2024 dengan Hizbullah, Israel juga mendirikan pos-pos militer di lima titik di Lebanon.

BacaJuga: 3 Cara AS Membunuh Khamenei, dari Rudal Jarak Jauh hingga Mengandalkan Intelijen Israel

3. Mewujudkan Israel Raya

Beberapa politisi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, secara terbuka mempromosikan gagasan "Israel Raya" dengan perbatasan yang diperluas.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memicu kemarahan internasional pada tahun 2023 ketika ia berbicara di sebuah acara yang menampilkan peta yang mencakup wilayah Palestina dan sebagian Lebanon, Suriah, dan Yordania sebagai bagian dari Israel, dengan latar belakang warna bendera Israel.

Dalam wawancaranya dengan Carlson, Huckabee mencoba berargumen bahwa hak Israel untuk eksis berakar pada hukum internasional, tetapi ia juga menyerang lembaga-lembaga hukum yang mengawasi hukum internasional karena penentangan mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel.

“Salah satu alasan saya sangat berterima kasih kepada Presiden Trump dan Menteri Rubio yang berupaya keras untuk menyingkirkan ICC [Pengadilan Kriminal Internasional] dan ICJ adalah karena mereka telah menjadi organisasi yang nakal dan tidak lagi benar-benar menerapkan hukum secara setara,” katanya.

Di luar pengakuan kesetiaannya yang religius kepada Israel, Huckabee telah menghadapi kritik karena gagal membela hak-hak warga negara AS yang telah dibunuh dan dipenjara oleh pasukan Israel selama masa jabatannya sebagai duta besar.

Tahun lalu, Huckabee bahkan memicu kemarahan dari beberapa konservatif di AS ketika ia bertemu dengan mata-mata yang dihukum, Jonathan Pollard, yang menjual rahasia intelijen AS kepada pemerintah Israel, yang detailnya kemudian sampai ke Uni Soviet pada puncak Perang Dingin.

Pollard, mantan analis sipil di Angkatan Laut AS, menjalani hukuman 30 tahun penjara dan pindah ke Israel pada tahun 2020 setelah dibebaskan. Ia tidak pernah menyatakan penyesalan atas kejahatannya, dan pada tahun 2021, ia menyerukan kepada karyawan Yahudi di badan keamanan AS untuk memata-matai Israel.

Huckabee mengatakan ia tidak setuju dengan pandangan Pollard, tetapi ia membantah telah menjamu Pollard, dengan alasan bahwa ia hanya mengadakan pertemuan dengannya di kedutaan AS di Yerusalem.

Ketika ditanya apakah siapa pun dapat masuk ke kedutaan untuk bertemu dengan utusan tersebut, Huckabee mengakui bahwa pertemuan semacam itu memerlukan janji temu yang telah disetujui sebelumnya.

“Dia bisa datang ke kedutaan AS untuk mengadakan pertemuan atas permintaannya. Saya juga, dan terus terang, saya tidak menyesalinya,” kata Huckabee.

“Saya telah bertemu dengan banyak orang selama saya berada di sini dan akan bertemu dengan lebih banyak orang lagi.”

RIYADH - Rise Tower, gedung pencakar langit setinggi dua kilometer yang diusulkan di Riyadh, dapat segera menjadi gedung tertinggi di dunia.

Tetapi mengapa Arab Saudi mengejar proyek yang begitu ambisius? Jawabannya terletak pada Visi 2030 yang diusung penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Mohammad Bin Salman, strategi nasional kerajaan untuk mendiversifikasi ekonominya, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan mengubah dirinya menjadi pusat bisnis dan pariwisata global.

8 Fakta Rise Tower, Ambisi MBS Bangun Gedung dengan Ketinggian Capai 2 Km

1. 2 Kali Lipat Burj Khalifa

Arab Saudi sedang meletakkan dasar untuk megaproyek ambisius lainnya: sebuah gedung pencakar langit pemecah rekor bernama Rise. Setelah selesai, Rise Tower akan menjadi gedung tertinggi di dunia, menjulang hingga ketinggian yang menakjubkan yaitu dua kilometer—melampaui pemegang rekor saat ini, Burj Khalifa di Dubai (830 meter), serta Menara Jeddah yang belum selesai dibangun.

Melansir parametric-architecture, Proyek Rise, Lumenis adalah rencana untuk membangun menara tertinggi di dunia. Dirancang oleh HKS Architects, menara ini diharapkan akan menjulang lebih dari dua kali tinggi Burj Khalifa di Dubai. Kata Lumenis berasal dari "cahaya" dan melambangkan transformasi, nilai-nilai yang terhubung langsung dengan Visi 2030 Arab Saudi.

Rise Tower telah diakui dengan Penghargaan WAFX 2025 untuk Inovasi Iklim dan Energi. Proyek Rise – Lumenis dikenal karena pendekatannya terhadap keberlanjutan.

