LAMPUNG - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menghidupkan kembali spirit perjuangan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai fondasi penguatan moderasi beragama. Termasuk dalam transformasi pesantren dan penguatan kebangsaan di tengah tantangan sosial keagamaan saat ini.

Dorongan tersebut mengemuka dalam bedah buku KH. Abdul Wahab Hasbullah: Pendiri NU Penggerak NKRI bertema The Mastermind of Movement: Mengupas Tuntas Seni Kepemimpinan Inklusif dan Dialektika Moderasi yang digelar di UIN Jurai Siwo Lampung, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan itu menjadi ruang refleksi untuk menghidupkan kembali pemikiran dan perjuangan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai salah satu tokoh penting pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus penggerak kebangsaan Indonesia.

Nasaruddin Umar yang hadir melalui tayangan video menegaskan pesantren merupakan institusi pendidikan asli Indonesia yang telah teruji oleh zaman dan memiliki peran strategis dalam menjaga moralitas bangsa serta mencetak kader pemimpin berjiwa nasionalisme dan keislaman.

“Pemerintah saat ini tengah memperkuat kelembagaan pesantren melalui transformasi Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama,” ucapnya.

Menurut Nasaruddin, langkah tersebut dilakukan agar pesantren tidak hanya menjadi benteng moral, tetapi juga berkembang sebagai pusat inovasi, pemberdayaan ekonomi umat, dan institusi pendidikan yang mampu bersaing secara global.

“Jika dahulu KH. Abdul Wahab Hasbullah menggunakan organisasi dan diplomasi untuk menjaga bangsa, maka hari ini kita harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjaga kedaulatan bangsa serta martabat kemanusiaan,” ujarnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren



Nasaruddin juga menekankan pentingnya meneladani pemikiran dan perjuangan KH. Abdul Wahab Hasbullah dalam membangun pendidikan Islam yang moderat, adaptif, dan relevan terhadap perkembangan zaman.

Direktur Pesantren Kementerian Agama Basnang Said mengatakan sejarah perjuangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pesantren dan tokoh-tokoh besar seperti Kiai Wahab Hasbullah.

“Ketika berbicara tentang Indonesia dan pesantren, maka tidak lengkap jika tidak membicarakan Kiai Wahab Hasbullah. Beliau bukan hanya pendiri organisasi, tetapi juga pemikir kebangsaan yang menjaga keutuhan Indonesia melalui pendekatan keagamaan yang moderat,” katanya.

Basnang menilai warisan pemikiran Kiai Wahab masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan intoleransi, kekerasan, dan fragmentasi sosial di Indonesia saat ini.

Sementara itu, perwakilan keluarga besar KH. Wahab Hasbullah, Ita Rahmawati, menyebut Kiai Wahab sebagai arsitek dialektika moderasi yang mampu memadukan nilai keagamaan dan kebangsaan dalam satu napas perjuangan.

“Kiai Wahab mengajarkan bahwa moderasi bukan berarti kehilangan pendirian, tetapi kemampuan menempatkan kebenaran di tengah berbagai ekstremitas,” ujarnya.

Ita menjelaskan, buku tersebut mengulas kepemimpinan Kiai Wahab melalui pendekatan The Mastermind of Movement, yang menggambarkan kemampuan beliau membangun gerakan sosial-keagamaan secara inklusif, strategis, dan visioner.

Kiai Wahab Hasbullah dikenal sebagai salah satu tokoh penting di balik berdirinya Nahdlatul Ulama pada 1926 bersama Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari. Ia juga berperan besar dalam perjuangan Komite Hijaz serta menggagas gerakan intelektual dan kebangsaan seperti Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathan.

Rektor UIN Jurai Siwo Lampung, Ida Umami, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk menghadirkan kembali spirit perjuangan ulama pesantren dalam membangun Indonesia.

“Bedah buku ini bukan sekadar membaca sejarah tokoh, tetapi memahami bagaimana pemikiran Kiai Wahab Hasbullah menjadi fondasi moderasi, pendidikan, dan kecintaan terhadap NKRI. Spirit itulah yang penting diwariskan kepada generasi muda,” ujar Ida.

Kegiatan bedah buku dihadiri 3 narasumber yakni Penulis Buku KH. Abdul Wahab Hasbullah KH. Abdul Mun'im, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah danAkademisi dan Tokoh NU Lampung KH. Ahmad Ishomuddin serta dihadiri sekitar 1.500 peserta dari kalangan pesantren, akademisi, mahasiswa, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah.

Forum tersebut juga diwarnai penguatan komitmen bersama dalam kampanye “Pesantren Stop Kekerasan” sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan pesantren yang aman, inklusif, dan humanis.

