JAKARTA - Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji surat permohonan pengunduran diri KH Ma’ruf Amin dari jabatan Ketua Wantim MUI. Nantinya surat itu akan dibahas dalam Rapat Pimpinan dan dibawa ke Rapat Paripurna MUI.

Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, KH Zainut Tauhid Sa’adi, mengaku, telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Kiai Ma’ruf. Pengunduran diri pimpinan di lingkungan MUI tidak serta-merta berlaku tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam organisasi. “Surat permohonan pengunduran diri dari Kiai Ma’ruf Amin sudah kami terima,” ujar Zainut, Jumat (26/12/2025).

Zainut menjelaskan, keputusan surat permohonan pengunduran diri Ma'ruf akan dibahas sesuai mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI. Untuk itu, pengajuan pengunduran diri tersebut masih berada pada tahap administrasi dan kajian. “Permohonan ini akan dibahas dalam Rapat Pimpinan dan selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna MUI,” katanya.

Selama proses pembahasan, Zainut menegaskan, pihaknya belum menghasilkan keputusan resmi. Untuk itu, Kiai Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI secara organisatoris. “Sampai ada keputusan dari forum resmi, beliau tetap menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan MUI,” ujarnya.

Menurut Zainut, keputusan akhir terkait permohonan tersebut akan diambil secara kolektif-kolegial oleh pimpinan MUI, bukan secara individual. “Segala keputusan akan diputuskan bersama sesuai mekanisme organisasi,” ucapnya.

JAKARTA - Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masduki Baidlowi menyampaikan, pihaknya belum membahas surat penguduran diri KH Ma'ruf Amin dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

"Surat itu dibawa ke MUI, dan memang belum dibahas, karena teman-teman pada kaget semua di Selasa pertama Rapim ya, karena kita juga sudah baru saja melaksanakan Munas MUI," tutur Masduki saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (24/12/2025).

Masduki mengatakan, MUI akan menindaklanjuti surat pengunduran Ma'ruf. Namun, Masduki menegaskan, pihaknya belum mengetahui permohonan mundur Ma'ruf dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu bisa diterima.

"(Permohonan mundur) itu tergantung mekanisme yang ada di MUI dan karena itu pembahasan ini juga akan memakan waktu," ucap Masduki.

Mantan Juru Bicara Wapres ke-13 RI ini juga berkata, Dewan Pimpinan MUI dan Dewan Pertimbangan MUI akan sowan kepada Ma'ruf sebelum menindaklanjuti permohonan mundur tersebut.

"Mungkin dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pemimpinan mungkin bisa saja bersilaturohim terlebih dahulu ya Kiai Maruf untuk meminta supaya bagaimana ini dan berbagai langkah" kata Masduki

"Karena dulu Kiai Miftachul Akhyar juga mundur dari MUI karena dia tidak boleh merangkap dengan Rais Aam itu prosesnya juga cukup lama, prosesnya cukup lama kira-kira bangsa ya berbulan-bulan juga itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, KH Ma'ruf Amin, mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).

"Dengan ini saya menyampaikan surat permohonan pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI masa bakti 2025-2030 per tanggal surat ini ditandatangani," demikian bunyi surat penguduran diri Ma'ruf yang dikutip, Selasa (23/12/2025).

Dalam surat itu, Ma'ruf mengungkapkan alasan pengunduran diri sebagai Ketua Wantim MUI karena sudah berusia lanjut dan sudah terlalu lama mengabdi di MUI. "Hal ini berkaitan dengan usia saya yang sudah lanjut dan sudah terlalu lama pengabdian saya di MUI," tulis Ma'ruf.

"Maka sudah saatnya saya untuk istirahat dan mengundurkan diri dari kepengurusan MUI, demi regenerasi tugas dan tanggung jawab kepada tokoh lain yang lebih muda dan kompeten," tambah Ma'ruf.

