Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum kepada negara-negara yang memajaki perusahaan digital AS. Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% kepada negara tersebut.

Dilansir dari BBC, Trump mengatakan di platform media sosialnya Truth Social bahwa banyak negara di Eropa telah membahas pemberlakuan pajak terhadap perusahaan digital AS. Beberapa negara pun hampir melakukannya.

Dia pun memperingatkan bahwa sanksi berat akan diterapkan segera apabila negara-negara menerapkan pajak bagi perusahaan digital AS.

"Harap perhatikan pernyataan ini untuk menunjukkan bahwa negara mana pun yang memberlakukan pajak semacam itu akan segera dikenakan tarif 100% untuk semua barang yang dikirim ke Amerika Serikat," tulis Trump dilansir dari BBC pada Sabtu (27/6/2026).

Di sisi lain, Inggris sebenarnya telah menerapkan pajak semacam itu sejak 2020. Pajak jasa digital 2% di Inggris berlaku bagi perusahaan-perusahaan mesin pencari utama, platform media sosial, dan e-commerce dengan pendapatan global dari bisnis digitalnya melebihi £500 juta.

Kondisi tersebut berdampak kepada beberapa raksasa digital AS, termasuk Apple, Google, Meta, dan Amazon yang menghasilkan lebih dari £800 juta pada 2024–2025.

Pada April 2026 pun, Trump sebenarnya telah mengatakan bahwa Inggris menghadapi tarif besar karena diduga menargetkan perusahaan-perusahaan besar AS dengan pajak.

"Mereka pikir mereka akan mendapatkan keuntungan mudah, itulah sebabnya mereka semua memanfaatkan negara kami," kata Trump saat itu.

Prancis, Italia, dan Spanyol juga mengenakan pajak layanan digital sebesar 3% kepada perusahaan besar yang beroperasi di negaranya. Kemudian, beberapa negara Uni Eropa lainnya telah menerapkan atau mengusulkan pajak serupa, mengacu data kelompok nirlaba Tax Foundation.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengancam mengenakan tarif tinggi terhadap Inggris jika pajak layanan digital untuk perusahaan teknologi AS tidak dicabut.

Berbicara dari Ruang Oval, Trump mengkritik pihak-pihak yang menurutnya mencoba meraih keuntungan mudah dengan menargetkan perusahaan Amerika.

“Kami telah mengkaji hal ini, dan kami bisa dengan mudah meresponsnya dengan mengenakan tarif besar terhadap Inggris, jadi mereka harus berhati-hati,” ujar Trump dikutip dari CNBC International, Sabtu (25/4/2026).

Trump mengatakan jika Inggris tidak mencabut pajak tersebut, pihaknya kemungkinan akan mengenakan tarif yang besar. Meski demikian, Trump tidak merinci besaran tarif yang dimaksud.

Adapun hingga berita ini diturunkan, pihak Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi.

Pajak digital tersebut, yang mulai diberlakukan pada 2020, mengenakan tarif sebesar 2% atas pendapatan mesin pencari, media sosial, dan marketplace daring yang memperoleh nilai dari pengguna di Inggris. Kebijakan ini mencakup sejumlah raksasa teknologi AS seperti Google, Meta, dan Apple.

Pemerintahan Partai Buruh di Inggris sebelumnya membela kebijakan pajak tersebut sebagai instrumen fiskal penting, mengingat kontribusinya terhadap penerimaan negara yang mencapai sekitar £800 juta (US$1,08 miliar) pada tahun fiskal 2024–2025.

Kebijakan ini tidak mengalami perubahan ketika AS dan Inggris menyepakati perjanjian dagang pada Mei tahun lalu. Namun, Trump sempat menyatakan bahwa ketentuan dalam kesepakatan tersebut selalu dapat diubah.

Pernyataan Trump muncul setelah serangkaian kritik terbuka yang ia lontarkan terhadap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam beberapa pekan terakhir, yang kembali memanaskan tensi dagang trans-Atlantik menjelang kunjungan kenegaraan selama empat hari oleh Raja Charles III dan Ratu Camilla ke Amerika Serikat.

Raja dan Ratu dijadwalkan bertolak ke AS pada Senin pekan depan dan diperkirakan akan bertemu Trump di Gedung Putih.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memastikan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak akan memengaruhi kemampuan pemerintah memungut pajak pertambahan nilai bagi perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), sekalipun itu berasal dari AS.

