Bisnis.com, JAKARTA--Sutradara Jepang Lee Sang-il kembali dengan Kokuho, sebuah drama yang menyusup ke balik gemerlap panggung kabuki. Film ini bukan sekadar merekam tradisi, tetapi turut juga membongkar struktur kekuasaan yang menopangnya.

Kokuho mendapatkan nominasi Academy Awards dalam kategori Best Makeup and Hairstyling. Di bioskop Indonesia Kokuho sudah dapat disaksikan sejak 18 Februari 2026, meskipun tidak semua bioskop memutar film ini.

Setelah dikenal lewat Rage (2016), Lee tetap konsisten menghadirkan citraan melalui kisah personal. Kali ini, dia memilih dunia kabuki sebagai arena konflik. Sebuah ruang yang tampak anggun, tetapi sesungguhnya keras dan hierarkis.

Kabuki adalah teater tradisional Jepang yang lahir pada awal abad ke-17 pada era Edo. Bentuk seni ini menggabungkan drama, tari, dan musik dalam pertunjukan yang penuh stilisasi dengan riasan yang tebal.

Awalnya, kabuki dimainkan oleh perempuan, tetapi kemudian dilarang karena dianggap memicu moralitas. Sejak saat itu, peran perempuan digantikan oleh aktor laki-laki, termasuk lewat tradisi onnagata yang memerankan tokoh wanita.

Kokuho diadaptasi dari karya Shuichi Yoshida dengan judul yang sama. Skenarionya ditulis oleh Satoko Okudera dengan struktur yang cukup rapi. Adaptasi ini menjaga kedalaman psikologis sekaligus memperluas tafsir visualnya.

Kisahnya mengikuti dua pemuda, Kikuo dan Shun. Mereka tumbuh dalam orbit kabuki yang disiplin dan nyaris feodal. Persahabatan mereka perlahan berubah menjadi kompetisi yang sunyi namun mematikan sejak awal karier mereka.

Kikuo adalah putra seorang bos yakuza yang menemukan pelarian dalam seni. Bakatnya alami dan menyala, tetapi dia tak memiliki garis keturunan kabuki. Di dunia yang memuja darah keturunan dia selalu berada di luar pagar.

Sebaliknya, Shun adalah pewaris sah keluarga kabuki ternama. Dia memikul ekspektasi generasi sebelumnya dengan tubuh dan wajahnya sendiri. Beban itu menjadikannya rapuh sekaligus ambisius untuk menruskan trah keluarga.

Melalui dua tokoh ini, Lee membenturkan kasta darah dan meritokrasi. Film ini mempertanyakan apakah bakat murni cukup untuk menembus sistem tertutup. Atau justru tradisi hanya melanggengkan elitisme yang dibungkus estetika.

Tradisi onnagata yang dimunculkan juga menjadi lapisan kritik lain dalam fulm berdurasi 3 jam ini. Tubuh laki-laki dipoles menjadi citra feminin yang ideal dan terkendali. Namun perempuan nyata justru tersingkir dari panggungnya sendiri.

Tokoh-tokoh perempuan seperti Harue, Akiko, dan Ayano hadir sebagai saksi bisu. Mereka menopang sistem, tetapi jarang mendapat ruang untuk menentukan arah. Kebahagiaan mereka kerap dikorbankan demi reputasi dan ambisi laki-laki.

Di titik ini, Kokuho seakan melampaui kisah seni pertunjukan. Film ini membaca kabuki sebagai metafora Jepang modern yang masih bergulat dengan konservatisme. Pelestarian budaya kerap dibayar dengan pembungkaman individu.

Secara visual, Lee menghadirkan komposisi panggung yang megah namun intim. Kamera bergerak hati-hati, menyorot tatapan dan jeda. Setiap pertunjukan terasa seperti duel batin yang terselubung meski sejumlah adegan kadangkala repetitif.

Durasi film 3 jam membuat penonton dituntut fokus dengan berbagai lompatan waktu dari dekade 1960-an sampai 2014. Narasi yang dihadirkan acapkali juga membuat mereka mengira film telah mencapi puncak sebelum benar-benar selesai.