Arab Saudi telah lama menjadi pesaing dalam perlombaan global untuk membangun struktur yang lebih tinggi dan lebih berani. Menara Jeddah, yang dirancang untuk mencapai ketinggian satu kilometer, dimaksudkan untuk mencetak rekor tetapi telah menghadapi penundaan konstruksi selama bertahun-tahun. Menara Rise mewakili komitmen baru kerajaan untuk melampaui ekspektasi. Arab Saudi siap membuktikan ketahanan dan tekad untuk menciptakan ikon global baru.

2. Kota Masa Depan

Menara Rise akan berdiri sebagai pusat dari Proyek Kutub Utara, sebuah pengembangan ambisius seluas 306 kilometer persegi di utara Riyadh. Jauh dari sekadar proyek real estat konvensional, Kutub Utara dibayangkan sebagai kota masa depan, yang dirancang dengan keberlanjutan, teknologi cerdas, dan energi terbarukan sebagai intinya.

Lingkungan perumahan, pusat komersial, landmark budaya, dan fasilitas pendidikan akan terjalin bersama menjadi satu ekosistem yang terhubung. Menara Rise akan bertindak sebagai kota vertikal, menarik perhatian global sekaligus menjadi jangkar transformasi perkotaan Riyadh.

Di balik Rise Tower berdiri Dana Investasi Publik Arab Saudi, kekuatan pendorong yang sama yang bertanggung jawab atas banyak usaha paling ambisius kerajaan, termasuk NEOM dan Proyek Laut Merah. Dengan perkiraan biaya lima miliar dolar, menara ini adalah salah satu tambahan paling menarik untuk portofolio dana yang terus berkembang.

3. Hal yang Mustahil

Ambisi untuk membangun menara setinggi dua kilometer di atas tanah akan menjadi preseden dalam sejarah arsitektur. Namun, mewujudkan struktur seperti itu berarti menghadapi beberapa tantangan paling kompleks dalam rekayasa dan desain kontemporer.

Pada skala ini, bangunan harus mampu menahan beban angin ekstrem, mengandalkan sistem fondasi yang belum pernah ada sebelumnya untuk menopang beratnya, mengintegrasikan material yang mampu menahan suhu gurun yang tinggi, dan memperkenalkan strategi sirkulasi vertikal yang dapat mengangkut ribuan penghuni secara efisien di ratusan lantai. Proyek ini bukan sekadar membangun lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi lebih merupakan ujian kemampuan arsitektur untuk mendefinisikan kembali batas-batas teknologi, hunian, dan kehidupan perkotaan.

4. Menahan Beban, Angin, dan Getaran

Semakin tinggi sebuah bangunan, semakin besar pula beban angin yang harus ditanggungnya. Pada ketinggian ekstrem, gaya angin dapat menyebabkan getaran yang cukup kuat untuk memengaruhi stabilitas struktur dan kenyamanan orang-orang di dalamnya. Untuk Menara Rise, para insinyur sedang mengeksplorasi bentuk aerodinamis yang dapat mengalihkan arus angin daripada melawannya secara langsung.

Mereka juga mempertimbangkan penggunaan peredam massa tertala dan sistem pengurangan getaran untuk mengatasi goyangan di tingkat atas. Ide-ide seperti mengintegrasikan turbin angin ke dalam desain dapat mengubah gaya alam ini menjadi sumber energi, membuat menara lebih stabil dan lebih berkelanjutan.

5. Fondasi untuk Menopang Beban

Dengan tinggi dua kilometer, Menara Rise akan memiliki berat lebih dari struktur apa pun yang pernah dibangun. Oleh karena itu, fondasinya harus mampu menopang beban vertikal dan lateral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fondasi dalam tradisional tidak akan cukup; sebaliknya, para insinyur kemungkinan akan merancang dasar yang menyebarkan beban di area yang luas sambil menancap jauh ke dalam tanah.

Studi geoteknik tingkat lanjut terhadap tanah gurun Riyadh akan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana fondasi dibangun. Fondasi yang dirancang untuk menahan beban bangunan yang sangat besar sekaligus menahan angin dan gempa bumi akan membuat proyek ini memungkinkan dan aman untuk generasi mendatang.

6. Beradaptasi dengan Iklim Gurun

Lingkungan tempat Menara Rise akan dibangun menghadirkan serangkaian tantangan uniknya sendiri. Iklim gurun Riyadh ditandai dengan panas ekstrem di siang hari, suhu yang lebih dingin di malam hari, dan badai pasir sesekali.

Material yang digunakan dalam konstruksi harus mampu menahan siklus ekspansi dan kontraksi yang konstan ini tanpa melemah seiring waktu. Kaca, baja, dan beton perlu direkayasa untuk menahan tekanan termal, sementara kulit bangunan harus memberikan insulasi dan perlindungan. Keberlanjutan juga berperan di sini, karena perangkat peneduh dan permukaan reflektif dapat mengurangi penggunaan energi sambil menjaga interior tetap nyaman.