Kendati demikian, Ma'ruf menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata dan tindakan yang tidak berkenan bagi pengurus MUI selama menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ma'ruf pun berharap, MUI dapat semakin maju ke depannya.

"Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh jajaran pengurus MUI. Saya sangat bangga bisa bekerjasama dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk membangun dan membesarkan lembaga ini," tukas Ma'ruf.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengatakan salah satu fatwa yang ditetapkan dalam Munas MUI yang berlangsung 20-23 November 2025 adalah fatwa tentang Pajak Berkeadilan. Munas MUI ini berlangsung di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara.

“Fatwa ini ditetapkan sebagai respon hukum Islam tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan PBB yang dinilai tidak adil, sehingga meresahkan masyarakat. Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi”, kata Niam dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini menegaskan bahwa objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier(hajiyat dan tahsiniyat).

“Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak”, ujar Niam.

Niam menuturkan, karena pada hakekatnya pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial. “Kalau analog dengan kewajiban zakat, kemampuan finansial itu secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. Ini bisa jadi batas PTKP,” ungkapnya.

Di samping fatwa tentang Pajak Berkeadilan, Munas MUI XI juga menetapkan empat fatwa lainnya, yaitu Fatwa tentang Kedudukan Rekening Dormant dan Perlakuan Terhadapnya, Fatwa tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut, untuk Kemaslahatan, Fatwa tentang Status Saldo Kartu Uang Elektronik yang Hilang atau Rusak, dan Fatwa tentang Kedudukan Manfaat Produk Asuransi Kematian pada Asuransi Jiwa Syariah.

Berikut redaksi Fatwa tentang Pajak Berkeadilan secara lengkap:

Pajak Berkeadilan

Ketentuan Hukum (H2)

1. Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepadawarga negara yang memiliki kemampuansecara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gramemas.

b. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan / atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier(hajiyat dan tahsiniyat).

c. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas.

d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.

e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (‘ammah).

3. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar’i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah(ulil amri), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

4. Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (dharuriyat) tidak boleh dibebanipajak secara berulang. (double tax)

5. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak.

6. Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.

7. Warga negara wajib ?menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada angka 2 dan 3.

8. Pemungutan pajak yang tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram.

9. Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajaksebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang pajak).

Rekomendasi (H2)

1. Untuk mewujudkan perpajakan yang berkeadilandan berpemerataan maka pembebanan pajakseharusnya disesuaikan dengan kemampuanwajib pajak (ability pay). Oleh karena itu perluadanya peninjauan kembali terhadap bebanperpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.

2. Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

4. Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai (PPn), pajakpenghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajakwaris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

5. Pemerintah wajib mengelola pajak denganamanah dan menjadikan fatwa ini sebagaipedoman.

6. Masyarakat perlu mentaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum(maslahah ‘ammah).

JAKARTA - KH Anwar Iskandar kembali terpilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025-2030. Ia terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 MUI di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (22/11/2025).

"Dewan Pertimbangan MUI, Ketua KH Ma'ruf Amin," ujar Sekjen MUI 2020-2025 Amirsyah Tambunan saat membacakan susunan struktur kepengurusan MUI 2025-2030.

Adapun Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI yakni Nazaruddin Umar, Jimly Asshidiqie, hingga Hamdan Zoelva. Selain itu, Amirsyah mengumumkan posisi Ketua Umum MUI.

"Untuk Ketua Umum, KH Anwar Iskandar," ucap Amirsyah.

Dengan demikian, Kiai Ma'ruf dan Anwar Iskandar sudah kali kedua menjadi pengurus MUI. Keduanya merupakan dari PBNU.

