REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Minat generasi muda terhadap aset kripto terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan literasi agar pertumbuhan investasi tidak hanya didorong tren, tetapi juga pemahaman risiko.

Bursa kripto CFX bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar edukasi aset kripto kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Depok, Kamis (9/4/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman tersebut.

Berdasarkan kajian LPEM FEB UI pada 2025, mayoritas pemilik aset keuangan digital berasal dari kelompok usia di bawah 35 tahun. Kondisi ini menempatkan generasi muda sebagai pendorong utama pertumbuhan ekosistem keuangan digital nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan, literasi menjadi fondasi utama dalam pengembangan industri.

“Tugas utama kita semua disini sebagai regulator, pelaku usaha dan akademisi bukan hanya soal mempercepat laju adopsi, tetapi memastikan bahwa konsumen tidak hanya “ikut tren” atau terbawa FOMO, serta memperoleh perlindungan yang memadai,” ujar Adi.

Direktur Utama CFX Subani mengatakan edukasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan perlindungan konsumen.

“Bursa Kripto CFX menyelenggarakan CFX Connect sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan literasi terkait aset kripto ke mahasiswa, untuk mengawal pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia,” ujarnya.

Program literasi tersebut juga dilengkapi dengan kompetisi analisis pasar keuangan digital yang melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pemahaman praktis.

Manajer Kemahasiswaan FEB UI Anna Amalyah Agus menilai kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri penting untuk memastikan pengembangan ekosistem tetap terarah.

“Harapannya, inisiatif ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi langkah awal dalam menghadirkan pusat investasi berbasis kripto di lingkungan kampus,” ujarnya.

Upaya edukasi ini dinilai penting agar partisipasi masyarakat di pasar kripto tidak hanya didorong tren, tetapi berbasis pemahaman risiko dan strategi investasi yang terukur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp 482,23 triliun.

Angka ini turun 25,9 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 650,61 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menyampaikan nilai transaksi kripto di Indonesia menunjukkan dinamika fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

"Pada tahun 2025, nilai transaksi (aset kripto) tercatat Rp 482,23 triliun. Ini menurun sekitar Rp 168,38 triliun atau 25,9 persen dibanding tahun 2024, yang terakhir sampai Rp 650,61 triliun," ujar Adi dalam acara Bulan Literasi Kripto 2026 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Penurunan nilai transaksi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketegangan geopolitik perang dagang AS dan China serta konflik di Timur Tengah.

Faktor tersebut memicu adanya peningkatan sentimen risiko di pasar keuangan secara global. "Dari sisi global, meningkatnya ketegangan geopolitik termasuk eskalasi perang dagang Amerika-China, serta konflik Timur Tengah mendorong peningkatan risk off dari sentimen di pasar keuangan global," paparnya.

"Kondisi ini juga diperkuat oleh pengetatan kebijakan moneter suku bunga tinggi di Amerika Serikat, dan kecenderungan untuk mengurangi likuiditas di tingkat global, serta tentunya ini memicu likuidasi besar-besaran pada posisi leverage di pasar kripto," tambahnya.

Meski begitu, ia menegaskan kepercayaan investor terhadap ekosistem aset kripto masih terjaga di tengah penurunan nilai transaksi kripto.

Tercatat jumlah investor aset kripto mencapai 21,07 juta akun hingga Februari 2026. "Sehingga pada bulan Februari 2026 yang lalu, tercatat jumlah konsumen aset kripto mencapai 21,07 juta akun," pungkasnya.

Adi menambahkan aset kripto di Indonesia memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara berupa pajak mencapai Rp 796,73 miliar pada tahun 2026.

Bahkan, hingga Februari 2026 menyentuh angka Rp 1,96 triliun.

"Direktorat Jenderal Pajak melaporkan penerimaan pajak aset kripto tahun 2025 mencapai Rp796,73 miliar dan Rp1,96 triliun saja pada bulan Februari 2026," ucap Adi.