Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di provinsi setempat pada triwulan II tahun 2026 tetap terjaga dengan baik di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global dan nasional.

"Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Rabu.

Stabilitas sektor jasa keuangan di Kalteng pada triwulan II yang terjaga dengan baik itu dapat dilihat dari berbagai sektor. Salah satunya perkembangan sektor bank umum di Kalteng.

Dia menyampaikan pada posisi Mei 2026, kinerja bank umum mengalami peningkatan dibanding posisi Mei 2025, seperti aset meningkat Rp8,27 triliun atau 9,08 persen tahun ke tahun atau year-on-year (yoy), yakni dari Rp90,99 triliun kini menjadi sebesar Rp99,26 triliun.

Kemudian dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar Rp3,63 triliun atau 7,36 persen yoy, dari Rp49,33 triliun kini menjadi sebesar Rp52,93 triliun. Juga kredit atau pembiayaan meningkat sebanyak Rp3,78 triliun atau 7,37 persen yoy, dari sebelumnya Rp51,20 triliun kini menjadi Rp54,98 triliun.

Lebih lanjut Primandanu menekankan kondisi sektor jasa keuangan yang stabil, aman, dan tepercaya memiliki peran strategis dalam upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah.

"Kondisi sektor jasa keuangan seperti ini juga sangat mendukung, dalam perluasan akses pembiayaan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelaanya.

Sejalan dengan itu, OJK Kalteng terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendorong penguatan ekosistem keuangan terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui berbagai program strategis, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas akses layanan keuangan mudah dijangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) resmi menerbitkan izin penggabungan ( merger ) lima Bank Perekonomian Rakyat ( BPR ) dari berbagai wilayah ke dalam satu entitas utama, yaitu PT BPR Mangatur Ganda yang berbasis di Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi korporasi skala besar ini diambil sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan nasional guna mempertebal struktur permodalan, mendongkrak skala usaha, serta memperluas jangkauan pembiayaan pada sektor riil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keputusan ini disahkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tertanggal 19 Juni 2026. Berdasarkan regulasi ini, entitas yang melebur ke dalam BPR Mangatur Ganda meliputi PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatera Selatan), serta PT BPR Lipatganda dan PT BPR Tahuan Ganda yang keduanya berasal dari Provinsi Lampung.

Bank Bangkrut di Indonesia Tambah Lagi, Izin Dicabut OJK Akibat Penyehatan Modal Gagal



Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito menyerahkan, langsung dokumen keputusan itu kepada jajaran pengurus dan calon pengurus BPR hasil penggabungan di Kantor OJK Sumatera Utara. Triyoga menegaskan, operasional merger ini akan mulai berlaku efektif begitu mendapatkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum RI.

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatera. Oleh karena itu penerapan tata kelola, manajemen risiko dan aspek kepatuhan yang kuat serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan LJK lainnya,” jelas Triyoga dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Langkah penggabungan ini berjalan selaras dengan mandat POJK Nomor 7 Tahun 2024 serta salah satu pilar utama dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024–2027 yang berfokus pada akselerasi konsolidasi bursa.

Bank Bangkrut Sepanjang 2026 Tambah Satu Lagi, Lokasinya di Bali



Lewat integrasi bisnis ini, entitas gabungan yang berpusat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 195, Tanjung Morawa, Deli Serdang ini diproyeksikan bakal menjelma menjadi kekuatan finansial baru di regional Sumatera.

Pasca-merger, total aset gabungan korporasi diperkirakan melesat melebihi angka Rp400 miliar. Di saat yang sama, posisi Modal Inti BPR dipastikan menguat di atas Rp135 miliar dengan rasio permodalan atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang sangat tebal, yakni bertengger di atas level 50%.

Fondasi keuangan yang gemuk ini akan menjadi modal utama bagi perusahaan untuk melakukan pembaruan teknologi informasi, memperkuat kapabilitas SDM, serta melahirkan inovasi produk yang efisien bagi pelaku UMKM. Mengingat proses transisi administrasi sedang berjalan, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas di lima provinsi terdampak untuk tetap tenang.

OJK juga menjamin keamanan dana simpanan dan meminta nasabah tetap memercayakan layanan keuangannya kepada industri BPR yang kini kian sehat, tangguh, dan diawasi ketat lewat kebijakan konsolidasi terarah. Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus mendorong program transformasi kelembagaan bagi industri BPR konvensional maupun syariah di tanah air.

