Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak gentar begitu mendengar peringatan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel), karena perbedaan mendasar antara keduanya.

Noel memperingatkan Purbaya akan dijadikan tersangka seperti dirinya atau "di-Noel-kan" karena dianggap mengganggu kepentingan para bandit.

Purbaya tak takut dikriminalisasi lantaran dirinya berbeda dengan Noel. Ia tak pernah menerima uang yang tak resmi.

"Noel kan terima (duit), kan gue enggak terima duit. Gaji gue gede di sini, cukup," ujar Purbaya usai menghadiri Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking di Jakarta, Senin (26/1).

Ia juga mengaku tak punya kepentingan dengan kelompok yang disebut Noel sebagai bandit. Sebab, Purbaya hanya bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sih rasanya enggak ada urusan, saya hanya tanggung jawab ke presiden. Yang lain saya nggak peduli," imbuhnya.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan reformasi pajak dan bea cukai yang ia jalankan mengganggu kepentingan kelompok tertentu. Selama ia tidak menerima uang di luar gaji resmi, posisinya aman.

"Biar aja, kita kan tetap aja akan dengan reformasi. Noel, Noel, saya, saya. Yang penting kan saya enggak terima uang," ujarnya.

Ia menilai risiko hukum baru muncul jika seorang pejabat mulai menerima uang di luar ketentuan.

"Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya. Enggak bisa gerak ke sana, ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa. Karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi, selama kita gitu-gitu aja, bersih lah, kira-kira lurus," katanya.

Purbaya juga menyinggung kemungkinan adanya upaya jebakan, meski menganggap peluangnya kecil tanpa latar belakang kuat.

"Mungkin kalau ada yang jebak, taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin terjadi. Tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa," ucapnya.

Noel mengklaim memperoleh informasi A1 bahwa Menkeu Purbaya Yudhi akan "di-Noel-kan". Istilah tersebut merujuk pada penangkapan Noel dalam kasus korupsi yang menurutnya sarat rekayasa.

"Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih. Saya dapat informasi A1, Pak Purbaya akan di-'Noel'-kan," kata Noel di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Noel menyebut pihak yang mengganggu "pesta para bandit" akan diserang oleh "anjing liar", meski tidak merinci pihak yang dimaksud. Ia juga menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru memerangi negara di tengah bencana alam.

"Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, Noel didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 dengan total nilai Rp6,5 miliar. Ia disebut menerima uang Rp70 juta, gratifikasi Rp3,365 miliar, serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler.

KPK belum merespons secara spesifik klaim Noel terkait Purbaya. Namun, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan praktik korupsi akibat penyalahgunaan kewenangan masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan.

"Pada titik inilah kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat berubah menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri," ujar Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara usai mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel mengatakan bahwa kalau Purbaya bakal diciduk KPK sama seperti dirinya.

Merespon hal tersebut, Purbaya menampik hal tersebut dan mengatakan bahwa kecil kemungkinan dia akan bernasib seperti Noel Ebenezer. Ia menegaskan tidak menerima suap seperti yang dilakukan Noel.

"Oh biar saja, yang penting gua enggak terima duit. Noel kan terima (duit), kan gua enggak terima duit, gaji gua gede di sini (Menkeu), cukup. Case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinannya terjadi, kecuali saya mulai terima uang," kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Juanda, Senin (26/1/2026).

Lebih jauh purbaya menerka-nerka ada kekesalan Noel kepadanya sehingga muncul pernyataan tersebut. Ia menegaskan isu tersebut tidak akan mengganggu agenda reformasi pajak yang tengah dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah kepemimpinannya.

Purbaya: Saya hanya bertanggungjawab ke Presiden...

Hingga saat ini menurut bendahara negara ini ia selalu menjaga integritas dan tidak menerima uang dari pihak mana pun. Sehingga tidak ada alasan untuk takut terhadap tudingan hukum.

Purbaya mengungkapkan penerimaan uang atau suap justru akan menempatkannya pada posisi yang sangat rentan dan menghambat kinerjanya sebagai pejabat publik.

"Saya sih rasanya enggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke Presiden, yang lain saya enggak peduli,” tutur Purbaya.

"Hati-hati Pak Purbaya, di-Noel-kan..."

Sebelumnya, Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mewanti-wanti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk "hati-hati." Noel sapaan akrabnya mengeklaim Purbaya akan dijadikan kriminal karena "mengganggu pestapora bandit."

Hal tersebut disampaikan Noel sebelum sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Noel yang hadir sebagai terdakwa kasus korupsi K3 di lingkungan Kemenaker mengeklaim ada upaya agar Purbaya "di-Noel-kan."

"Hati-hati, Pak Purbaya, sejengkal lagi nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan di-Noel-kan. Hati-hati dong, Pak Purbaya," kata Immanuel Ebenezer dilaporkan tim liputan KompasTV pada Senin.