Pada akhirnya, Kokuho adalah tragedi tentang harga sebuah warisan. Tradisi memang memberi identitas, tetapi juga dapat merampas kebebasan. Lee Sang-il mengingatkan bahwa kemegahan budaya sering berdiri di atas pengorbanan yang tak pernah benar-benar selesai.

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah menuai sukses besar tahun lalu, film animasi K-Pop Demon Hunters belum selesai dengan kejayaannya.

EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami, para penyanyi dari “K-Pop Demon Hunters,” kini bahkan dapat menambahkan penghargaan Grammy ke daftar prestasi mereka, setelah lagu mereka, “Golden,” memenangkan penghargaan lagu terbaik yang ditulis untuk media visual.

Lagu tersebut, yang dibawakan oleh ketiga penyanyi dan ditulis oleh EJAE, Mark Sonnenblick, DO, 24, dan Teddy, dinominasikan untuk empat Grammy.

Kemenangan ini menandai lagu K-pop pertama yang pernah memenangkan Grammy. Tahun ini, penyanyi Blackpink, Rosé, meraih tiga nominasi untuk lagunya “APT” bersama Bruno Mars, termasuk lagu dan rekaman terbaik tahun ini serta penampilan duo atau grup pop terbaik.

Sebelumnya, BTS telah meraih lima nominasi sepanjang karier grup tersebut tetapi belum memenangkan penghargaan apa pun.

Dilansir Variety, dalam kategori media visual, “Golden” mengalahkan “As Alive As You Need Me To Be” (Nine Inch Nails), “I Lied to You” (Miles Caton), “Never Too Late” (Elton John, Brandi Carlile), “Pale, Pale Moon” (Jayme Lawson) dan “Sinners” (Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis).

“Golden” masih masuk nominasi lagu terbaik tahun ini, yang akan diumumkan pada siaran televisi malam hari. Dalam dua kategori lain yang dinominasikan, penampilan duo/grup pop terbaik dan rekaman remix terbaik, lagu ini kalah dalam siaran pra-acara.

Meskipun grup tersebut tidak tampil di Grammy, Nuna sebelumnya berbicara tentang pentingnya nominasi tersebut.

“Kalian akan melihat tiga wajah Korea. Memikirkan anak-anak yang akan melihat itu, dan semoga itu dapat membentuk pemahaman mereka tentang apa yang dapat mereka lakukan di dunia ini, adalah hal yang membuat saya merinding,” kata Audrey Nuna.

EJAE juga mencetak sejarah sebagai penulis lagu wanita Korea-Amerika pertama yang dinominasikan untuk lagu terbaik tahun ini.

Sejak debutnya di Netflix pada Juni lalu, jumlah penonton "KPop Demon Hunters" terus meningkat. Menurut data Nielsen akhir tahun, film Netflix ini menjadi film yang paling banyak ditonton pada tahun 2025 dengan total 20,5 miliar menit menonton di AS saja.

Jika dibagi dengan durasi film 99 menit, hasilnya setara dengan 207 juta penonton yang menonton film secara penuh.

Film yang diproduksi oleh Sony Pictures Animation ini menduduki puncak tangga lagu akhir tahun meskipun debutnya di pertengahan tahun 2025 pada Juni. Netflix memberikan beberapa rilis terbatas di bioskop setelah popularitasnya melonjak di platform streaming.

Sementara itu, tiga lagu orisinalnya, "Golden," "Your Idol," dan "Soda Pop", telah menjadi andalan di tangga lagu Billboard Hot 100.

“Golden” juga dinominasikan untuk Academy Award kategori lagu orisinal terbaik, di mana lagu ini dianggap sebagai kandidat terkuat. Adapun, Huntr/x akan menjadi salah satu dari dua penampilan lagu selama acara tersebut, selain tim “Sinners” yang akan membawakan lagu “I Lied to You.”

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali mengangkat wacana redenominasi rupiah, kebijakan penyederhanaan angka mata uang yang akan memangkas tiga digit nol. Bila rencana ini berjalan, Rp 1.000 akan menjadi Rp 1 tanpa mengubah nilai uangnya sama sekali.

Di tengah belum adanya keputusan resmi, masyarakat sudah ramai memperbincangkan efeknya. Ada yang antusias melihat desain rupiah baru, namun tidak sedikit pula yang khawatir: apakah gaji dan harga barang akan ikut “mengecil”?