Kebijakan ini dipastikan akan terus bergulir demi menciptakan arsitektur perbankan mikro yang efisien, memiliki daya tahan tinggi dari risiko pasar, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) bergerak cepat meredam kepanikan pasar terkait rumor penurunan status pasar modal Indonesia dari kelompok pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintisan (frontier market). Isu miring tersebut sempat mencuat pasca-rilis dokumen MSCI 2026 Market Classification Review oleh penyedia indeks global, Morgan Stanley and Capital International (MSCI), pada Rabu (24/6/2026) lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menegaskan, bahwa yang beredar di publik mengenai ancaman degradasi bursa domestik adalah bentuk salah paham. Menurutnya, dokumen resmi MSCI tersebut bukanlah sebuah ancaman, melainkan nota tuntutan agar otoritas pasar modal Indonesia konsisten mengawal agenda reformasi struktural serta memperketat aspek transparansi transaksi.

"Yang seolah-olah mengatakan bahwa kita 'digantung' sampai November. Itu tidak betul. Yang ada adalah kita dituntut untuk konsisten dan efektif dalam menerapkan seluruh rencana aksi tersebut," tegas Hasan saat ditemui awak media di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Status Pasar Modal RI Tetap Emerging Market, Kekhawatiran Investor Hilang?



"November itu apa? Kalau dibaca secara cermat, sejauh-jauhnya apabila kita terkonfirmasi tidak melakukan seluruh upaya ini secara konsisten dan tidak melaksanakannya secara efektif, maka Indonesia hanya akan masuk ke dalam Consultation List. Di FTSE Russell ada Watch List, sedangkan di MSCI ada Consultation List," tambahnya.

Hasan menjelaskan, status pasar modal tanah air baru akan dimasukkan ke dalam daftar konsultasi (consultation list) apabila dalam perjalanannya pemerintah dan regulator terbukti abai dalam membenahi catatan evaluasi. Guna membentengi kepercayaan investor, OJK bersama seluruh elemen Self-Regulatory Organization (SRO) -termasuk BEI, KPEI, dan KSEI- memberikan garansi penuh untuk mengawal efektivitas perbaikan instrumen pasar.

"Saya jamin, kami di OJK bersama SRO dan seluruh pelaku pasar akan konsisten melakukan ini. Dan akan memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif," kata Hasan secara lugas.

Pasar Modal RI Terancam Turun Kasta ke Frontier Market, MSCI Ultimatum hingga November 2026



Demi memantau perkembangan persepsi global, Hasan memastikan bursa domestik tidak akan mengalami pergeseran klasifikasi pada pengumuman bulan November nanti. OJK juga telah menjadwalkan rangkaian agenda diplomasi finansial, mulai dari rapat teknis dua mingguan bersama MSCI dan FTSE Russell, hingga paparan berkala setiap bulan di hadapan para manajer investasi global.

"Saya jamin tidak perlu khawatir. Jadi market classification itu ada tanggalnya ya, kalau pun ini kami akan kabarkan setiap bulan. Nanti kami akan lakukan tentu pertemuan teknis 2 mingguan bersama MSCI dan FTSE tetap dilanjutkan, kemudian bulanan bersama investor global ini akan kami lakukan nanti," pungkas Hasan.

Sebagai informasi, desas-desus penurunan kelas ini bermula dari adanya laporan keberatan dari sejumlah investor institusional raksasa dunia yang menanam modal di Indonesia. Berdasarkan hasil peninjauan awal, para pemegang modal asing menyoroti struktur kepemilikan saham di emiten lokal yang dinilai kurang transparan, serta adanya indikasi pola perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading).

Kondisi tersebut diperparah dengan langkah MSCI yang telah memangkas nilai aksesibilitas pasar modal Indonesia pada kriteria arus informasi (information flow) dari predikat positif menjadi negatif dalam pengumuman berkala pada Jumat (19/6/2026) lalu.

"Apabila kemajuan yang memadai belum terlihat pada saat Peninjauan Indeks MSCI bulan November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi mengenai penanganan yang tepat untuk pasar Indonesia, yang mungkin mencakup konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets ke Frontier Markets," bunyi pengumuman resmi manajemen MSCI.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menyatakan industri multifinance atau pembiayaan masih on track untuk tumbuh 6-8 persen tahun ini.