Berikut struktur kepengurusan MUI periode 2025-2030 yang terpilih dalam Munas XI MUI:

Ketua Dewan Pertimbangan MUI: KH Ma'ruf Amin

Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI: KH Zainut Tauhid Sa'adi

Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI: KH Anwar Iskandar

Wakil Ketua Umum MUI: KH Cholil Nafis, Buya Anwar Abbas, KH Marsudi Syuhud

Sekretaris Jenderal MUI: Buya Amirsyah Tambunan

Bendahara Umum: Misbahul Ulum

Sementara itu, posisi ketua bidang MUI periode 2025-2030 sebagai berikut:

1. Ketua MUI Bidang Fatwa: Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh

2. Ketua MUI Bidang Fatwa Metodelogi: Gusrizal Gazahar

3. Ketua MUI Bidang Infokom: Masduki Baidlowi

4. Ketua MUI Bidang Dakwah: KH Abdul Manan Ghani

5. Ketua MUI Bidang Kerukunan: Abdul Moqsit Ghazali

6. Ketua MUI Bidang Ekonomi: M. Azrul Tanjung

7. Ketua MUI Bidang Luar Negeri: Prof Sudarnoto Abdul Hakim

8. Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah: KH Sholahuddin Al Aiyub

9. Ketua MUI Bidang Kesehatan: Fasli Jalal

10. Ketua MUI Bidang Seni Budaya H Pasni Rusli

11. Ketua Bidang Pendidikan: Prof Faisol Nasar Bin Madi

12. Ketua MUI Bidang PRK: Dr Siti Ma'rifah

13. Ketua MUI Bidang Kajian: Prof Utang Ranuwijaya

14. Ketua MUI Bidang Hukum: Wahiduddin Adams

15. Ketua MUI Bidang Pesantren: KH Fahrur Rozi Burhan

16. Ketua MUI Bidang Ukhuwah: Zaitun Rasmin

17. Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana: Nusron Wahid

18. Ketua MUI Bidang Halal Musyharil Khamis

19. Ketua MUI Bidang Filantropi Prof Noor Achmad.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak menerbitkan Fatwa Dam Haji di dalam Munas ke-XI yang digelar di Ancol, Jakarta Utara. Hal ini lantaran fatwa Dam Haji telah ada sejak 2011.

"Kalau fatwanya kan sudah ditetapkan di 2011 yang lalu, dan itu juga atas dasar permintaan dari Kementerian Agama (Kemenag)," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, saat ditemui usai Sidang Komisi Fatwa, Sabtu (22/11/2025).

Asrorun menjelaskan, pelaksanaan Dam Haji hanya tinggal menunggu regulasi dan implementasi. Pasalnya, masalah Dam Haji bukan terletak pada tempat penyembelihan hewan kurban.

"Problemnya itu adalah kepastian kehadiran negara di dalam memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, yang salah satunya penyelenggaraan penyembelihan Dam," kata Asrorun.

"Karena apa? Karena desain penyelenggaraan ibadah haji Indonesia ini adalah namanya Haji Tamattu’, yaitu melaksanakan umrah dulu, baru kemudian melaksanakan haji. Dan ini memang melahirkan kewajiban adanya Dam," tambahnya.

Desain haji Tamattu, kata Asrorun, diatur oleh pemerintah. Namun, kewajiban haji Tamattu seperti Dam, tidak diatur. "Nah, di sinilah pentingnya kehadiran negara mengatur, memfasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penyembelihan Dam yang menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan ibadah," ucap Asrorun.

Arab Saudi memiliki infrastruktur dan penyelenggaraan Dam Haji sudah siap. "Taklimat hajinya juga sudah ada. Komunikasinya juga sudah jalan. Tinggal memastikan adanya semacam gentlemen agreement," kata Asrorun.

"Kalau toh seandainya, nih seandainya, secara fikih diizinkan untuk disembelih di Indonesia, maka enggak perlu lagi negara hadir. Karena itu cukup disembelih di rumah masing-masing oleh jemaah hajinya. Enggak ada kesulitan apa-apa," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah KH Muhammad Yusuf Irfan atau Gus Irfan berharap MUI membahas fatwa Dam haji di Musyawarah Nasional (Munas) XI. Pemerintah Arab Saudi kerap menanyakan fatwa Dam Haji kepada pemerintah Indonesia.