7. Transportasi di Dalam Menara

Memindahkan orang secara efisien di dalam gedung yang menjulang setinggi dua kilometer ke langit mungkin merupakan tantangan logistik paling kompleks dari semuanya. Sistem lift tradisional tidak dirancang untuk jarak sejauh itu;

Di atas ketinggian tertentu, kabel menjadi terlalu berat dan tidak efisien. Karena alasan ini, para insinyur sedang mengeksplorasi teknologi seperti lift levitasi magnetik, yang dapat memindahkan orang secara vertikal dan horizontal. Kabin multi-dek juga sedang dieksplorasi yang memungkinkan lebih banyak orang untuk diangkut sekaligus.

8. Landmark Riyadh Berikutnya

Riyadh sudah mengalami perubahan pesat, dengan industri baru, proyek budaya, dan infrastruktur. Penambahan Rise Tower akan mempercepat transformasi ini, memposisikan ibu kota sebagai kota global terkemuka. Sama seperti Burj Khalifa yang menjadi identik dengan Dubai, Rise Tower siap untuk mendefinisikan Riyadh dan Arab Saudi. Rise Tower akan menampung hunian, kantor, hotel, pusat hiburan, dan bahkan taman udara.

Saat Rise Tower menjulang di atas cakrawala gurun, ia mengajak kita untuk membayangkan cara hidup, bekerja, dan terhubung yang baru di kota-kota vertikal masa depan. Akankah ia menjadi ikon budaya seperti Menara Eiffel di Paris atau simbol penemuan kembali seperti Burj Khalifa di Dubai? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti: Rise Tower mengajak kita untuk melampaui batas-batas arsitektur.

RIYADH - Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperbarui tekad mereka untuk melanjutkan koordinasi dan mengintensifkan upaya yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Mereka juga menekankan dalam pernyataan bersama tentang pentingnya kerja sama regional untuk memastikan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran regional.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu di akhir kunjungan presiden Turki ke Riyadh, MBS dan Erdogan membahas perkembangan di kawasan tersebut, termasuk di Gaza, Suriah, Sudan, dan Yaman. Para pejabat juga membahas hubungan antara Arab Saudi dan Turki, termasuk di bidang investasi, ekonomi, energi, dan pertahanan, di antara lainnya.

Turki dan Saudi Makin Mesra, Ada Apa Gerangan?

1. Situasi Yaman

Melansir Al Arabiya, situasi di Yaman dan perkembangan terkini di negara tersebut termasuk di antara isu-isu yang dibahas antara para pejabat.

Menurut pernyataan tersebut, kedua belah pihak menegaskan dukungan mereka kepada pemerintah Yaman yang sah yang diwakili oleh kepala Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad al-Alimi.

“Mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan, persatuan, dan integritas wilayah Yaman, dan perlunya menghadapi setiap upaya yang bertujuan untuk memecah belah Yaman atau mendukung entitas internal yang berupaya merusak keamanan dan stabilitasnya,” demikian bunyi pernyataan yang dimuat oleh Kantor Berita Saudi (SPA).

Turki, menurut pernyataan tersebut, menyatakan dukungannya terhadap peran penting yang dimainkan Arab Saudi di Yaman dan upayanya untuk mengakhiri krisis Yaman dengan menjadi tuan rumah konferensi Riyadh yang mengumpulkan semua komponen selatan.

2. Palestina dan Gaza

Mengenai situasi di Gaza, kedua negara menyambut baik keputusan mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian dalam mendukung upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump.

Mereka juga menyambut baik peluncuran fase kedua dari rencana perdamaian komprehensif di Gaza.

Meskipun demikian, kedua pihak juga menyatakan keprihatinan mendalam mereka atas memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, dan agresi Israel yang terus berlanjut.

“Mereka juga menekankan perlunya komunitas internasional untuk memenuhi perannya dalam memberikan tekanan pada otoritas pendudukan Israel untuk memastikan perlindungan warga sipil, menahan diri dari menargetkan fasilitas vital, dan mematuhi hukum internasional dan hukum humaniter internasional.”

RIYADH - Sejarah hubungan di antara monarki-monarki Teluk jarang sesuai dengan narasi sederhana tentang “persatuan dan solidaritas.” Di balik fasad deklarasi bersama, hampir selalu ada persaingan kepentingan yang rumit – di mana aliansi pragmatis hidup berdampingan dengan persaingan diam-diam, sengketa perbatasan dengan perebutan kepemimpinan, dan upaya terus-menerus untuk memperkuat pengaruh melalui keamanan, ekonomi, dan hubungan dengan pelindung eksternal.