Secara konsep, redenominasi hanya mengubah nominal, bukan nilai. Uang Rp 100.000 akan menjadi Rp 100, dan harga roti Rp 10.000 akan menjadi Rp 10.

Alasan pemerintah mendorong redenominasi antara lain untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan, menyederhanakan transaksi, mengurangi beban psikologis “angka besar”, hingga meningkatkan kredibilitas rupiah di mata investor internasional.

Namun di balik rencana penyederhanaan nominal, proses implementasinya tidak sederhana. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, redenominasi butuh waktu minimal enam tahun karena menyangkut perubahan sistem akuntansi, desain uang baru, hingga edukasi publik yang harus dilakukan besar-besaran.

Bila nanti redenominasi diterapkan, dampak psikologisnya besar. Harga akan terlihat lebih murah, meski faktanya sama saja.

Masyarakat dan pelaku usaha juga butuh waktu adaptasi, terutama terkait pembulatan harga yang berpotensi memicu inflasi jika tidak diatur ketat.

Dengan segala dinamika tersebut, pertanyaannya kini: Apakah Indonesia sudah siap memulai redenominasi rupiah? Bagaimana efek jika redenominasi rupiah diterapkan?

Simak pembahasan lengkapnya di YouTube Kompas.com dalam program Filonomics: Benarkah Redenominasi Rupiah Hanya "Memangkas" Angka Uang?

Jakarta (ANTARA) - Analis Ekonomi Politik FINE Institute Kusfiardi menilai rencana redenominasi rupiah tanpa adanya kerangka strategis yang matang mempunyai risiko untuk gagal.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Kusfiardi mengatakan perdebatan publik mengenai rencana redenominasi rupiah perlu ditempatkan dalam kerangka strategis, bukan sebatas perubahan kosmetik "menghapus tiga nol".

Sebab, menurut dia, diskursus publik sering kali terjebak pada aspek teknis tanpa memahami prasyarat makro, institusional dan perilaku yang menentukan keberhasilan redenominasi.

"Debat publik soal redenominasi sering berhenti pada tataran kosmetik, yaitu ‘menghapus tiga nol’, tanpa memahami kerangka strategis yang justru menentukan keberhasilannya," ujar Kusfiardi.

Menurut dia, pengalaman internasional menunjukkan pola yang konsisten, yakni redenominasi hanya sukses apabila menjadi bagian dari paket reformasi komprehensif (reform package) yang menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, serta efisiensi sistem transaksi.

"Di banyak negara, redenominasi berhasil ketika ia menjadi bagian dari reform package yang menyasar kredibilitas negara, stabilitas harga, serta efisiensi sistem transaksi," katanya, menambahkan.

Kusfiardi merujuk kepada studi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang memperlihatkan bahwa redominasi efektif hanya dilakukan di tengah stabilitas harga yang kuat dan kedisiplinan fiskal yang kredibel.

Ia mencontohkan Turki (2005) dan Polandia yang menghimpun keberhasilan setelah membenahi disiplin makro dan reformasi lembaga serta memperkuat kapasitas bank sentralnya.

Ia juga menjelaskan bahwa literatur mengenai credibility of centralbanks, salah satunya dibahas oleh Cukierman dalam Federal Reserve Bank of St Louis Review, menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan prasyarat krusial agar perubahan angka nominal tidak dipersepsikan sebagai sinyal ketidakstabilan atau krisis.

Lebih lanjut, berbagai studi kasus Ghana dan Meksiko, serta laporan sistem pembayaran dari Bank for International Settlements-Committee on Payment and Market Infrastructures (BIS-CPMI), memperlihatkan bahwa kapasitas transisi, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi informasi, integrasi digital, hingga koordinasi pelaku ritel, sering kali menjadi faktor pembeda antara redenominasi yang berjalan mulus dan yang memicu disrupsi harga.

"Kami melihat bahwa kesiapan transisi digital dan sistem pembayaran adalah faktor penentu yang tidak boleh diabaikan," kata Kusfiardi, menjelaskan.