Sebagaimana diketahui, terdapat klausul bahwa Indonesia tidak boleh menerapkan pajak terhadap layanan digital maupun serupa yang mendiskriminasi perusahaan AS. Hal ini tercantum pada Article 3.1: Digital Services Taxes pada dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa klausul soal pajak digital itu berbeda dengan PPN PMSE diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam negeri.

Febrio mengatakan bahwa PPN PMSE tidak sama dengan pajak digital, karena yang dimaksud dalam dokumen ART antara Indonesia dan AS adalah pemungutan pajak yang saat ini pun masih diperdebatkan secara global.

Pajak itu memang menyasar kepada seluruh perusahaan teknologi besar, yang memang sebagian besar berasal dari AS seperti Google hingga Netflix. Kendati Indonesia nantinya tak bisa menarik pajak digital, namun perusahaan-perusahaan tersebut tetap bisa dipungut PPN PMSE-nya.

"Ini adalah terbatas pada beberapa puluh perusahaan seperti Google, Netflix dan sebagainya. Itu dampaknya sangat terbatas bagi penerimaan pajak di Indonesia, tetapi, PMSE ini tetap jalan karena ini sesuai dengan yang sifatnya non-discriminatory. Jadi, PPN yang dipungut oleh DJP terhadap PMSE itu tetap berjalan," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Senin (23/2/2026).

Di sisi lain, dia tidak menampik bahwa perjanjian dagang dengan AS ini akan berdampak kepada potensi penerimaan perpajakan seperti dari bea keluar maupun bea masuk. Namun, ini tidak hanya berdampak dari perjanjian dagang dengan AS melainkan juga dengan Uni Eropa.

Dalam hal ini, sesuai dengan ART yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump, produk dari Indonesia yang masuk ke AS dikenai bea masuk 19%. Namun, ada pengecualian untuk sejumlah komoditas asli unggulan ekspor seperti minyak kelapa sawit, kopi dan kakao serta produk tekstil yang dikenai 0%.

Sebaliknya, sebagian besar barang-barang dari AS yang masuk ke Indonesia akan dikenai bea masuk 0%. Dengan demikian, perjanjian dagang ini akan berdampak ke potensi penerimaan dari bea masuk maupun bea keluar.

"Dampaknya terhadap penerimaan bea keluar, bea masuk, ada, tetapi terbatas dan dampaknya terhadap APBN 2026 itu sudah diantisipasi. Jadi memang dari sejak EU CEPA [perjanjian dagang Indonesia dan Uni Eropa], perjanjian Amerika ini selalu kami antisipasi sehingga tidak terjadi shock terhadap penerimaan negara," terang Febrio.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto juga menegaskan bahwa klausul pada perjanjian dagang dengan AS itu berkaitan dengan prinsip non-diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan dari negara tersebut.

Hal ini juga berlaku pada klausul pada Article 2.12: Border Measures and Taxes yang mengatur bahwa Indonesia tidak akan menerapkan PPN yang mendiskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan AS.

"Jadi semua ditetapkan non-discrimination kemudian dirancang diberlakukan secara umum, objektif dengan kriteria yang sama. Jadi dari sisi Direktorat Jenderal Pajak, pemajakan yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti PPN berlaku secara umum tanpa memandang asal pelaku usaha," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati pengaturan pertukaran data lintas negara dalam kerangkaAgreement on Reciprocal Trade(ART), khususnya melalui penguatan kerja sama di bidang perdagangan digital dan teknologi.

Kesepakatan tersebut diatur dalam Digital Trade and Technology, yang memuat komitmen kedua negara terkait fasilitasi perdagangan digital, aliran data lintas batas, serta pembatasan kebijakan yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi digital.

Indonesia menyatakan akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan menjamin transfer data lintas negara.

“[Indonesia] memastikan transfer data melalui sarana elektronik lintas perbatasan yang terpercaya dengan perlindungan yang memadai untuk kegiatan usaha,” tulis dokumen tersebut.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk tidak memberlakukan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap layanan digital dan produk digital asal Amerika Serikat.