JAKARTA - Sejumlah kementerian, lembaga bersama TNI dan Polri sepakat untuk memperkuat moderasi beragama di Tanah Air. Tujuannya untuk membangun Indonesia yang rukun dan damai di tengah perbedaan.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama yang diinisiasi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama (Kemenag). Tujuanya, menyatukan arah kebijakan, ukuran capaian, dan program bersama penguatan moderasi beragama pada 2026.

Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama diluncurkan pada Oktober 2024. Pembentukan Sekber ini merupakan amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Saat itu, dirilis juga Aplikasi Pemantauan Implementasi Moderasi Beragama (API-MB).

Rakor ini dibuka Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, mewakili Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Kamaruddin Amin menegaskan, fondasi penguatan moderasi beragama bertumpu pada dialog lintas iman dan pendalaman ajaran agama yang mengajarkan kedamaian serta ketenteraman.

Kamaruddin Amin, Indonesia merupakan salah satu negara paling religius di dunia dalam praktik keberagamaan. Kondisi ini, lanjutnya, menjadi modal penting untuk diarahkan ke sesuatu yang lebih substantif, yakni pengejawantahan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak sosial.

Lihat video: Resmikan Terowongan Silaturahim Istiqlal-Katedral, Prabowo: Simbol Kerukunan Bangsa



“Narasi dan semangat untuk memperdalam serta menerapkan ajaran agama dalam praktik kehidupan bermasyarakat, perlu terus disuarakan. Ini diperlukan agar terbentuk kesadaran kolektif dalam membangun Indonesia yang rukun dan damai di tengah perbedaan,” jelasnya.

“Tantangan kita adalah bagaimana menyampaikan pesan kebangsaan ini, bagaimana agar keberagamaan Indonesia itu memiliki pemahaman seperti ini. Tugas Kementerian Agama dan Sekretariat Bersama adalah memastikan pesan beragama seperti ini dapat tersampaikan dengan baik,” sambungnya.

Kementerian Agama, lanjut Kamaruddin Amin, saat ini tengah mengembangkan sejumlah program strategis, misalnya Ekoteologi, Kurikulum Berbasis Cinta, serta pemberdayaan ekonomi umat. Program ini, sangat relevan dengan semangat penguatan moderasi beragama.

“Kemenag akan terus menjalankan program-program terbaik yang mampu memberikan dampak luas bagi masyarakat, khususnya dalam isu-isu keberagamaan di Indonesia,” tandasnya.

Kepala BMBPSDM Muhammad Ali Ramdhani menegaskan penguatan moderasi beragama merupakan kebijakan strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif lintas K/L, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan.

“Penguatan moderasi beragama tidak dapat dijalankan oleh Kementerian Agama semata, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan,” jelasnya.

Ramdhani menyampaikan pihaknya telah melaksanakan sejumlah program unggulan penguatan moderasi beragama, serta mencatatkan capaian signifikan sepanjang 2025. Capaian tersebut antara lain penguatan moderasi beragama bagi calon dai di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar); penguatan moderasi beragama bagi guru madrasah; serta pelaksanaan pelatihan lintas kementerian dan lembaga dengan jumlah peserta mencapai 1.772 orang.

Selain itu, BMBPSDM juga telah menggalakkan kampanye moderasi beragama di wilayah lintas agama dan budaya serta mengembangkan pilot project penguatan moderasi beragama bagi pimpinan sekolah. Upaya lainnya adalah pengembangan Rumah Moderasi Beragama sebagai pusat kajian dan pelatihan, serta penguatan 1.000 Kelurahan Moderasi Beragama di berbagai wilayah Indonesia.

“Kita menyadari adanya dinamika nasional dan perubahan lingkungan strategis, termasuk perkembangan isu sosial-keagamaan serta penyesuaian fokus program lintas pemerintahan pada periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Ali Ramdhani.

"Oleh karena itu, diperlukan forum koordinasi yang mampu menyelaraskan kebijakan, instrumen pengukuran, serta perencanaan program lintas sektor agar sejalan dengan arah pembangunan nasional,” sambungnya.

Rakor ini menghadirkan unsur kementerian koordinator, kementerian teknis, aparat, hingga badan terkait. Kementerian koordinator yang diundang yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Selain itu, turut diundang Kementerian Komunikasi dan Digital; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, Kementerian Pariwisata; Kementerian Ekonomi Kreatif/Bekraf; Kementerian Sosial; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); Kementerian Hukum; serta Kementerian Hak Asasi Manusia.

Dari unsur penegakan hukum, pertahanan, dan kelembagaan, rakor ini juga mengundang Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama 2026 ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperbarui pemahaman para pemangku kepentingan mengenai kebijakan penguatan moderasi beragama, termasuk penyelarasan indikator dan rencana program lintas sektor.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan dua pesan strategis bagi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) yakni peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.