Hingga April 2026, pihaknya mencatat industri multifinance telah mengalami pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 2,08 persen secara tahunan (year-on-year).

“Kami yakin dengan dukungan seluruh pelaku industri multifinance bahwa outlook 6-8 persen pertumbuhan piutang pembiayaan yang kami sampaikan dulu di awal tahun 2026 Insyaallah masih on track,” kata Agusman dalam acara “Mid-Year Economic Outlook 2026” di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, industri multifinance perlu merealisasikan pembiayaan sekitar Rp30 triliun untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.

Ia mengatakan, industri tersebut telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp9 triliun hingga April 2026, dengan total piutang pembiayaan sebesar Rp514,65 triliun, terutama didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tercatat naik 10,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Ia menjelaskan, pembiayaan tersebut sebagian besar disalurkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi mencapai 17 persen, atau Rp90 triliun. Sektor penyewaan atau leasing menyusul di urutan kedua dengan nilai pembiayaan Rp58 triliun.

"Yang mengherankan adalah justru sektor yang terakhir ini, sektor rumah tangga inilah yang tumbuh luar biasa, sekitar 28 persen year-on-year," ucap Agusman.

Ia menyatakan, pembiayaan sektor tersebut tercatat mencapai Rp43 triliun. Selain itu, pihaknya juga melihat terdapat ruang tumbuh yang besar pada sektor pembiayaan berkelanjutan, salah satunya kendaraan listrik yang melonjak 32 persen menjadi Rp23 triliun.

Untuk menghadapi tantangan industri pembiayaan di masa mendatang, OJK telah melakukan berbagai deregulasi, seperti memperkenankan uang muka kendaraan bermotor hingga batas nol persen bagi perusahaan multifinance yang memenuhi sejumlah kriteria teknis tertentu.

Kebijakan lainnya mencakup pengecualian kewajiban agunan pembiayaan modal kerja bagi seluruh debitur UMKM dengan nilai pembiayaan maksimal Rp100 juta. Syarat rasio modal inti perusahaan pembiayaan terhadap modal disetor juga diturunkan menjadi 50 persen dari 150 persen.

"Semua deregulasi ini kami maksudkan di samping mendorong usaha multifinance juga sekaligus tentu memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan," ujar Agusman.

Per April 2026, total aset perusahaan pembiayaan telah mencapai Rp593 triliun dengan nilai gearing ratio berada di level 2,14 kali, jauh di bawah batas maksimum sepuluh kali.

Profil risiko industri juga dipastikan tetap terjaga baik dengan rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) gross sebesar 2,89 persen.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengambil tindakan tegas dengan resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat ( BPR ) Ceper Permata Artha yang beroperasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Eksekusi penutupan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 yang ditandatangani pada Kamis (25/6/2026).

BPR yang beralamat di Jalan Raya Klaten-Solo Km. 8,4 Besole, Kecamatan Ceper tersebut terpaksa dilikuidasi setelah seluruh tenggat waktu penyehatan modal yang diberikan otoritas gagal dipenuhi oleh jajaran manajemen. Setelah diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), otoritas penjamin tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Nomor SR.8/ADK3/2026 tanggal 17 Juni 2026, LPS memutuskan untuk melepas BPR ini.

"LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Ceper Permata Artha. Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha," tulis Kepala OJK Solo, Mohammad Mufid dalam keterangannya.

Menindaklanjuti mandat hukum dari undang-undang tersebut, OJK secara resmi mengeksekusi pencabutan izin usaha (CIU). Pasca-keputusan ini terbit, seluruh operasional kantor BPR ditutup total, dan kendali penanganan langsung dialihkan kepada Tim Likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan saldo rekening dan memulai proses pembayaran klaim simpanan nasabah serta pembubaran badan hukum bank sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK).

Baru Awal Tahun 2026, Tambah Satu Lagi Bank Bangkrut di Indonesia



Merespons kepanikan yang berpotensi muncul, OJK mengeluarkan imbauan resmi agar seluruh masyarakat dan nasabah pengetam modal di BPR Ceper Permata Artha tidak perlu cemas atau melakukan tindakan anarkis. "OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Ceper Permata Artha agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup OJK.