Dengan latar belakang ini, garis Saudi-Emirati sangat mengungkapkan. Selama tahun-tahun awal pembentukan negara Saudi , Riyadh berupaya memperluas lingkup kendalinya dan mengkonsolidasikan perbatasan baru, dan hal ini tak pelak lagi memengaruhi emirat-emirat tetangga. Krisis awal terkait wilayah perbatasan ke arah Kuwait – dan penyelesaian yang dinegosiasikan setelahnya – memperjelas bahwa "arsitektur" kawasan tersebut akan dibentuk melalui ambisi yang saling bertentangan, bukan semata-mata melalui formula diplomatik.

Ketegangan kemudian secara langsung menyentuh wilayah yang kemudian membentuk Uni Emirat Arab. Salah satu episode yang paling terkenal adalah sengketa Buraimi pada pertengahan abad ke-20, ketika pihak Saudi berupaya mengamankan pijakan di wilayah oasis Al Buraimi. Bagi Abu Dhabi dan Oman, menentang hal ini menjadi masalah prinsip, dengan Inggris memainkan peran aktif. Konflik tersebut meninggalkan jejak yang abadi dalam ingatan politik dan mengubah perbatasan dari sekadar masalah teknis menjadi masalah simbolis.

Setelah UEA didirikan, masalah teritorial tidak hilang; masalah tersebut hanya berpindah ke ranah perjanjian dan kompromi yang sulit. Tonggak penting adalah Perjanjian Jeddah tahun 1974, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Namun, dalam praktiknya, perjanjian ini menghasilkan perselisihan interpretasi yang berkepanjangan dan keluhan bersama. Diskusi tentang episode ini sering menekankan bahwa tuntutan Saudi dipandang sangat keras, dan logika tawar-menawar tidak hanya menyentuh tanah, tetapi juga sumber daya dan akses ke zona-zona kunci.

MBS Vs Sheikh Mohamed, Persaingan Tersembunyi yang Memanas di Timur Tengah

1. Saudi Pernah Berupaya Mencaplok Uni Emirat Arab

Oleh karena itu, klaim bahwa Dinasti Saud pernah berupaya untuk "mencaplok" monarki-monarki Teluk sebaiknya dikaji lebih hati-hati. Yang kita hadapi bukanlah proyek langsung untuk menyerap seluruh wilayah, melainkan upaya jangka panjang untuk memperluas kedaulatan dan pengaruh melalui klaim teritorial dan tekanan pada entitas tetangga – termasuk wilayah yang kemudian menjadi Emirat.

"Pada abad ke-21, persaingan Saudi-Emirat menjadi kurang "kartografis," tetapi lebih luas dan lebih sistemik. Hal ini terlihat dalam model pembangunan yang saling bersaing dan dalam perebutan untuk menjadi pusat utama kawasan – menentukan siapa yang menarik investasi, logistik, aliran keuangan, dan kantor pusat regional perusahaan internasional. Selain itu, terdapat perbedaan prioritas kebijakan luar negeri, yang terkadang mereda di saat tekanan bersama, hanya untuk muncul kembali ketika taruhannya meningkat lagi," kata Murad Sadygzade, Presiden Pusat Studi Timur Tengah, Dosen Tamu, Universitas HSE (Moskow), dilansir RT.

2. Berebut Menjadi Pusat Bisnis

Sekarang mari kita beralih ke masa kini dan melihat bagaimana persaingan tersembunyi antara Abu Dhabi dan Riyadh ini berlangsung saat ini. Jika di masa lalu persaingan antar monarki Teluk lebih sering disembunyikan di balik etiket diplomatik, sekarang semakin banyak diungkapkan dalam bahasa ekonomi, investasi, dan keputusan perusahaan.

"Nada tersebut ditentukan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, dan oleh strategi transformasi "Visi 2030"-nya. Ini bukan lagi serangkaian slogan, tetapi mekanisme untuk mendistribusikan kembali pusat gravitasi kawasan: yang dipertaruhkan bukanlah minyak itu sendiri, tetapi tempat di mana keputusan dibuat, kesepakatan disusun, dan nilai tambah ditangkap," papar Sadygzade.

Inti dari persaingan ini adalah perebutan untuk menjadi pusat bisnis utama di kawasan ini. Selama lebih dari tiga dekade, UEA – terutama Dubai, dan semakin meningkat Abu Dhabi – secara sistematis telah menarik kantor pusat regional, aliran keuangan, dan infrastruktur layanan yang diandalkan oleh bisnis global. Itulah mengapa pergeseran fokus ke Arab Saudi menghantam jantung model Emirat.

"Bagi Riyadh, konfigurasi lama berarti "kebocoran" pengambilan keputusan di luar perbatasan Kerajaan – dan, dengan itu, hilangnya pendapatan pajak, pekerjaan berketerampilan tinggi, kontrak, konsultasi, layanan hukum, dan dukungan perbankan," tutur Sadygzade.