Dua hal tersebut dinilai krusial untuk mewujudkan tata kelola birokrasi Kementerian Agama yang efisien dan berdampak bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan Nasaruddin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BMBPSDM 2026 di Jakarta dengan mengusung tema “Peningkatan Kompetensi SDM untuk Menopang Kemaslahatan Umat Masa Depan”.

Menurut Nasaruddin, tantangan kelembagaan ke depan menuntut perubahan cara berpikir dalam pengelolaan organisasi pemerintah. Modernisasi birokrasi, kata dia, harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi secara maksimal.

“Dalam manajemen modern, semakin maju sebuah institusi, justru biaya operasionalnya semakin kecil. Karena itu, kita perlu meng-upgrade SDM dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi,” ujar Nasaruddin di hadapan para pejabat Eselon I dan peserta Rakernas Kamis (29/1/2026).

Nasaruddin juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar belanja organisasi tidak terserap untuk biaya rutin semata, melainkan mampu menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat. “Kementerian yang produktif itu bukan yang besar biaya operasionalnya, tetapi yang kecil pengeluarannya dan besar dampaknya,” tegasnya.

Lihat video: Menag Nasaruddin Umar Hadiri Misa Malam Natal di Gereja Katedral Manado



Selain aspek tata kelola, Nasaruddin mengingatkan BMBPSDM agar peka membaca dinamika sosial-keagamaan di masyarakat, termasuk isu ekonomi umat, ketahanan keluarga, serta perubahan sosial yang terus berkembang. Menurutnya, potensi keumatan sangat besar jika dikelola secara proaktif dan inovatif.

“Kalau kita proaktif dan berpikir out of the box, pundi-pundi keumatan itu sangat besar dan bisa dikelola untuk kemaslahatan umat,” ujarnya.

Nasaruddin juga meminta BMBPSDM tidak hanya melaporkan capaian seremonial, tetapi aktif menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat sebagai bahan perbaikan kebijakan. “Saya ingin badan ini rajin menyetor persoalan kepada menteri, bukan hanya menyetor kebaikan. Karena dari persoalan itulah kebijakan bisa diperbaiki,” sambungnya.

Kepala BMBPSDM Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani, menegaskan seluruh program kerja BMBPSDM harus berpijak pada penguatan nilai-nilai keagamaan sebagai ruh utama kebijakan. Ramdhani menyebut, arah program Kemenag bertumpu pada tiga kata kunci yakni rukun, maslahat, dan cerdas.

“Ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan tidak boleh sekadar selera kita, tetapi harus memberikan makna yang kuat terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan dari seluruh perspektif kehidupan bangsa,” jelasnya.

Dhani sapaan akrabnya, menambahkan, berbagai program prioritas Kemenag, seperti penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, ekoteologi, pelayanan keagamaan berdampak, pendidikan unggul dan ramah, penguatan ekonomi umat berbasis filantropi, pemberdayaan pesantren dan rumah ibadah, hingga digitalisasi layanan, harus mampu menjawab tantangan nyata di masyarakat.

“Tiga kata kunci ini harus mewarnai seluruh program kerja sebagai wujud Kementerian Agama yang berdampak,” ungkapnya.

Dhani menjelaskan, BMBPSDM saat ini memiliki lima unit eselon II dan satu sekretariat yang menjalankan fungsi kajian strategis, pemetaan persoalan keagamaan, serta pengembangan kompetensi ASN dan masyarakat. Melalui berbagai survei dan indeks, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama, BMBPSDM berupaya menyediakan data objektif sebagai dasar perumusan kebijakan.

“Hasil pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan para pemangku kebijakan untuk melakukan intervensi yang relevan sesuai kondisi objektif di masyarakat,” ujarnya.

Dalam bidang pengembangan SDM, BMBPSDM melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik secara luring maupun digital. Model pelatihan Massive Open Online Course (MOOC) disebut telah menjangkau sekitar 1,5 juta peserta, melampaui target nasional.

Rakernas BMBPSDM 2026 menjadi forum strategis untuk membangun kesolidan, menyatukan visi, serta memperkuat sinergi antar-unit kerja agar program dan kebijakan yang dihasilkan semakin berdampak. Rakernas ini juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, dengan peserta terdiri atas pejabat Eselon II, Kepala Balai dan Loka Diklat Keagamaan, serta pegawai Sekretariat BMBPSDM.

Melalui Rakernas ini, BMBPSDM diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan strategi pengembangan SDM keagamaan, sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Asta Cita Kementerian Agama.