Mundurnya tingkat kesehatan keuangan BPR Ceper Permata Artha sejatinya telah terdeteksi sejak setahun lalu. Pada tanggal 18 Juni 2025, OJK telah menetapkan bank tersebut masuk dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Status merah ini diberikan lantaran rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau kecukupan modal BPR ambles di bawah ketentuan, yakni kurang dari 12 persen, disusul predikat Tingkat Kesehatan (TKS) yang dinyatakan "Tidak Sehat".

OJK kemudian memberikan kelonggaran waktu bagi pengurus dan pemegang saham pengendali untuk menyuntikkan modal segar. Namun, karena tidak ada perbaikan struktural yang konkret, pada tanggal 12 Juni 2026 statusnya ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR).

Ketentuan tersebut mengacu pada POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. OJK menilai pihak pemilik tidak mampu menyelamatkan kelangsungan usaha BPR tersebut dari jurang kebangkrutan.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) menyambut positif keputusan MSCI yang kembali mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal , Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, konfirmasi dari MSCI tersebut merupakan hasil yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan pasar modal nasional.

"MSCI mempertahankan status Indonesia dalam kategori Emerging Market. Kami menyambut positif hasil asesmen tahunan MSCI tersebut. Pengumuman ini menjadi momentum untuk terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi agenda reformasi pasar modal yang telah kami canangkan sejak awal tahun ini," ujar Hasan dalam keterangan resminya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Hasan, MSCI dalam laporan terbarunya juga memberikan catatan positif terhadap berbagai langkah reformasi yang sedang dijalankan Indonesia. Lembaga penyedia indeks global itu disebut mengakui sejumlah inisiatif dan kemajuan program reformasi yang telah meningkatkan transparansi dan kualitas informasi di pasar modal domestik.

OJK Respons Penilaian MSCI ke Pasar Modal Indonesia: Tahan Status Emerging Market dengan Catatan



Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa OJK tidak akan berpuas diri. MSCI disebut masih akan terus memantau implementasi berbagai agenda reformasi yang sedang dijalankan Indonesia. "Kami memastikan seluruh program reformasi pasar modal akan terus dijalankan secara konsisten dan diperkuat ke depan," katanya.

Sejak Februari 2026, OJK bersama self-regulatory organization (SRO) pasar modal telah menggulirkan sejumlah kebijakan reformasi untuk memperkuat transparansi, integritas, likuiditas, dan tata kelola pasar.

OJK Rilis Daftar Direksi BEI Baru, Ada 7 Direktur Terpilih



Di bidang transparansi, OJK memperkenalkan penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularitas klasifikasi investor, hingga pengembangan kerangka pelaporan pemilik manfaat (ultimate beneficial owner atau UBO).

Sementara dari sisi integritas perdagangan, OJK memperkuat pengawasan transaksi dan memperkenalkan instrumen baru berupa pengumuman High Shareholding Concentration (HSC). OJK juga meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal.

Satgas Pasti terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 27 entitas gadai swasta yang belum berizin (ilegal) sepanjang April-Mei 2026.

Selain itu, Satgas juga telah menghentikan kegiatan usaha 228 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) ilegal sepanjang Januari-Mei 2026, karena menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan.

“Satgas Pasti terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat,” ujar Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Penghentian gadai swasta ilegal dilakukan berdasarkan Pasal 319 Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yaitu seluruh pelaku usaha pergadaian diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026.

Sementara itu, penghentian PAKD Ilegal berdasarkan ketentuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024, yang mengatur bahwa Daftar Aset Kripto (DAK) ditetapkan oleh Bursa Kripto.

Lebih lanjut, OJK melaporkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 579.459 laporan dari masyarakat periode 22 November 2024 sampai 31 Mei 2026, dengan sebanyak 998.558 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 515.553 rekening telah dilakukan pemblokiran.

Melalui upaya tersebut, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp638,9 miliar, dan IASC telah mengembalikan dana korban sebesar Rp196,93 miliar yang berasal dari rekening yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.

Dalam kesempatan ini, Hudiyanto memastikan Satgas Pasti OJK terus meningkatkan koordinasi antar anggota dan instansi terkait untuk menekan penyebaran aktivitas keuangan ilegal di ruang digital.