“[Indonesia] menahan diri dari penerapan langkah-langkah yang mendiskriminasi layanan digital Amerika Serikat atau produk Amerika Serikat yang didistribusikan secara digital,” tulis dokumen tersebut.

Aspek keamanan siber juga menjadi bagian dari pengaturan pertukaran data. Dalam pasal yang sama, kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dengan Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan keamanan siber.

Terkait kebijakan fiskal di sektor digital, Digital Services Taxes menegaskan Indonesia tidak akan mengenakan pajak layanan digital atau pajak sejenis yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

Pengaturan pertukaran data juga berkaitan dengan akses teknologi dan informasi. Dalam Market Entry Conditions, Indonesia menyepakati larangan penerapan persyaratan alih teknologi atau pengungkapan kode sumber sebagai syarat berusaha.

Pasal tersebut menyebutkan Indonesia tidak akan memberlakukan persyaratan atau kewajiban yang mengharuskan pihak Amerika Serikat untuk mengalihkan atau memberikan akses terhadap teknologi tertentu, proses produksi, kode sumber, atau pengetahuan kepemilikan lainnya sebagai syarat untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia.

Namun demikian, perjanjian tetap memberikan ruang bagi otoritas berwenang untuk mengakses kode sumber atau algoritma dalam konteks investigasi atau proses hukum tertentu, dengan ketentuan adanya perlindungan terhadap pengungkapan yang tidak sah.

Selain itu, dalam Customs Duties on Electronic Transmissions, Indonesia menyatakan tidak akan mengenakan bea masuk atas transmisi elektronik, termasuk konten yang dikirimkan secara digital. Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap penerapan moratorium permanen atas bea masuk transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tanpa syarat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sepakat tidak akan menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital asal Amerika Serikat (AS) seperti Google, Meta (Facebook, Instagram), Netflix, dan lainnya.

Kesepakatan tersebut termaktub dalam kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Indonesia tidak boleh memberlakukan pajak layanan digital [digital service tax], atau pajak sejenisnya, yang mendiskriminasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, baik secara hukum maupun dalam praktiknya," tertulis dalam Article 3.1 Section 3 dokumen resmi perjanjian ART.

Sebagai informasi, Trump memang sudah lama mewanti-wanti agar tidak ada negara yang memberlakukan digital service tax (DST) terhadap perusahaan-perusahaan asal Negeri Paman Sam.

Bahkan, Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan pada negara-negara yang memberlakukan pajak digital, kecuali aturan tersebut segera dicabut.

“Dengan ini, saya menegaskan kepada semua negara dengan Pajak Digital, Undang-Undang, Aturan, atau Regulasi, bahwa kecuali tindakan diskriminatif ini dihapuskan, saya sebagai Presiden AS akan mengenakan tarif tambahan yang substansial atas ekspor negara tersebut ke AS, serta membatasi ekspor teknologi dan chip berstandar tinggi milik kami,” tulis Trump dalam unggahan di media sosialnya, Selasa (26/8/2025).

Dia menilai aturan pajak digital dirancang untuk merugikan dan mendiskriminasi perusahaan teknologi AS, sembari memberi kelonggaran kepada perusahaan asal China yang menjadi pesaing utama.

Sejumlah negara, khususnya di Eropa, selama ini memang mengenakan pajak atas pendapatan penjualan perusahaan penyedia layanan digital, termasuk Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple, dan Amazon.

Pajak Digital di Indonesia

Kendati demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Indonesia masih aman dari ancaman Trump tersebut. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menilai bahwa pernyataan Trump lebih ditujukan ke negara yang mengenakan rezim pajak digital yang dikenal sebagai DST.

Dia tidak menampik bahwa belakangan Kemenkeu juga mengincar perpajakan dari perdagangan digital seperti kebijakan pajak digital berbasis pemotongan otomatis yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/2025. Hanya saja, kebijakan itu berbeda dengan DST yang dikecam Trump.

PMK 37/2025, jelas Yon, hanya mengatur soal Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sehingga yang dipajaki hanya pembelian produk, sementara DST melakukan pemotongan atas pajak penghasilan (PPh) atas perusahaan jasa digital.

"Sampai saat ini, Indonesia tidak mengenakan pajak sejenis dengan DST tersebut," kata Yon kepada Bisnis, Rabu (27/8/2025).