JAKARTA - Selametan Tanpo Khewan yang dirangkaikan dengan pengukuhan Rumah Moderasi Beragama bersama Bhikkhu Dhammasubho digelar di Wisma Sangha Theravada Indonesia, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (26/1/2026). Kegiatan ini dihadiri Staf Khusus Menteri Agama (Menag), Gugun Gumilar.

Dalam kesempatan tersebut, Gugun Gumilar menyampaikan apresiasi atas inisiatif pengukuhan Rumah Moderasi Beragama yang dinilai sebagai langkah konkret dalam memperkuat nilai toleransi, dialog, dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

“Rumah Moderasi Beragama harus menjadi ruang bersama untuk merawat persaudaraan, memperkuat dialog lintas iman, serta meneguhkan nilai-nilai kebangsaan. Ini adalah kontribusi nyata umat beragama dalam menjaga persatuan bangsa,” ujar Gugun.

Dia juga mengapresiasi pelaksanaan Selametan Tanpo Khewan yang sarat dengan nilai welas asih, kearifan lokal, dan kepedulian terhadap kehidupan serta lingkungan. Menurutnya, praktik keagamaan yang inklusif dan penuh kasih merupakan wujud nyata moderasi beragama yang hidup di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Gugun menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan kekuatan strategis dalam membangun ketahanan nasional. Di tengah tantangan sosial dan global yang semakin kompleks, persatuan dan harmoni menjadi modal utama bangsa Indonesia.

“Atas nama Kementerian Agama, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat moderasi beragama, dan menjadikannya sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh lintas agama, perwakilan komunitas keagamaan, serta masyarakat yang bersama-sama meneguhkan komitmen menjaga kerukunan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Alvara Strategic Research merilis Survei Indeks Kualitas Kehidupan Beragama Umat Islam Tahun 2025. Hasil survei menunjukkan dinamika positif kehidupan beragama, terutama di kalangan generasi muda.

Survei tersebut mencatat Generasi Z (Gen Z) sebagai kelompok dengan tingkat toleransi beragama mengungguli generasi Milenial dan Baby Boomers, sekaligus kelompok tertinggi dalam kemampuan membaca Al-Quran dibandingkan generasi lainnya. Temuan ini dinilai menjadi sinyal optimis bagi masa depan kehidupan beragama di Indonesia.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat menyebut hasil survei ini sebagai capaian yang menggembirakan dan patut dijadikan rujukan kebijakan.

“Secara resmi, rilis survey akan diumumkan pada Januari 2026. Terdapat banyak temuan survey di bidang kehidupan beragama. Hasilnya cukup menggembirakan dan memberikan optimisme. Laporan ini idealnya menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tanah air,” ujar Arsad di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menurut Arsad, survei ini sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia dan kerukunan sosial.

"Fokus utamanya adalah membangun sumber daya manusia yang unggul sekaligus memperkokoh kerukunan dan cinta kemanusiaan sebagai fondasi stabilitas nasional,” katanya.

Arsad menekankan pentingnya menjaga capaian positif generasi muda, terutama dalam aspek toleransi dan literasi keagamaan. “Penguatan aspek yang sudah baik, seperti toleransi dan literasi kitab suci pada generasi muda, harus terus dikawal agar menjadi karakter permanen bangsa,” tegas Arsad.

Peneliti Alvara Strategic Research, Lilik Purwandi, mengatakan, Gen Z memiliki peran strategis sebagai motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045. Survei ini, menurutnya, mencatat sejumlah indikator positif yang memperkuat optimisme tersebut.

Pertama, literasi Al-Quran, terutama kemampuan membaca Al-Quran di kalangan Gen Z menunjukkan hasil positif, bahkan indeksnya tertinggi jika dibandingkan generasi lainnya. Indeks kemampuan membaca Al-Qur’an dengan tartil pada Gen Z tercatat sebesar 56,29, lebih tinggi dibandingkan Milenial (54,06), Generasi X (53,97), dan Baby Boomers (50,95).

Kedua, Gen Z mencatat skor tertinggi dalam salah satu indikator toleransi beragama. Pada indikator sikap tidak membubarkan kegiatan keagamaan aliran atau organisasi keagamaan lain, Gen Z meraih indeks 80,03, melampaui Milenial (78,77), Generasi X (78,97), dan Baby Boomers (78,81).

Secara keseluruhan, indeks pengamalan toleransi Gen Z berada pada angka 79,65, hanya terpaut tipis dari Generasi X yang mencatat 79,67, dan lebih tinggi dibandingkan Milenial (79,07) dan Baby Boomers (78, 63). Indikator toleransi mencakup penerimaan terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, sikap tidak mencela, tidak melakukan persekusi, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian.