“Apabila menemukan indikasi penawaran investasi illegal dan penipuan transaksi keuangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id. Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat,” ujar Hudiyanto.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merilis daftar direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2026-2030. Sebanyak 7 direktur terpilih setelah menjalani proses fit and proper test yang diikuti 28 kandidat.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi atau Kiki mengatakan, seluruh direktur yang terpilih merupakan kandidat terbaik untuk memimpin BEI dalam empat tahun ke depan. "Alhamdulillah sudah terpilih 7 orang yang terbaik untuk masing-masing bidang," ungkapnya dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2026).

Dalam susunan baru tersebut, Jeffrey Hendrik ditetapkan sebagai Direktur Utama BEI . Sementara Saidu Solihin menjabat Direktur Penilaian Perusahaan. Free Float 15% Bakal Kerek Daya Tarik Perusahaan di Mata Investor, Begini Kata BEI



Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum, Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan.

Selanjutnya Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, serta Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Jajaran direksi yang baru ini diharapkan dapat melanjutkan penguatan tata kelola dan reformasi integritas yang selama ini dijalankan di pasar modal Indonesia.

"Kita harapkan dan juga kita minta mereka untuk berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan untuk Bursa Efek ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal, karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya," kata Kiki.

Menurutnya, keberlanjutan reformasi integritas menjadi salah satu aspek penting yang akan menjadi perhatian seluruh pelaku pasar. OJK juga mendorong agar BEI dapat menjadi rumah yang nyaman bagi investor, emiten, dan seluruh pemangku kepentingan di pasar modal.

"Sehingga kita kedepankan integritas tata kelola dan juga kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga akan menjadi pasar modal yang semakin maju, semakin berkembang dan bisa semakin menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia," lanjutnya.

Pjs Dirut BEI Sebut Fundamental Pasar Saham RI Masih Bagus, Ini Buktinya



Sementara itu, Direktur Utama BEI terpilih Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi pasar modal yang telah dijalankan dalam beberapa bulan terakhir. Ia juga berjanji meningkatkan transparansi, integritas, dan tata kelola di lingkungan BEI.

"Akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan empat bulan terakhir ini, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply," kata Jeffrey.

Selain itu, BEI, katanya, akan terus melakukan pendalaman pasar dari sisi permintaan maupun penawaran guna memperkuat daya saing pasar modal nasional.

"Sehingga kedepannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera," pungkasnya.

Daftar tujuh nama direktur terpilih BEI:

Direktur Utama: Jeffrey Hendrik

Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono

Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim

Direktur Pengembangan: Iding Pardi

Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Umi Kulsum

sinergi antara regulator, SRO, pelaku industri, dan investor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat daya saing pasar modal Indonesia ke depan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) yang mencakup PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), mendorong penguatan reformasi dan transparansi dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia.

Dalam kesempatan ini, OJK dan SRO menggelar dua forum strategis bertajuk "Diskusi Sinergi dalam Menjaga Stabilitas dan Resiliensi Pasar Modal Indonesia", serta "Capital Market Insight: Pengaturan Buyback dan Market Update".

Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Khairul Muttaqien di Gedung BEI, Jakarta, Kamis, menegaskan akan terus memperkuat integritas dan daya saing pasar modal Indonesia melalui agenda reformasi yang dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan.

"Reformasi mencakup peningkatan transparansi data kepemilikan saham, penguatan klasifikasi investor yang lebih granular, implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal," ujar Khairul.

Khairul menjelaskan, reformasi menjadi keniscayaan untuk memperkuat fondasi pasar modal Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka panjang.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa kondisi pasar saat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kepercayaan investor dan mempercepat reformasi pasar modal.

Di tengah dinamika pasar global, ia memastikan fondasi pasar modal Indonesia tetap kuat, dengan likuiditas pasar terjaga, partisipasi investor domestik terus meningkat, serta mayoritas perusahaan tercatat tetap menunjukkan kinerja yang positif.

"Karena itu, sinergi antara regulator, SRO, pelaku industri, dan investor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat daya saing pasar modal Indonesia ke depan," ujar Jeffrey​​​​​​​.

Direktur KPEI Antonius Herman Azwar mengatakan bahwa konektivitas infrastruktur pasar modal secara luas dengan lembaga keuangan baik domestik dan global berperan penting dalam mendorong pendalaman pasar dan peningkatan aktivitas transaksi.