Kusfiardi menambahkan, aspek perilaku (behavioral risks) merupakan elemen penting yang sering luput dari perdebatan publik. Dan jika mengacu pada studi ECB mengenai transisi euro, terdapat risiko seperti rounding effect, persepsi inflasi, hingga bias psikologis masyarakat yang dapat memperburuk kegagalan apabila komunikasi publik tidak konsisten dan tidak berbasis data.

"Kajian ECB tentang euro mengingatkan bahwa risiko perilaku, seperti rounding effect, persepsi inflasi, dan bias psikologis, dapat memperburuk kegagalan bila komunikasi publik tidak konsisten," katanya, menegaskan.

Seluruh rujukan tersebut, menurut dia, membentuk pola yang jelas redenominasi hanya memberikan nilai ekonomi apabila dijalankan berdasarkan fondasi strategis yang kuat, bukan karena motif administratif atau simbolik.

"Seluruh rujukan ini membentuk satu pola bahwa redenominasi hanya menghasilkan nilai ekonomi ketika fondasi strategisnya kuat," kata Kusfiardi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria memastikan lembaganya siap untuk mengkaji rencana penerapan redenominasi rupiah apabila diperlukan.

Hal itu disampaikan Arif usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Arif menegaskan bahwa pihaknya belum memberikan masukan pada hari ini, namun kajian akan segera disiapkan oleh tim peneliti ekonomi BRIN.

“Nanti kami akan tim peneliti kita dalam bidang ekonomi ya, kita akan segera panggil untuk bisa melakukan kajian dan rekomendasi yang selanjutnya bisa menjadi salah satu bahan bagi Bank Indonesia,” ucapnya kepada wartawan.

Arif juga mengungkapkan dirinya sempat bertemu Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dalam pertemuan tersebut. Namun, isu redenominasi tidak menjadi bahasan utama dalam rapat yang berlangsung tadi.

“Tadi saya juga sudah bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia di dalam, bersama Menteri Keuangan juga. Ya, memang kami tidak membahas secara spesifik soal, soal isu tersebut, tetapi Insyaallah hal yang tadi tadi sudah saya sampaikan terkait dengan aspek redenominasi itu nanti akan bisa kita, kita kaji lagi,” katanya

Saat ditanya apakah topik itu turut menjadi pembahasan dalam rapat bersama Presiden Prabowo, Arif menegaskan hal tersebut tidak dibicarakan. “Saya tidak membahas itu. Tadi dengan Pak Presiden tidak membahas soal itu,” tandas Arif.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan ikut mengkaji wacana redenominasi rupiah.

"Nanti kita akan tim peneliti kita dalam bidang ekonomi ya, kita akan segera panggil untuk bisa melakukan kajian dan rekomendasi yang selanjutnya bisa menjadi salah satu bahan bagi Bank Indonesia," ujar Kepala BRIN Arif Satria di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11).

Hari ini, Arif juga bertemu dengan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang sama-sama bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

Namun, ia mengaku tak membahas perihal isu itu secara spesifik bersama dua tokoh tersebut.

Menurut Arif, isu redenominasi mata uang rupiah itu sebenarnya tidak menjadi topik bahasan dalam rapat dengan Prabowo hari ini.

"Namun Insya Allah hal yang tadi sudah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan aspek redenominasi itu nanti akan bisa kita, kita kaji lagi," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan redenominasi rupiah membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Ia menyebut penyederhanaan digit rupiah itu memerlukan waktu sekitar lima hingga enam tahun sejak undang-undang diterbitkan hingga implementasi selesai.

“Prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih 5–6 tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai,” ujar Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Gedung DPD, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Tahapan Redenominasi Rupiah

Tahap pertama adalah penerbitan undang-undang redenominasi sebagai dasar hukum utama. Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah rampung pada 2027 sesuai PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025–2029.

“Redenominasi tahapannya panjang. Satu, kedudukan hukumnya, perlu ada undang-undang redenominasi,” ucap Perry.

Tahap berikutnya adalah penyusunan aturan transparansi harga. Aturan ini diperlukan agar masyarakat tidak bingung pada masa transisi dan memahami bahwa redenominasi tidak mengubah nilai barang.

“Sekarang kan sudah pernah. Kalau kita ke daerah, ada kopi satu gelas Rp 25.000 dan ada 25k. Tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting,” jelasnya.