Dari sinilah muncul instrumen utama Kerajaan: program kantor pusat regional (RHQ). Mulai 1 Januari 2024, peraturan diberlakukan yang secara efektif membatasi akses ke kontrak sektor publik untuk perusahaan tanpa kantor pusat regional di Arab Saudi – meskipun dengan pengecualian tertentu. Ini bukan sekadar birokrasi; ini adalah sebuah alat yang dirancang untuk memaksa perusahaan multinasional untuk mengubah peta manajemen regional mereka. Tekanan ini dipadukan dengan insentif.

Peserta RHQ ditawari hak istimewa, termasuk tarif pajak penghasilan perusahaan dan pajak pemotongan nol persen untuk jangka waktu yang lebih lama, dengan latar belakang tarif pajak perusahaan standar 20% yang diterapkan pada perusahaan asing di Arab Saudi. Dampaknya terlihat dari kecepatannya: pada Oktober 2024, angka yang dikutip adalah 540 perusahaan dengan kantor pusat regional di Riyadh; pada Oktober 2025, angka tersebut telah mencapai 675. Yang lebih penting daripada rekor utama adalah efek kumulatifnya – begitu kantor pindah, para bankir, auditor, konsultan, dan seluruh rantai layanan cenderung mengikuti.

“Jendela toko” makroekonomi dari reformasi membuat pergeseran ini secara psikologis lebih mudah bagi bisnis. IMF mencatat pertumbuhan 4,5% dalam PDB riil non-minyak pada tahun 2024, sementara investasi swasta non-minyak meningkat 6,3% dari tahun ke tahun. Secara paralel, Riyadh sedang membentuk kembali lingkungan kelembagaan. Regulasi investasi sedang diperbarui berdasarkan prinsip perlakuan setara bagi investor domestik dan asing, dan zona ekonomi khusus – dengan insentif pajak dan regulasi – dipromosikan untuk menarik proyek manufaktur dan logistik, jenis proyek yang sebelumnya, hampir secara otomatis, mengalir ke zona bebas Emirat.

Bagi UEA, ini menyakitkan karena alasan lain: negara ini harus "mempertahankan posisi" di tengah perubahan domestiknya sendiri. Sejak 1 Juni 2023, negara ini memiliki pajak perusahaan federal. Tarif dasar adalah 9% untuk keuntungan di atas ambang batas, sementara rezim khusus tetap berlaku untuk sebagian ekosistem zona bebas. Ini tidak membuat UEA tidak menarik, tetapi mengubah psikologi investor. Citra lama tentang pengecualian pajak absolut memudar tepat pada saat Arab Saudi, sebaliknya, memberikan insentif super yang ditargetkan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mereka tarik.

3. Petarungan Rute dan Logistik

Selanjutnya, muncul pertempuran atas rute dan logistik, karena kendali atas arus merupakan perluasan dari kendali atas keputusan. Strategi Transportasi dan Logistik Nasional Arab Saudi menetapkan ambisi untuk masuk ke dalam 10 besar dunia dalam kinerja logistik sekaligus memperluas kapasitas penerbangan. Targetnya mencakup lebih dari 300 juta penumpang udara dan lebih dari 4,5 juta ton kargo udara. Di laut, penekanannya adalah pada peningkatan tajam kapasitas pelabuhan dan pada sabuk logistik di sekitar terminal – sehingga kargo tidak hanya transit, tetapi meninggalkan nilai tambah di dalam negeri.

Simpul Jeddah sangat menggambarkan hal ini. Pada tahun 2025, raksasa logistik yang berbasis di Dubai, DP World, dan Otoritas Pelabuhan Saudi (MAWANI) meluncurkan Terminal Kontainer Selatan yang ditingkatkan di Jeddah. Kapasitasnya meningkat lebih dari dua kali lipat – dari 1,8 juta unit setara dua puluh kaki (TEU) menjadi 4 juta TEU, dengan lintasan menuju 5 juta TEU.

Di dekatnya, sebuah taman logistik sedang dibangun dengan biaya 900 juta riyal (sekitar USD240 juta) dan luas sekitar 415.000 meter persegi. Regulator juga melaporkan bahwa pada tahun 2023, perjanjian telah ditandatangani untuk sembilan zona dan pusat logistik di beberapa pelabuhan, dengan total investasi melebihi 6 miliar riyal (sekitar USD1,6 miliar). Pada Oktober 2025, ada diskusi tentang potensi kesepakatan antara perusahaan logistik Prancis CMA CGM dan Red Sea Gateway Terminal senilai $450 juta untuk terminal keempat di Jeddah – bukti upaya untuk meningkatkan daya saing di poros Laut Merah khususnya, bahkan di tengah gejolak yang mengikuti krisis Laut Merah.