Gus Irfan mengungkapkan, pemerintah Indonesia masih menunggu fatwa dari MUI tentang boleh atau tidaknya Dam disembelih di Indonesia sampai saat ini.

"Kita sampai hari ini masih menunggu fatwa dari MUI tentang boleh atau tidaknya Dam disembelih di Indonesia. Kita menunggu MUI," kata Gus Irfan dalam Sidang Pleno VII Munas XI MUI di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 21 November 2025.

Gus Irfan mengatakan, hingga saat ini belum ada kejelasan dari MUI mengenai fatwa tersebut. Gus Irfan berharap fatwa tersebut bisa segera dibahas, bahkan berharap bisa dibahas di Munas XI MUI. "Mudah-mudahan di Munas juga dibahas, mudah-mudahan. Kita kan hanya sekadar berharap," tegasnya.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa barang konsumtif maupun primer, haram dikenakan pajak. MUI juga mengusulkan, umat yang membayar zakat bisa menjadi pertimbangan untuk mengurangi nilai kewajiban pajak.

Fatwa itu diterbitkan dalam Sidang Komisi Fatwa di forum Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI MUI di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (22/11/2025).

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengungkapkan, pihaknya telah menyepakati fatwa pajak berkeadilan. "Pajak berkeadilan, bagaimana hubungan antara rakyat dan penguasa, dalam hal ini pemerintah, itu diikat dalam hubungan timbal balik yang saling menguatkan untuk tujuan perwujudan kemaslahatan. Dan pajak, ditujukan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Asrorun usai sidang.

Dalam sidang itu, pihaknya telah menerbitkan konsepsi pajak. Pertama, pajak hanya dikenakan pada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial. "Secara syar’i besarannya setara dengan nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas," mata Asrorun.

Kedua, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan, atau merupakan kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier "Jadi kalau di dalam fikih itu masuk kategori yang hajiyat dan juga tahsiniyat, bukan kebutuhan dharuriyat, bukan kebutuhan primer," ucap Asrorun.

Ketiga, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu secara syar’i milik rakyat. Adapun pengelolaan pajak diamanahkan kepada pemerintah melalui, Ditjen Pajak. "Yang keempat, barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat itu tidak boleh dibebani pajak secara berulang. Kemudian barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak," kata Asrorun.

"Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni, dalam pengertian dia non-komersial, tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang," tambahnya.

Ketujuh, warga negara wajib menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan. Meski begitu, ia berkata, pemungutan pajak yang tak sesuai dengan ketentuan diatas termasuk haram.

"Nah yang terakhir, zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajak. Nah ini hal yang baru saya kira, untuk menjamin keadilan, termasuk juga keadilan partisipatif ya," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sekitar 50 juta penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Pemerintah menargetkan seluruh warga memiliki rekening tunggal untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan serta efektivitas penyaluran program ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kepemilikan rekening menjadi prasyarat dasar bagi masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan formal.

“Saat ini terdapat sekitar 50 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening,” kata Anggito dalam acara Munas XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Berdasarkan data LPS, tingkat penduduk tanpa rekening tertinggi berada di Kalimantan dengan porsi 25,55 persen, disusul Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 23,47 persen.

Lebih lanjut, Sumatra mencatat 19,08 persen, Jawa sebesar 19,55 persen, sementara wilayah dengan inklusi terbaik adalah Bali dan Nusa Tenggara dengan porsi penduduk tanpa rekening terendah, yakni 14,30 persen.

Dari data tersebut, kelompok usia 5–14 tahun menyumbang porsi terbesar penduduk tanpa rekening yakni 76,3 persen, disusul kelompok usia 15–24 tahun sebanyak 15,6 persen. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan dan peningkatan literasi keuangan sejak dini.

“Banyak (masyarakat) yang masih kurang literasi (keuangan), sehingga masyarakat perlu memahami cara menyimpan dan mengelola uang sejak dini,” ungkapnya.