Selain untuk efisiensi, lanjutnya, penguatan konektivitas juga menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem pasar modal yang lebih terintegrasi, likuid, dan kompetitif dengan pasar global.

KPEI melalui perannya sebagai Central Counterparty (CCP), memastikan pengelolaan risiko telah sesuai dengan standar internasional dan pengelolaan collateral dilakukan secara terintegrasi sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kepastian penyelesaian transaksi dalam rangka menjaga kepercayaan investor.

"KPEI juga melakukan berbagai pengembangan bisnis untuk menyediakan produk dan layanan penunjang yang dapat diintegrasikan dengan pasar global,” ujar Antonius.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengatakan resiliensi pasar modal Indonesia tidak terlepas dari kekuatan dan kepercayaan basis investor domestik yang tetap terjaga.

"KSEI berkomitmen untuk senantiasa memperkuat transparansi dan kualitas data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal, sebagai bagian dari dukungan untuk Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal yang dijalankan bersama OJK dan SRO," ujar Samsul.

Hingga 12 Juni 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia yang tercatat di KSEI mencapai 28,3 juta, dengan kepemilikan aset yang didominasi investor lokal.

Hingga periode sama, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham mencapai Rp24,7 triliun dengan jumlah investor pasar modal telah melampaui 28 juta investor dan investor saham mencapai 9,8 juta investor.

Dari sisi perusahaan tercatat, mayoritas tetap membukukan kinerja keuangan yang positif dengan sekitar 80 persen perusahaan tercatat mencatatkan laba pada kuartal pertama 2026.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Iya benar, sesuai dengan surat OJK yang disampaikan ke direksi BEI

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan nama-nama calon Anggota Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode jabatan tahun 2026 sampai 2030 dan segera dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2026 yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

​OJK menetapkan Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama BEI, yang mana Jeffrey saat ini menjabat sebagai Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI.

"Iya benar, sesuai dengan surat OJK yang disampaikan ke direksi BEI," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Untuk mendampingi Jeffrey, OJK menetapkan Saidu Solihin sebagai Direktur Penilaian Perusahaan, dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Lalu, OJK memilih Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, serta Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko.

Kemudian, OJK menetapkan Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan , yang mana Iding saat ini tengah menjabat sebagai Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Selanjutnya, OJK menetapkan Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Adapun, ketujuh nama tersebut akan diajukan dan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI tahun 2026 yang akan digelar pada Senin, 29 Juni 2026.

Berikut daftar lengkap calon direksi BEI periode 2026-2030 yang ditetapkan OJK untuk disetujui dalam RUPST :

• Direktur Utama: Jeffrey Hendrik
• Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin
• Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy​​​​​​​
• Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono​​​​​​​
• Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim​​​​​​​
• Direktur Pengembangan: Iding Pardi​​​​​​​
• Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum: Umi Kulsum​​​​​​​

​​​​​​​Adapun, penetapan tersebut memperhatikan ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PPJK) Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek (POJK 58/2016).

Selain itu, juga berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon Anggota Direksi BEI masa jabatan tahun 2026 s/d 2030.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penerimaan instansi mencapai Rp9,2 triliun dengan saldo awal sebesar Rp4,67 triliun pada 2027.

“Di sisi penerimaan di tahun 2027 diproyeksikan akan memperoleh sebesar Rp9,22 triliun ditambah dengan proyeksi saldo awal 2027 sebesar Rp4,67 triliun,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Hernawan menyampaikan bahwa proyeksi penerimaan tersebut akan menjadi bagian dari sumber pendanaan OJK pada 2027.

Sumber pendanaan tersebut dengan total Rp13,89 triliun menjadi dasar dalam penyusunan kapasitas anggaran OJK 2027

Penerimaan dari registrasi diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026. Penurunan tersebut mempertimbangkan kondisi pasar serta mulai berlakunya sejumlah ketentuan baru di beberapa sektor jasa keuangan.

Sementara itu, penerimaan lainnya diperkirakan meningkat cukup signifikan. Menurut Hernawan, kenaikan tersebut mencapai 79,69 persen, seiring dengan pengelolaan dana yang ditempatkan secara lebih agresif untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan strategis OJK pada 2027.