“Data ini menunjukkan Gen Z memiliki kedewasaan sikap yang luar biasa dalam menghargai perbedaan. Mereka adalah generasi yang paling menolak praktik persekusi atau pembubaran kegiatan keagamaan pihak lain,” ujar Lilik.

Ketiga, survei juga mencatat potensi positif kehidupan beragama di wilayah perkotaan yang didominasi populasi muda. Meski indeks dimensi ibadah masyarakat urban (78,38) sedikit lebih rendah dibandingkan perdesaan (79,37), pemahaman keagamaan yang kuat dinilai menjadi modal penting bagi pengembangan spiritual ke depan.

“Gen Z dan Milenial adalah pilar masa depan. Walaupun terdapat tantangan dalam pengamalan ibadah harian, modal intelektual melalui pemahaman Al-Qur’an dan sikap toleransi yang matang merupakan aset besar bagi kohesi sosial,” kata Lilik.

Survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cakupan nasional, melibatkan 1.208 responden Muslim di 34 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling melalui wawancara tatap muka langsung. Margin of error tercatat 2,89% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Secara nasional, Indeks Kualitas Kehidupan Beragama Umat Islam Tahun 2025 berada pada angka 78,80 dan masuk kategori tinggi. Dimensi Akhlak menjadi aspek dengan skor tertinggi, yakni 81,88.

Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan program pembinaan keagamaan yang lebih relevan dengan karakter Gen Z dan Milenial, sehingga penguatan toleransi dan literasi keagamaan dapat berjalan seiring dengan peningkatan pengamalan ibadah secara berkelanjutan.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) melalui para penyuluh agama menggelar program bersih-bersih rumah ibadah lintas iman di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rang menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag, Lubenah, mengatakan, kegiatan yang dilakukan serentak ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan keagamaan yang berdampak sekaligus memperkuat kerukunan umat beragama.

Lubenah menyebut, rumah ibadah memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai pusat ritual keagamaan, tetapi juga ruang sosial, edukatif, dan kultural bagi umat. Karena itu, kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kekhusyukan beribadah sekaligus saling menghormati antarumat beragama.

“Rumah ibadah di Indonesia didominasi masjid dan musala, disusul gereja, pura, vihara, dan kelenteng. Hal tersebut menuntut keterlibatan semua pihak agar rumah ibadah terawat dan berfungsi optimal bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (26/12/2025).

Menurut Lubenah, program bersih-bersih rumah ibadah menjelang Nataru juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan ruang ibadah yang bersih, aman, dan nyaman, terutama saat mobilitas masyarakat meningkat. Rumah ibadah bahkan diharapkan dapat menjadi rest area alternatif bagi pemudik, dengan fasilitas parkir dan sanitasi yang memadai.

Lubenah menambahkan, kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi lintas agama dan lintas elemen, mulai dari penyuluh agama, pengurus rumah ibadah, hingga masyarakat setempat. “Semangat gotong royong dan kepedulian inilah yang terus kami dorong agar kerukunan umat beragama tumbuh dari praktik nyata,” ujarnya.

Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam Jamaluddin M. Marki, mengatakan program bersih-bersih rumah ibadah telah disosialisasikan sejak jauh hari dan digerakkan secara serentak di berbagai daerah. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi penyuluh agama yang tergabung dalam Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI), dengan fokus pada rumah ibadah binaan.

Jamaluddin menyebutkan, hampir 900 penyuluh agama telah terlibat aktif dalam program ini dan bergerak di wilayah masing-masing. Sejumlah daerah, seperti Bali, Subang, dan wilayah lainnya, telah melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada tim pusat.

Jamaluddin menjelaskan, kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menyambut Hari Raya Natal, khususnya bagi umat Kristiani. Kedua, menyiapkan rumah ibadah yang bersih dan nyaman menjelang Tahun Baru. Ketiga, menguatkan nilai pengabdian dan pelayanan keagamaan yang relevan dengan semangat Hari Amal Bakti Kementerian Agama.

“Program ini tidak berhenti pada momentum Nataru. Ke depan, penyuluh agama akan terus mengembangkan program-program berbasis rumah ibadah, termasuk menyambut bulan Ramadan dan agenda keagamaan lainnya, dengan pendekatan lintas iman dan kepedulian lingkungan,” jelasnya.

Ketua Umum IPARI Daloh Abdaloh menyampaikan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah dilaksanakan secara lintas iman dan saling mendukung. Dalam praktiknya, penyuluh non-Muslim turut membersihkan masjid, sementara penyuluh Muslim ikut membersihkan gereja, vihara, dan rumah ibadah lainnya.

