JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan, mengaku didatangi asosiasi pedagang di Tanah Abang yang mengeluhkan penjualannya menjelang Lebaran menurun.

Informasi Busan itu mengonfirmasi kabar mengenai omzet pedagang pakaian Tanah Abang pada Lebaran 2026 merosot dibanding tahun sebelumnya.

“Kita ngobrol-ngobrol apa sih masalah sekarang yang terjadi di sana. Memang dia sampaikan ya memang nggak kayak dulu lagi,” kata Busan saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

KOMPAS.com/Syakirun Ni’am Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan, saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Meski demikian, dalam dialog itu menurutnya hanya beberapa pedagang yang mengeluhkan penjualan menurun.

Kemendag belum mengetahui persis jumlah pasti pedagang yang mengalami persoalan serupa karena belum memeriksa ke lokasi.

“Ya menurun menurut dia memang berkurang, menurut dia,” ujar Busan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, Kemendag perlu memeriksa langsung barang-barang yang dijual di Pasar Tanah Abang.

Sebab, para pedagang yang datang mengadu menjual pakaian produksi dalam negeri.

“Memang dia sampaikan ya memang nggak kayak dulu lagi, tapi kita perlu coba cek ya. Cek di Tanah Abang itu barang-barangnya dari mana saja,” kata dia.

Menurut Busan, banyak pedagang Tanah Abang mengaku kini sudah merambah pasar online meski tetap berjualan secara konvensional di pasar.

Oleh karena itu, ia meminta penjualan pedagang di Tanah Abang tidak hanya dilihat dari transaksi konvensional.

Kompas.com/Dian Erika Ibu-ibu dan perempuan muda sedang memilih bra bekas impor yang diobral di Pasar Tanah Abang, Selasa (10/3/2026).

“Kebanyakan dari mereka sudah jualan online. Ya mungkin bisa ya kalau dibilang transaksinya turun ya coba kita lihat ya,” kata Busan.

Untuk mendorong penjualan produk fashion dalam negeri, Kemendag akan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasok toko ritel modern.

Dalam pertemuan itu, pihaknya telah sepakat dengan para pedagang Tanah Abang untuk mengakses berbagai kegiatan pemasaran.

“Ya ikut-ikut pameran, selama ini kan dia memang jarang ya, tapi sudah mulai membiasakan, siapa tahu nanti dengan begitu semakin banyak dikenal oleh pasar ya oleh market gitu,” tutur Busan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menggodok aturan shifting pedagang baju thrifting ke produk lokal, sebagai upaya menyelamatkan pelaku usaha dari pelarangan impor pakaian bekas.

Meski demikian, kebijakan ini berpotensi menurunkan omzet pedagang, yang selama ini mengandalkan model bisnis thrifting sebagai sumber penghasilan utama mereka.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan pemerintah tengah mencari formula agar pedagang tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi.

“Teman-teman UMKM yang berjualan pakaian thrifting, pakaian bekas ini buat UMKM. Sementara supply barangnya dilarang, tidak boleh masuk karena ini ilegal. Ini kan mereka tetap harus tetap hidup, harus tetap berusaha. Makanya kami carikan formulasi, kami coba hubungan dengan produk-produk lokal, brand lokal agar mereka bisa tetap ada substitusi,” kata Temmy saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Temmy menuturkan, Kementerian UMKM akan menggelar pertemuan dengan pedagang baju thrifting pada Kamis mendatang untuk membahas langkah transisi ke produk lokal.

Dalam pertemuan itu, rencananya akan membahas terkait jumlah pemain, potensi maupun penurunan omzet, dan peluang ekonomi dari bisnis thrifting.

“Nanti kami duduk diskusi satu meja, kita akan ngomong. Bahwa saat ini mereka masih banyak kios-kios mereka masih sewa. Kalau memang mereka berganti produk, kan kita juga harus ada antisipasi. Produk ini bakal jalan nggak? Pasti akan ada masa transisi, penyesuaiannya. Kita akan bicarakan besok itu, [Kamis mendatang],” tuturnya.

Namun, dia menjelaskan peralihan thrifting ke produk lokal akan dilakukan secara bertahap agar pedagang tidak langsung kehilangan penghasilan. Adapun hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan 1.300 merek untuk memasok produk eks pedagang thrifting.

“Teman-teman pedagang ini harus mau shifting dulu. Brand ini siap, tapi bagaimana polanya kan kita lagi cari nih, model bisnisnya seperti apa, sehingga saling menguntungkan, win-win,” ujarnya.

Selain produk lokal, pemerintah membuka opsi kerja sama dengan merek global resmi di Indonesia. Tujuannya, untuk menggantikan penjualan barang ilegal dengan produk legal, sambil menjaga pilihan bagi konsumen.

Temmy menegaskan pemerintah akan menyeimbangkan sisi persediaan dan permintaan, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang kualitas dan harga kompetitif produk lokal.

“Pembenahan itu bukan hanya ada di pihak pedagang, juga ada di masyarakat, harus mulai melihat bahwa produk lokal juga bagus-bagus dan harganya juga bersaing,” terangnya.

Di samping itu, Temmy menyampaikan pemerintah juga membuka peluang insentif dan pendampingan selama masa transisi agar pedagang tetap bertahan.

“Kami ingin menyelamatkan ekonomi mereka. Bisnis mereka yang saat ini sedang, yang masih dalam tanda kutip, berjualan barang-barang yang dilarang, ilegal, kan kita harus carikan solusinya,” pungkasnya.