Tahap ketiga meliputi penyusunan desain dan pencetakan uang baru. Tahap keempat adalah masa transisi ketika uang lama dan uang baru beredar bersama.

“Keempat, harus bagaimana uang lama sama uang baru itu harus berjalan beriringan dengan sama-sama. Bisa beli kopi pakai uang lama, bisa pakai uang baru, harganya sama,” ujar Perry.

Ia menegaskan BI belum menjadwalkan penerapan redenominasi. BI saat ini fokus pada stabilitas nilai tukar dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Tapi kalau kami ditanya, kami sedang fokus, fokus stabilitas dan pertumbuhan,” katanya.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso sebelumnya menyampaikan bahwa proses redenominasi dilakukan secara hati-hati.

Ia mengatakan rencana ini mempertimbangkan kondisi politik, ekonomi, sosial, hukum, logistik, serta kesiapan teknologi informasi.

“Proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

RUU Redenominasi telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 sebagai inisiatif pemerintah atas usulan BI. Pembahasan bersama pemerintah dan DPR RI akan dilanjutkan.

BI memastikan redenominasi hanya menyederhanakan digit rupiah tanpa mengubah daya beli dan nilai rupiah terhadap barang dan jasa.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Teuku Muhammad Valdy Arief)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sebut Penerapan Redenominasi Butuh 6 Tahun, Bos BI Beberkan Tahapannya

Jakarta, CNBC Indonesia- Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, redenominasi memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang. Menurutnya, waktu yang diperlukan adalah lima sampai dengan enam tahun.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 15/11/2025) berikut ini.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa penerapan redenominasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) rupiah tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut.

“Bicara masalah redenominasi, kami fokus stabilitas dan pertumbuhan. Redenominasi tahapannya panjang,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (17/11).

Perry mengungkapkan bahwa ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan redenominasi. Tahapan pertama yakni penerbitan Undang-undang sebagai landasan hukum redenominasi.

Lalu yang kedua merupakan regulasi yang mengatur transparansi harga. “Kalau kita ke daerah, ada kopi satu gelas Rp 25 ribu dengan angka nolnya tiga. Lalu menjadi 25k, tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting,” ujarnya.

Tahapan ketiga, BI perlu mempersiapkan desain dan pencetakan uang baru. Keempat, BI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait pada masa transisi penerapan redenominasi,

“Tapi itu semua prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih lima sampai enam tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai,” kata Perry.

Dengan beragam tahapan yang perlu disiapkan, BI akan fokus terlebih dahulu untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Rencana kebijakan redenominasi kembali bergulir di era Presiden Prabowo Subianto. Hal ini muncul setelah setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025–2029.

Meski Kemenkeu menerapkan redenominasi dalam Renstra 2025-2029, Purbaya menegaskan pelaksanaanya merupakan kewenangan BI. “Nanti Gubernur BI yang akan menyelenggarakannya,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jumat (14/11).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa penerapan redenominasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) rupiah tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut.

“Bicara masalah redenominasi, kami fokus stabilitas dan pertumbuhan. Redenominasi tahapannya panjang,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (17/11).

Perry mengungkapkan bahwa ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan redenominasi. Tahapan pertama yakni penerbitan Undang-undang sebagai landasan hukum redenominasi.

Lalu yang kedua merupakan regulasi yang mengatur transparansi harga. “Kalau kita ke daerah, ada kopi satu gelas Rp 25 ribu dengan angka nolnya tiga. Lalu menjadi 25k, tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting,” ujarnya.

Tahapan ketiga, BI perlu mempersiapkan desain dan pencetakan uang baru. Keempat, BI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait pada masa transisi penerapan redenominasi,

“Tapi itu semua prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih lima sampai enam tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai,” kata Perry.

Dengan beragam tahapan yang perlu disiapkan, BI akan fokus terlebih dahulu untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Rencana kebijakan redenominasi kembali bergulir di era Presiden Prabowo Subianto. Hal ini muncul setelah setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025–2029.

Meski Kemenkeu menerapkan redenominasi dalam Renstra 2025-2029, Purbaya menegaskan pelaksanaanya merupakan kewenangan BI. “Nanti Gubernur BI yang akan menyelenggarakannya,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jumat (14/11).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut redenominasi rupiah atau mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 butuh waktu sampai enam tahun.

