REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jumlah investor aset kripto di Indonesia terus bertambah dan menembus 21,37 juta orang per Maret 2026. Pertumbuhan bulanan sebesar 1,43 persen dinilai menjadi indikator menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri aset digital nasional.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan, data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencerminkan perkembangan positif ekosistem kripto domestik. “Kami melihat data OJK ini sebagai sinyal positif terhadap perkembangan industri kripto nasional. Pertumbuhan jumlah pengguna dan transaksi menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto yang teregulasi terus meningkat,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan laporan OJK, nilai transaksi spot kripto mencapai Rp22,24 triliun. Sementara transaksi derivatif meningkat 14,26 persen menjadi Rp5,80 triliun.

William menyebut Indodax turut berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut dengan mencatat 9,9 juta pengguna serta volume transaksi Rp8,45 triliun atau sekitar 38 persen dari total transaksi kripto nasional pada periode yang sama.

Di tengah tren pertumbuhan pengguna, kapitalisasi pasar aset keuangan digital dan kripto nasional terkoreksi tipis 0,97 persen menjadi Rp23,36 triliun dibanding bulan sebelumnya. Menurut William, koreksi tersebut masih wajar mengingat pasar global dipengaruhi berbagai faktor eksternal, termasuk kebijakan suku bunga global, data inflasi Amerika Serikat, serta ketegangan geopolitik internasional.

Ia menilai aktivitas perdagangan aset digital di Indonesia tetap berada dalam tren sehat. Stabilnya partisipasi investor ritel dan institusional menunjukkan minat masyarakat terhadap aset digital tetap terjaga meskipun pasar global bergerak fluktuatif.

“Stabilnya partisipasi investor ritel dan institusional juga menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap aset digital, termasuk kripto, tetap terjaga di tengah dinamika pasar global yang terus berkembang,” ujar William.

William menambahkan investor kripto Indonesia mulai menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi volatilitas pasar. Menurut dia, fluktuasi harga merupakan karakter alami pasar aset kripto yang dipengaruhi dinamika likuiditas global, arah kebijakan suku bunga, hingga tensi geopolitik.

“Namun yang menarik, aktivitas transaksi dan minat investor Indonesia tetap relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap aset kripto mulai berkembang dan investor semakin bijak dalam menyikapi pergerakan pasar,” katanya.

Penguatan ekosistem kripto nasional juga tercermin dari perkembangan regulasi. OJK telah menyetujui 31 entitas dalam ekosistem aset keuangan digital, mulai dari bursa, lembaga kliring, kustodian, hingga pedagang aset kripto, serta mengawasi 1.464 aset kripto yang dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia.

William menilai kepastian regulasi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan industri kripto yang sehat dan berkelanjutan. “Pertumbuhan yang konsisten dari sisi pengguna maupun aktivitas transaksi menunjukkan bahwa ekosistem aset digital nasional terus berkembang secara positif, didukung oleh peningkatan literasi, partisipasi masyarakat, serta kerangka regulasi yang semakin matang,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA—Bursa aset kripto PT Central Finansial X (CFX) berencana memangkas biaya transaksi secara bertahap untuk pengembangan ekosistem industri di Tanah Air.

Direktur Utama Bursa Kripto CFX, Subani, menyebutkan tingginya biaya transaksi antara platform pedagang yang berizin resmi dari OJK dibandingkan dengan platform offshore tidak berizin telah memicu capital outflow yang signifikan. Untuk menarik pasar ini, Indonesia memerlukan insentif yang lebih kompetitif.

“Saat ini masih ada ketimpangan biaya transaksi yang cukup terasa antara platform dalam negeri dan global, inilah yang sering kali membuat pengguna kita menoleh ke luar. Kunci untuk menarik kembali minat konsumen lokal adalah dengan menciptakan struktur biaya yang lebih kompetitif," jelas Subani dalam keterangan resminya, Selasa (3/2/2026).

Sebagai upaya Bursa Kripto CFX membuat pasar Indonesia lebih kompetitif, Subani menyatakan pihaknya berinisiatif untuk mengurangi biaya transaksi bursa yang berlaku secara bertahap.

Saat ini biaya transaksi bursa adalah 0,04% per transaksi. Subani mengatakan biaya tersebut akan turun menjadi 0,02% pada 1 Maret 2026, lalu berlanjut menjadi 0,01% pada 1 Oktober 2026 .

"Bursa mendengar apa yang menjadi perhatian bagi konsumen dan PAKD. Dengan biaya transaksi yang lebih kompetitif, kita sedang membangun pangsa pasar yang lebih besar. Bila biaya transaksi di PAKD lokal semakin kompetitif, kita optimistis menarik kembali konsumen yang bertransaksi di platform offshore tidak berizin sehingga dapat memberikan dampak pada perekonomian nasional, melalui penambahan pendapatan negara termasuk pajak," ujar Subani.

CFX juga menekankan perlunya dukungan untuk memperkuat posisi Indonesia di persaingan industri aset kripto global. Dukungan ini menjadi krusial untuk meningkatkan jumlah konsumen yang pada gilirannya juga akan berdampak pada ekonomi nasional. Demi mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

Namun demikian, struktur biaya transaksi yang kurang kompetitif saat ini memicu kekhawatiran karena konsumen Indonesia yang sangat sensitif terhadap harga cenderung beralih ke platform offshore tidak berizin demi biaya yang lebih rendah.

Berdasarkan studi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), volume perdagangan oleh konsumen Indonesia yang dilakukan melalui platform offshore tidak berizin mencapai 2,6 kali lipat lebih besar dibandingkan platform berizin di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang perlu dioptimalkan agar industri aset kripto nasional memiliki daya saing.