Menurut Daloh, praktik tersebut menjadi wujud konkret tumbuhnya toleransi dan saling menghormati di tengah masyarakat. “Kerukunan tidak hanya disampaikan melalui ceramah, tetapi ditunjukkan melalui tindakan nyata, bekerja bersama merawat rumah ibadah,” katanya.

Daloh menegaskan, para penyuluh agama selalu siap mendukung program Kementerian Agama, baik dalam layanan keagamaan, penguatan harmoni sosial, maupun pemberdayaan masyarakat. Lingkungan rumah ibadah yang bersih dan tertata juga dinilai berkontribusi pada penguatan aktivitas sosial dan ekonomi umat.

Selain itu, IPARI juga aktif dalam kegiatan kepedulian sosial dan kemanusiaan. Daloh menyebutkan, para penyuluh turut berpartisipasi dalam penggalangan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, termasuk di Sumatera, yang dihimpun melalui kerja sama berbagai pihak dan akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.

Kegiatan bersih-bersih rumah ibadah lintas iman ini dilaksanakan pada Rabu, 24 Desember 2025, salah satunya di Masjid Al-Hijrah dan Gereja HKBP–PGI Rusunawa Marunda Blok B, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia.

YOGYAKARTA - Rangkaian Perayaan Natal Nasional 2025 menjadi ruang perjumpaan iman dan kebangsaan yang memperkuat persatuan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Momentum ini diapresiasi tokoh pemuda rohaniawan Kristen, Pdt. Jimmy M. I. Sormin sebagai wujud kehadiran negara dalam merawat toleransi, keadilan, dan perdamaian lintas umat beragama.

“Ini menunjukkan pengakuan negara terhadap keragaman ekspresi iman warganya, sekaligus komitmen untuk merawat persatuan dalam kebhinekaan. Tentu dampaknya bukan hanya bagi umat Kristen, tetapi juga bagi seluruh masyarakat,” ujar Pdt. Jimmy di Yogyakarta dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/12/2025).

Menurut Jimmy, ini menjadi momentum merajut kebersamaan antar umat Kristiani, yakni umat Kristen dan Katolik, serta masyarakat lintas agama pada umumnya.

Jimmy menilai, ini merupakan tonggak penting dalam sejarah kebangsaan, yang seyogiannya menjadi tugas pemerintah untuk merawat kesetaraan, keadilan, dan perdamaian di tengah realitas masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

Dalam perspektif iman Kristen, Jimmy mengatakan, perbedaan itu sebuah keniscayaan. Ibarat satu tubuh namun banyak anggota tubuhnya. Bhinneka Tunggal Ika sendiri dapat dimaknai sebagai anugerah Tuhan yang memperkaya kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perbedaan bukanlah ancaman, melainkan karunia dan kekayaan yang menuntut tanggung jawab untuk saling menjaga, merawat, dan memberdayakannya.

“Ini menjadi momentum rohani untuk menegaskan bahwa perbedaan dapat dirayakan dalam kasih, dialog, dan kerja sama demi kebaikan bersama serta kemajuan bangsa dan negara, hingga berkontribusi untuk perdamaian dunia,” kata Jimmy.

Instruktur Nasional Moderasi Beragama ini mengungkapkan Natal bukan sekadar peristiwa liturgis dan rutin yang dirayakan di ruang gereja atau peribadahan yang bercampur perayaan. Melainkan sebuah peristiwa iman yang hadir secara relevan dan signifikan di tengah kehidupan sosial.

Terlebih, di tengah bencana yang melanda Indonesia, semangat Natal dapat memulihkan relasi, meringankan penderitaan dan membangun harapan bersama.

“Natal menjadi ruang perjumpaan ilahi dan sosial, di mana kasih Allah diterjemahkan dalam kepedulian, solidaritas, serta kehadiran nyata bagi sesama, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, golongan, maupun status sosial-ekonomi,” paparnya.

Oleh karenanya, Jimmy melanjutkan, perlunya menjaga nilai-nilai luhur toleransi dan kearifan lokal Indonesia. Ia menekankan bahwa moderasi beragama sejatinya tidak cukup hanya ditanamkan lewat teori di atas kertas maupun pelatihan-pelatihan formal, melainkan diteladani dan diwariskan kepada generasi penerus bangsa.

“Moderasi beragama ditanamkan terutama melalui teladan hidup: sikap menghargai perbedaan, bahasa yang penuh kasih, serta kebiasaan berdialog secara terbuka dan penuh hormat,” ungkap mantan Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan PGI ini.

Menurut Jimmy, benteng pertahanan terbaik melawan radikalisme dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat. Pendidikan karakter melalui contoh nyata di lingkungan keluarga adalah kunci.