Bagi UEA, logistik adalah bagian dari identitas nasional keberhasilan ekonomi. Pelabuhan Jebel Ali dan ekosistem sekitarnya telah menjadi jantung ekspor ulang dan transit selama beberapa dekade. Pada tahun 2023, volume throughput kontainer Jebel Ali mencapai 14,5 juta TEU – level tertinggi sejak tahun 2018. Pada paruh pertama tahun 2024, pelabuhan tersebut menangani 7,3 juta TEU, dan kemudian mencetak rekor bulanan pada bulan Juli dengan 1,4 juta TEU.

Namun, strategi Saudi tidak bertujuan untuk "menghancurkan" Dubai; strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa pertumbuhan masa depan kawasan tersebut tidak lagi secara otomatis dikapitalisasi melalui UEA. Semakin tinggi kapasitas dan kualitas layanan di Jeddah, Dammam, dan zona logistik yang sedang berkembang, semakin mudah bagi operator global dan pemilik kargo untuk membenarkan redistribusi arus – terutama ketika pasar akhir berada di dalam Kerajaan itu sendiri.

4. Berlomba Jadi Pusat Geopolitik Timur Tengah

Arena politik juga tidak stabil. Ini adalah saraf yang sama seperti dalam ekonomi – hanya dengan taruhan yang lebih tinggi, karena pertanyaannya bukan lagi tentang kantor pusat dan arus modal, tetapi tentang siapa yang menetapkan aturan politik regional. Baik Abu Dhabi maupun Riyadh berupaya menjadi "pusat gravitasi" utama yang menjadi jalur negosiasi, gencatan senjata, dan arsitektur keamanan – terutama di sepanjang koridor Laut Merah dan di sekitar Semenanjung Arab.

Contoh paling jelas adalah perang saudara di Sudan, yang meletus pada April 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF). Bagi Arab Saudi, konflik di seberang Laut Merah merupakan sumber risiko strategis langsung. Riyadh secara bersamaan membangun proyek-proyek pariwisata besar dan "pameran" modernisasi di garis pantainya sendiri – rencana publik menyebutkan puluhan resor dan ribuan kamar hotel – yang berarti ketidakstabilan yang berkepanjangan di dekatnya akan meningkatkan biaya asuransi, meningkatkan kecemasan investor, dan merusak citra "pantai barat yang aman" sebagai magnet bagi modal.

Oleh karena itu, Arab Saudi ingin mengambil peran mediator sedini mungkin. Pada awal Mei 2023, dengan mediasi Arab Saudi dan AS, para pihak menandatangani Deklarasi Jeddah tentang perlindungan warga sipil, diikuti oleh kesepakatan tentang gencatan senjata jangka pendek dan langkah-langkah kemanusiaan. Ya, gencatan senjata berulang kali gagal dan kerangka negosiasi terhenti, tetapi makna politik bagi Riyadh jelas: Sudan dimaksudkan untuk menjadi contoh bagaimana Arab Saudi sekarang "membuka pintu" untuk penyelesaian – dan mengendalikan lalu lintas diplomatik di sepanjang garis pantai Laut Merah.

"Yaman adalah ilustrasi yang lebih menyakitkan dari persaingan tersembunyi ini, karena di sini perpecahan muncul di dalam apa yang, secara formal, merupakan satu koalisi. Seiring waktu, UEA secara efektif menyimpang dari garis Saudi dan membangun arsitektur pengaruhnya sendiri di selatan, mendukung kekuatan yang menjadi alternatif bagi otoritas yang diakui secara internasional. Inti dari kesepakatan ini adalah Dewan Transisi Selatan (STC), yang oleh laporan internasional dan materi hak asasi manusia berulang kali digambarkan sebagai kekuatan yang bergantung pada dukungan Uni Emirat Arab," papar Sadygzade.

Arab Saudi, sebaliknya, berupaya untuk mempertahankan setidaknya persatuan formal kubu anti-Houthi di sekitar pemerintah yang diakui. Itulah sebabnya, pada tahun 2019, Arab Saudi bertindak sebagai perantara utama Perjanjian Riyadh – yang dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran antara pasukan pemerintah dan STC dan "menyatukan kembali" front tersebut. Namun struktur tersebut tetap rapuh, karena kekuatan ketiga de facto sedang terbentuk di lapangan. Dan pada Desember 2025, konflik ini kembali meletus. Reuters melaporkan bahwa pada tanggal 8 Desember, STC menyatakan kendali luas atas wilayah selatan, termasuk Aden – sebuah kota yang selama kurang lebih sepuluh tahun telah berfungsi sebagai basis bagi pemerintah yang didukung Saudi dan diakui secara internasional.

RIYADH - Arab Saudi meluncurkan kapal angkatan laut terbarunya, Yang Mulia Raja Saud, dari negara bagian Wisconsin, AS minggu ini. Itu merupakan pertama dari empat kapal tempur multi-misi yang sedang dibangun di bawah Proyek Tuwaiq.