Bursa Kripto CFX menyelenggarakan CFX Cryptalk di CFX Tower pada Selasa (2/2/2026), sebagai upaya meningkatkan daya saing ekosistem aset kripto nasional terhadap industri aset kripto global, khususnya pada aspek struktur biaya transaksi, serta mengeksplorasi potensi solusi untuk menjadikan pasar domestik semakin atraktif.

Dalam CFX Cryptalk edisi perdana tersebut, turut hadir Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017–2022 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Bursa Kripto CFX Hoesen, Direktur Utama Bursa Kripto CFX, Subani, dan Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Robby.
Robby turut menegaskan pentingnya strategi untuk menahan minat konsumen agar tidak beralih ke platform asing. Biaya transaksi yang lebih kompetitif dibutuhkan pedagang untuk meningkatkan volume transaksinya.

Penurunan biaya menjadi insentif bagi para konsumen di Indonesia, sehingga mereka lebih aktif bertransaksi di PAKD dan tidak lagi bertransaksi di luar negeri.

Menanggapi penurunan biaya transaksi bursa, Robby menyebutkan penurunan akan memiliki efek yang positif untuk konsumen di Indonesia.

“Biaya yang lebih kompetitif membuat konsumen lebih aktif bertransaksi, sehingga mereka tidak lagi menggunakan platform offshore tidak berizin. Kami berterima kasih kepada Bursa Kripto CFX, karena dengan hadirnya biaya bursa yang lebih kompetitif bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna untuk bertransaksi,” tutup Robby.

Ke depannya, CFX Cryptalk diharapkan bisa menjadi forum yang mempertemukan perspektif regulator dan bursa untuk membahas arah penguatan daya saing industri aset kripto nasional secara komprehensif. Forum ini sekaligus merumuskan pandangan bersama dalam membangun ekosistem perdagangan yang efisien, likuid, berintegritas, dan semakin menarik bagi investor global.

Bisnis.com, JAKARTA – Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat sekitar 72% Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) di Indonesia masih mengalami kerugian hingga akhir 2025 ditengarai sebagai akibat dari industri kripto dalam negeri yang kurang kompetitif ketimbang pemain global.

Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya jumlah pengguna aset kripto, namun diiringi penurunan nilai transaksi nasional. Data OJK menunjukkan nilai transaksi aset kripto sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp482,23 triliun, turun dari Rp650 triliun pada 2024. Sementara itu, jumlah pengguna kripto di Indonesia telah melampaui 20 juta akun.

OJK menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih dominannya transaksi investor domestik melalui bursa dan pedagang aset kripto di tingkat regional maupun global, sehingga aktivitas transaksi di ekosistem dalam negeri belum terbentuk secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, CEO INDODAX William Sutanto menilai arus transaksi ke luar negeri terjadi karena sebagian pelaku pasar mengejar kondisi perdagangan yang dinilai lebih kompetitif, mulai dari likuiditas yang lebih besar, hingga efisiensi biaya transaksi.

“Jumlah pengguna kripto di Indonesia sudah besar, tetapi nilai transaksi domestik belum maksimal karena aktivitasnya masih banyak yang mengalir ke ekosistem global. Ini menunjukkan bahwa pasar akan mencari tempat dengan eksekusi yang lebih efisien dan biaya yang lebih kompetitif,” ujar William, Kamis (29/1/2026).

William menambahkan, tekanan terhadap kinerja pelaku industri domestik juga dipengaruhi oleh struktur pasar yang belum seimbang. Dengan ukuran pasar domestik yang relatif terbatas, jumlah exchange berizin dinilai masih cukup banyak dibandingkan volume transaksi yang tersedia.

“Hal ini membuat persaingan likuiditas menjadi ketat, sementara biaya kepatuhan dan operasional tetap harus ditanggung masing-masing exchange,” ujarnya.

Selain itu, perbedaan perlakuan biaya antara exchange domestik dan luar negeri turut mempengaruhi daya saing. Exchange dalam negeri harus menanggung beban pajak dan biaya bursa, sementara platform luar negeri tidak memiliki kewajiban serupa terhadap pasar Indonesia.

“Exchange luar tidak memiliki beban pajak dan kepatuhan yang sama seperti pelaku domestik, namun tetap dapat diakses oleh investor Indonesia menggunakan VPN, apalagi mengingat proses deposit exchange luar dapat dilakukan secara mudah melalui perbankan domestik yang kemudian hal ini juga menciptakan tantangan tersendiri bagi industri kripto dalam negeri,” kata William.

Menurut riset LPEM FEB UI, keberadaan platform ilegal berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan pajak negara hingga kisaran Rp1,1 triliun sampai Rp1,7 triliun per tahun. Menanggapi hal tersebut, William menilai pengawasan dan tindakan yang konsisten terhadap aktivitas ilegal platform kripto luar negeri menjadi faktor penting dalam membangun industri kripto dalam negeri.

Menurut William, penegakan terhadap platform ilegal perlu berjalan seiring dengan upaya membangun ekosistem yang tertata, agar pelaku usaha berizin dan konsumennya berada dalam ekosistem yang sehat.

"Saya juga mengapresiasi OJK atas perumusan regulasi dan pengawasan yang konsisten dalam melindungi konsumen serta menata industri aset kripto nasional. Ke depan, kolaborasi regulator dan pelaku industri menjadi kunci untuk bersama-sama membangun industri kripto Indonesia yang lebih besar, sehat, dan kompetitif,” ujarnya.