“Ketika anak-anak melihat orang tua hidup dalam kasih, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial, mereka akan tumbuh dengan iman yang dewasa. Mereka akan beragama secara dewasa, inklusif, substantif, serta tidak mudah terjerumus pada sikap intoleran,” seru Jimmy.

Ketua Majelis Jemaat GPIB Marga Mulya Yogyakarta ini mendorong terciptanya perayaan Natal 2025 yang harmonis dan damai, tak perlu diperdebatkan. Masyarakat harus semakin dewasa dalam menyikapi dalam berbagai polemik. Jangan sampai mudah diprovokasi apalagi diadu domba. Jimmy percaya bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar bukan hanya secara ekonomi dan politik, tetapi juga besar dalam welas asih, keadilan, dan perdamaian.

“Harus terus berjuang dan semakin dewasa dalam iman, demokrasi, kemanusiaan, dan mewujudkan pemulihan seluruh ciptaan-Nya yang mengalami beragam krisis maupun ancaman,” tegas Jimmy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kekerasan di sekolah bukan sekadar persoalan perilaku menyimpang individu, melainkan hasil dari struktur sosial, relasi kuasa, dan tata kelola pendidikan yang gagal melindungi anak.

Ketua Tanfidziyah PBNU, Alissa Wahid menyebut dunia pendidikan tengah menghadapi krisis mendasar. Menurutnya, ketiga persoalan itu muncul karena sistem pendidikan masih membiarkan praktik kekerasan.

“Ada tiga dosa besar pendidikan, yaitu intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual,” ujarnya dalam Seminar “Moderasi Beragama: Tantangan Kekerasan di Dunia Pendidikan”, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia mengatakan bahwa bullying muncul sebagai wujud paling terlihat dari kekerasan yang tumbuh dalam struktur di sekolah.

Data nasional memperkuat pernyataan tersebut. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 46% anak perempuan dan 37,44% anak laki-laki pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Angka ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi secara luas, termasuk di sekolah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Dalam Pasal 14, regulasi ini mengamanatkan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan melalui penguatan tata kelola, edukasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan.

“Jumlah kasus kekerasan dari tahun ke tahun belum pernah mengalami penurunan, termasuk pada 2025,” ujarnya.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPPA) memperkuat penilaian tersebut. Sepanjang Januari–Oktober 2024 tercatat 19.813 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 1.117 kasus dan 1.447 korban terjadi di lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

Menurut Ubaid, angka tersebut mencerminkan kegagalan tata kelola pendidikan dalam memposisikan sekolah sebagai ruang aman. Sekolah justru masih menjadi arena reproduksi kekerasan.

Dia menyoroti minimnya keberadaan dan fungsi Satuan Tugas atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Di banyak sekolah, TPPK hanya hadir secara administratif. “Wujudnya ada, tetapi tidak berfungsi dan tidak dikenal oleh warga sekolah,” katanya.

Kondisi ini membuat upaya pencegahan kekerasan lebih bersifat reaktif, bukan terencana. Sistem pelaporan dinilai tidak aman dan tidak dipercaya korban, sementara kapasitas pemerintah daerah, satgas, serta mekanisme pemantauan masih terbatas.

“Penanganan kasus dan sanksinya juga misterius, tidak transparan,” ujar Ubaid.

Bullying sebagai Kekerasan Struktural

Komisi Hukum dan HAM POL, Ester Jusuf menegaskan bahwa bullying tidak bisa dipahami sebagai masalah individu semata. “Bullying adalah manifestasi kekerasan struktural. Dia tumbuh dari relasi kuasa yang timpang dan dinormalisasi dalam struktur sosial,” ujarnya.

Menurut Ester, praktik perpeloncoan antara senior junior, anggapan bahwa guru dan pengurus selalu benar, serta budaya mnjaga nama baik sekolah menciptakan sistem yang menutup realitas kekerasan.

“Ini bukan sekadar kasus, tetapi realitas yang ditutup oleh birokrasi,” pungkasnya.

Ester menambahkan, bullying terjadi dalam ruang kecil yang seharusnya menjadi area perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, tindakan fisik terhadap siswa sekalipun masih terus menjadi perdebatan sebagai bagian dari pendidikan.

“Memukul anak di sekolah itu bagian dari kekerasan atau pendidikan? Di lapangan, ini membingungkan satgas,” timpal narasumber dari JPPI.

Narasi lain yang kerap muncul adalah menyalahkan korban, menganggap candaan bukan kekerasan, serta menempatkan pencegahan semata sebagai urusan TPPK atau guru BK.

Di sisi lain, pemerintah mendorong penguatan karakter dan moderasi beragama melalui Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH), pertemuan pagi ceria, serta kegiatan kepanduan dan ekstrakurikuler.