Dari sisi pengeluaran, Hernawan menjelaskan, OJK menganggarkan kebutuhan belanja sebesar Rp10,25 triliun pada 2027.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, serta pengadaan aset yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

Hernawan menyebut, dengan proyeksi tersebut, saldo anggaran awal tahun berikutnya diperkirakan mencapai Rp3,65 triliun. Ia menegaskan bahwa mayoritas belanja OJK pada 2027 akan diarahkan untuk kebutuhan operasional dan administratif.

Adapun alokasi untuk kegiatan operasional dan administratif mencapai Rp9,27 triliun atau sekitar 90,4 persen dari total anggaran.

Dia menuturkan proporsi tersebut mencerminkan arah penggunaan anggaran OJK yang semakin ditargetkan untuk mendukung mandat dan tugas lembaga secara efektif.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemahaman mengenai hak investor menjadi semakin penting di tengah berkembangnya layanan investasi digital . Dengan mengetahui hak-hak yang dimiliki, investor dapat mengambil keputusan investasi secara lebih bijak sekaligus terhindar dari berbagai risiko yang dapat merugikan.

Sebagai perusahaan sekuritas yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MNC Sekuritas mengajak masyarakat untuk mengenali hak-hak dasar investor sebagai konsumen di pasar modal. Berikut beberapa hak dan bentuk pelindungan yang perlu diketahui oleh investor, yaitu:

1. Berhak Mendapatkan Informasi yang Jelas dan Transparan

Sebelum membeli suatu produk investasi, investor berhak memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Informasi tersebut mencakup karakteristik produk, manfaat, risiko, biaya transaksi, hingga ketentuan yang berlaku. MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Universitas Trilogi Menjadi Investor Cerdas

Melalui aplikasi MotionTrade , investor dapat mengakses berbagai informasi pasar modal, data emiten, prospektus reksa dana, serta materi edukasi yang membantu proses pengambilan keputusan investasi secara lebih bijak.

2. Berhak atas Pelindungan Data Pribadi

Dalam transaksi investasi, investor akan memberikan sejumlah data pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, investor berhak mendapatkan pelindungan atas data dan informasi yang dimiliki.

MNC Sekuritas menerapkan berbagai langkah keamanan sistem dan pelindungan data untuk membantu menjaga kerahasiaan informasi nasabah saat bertransaksi melalui MotionTrade. Salah satu bentuk pelindungan tersebut adalah dengan menerapkan login biometrik, opsi aktivasi 2FA (two-factor-authentication), serta kode OTP saat login dari perangkat baru atau perangkat yang tidak aktif lebih dari 3 bulan.

3. Berhak Mendapatkan Edukasi Pasar Modal

Literasi keuangan merupakan salah satu bentuk pelindungan terbaik bagi investor. Dengan pemahaman yang baik, investor dapat mengenali risiko investasi, menghindari keputusan yang impulsif, serta terhindar dari berbagai modus penipuan. MNC Sekuritas secara konsisten menghadirkan berbagai program edukasi pasar modal untuk membantu masyarakat meningkatkan pemahaman tentang investasi yang aman dan bertanggung jawab.

4. Berhak Menyampaikan Pengaduan

Investor memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila mengalami kendala atau menemukan indikasi pelanggaran dalam layanan yang diterima. Sebagai bentuk pelindungan tambahan, aset investor di pasar modal Indonesia dilindungi melalui Dana Pelindungan Pemodal (DPP) yang diselenggarakan oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Program ini bertujuan meningkatkan kepercayaan dan keamanan investor dalam berinvestasi di pasar modal. Tips MotionTrade: Kenali Berbagai Jenis ETF Sebelum Berinvestasi

Bagi investor yang menggunakan aplikasi MotionTrade, MNC Sekuritas menyediakan layanan nasabah yang dapat dihubungi untuk memperoleh bantuan terkait transaksi, pengaduan, informasi produk dan layanan, maupun berbagai kebutuhan lainnya. Investor dapat terhubung dengan MNC Sekuritas melalui kanal resmi seperti website www.mncsekuritas.id maupun media sosial MNC Sekuritas, serta Call Center MNC Sekuritas melalui email [email protected] atau nomor 1 500 899 (ext. 3) atau WhatsApp Business 0888- 8000-005.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!