Kapal tersebut, yang dibangun untuk Angkatan Laut Kerajaan Saudi (RSNF), merupakan bagian dari upaya Arab Saudi yang lebih luas untuk memodernisasi armadanya dengan teknologi canggih, pelatihan yang ditingkatkan, dan kemampuan operasional yang diperluas.

Proyek Tuwaiq adalah komponen sentral dari rencana tersebut, yang bertujuan untuk mengembangkan kekuatan angkatan laut yang lebih gesit dan canggih yang mampu menghadapi ancaman maritim yang muncul.

Melansir Al Arabiya, Kepala Staf Angkatan Laut Saudi, Letnan Jenderal Mohammed Al-Ghuraibi, menghadiri upacara tersebut bersama para pejabat senior Saudi dan AS. Perwakilan dari Lockheed Martin dan Fincantieri, perusahaan yang terlibat dalam program pembangunan kapal, juga hadir.

Dalam sambutannya selama upacara tersebut, Letnan Jenderal Al-Ghuraibi menyoroti “dukungan tanpa batas” yang diterima RSNF dari kepemimpinan Saudi.

Ia mengatakan Proyek Tuwaiq secara signifikan meningkatkan kesiapan Angkatan Laut untuk melindungi kepentingan strategis Kerajaan dan mengamankan jalur maritim vital.

Kapal-kapal tersebut, katanya, akan dilengkapi untuk melakukan berbagai misi, termasuk menghadapi ancaman udara, permukaan, dan bawah permukaan.

Secara terpisah, Al-Ghuraibi bertemu dengan Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana Daryl Caudle, untuk membahas cara-cara meningkatkan kerja sama antara kedua angkatan laut, menurut Kementerian Pertahanan Saudi.

Sebelumnya, Amerika Serikat dan Arab Saudi telah menyelesaikan fase terakhir dari serangkaian latihan keamanan maritim gabungan, menandai langkah maju lainnya dalam memperdalam kemitraan militer antara kedua negara.

Angkatan Laut Kerajaan Saudi dan Armada Kelima Komando Pusat AS (CENTCOM), yang dipimpin oleh Angkatan Laut AS, menyelesaikan latihan gabungan "Marine Defender 25," yang mencakup operasi penanggulangan ranjau, pelatihan penjinakan bahan peledak, integrasi sistem tanpa awak, latihan pertempuran perkotaan, dan patroli maritim gabungan.

"Latihan ini menunjukkan kekuatan kerja sama bilateral dan kemampuan canggih dalam peperangan modern," kata CENTCOM dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya.

Latihan selama seminggu ini berlangsung di kota Jubail, Arab Saudi bagian timur, di sepanjang Teluk Arab, dan menampilkan berbagai kegiatan terkoordinasi, termasuk inspeksi kapal, inspeksi kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, pelatihan penanggulangan ranjau darat, dan penggunaan teknologi tanpa awak generasi berikutnya. Latihan tersebut berpuncak pada formasi angkatan laut gabungan yang menggunakan aset Amerika dan Saudi.

“Latihan militer-ke-militer dan aktivitas dinamis ini menggarisbawahi komitmen bersama kita terhadap stabilitas regional, kesiapan operasional, dan kemitraan pertahanan yang berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Kerajaan Arab Saudi,” kata Dave Eastburn, juru bicara senior Komando Pusat AS (CENTCOM), kepada Al Arabiya English.

Ditanya apa yang ingin dicapai AS melalui latihan bersama tersebut, Eastburn mengatakan latihan tersebut meningkatkan efektivitas operasional di lingkungan yang tidak familiar dan meningkatkan interoperabilitas antar negara mitra. Ia menambahkan bahwa CENTCOM tetap berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan berbagi taktik, teknik, dan prosedur, memberikan lebih banyak ruang pengambilan keputusan bagi para pemimpin senior kami, dan mempertahankan pasukan yang siap dan responsif untuk mengalahkan musuh.

“Bekerja sama dengan mitra regional utama seperti Kerajaan Arab Saudi merupakan peluang berharga untuk meningkatkan keamanan regional,” tambahnya.

Awal tahun ini, kedua negara telah melakukan “Nautical Defender 25,” latihan besar lainnya yang diadakan di Jubail yang bertujuan untuk memperkuat interoperabilitas militer-ke-militer dan koordinasi keamanan maritim.

Kesimpulan dari Marine Defender 25 ini menyusul kunjungan baru-baru ini ke Arab Saudi oleh jenderal tertinggi AS untuk Timur Tengah. Selama kunjungannya, Kepala CENTCOM Jenderal Erik Kurilla bertemu dengan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Saudi Jenderal Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili dan mengawasi baterai Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) pertama Kerajaan yang mencapai kemampuan operasional penuh.

Pada hari Kamis, diplomat tertinggi AS tersebut berbicara dengan mitranya dari Saudi tentang upaya bersama untuk menstabilkan kawasan tersebut.

