Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui kajian “Outlook Ketenagakerjaan 2026” mencatat sebanyak 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Namun, pekerjaan di sektor informal salah satunya juga tidak lepas dari transformasi digital yang telah membuka peluang kerja melalui berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital.

Meski demikian, perkembangan tersebut menghadirkan tantangan terkait pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital.

Lebih lanjut, tantangan lain yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah masih adanya kesenjangan kompetensi tenaga kerja.

“Outlook Ketenagakerjaan 2026” menunjukkan bahwa sekitar 50 persen tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri membutuhkan lebih dari 80 persen tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital.

Selain itu, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.

Untuk menjawab berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, Anwar mengatakan Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.

“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui “Outlook Ketenagakerjaan 2026” memproyeksikan potensi jumlah pekerjaan hijau (green jobs) di Indonesia dapat mencapai 3,88 juta orang pada 2026.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan peluang ini hadir menyusul kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) terus berkembang, lalu perkembangan energi baru terbarukan (EBT) terus berjalan, juga adanya kesadaran dan implementasi ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, hingga modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” ujar Anwar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perubahan lanskap ketenagakerjaan pada abad ke-21 pun turut dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Anwar.

Agar dapat memanfaatkan peluang dalam sektor ekonomi hijau tersebut, ia mengatakan Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

Di sisi lain, ia mengatakan “Outlook Ketenagakerjaan 2026” diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun langkah-langkah strategis.

Hal ini, lanjut dia, sebagai upaya untuk memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia dan menciptakan pasar kerja yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

“‘Outlook Ketenagakerjaan 2026’ memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” kata Anwar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memandang perubahan outlooksovereign credit rating Indonesia menjadi negatif berpotensi meningkatkan biaya penerbitan surat utang, menyusul keputusan Moody’s merevisi outlook dari stabil menjadi negatif.

“Kalau negara dulunya Baa2 menjadi Ba2, maka tentunya corporate rating-nya juga sama. Lalu dampaknya apa? Kalau kita menerbitkan surat utang lagi, maka tawar-menawarnya menjadi lebih mahal,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai konferensi pers paparan kinerja di Jakarta, Senin.

Namun, BTN sendiri belum berencana masuk ke pasar pendanaan global dalam waktu dekat. Nixon menilai ketersediaan investor domestik masih memadai untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, sekaligus menawarkan struktur biaya yang lebih efisien.

Selain itu, ia juga mencatat bahwa saat ini penerbitan instrumen utang dalam mata uang dolar AS kurang ekonomis bagi BTN, mengingat portofolio pembiayaan perseroan, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR), seluruhnya berbasis rupiah.

Pendanaan dalam valuta asing akan menimbulkan biaya (cost) tambahan, terutama dari selisih nilai tukar dan biaya lindung nilai (swap), yang pada akhirnya membuat biaya dana menjadi lebih mahal dibandingkan pendanaan dalam rupiah.

Terkait hubungan dengan lembaga pemeringkat internasional, Nixon menyatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan komunikasi secara aktif dan rutin.

Ia menambahkan, pertemuan dengan lembaga pemeringkat sebenarnya merupakan praktik standar, di mana bank menyampaikan penjelasan secara mendetail mengenai strategi, profil risiko, dan proyeksi bisnis jangka menengah hingga panjang yang menjadi dasar penilaian peringkat.

Mengenai pencadangan, Nixon mengamini bahwa rasio pencadangan BTN relatif lebih rendah dibandingkan bank-bank anggota Himbara lainnya, namun tetap berada di atas ketentuan minimum regulator.

Rasio pencadangan (CKPN) BTN saat ini berada di kisaran 125 persen, yang dinilai memadai mengingat kuatnya kualitas agunan pada portofolio KPR. Ke depan, rasio pencadangan akan ditingkatkan hingga 150 persen pada 2030.

Nixon menekankan bahwa kredit perumahan didukung oleh agunan yang kuat, sehingga perlindungan risiko tidak hanya tercermin dari tingkat pencadangan, tetapi juga dari nilai agunan yang menyertai kredit tersebut.

“Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,” kata Nixon.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat Moody’s pada Kamis (5/2) mengumumkan untuk mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Sejalan dengan langkah tersebut, Moody’s juga merevisi outlook lima bank di Indonesia menjadi negatif, termasuk BTN. Bank lain yang terdampak adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).

Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan seluruh peringkat utama kelima bank tersebut, termasuk peringkat penerbit (issuer ratings), peringkat simpanan (deposit ratings), peringkat utang senior tanpa jaminan (senior unsecured ratings), serta sejumlah indikator risiko dan profil kredit lainnya.

Khusus untuk BTN, Moody’s mempertahankan deposit ratings pada level Baa2 dan Baseline Credit Assessment (BCA) pada level ba2, dengan mencatat bahwa tingkat pencadangan bank masih relatif rendah dibandingkan dengan risiko asetnya, terutama akibat tingginya porsi kredit restrukturisasi.

Menurut Moody’s, peringkat BTN ini turut ditopang oleh kuatnya dukungan pemerintah, sejalan dengan peran strategis bank dalam pembiayaan perumahan nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Ramon Armando memastikan fundamental keuangan perseroan terjaga di tengah koreksi ratingoutlook kredit Indonesia dan lima bank besar nasional oleh lembaga pemeringkat asal Amerika Serikat, Moody's Ratings.

"Kendati outlook BTN diturunkan, BTN tetap memiliki credit rating di level investment grade dengan fundamental keuangan yang tetap terjaga, baik dari sisi permodalan, likuiditas, maupun kualitas aset," kata Ramon, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Pihaknya berkomitmen untuk menyalurkan kredit secara selektif, ditopang oleh pengelolaan risiko yang prudent (hati-hati) untuk menjaga kepercayaan pasar dan investor di tengah dinamika ekonomi yang ada.

Ia menyatakan perseroan juga akan terus meningkatkan kualitas kredit dengan menerapkan manajemen risiko yang ketat, serta memperkuat proses bisnis yang lebih cermat, terukur, dan disiplin.

BTN pun mengapresiasi pemberian berbagai stimulus fiskal dan moneter oleh pemerintah dan regulator untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan nasional.

"BTN mengapresiasi langkah pemerintah dan regulator dalam memberikan dukungan kepada industri perbankan nasional melalui stimulus fiskal dan moneter untuk membantu perbankan dalam mengoptimalisasi fungsi intermediasinya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan sehat ke depannya," ujar Ramon.

Pada Kamis (5/2/2026), Moody's Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, tapi dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Penyesuaian tersebut juga berimbas terhadap penurunan outlook dari stabil menjadi negatif bagi lima bank besar nasional, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BCA, serta tujuh perusahaan nonkeuangan pada Jumat (6/2/2026).

Meskipun demikian, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memandang bahwa penyesuaian outlook negatif tersebut tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia.

Ia mengatakan kinerja ekonomi domestik tetap solid di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.

Moody's dapat kembali mengembalikan outlook kredit perusahaan-perusahaan tersebut menjadi stabil, jika prospek sovereign credit Indonesia kembali stabil serta kondisi perusahaan secara umum tidak berubah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026