Terdakwa korupsi itu enggan menjelaskan asal klaimnya mengenai Purbaya. Eks politikus Gerindra itu sebatas menyebut klaimnya berasal dari "informasi A1."

Immanuel Ebenezer pun mengaku yakin informasi tersebut benar adanya dan bakal terjadi dalam waktu dekat.

"Siapa pun yang mengganggu pesta, para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya," kata Noel.

Di lain sisi, Immanuel Ebenezer mengeklaim dirinya tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi K3 di lingkungan Kemnaker. Noel menyatakan siap dihukum mati jika terbukti terlibat korupsi.

“Kalau saya sih sudah berharap satu. Harapan saya, hukum mati saya. Karena saya komit terhadap isu ini, terkait hukuman mati. Tapi jika tidak, hukum saya seringan-ringannya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel Ebenezer akan menjalani sidang perdana pekan depan dalam kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Juru Bicara PN Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus telah meregister perkara atas nama Immanuel Ebenezer Gerungan dengan nomor register 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst.

"Ketua PN Jakpus telah menunjuk majelis hakim yaitu Nur Sari Baktiana sebagai ketua majelis dengan anggota Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan. Dijadwalkan sidang perdana digelar pada Senin, 19 Januari 2025," Kata Andi Saputra, Selasa (13/1/2026).

Selain Noel, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan menyidang 10 terdakwa lainnya, yakni:

1. Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025

2. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang

3. Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025

4. Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang

5. Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang

6. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025

7. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator

8. Supriadi selaku Koordinator

9. Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia

10. Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia

Sebagai informasi, Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya merupakan tersangka terkait dugaan pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Mereka diduga melakukan penggelembungan dana penerbitan sertifikat K3 dari sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta. KPK juga telah memindahkan 32 kendaraan ke Rupbasan KPK di Cawang. Para tersangka diduga memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan penerbitan sertifikat.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyeret mantan Wamenaker Immanuel 'Noel' Ebenezer, mencapai Rp201 miliar.

Temuan itu usai penyidik melengkapi berkas penyidikan untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (18/12/2025).

"Dalam penyidikan perkara ini, dari identifikasi oleh penyidik melalui rekening para tersangka, dugaan tindak pemerasan yang dilakukan mencapai Rp201 miliar untuk periode 2020-2025," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis.

Jumlah tersebut, kata Budi, di luar beberapa aset yang merupakan pemberian atau pungli dari pihak-pihak Kementerian Ketenagakerjaan kepada pihak-pihak yang mengurus sertifikasi K-3.

Perhitungan itu juga belum termasuk pemberian tunai ataupun dalam bentuk barang seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umroh, dan lain-lain.

"Selanjutnya JPU memiliki waktu paling lama 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan. Untuk kemudian, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna proses persidangan," jelas Budi.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel mengaku siap menghadapi pelimpahan barang berkas dan tersangka terkait kasus yang menyeret dirinya.

"P21 hari ini, ya harus siap lah. Masa enggak siap. Petarung dimanapun harus siap," kata Noel kepada jurnalis.

Dalam perkara ini Noel dan 10 tersangka lainnya yang akan diadili diduga melakukan penggelembungan penerbitan sertifikat K3 dari sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Adapun KPK telah menetapkan 3 tersangka baru sehingga total menjadi 14.

Berikut 3 orang tersangka baru kasus Kemnaker

1. Chairul Fadly Harahap (CFH) selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan

2. Kabiro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga (SMS)

3. Eks Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang (HR)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan pemerasan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyelesaian berkas ditujukan untuk 11 tersangka yang salah satunya adalah mantan Wakil Menteri Kemnaker, Immanuel Ebenezer alias Noel Ebenezer.

Setelah berkas penyidikan rampung, nantinya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dibuatkan surat dakwaan sehingga para tersangka dapat segera disidang.

"Saat ini, Penyidik sedang merampungkan berkas penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker, untuk 11 orang tersangka," kata Budi, Rabu (17/12/2025).

Budi menyampaikan pelaksanaan Tahap II terhadap 11 tersangka dilakukan besok, Kamis (18/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sebagai informasi, Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya merupakan tersangka terkait dugaan pemerasaan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Mereka diduga melakukan penggelembungan dana penerbitan sertifikat K3 dari sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta. KPK juga telah memindahkan 32 kendaraan ke Rupbasan KPK di Cawang

“Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025).

Berikut Daftar 11 tersangka dugaan pemerasan K3 di Kemnaker

1. Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025

2. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang

3. Immanuel Ebenezer Gerungan selaku mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI

4. Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025

5. Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang

6. Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang

7. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025

8. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator

9. Supriadi selaku Koordinator

10. Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia

11. Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.