Perry mengatakan proses redenominasi rupiah cukup panjang. Kebijakan itu dimulai dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"Itu prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih lima-enam tahun dari sejak UU sampai kemudian selesai," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (17/11), dilansir detikfinance.

Perry menjelaskan penerbitan UU Redenominasi menjadi tahapan pertama yang harus dilalui. Bila undang-undang itu belum terbit, redenominasi tak bisa dilakukan.

Setelah itu, pemerintah harus menyusun aturan transparansi harga dari barang yang diperjualbelikan di Indonesia.

Langkah ini krusial agar masyarakat tak kebingungan selama masa transisi. Aturan itu juga penting untuk meyakinkan masyarakat redenominasi tak mengubah nilai barang.

"Harus ada peraturan mengenai transparansi harga. Seperti dari dulu kan sudah pernah, kalau kita ke daerah ada kopi satu gelas Rp25 ribu, ada Rp 25 ribu kosongnya kecil, ada yang 25K, tapi ini kan belum semuanya. Transparansi harga itu menjadi sangat penting," ujarnya.

Tahap berikutnya BI menyusun desain dan pencetakan uang baru. Tahap terakhir adalah masa transisi, uang rupiah baru dan lama akan berlaku bersamaan di masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menerapkan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 pada 2027.

Hal itu ia ungkap lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," bunyi PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan redemominasi Rupiah memerlukan sejumlah tahapan yang bisa memakan hingga 6 tahun.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa setidaknya ada empat tahapan dalam redenominasi Rupiah. Pertama, redenominasi hanya dapat dilakukan lewat payung hukum khusus yaitu UU Redenominasi Rupiah.

Kedua, setelah kerangka hukum jelas, pemerintah dan BI harus menyiapkan aturan mengenai transparansi harga agar penerapan nilai nominal baru tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Ketiga, BI mempersiapkan desain dan pencetakan uang baru. Keempat, memastikan uang lama dan uang baru beredar secara paralel.

"Itu perlu kurang lebih 5—6 tahun dari sejak undang-undang sampai kemudian selesai," ungkap Perry dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (17/11/2025).

Terkait tahapan keempat, dia menjelaskan bahwa redenominasi (penyederhanaan nilai mata uang) berbeda dengan sanering (pemotongan nilai mata uang). Oleh sebab itu, sambungnya, meski nanti ada redenominasi, masyarakat tetap bisa melakukan transaksi dengan uang lama yang nilainya setara dengan uang baru.

"Kami beli kopi, satu gelas. Pakai uang lama Rp25.000, bisa pakai uang baru 25k. Sama-sama, satu gelas kopi ini," jelas Perry.

Kendati demikian, pria yang sudah menjabat sebagai pemimpin bank sentral selama dua periode ini mengungkapkan bahwa saat ini BI belum fokus mengerjakan redenominasi Rupiah.

"Kami fokus stabilitas [keuangan] dan pertumbuhan [ekonomi]. Kan tadi sudah saya sampaikan, redenominasi tahapannya panjang," katanya.

Wacana Lama

Sebagai catatan, kebijakan redenominasi telah dikaji sejak 2010, namun selalu tertunda. Pada 2023, BI menyatakan bahwa implementasi redenominasi masih perlu melihat momentum yang tepat dan belum akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memasukkan RUU Redenominasi Rupiah dalam rencana strategis (Renstra) 2025-2029 seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025. Rencananya, target penyelesaian beleid tersebut pada 2026.

Adapun tujuan pembahasan RUU itu mencakup 4 aspek. Pertama, tercapainya efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional.

Kedua, terjaganya kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Ketiga, terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Keempat, meningkatnya kredibilitas rupiah.

Purbaya mengungkapkan bahwa kebijakan redenominasi rupiah akan dijalankan oleh Bank Indonesia, selaku bank sentral. Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini juga menyebutkan bahwa realisasi kebijakan redenominasi rupiah tersebut dijalankan sesuai kebutuhan bank sentral.

"Redenom [redenominasi] itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tetapi [realisasi redenominasi] enggak sekarang, enggak tahun depan," ungkap Purbaya usai mengisi Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (10/11/2025).