Keduanya juga berbicara tentang kerja sama AS-Saudi untuk memastikan keamanan Laut Merah, kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce. “Menteri Rubio juga membahas kerja sama yang sedang berlangsung untuk memperkuat hubungan AS-Saudi,” tambahnya.

JEDDAH - Jeddah Tower sedang melaju pesat dalam pembangunan, melesat melewati konstruksi seperti roket, mendekati 80 lantai dalam dorongan yang sangat cepat sejalan dengan Visi 2030.

Menara mega setinggi 1 km ini, yang sempat terhenti selama bertahun-tahun, dimulai kembali pada Januari 2025 dan sekarang menambah satu lantai setiap 3-4 hari, menargetkan penyelesaian pada tahun 2028 untuk merebut mahkota gedung tertinggi di dunia dari Burj Khalifa Dubai.

Seperti yang dilaporkan Newsweek, sebelumnya dikenal sebagai Kingdom Tower, Jeddah Tower hanyalah salah satu dari dua gedung pencakar langit yang sedang dalam perjalanan untuk menjadi "lebih tinggi dari Burj Khalifa Dubai".

Derek bekerja di atas cakrawala Jeddah saat Saudi Binladin Group, Dar Al-Handasah, dan Turner Construction menuangkan beton melalui pompa bertekanan tinggi yang mencapai ketinggian baru.

Pada Agustus 2025, gedung ini mencapai 75 lantai, dengan sejumlah derek dan "pumpcrete" mempercepat pembangunan inti gedung — kini telah menyelesaikan lebih dari 50% pengecoran beton dari total 157 lantai.

Meskipun proyek ini awalnya terhenti karena kontroversi dan pandemi, pengembang proyek mengumumkan bahwa pekerjaan pembangunan telah dimulai kembali.

Harapkan podium ritel, tempat makan, dan acara di lantai dasar lima.

Kingdom Holding Co memimpin simbol ambisi ini, yang terkait dengan tujuan diversifikasi Arab Saudi.

Seiring dengan penambahan lantai baru setiap minggu di Menara Jeddah, Arab Saudi siap mendefinisikan kembali cakrawala arsitektur dunia.

Hingga akhir tahun 2025, Menara Jeddah sedang dalam tahap pembangunan aktif.

Fondasinya adalah sistem rakit tiang pancang hibrida yang masif, menampilkan bantalan beton setebal 5 meter di atas lahan seluas 7.500 meter persegi, yang ditopang oleh 270 tiang pancang bor dalam yang memanjang hingga 110 meter ke dalam batuan kapur dan karang, memberikan stabilitas.

Sebagai perbandingan, fondasi Burj Khalifa juga merupakan rakit yang ditopang tiang pancang masif, menampilkan "mat" beton setebal 3,7 meter yang bertumpu pada 192 tiang pancang bor, masing-masing berdiameter 1,5 meter dan memanjang sekitar 50 meter ke dalam tanah untuk menancapkan gedung pencakar langit.

Dengan dimulainya kembali pembangunan Menara Jeddah pada awal tahun 2025, kemajuan yang signifikan telah dilaporkan.

Kerajaan tidak berhenti hanya pada satu proyek: dipasangkan dengan proyek supertinggi lainnya, mereka sedang mengubah cakrawala gurun.

Menara Rise: 'Supertinggi' 2km

Proyek menara yang lebih menarik: Menara Rise di Riyadh.

Proyek ini masih dalam tahap perencanaan/desain, dan bertujuan untuk menjadi gedung pencakar langit setinggi 2km pertama di dunia, dengan proses penawaran kontraktor yang sedang berlangsung setelah finalisasi desain pada tahun 2023-2024, menunjukkan ambisi Arab Saudi untuk struktur "supertinggi" futuristik.

Mata dunia mengamati para insinyur yang menentang hukum fisika untuk masa depan Arab Saudi yang berani, dengan dua gedung supertinggi ini.

Status: Diusulkan, desain telah diselesaikan, menunggu konstruksi.

Tujuan: Menjadi gedung pertama di dunia dengan ketinggian 2 kilometer (2000 m), mengalahkan Burj Khalifa dan Menara Jeddah.

Pengembangan: Didukung oleh Dana Investasi Publik (PIF) Saudi sebagai bagian dari proyek Distrik Kutub Utara.

Jadwal: Desain selesai pada tahun 2023/2024; penawaran kontraktor dimulai pada tahun 2025.

Menara Jeddah (Jeddah)

Status: Konstruksi dimulai kembali pada Januari 2025 setelah terhenti sementara.

Kemajuan (per Desember 2025): Mencapai 69+ lantai, dengan kecepatan yang cepat, sekitar satu lantai setiap empat hari, memasang panel kaca dan derek kedua.

Target: Menara pertama di dunia dengan ketinggian lebih dari 1 km (menargetkan 1008 m).

Penyelesaian: Target baru ditetapkan untuk tahun 2028.