Tim Inklusivitas dan Kebhinekaan Pusat Penguatan Karakter, Widiyanti, mengingatkan pentingnya perspektif korban.

“Alat ukurnya bukan kamu,” ujarnya, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak boleh diukur dari persepsi institusi, melainkan dari rasa aman anak.

Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa kekerasan di sekolah tidak akan berakhir tanpa pembongkaran struktur yang menopangnya. Selama bullying diperlakukan sebagai insiden, bukan gejala sistemik, sekolah akan terus gagal menjadi ruang aman. (Angela Keraf)

YOGYAKARTA - Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta menggelar Muktamar Pemikiran Ulama Muda untuk Moderasi Beragama dan Eko-Teologi pada 12-13 Desember 2025. Muktamar Krapyak ini menjadi ruang intelektual penting bagi perjumpaan gagasan keagamaan dan krisis ekologis dengan mengusung tema “Teologi Kerukunan Kosmik: Relasi Tuhan, Manusia, dan Alam”.

Kegiatan ini menghadirkan para akademisi, ulama, dan peneliti untuk merumuskan peran strategis agama dalam menghadapi kerusakan lingkunguan dan bencana yang kian masif.

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Prof Dr Marhumah menegaskan perlunya pergeseran paradigma dalam memahami konsep manusia sebagai khalifah di bumi. Menurutnya, tafsir antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa alam harus dikritisi.

“Perlu pergeseran pemaknaan khalifah di muka bumi, di mana manusia harus sejajar dengan bumi dalam aspek peran dan tanggung jawab,” ujar Marhumah, Sabtu (13/12/2025).

Dia menekankan bahwa alam semesta harus dipahami sebagai makhluk hidup karena seluruh ciptaan Tuhan memiliki nilai kehidupan. Dalam konteks ini, pesantren dinilai strategis untuk mengubah cara pandang relasi Tuhan, manusia, dan alam, bahkan mendorong agar hifdzul biah (menjaga lingkungan) ditambahkan sebagai tujuan baru dalam maqashid syariah.

Sementara itu, Guru Besar BRIN Prof Alie Humaidi menyampaikan kritik tajam terhadap realitas ekologis Indonesia, khususnya bencana di Sumatera yang menurutnya merupakan cermin kerakusan manusia.

“Bencana alam di Sumatera adalah potret kerusakan lingkungan akibat kerakusan manusia, terutama korporasi yang mengatasnamakan kebutuhan manusia,” katanya.

Dia menilai umat beragama hari ini mengalami krisis praksis ekologis. “Umat beriman hanya mengejar kepuasan spiritual-ritual, tetapi tidak mempunyai aspek ekologi. Beragama tanpa jejak ekologi,” tegasnya.

Bahkan ia menyimpulkan secara reflektif, “Agamawan gagal dalam melestarikan lingkungan meskipun ajaran tentang lingkungan sangat banyak.”

Alie juga menyoroti peran pesantren yang secara historis dekat dengan alam. Ia mengingatkan bahwa pesantren dahulu hidup berdampingan dengan sungai, hutan, dan persawahan, serta memiliki kearifan lokal dalam menjaga lingkungan.

“Banyak pesantren mampu mendorong kelestarian lingkungan, tetapi pertanyaannya, berapa banyak pesantren yang punya skenario pendidikan lingkungan bagi santrinya?” ujarnya, seraya menegaskan bahwa pesantren harus kembali mengambil peran aktif dalam konservasi lingkungan karena posisinya yang dekat dengan ruang ekologis pedesaan.

Sedangkan berdasarkan perspektif fikih dan teologi Islam, Dr KH Moqsith Gazali dari MUI mengingatkan bahwa manusia dan alam memiliki hubungan ontologis yang sangat erat. “Dalam Al-Qur’an, manusia diciptakan dari elemen bumi. Artinya manusia bersaudara dengan alam semesta,” katanya.

Moqsith menjelaskan bahwa meskipun manusia memiliki fungsi eksploitasi, Al-Qur’an juga menegaskan tugas konservasi (imarah). Namun, yang terjadi justru ketimpangan. “Manusia lebih ingat fungsi eksploitasi daripada fungsi konservasi,” ujarnya.

Dia juga menyoroti keterbatasan hukum Islam kontemporer dalam merespons krisis lingkungan. Menurutnya, kerusakan hari ini bukan lagi dilakukan individu, melainkan oleh korporasi dan bahkan negara.

“Pandangan hukum kita masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya objek hukum. Padahal kerusakan lingkungan dilakukan oleh persekutuan manusia, dan ini belum memiliki rujukan fikih yang memadai,” jelasnya. Karena itu, ia mendorong perluasan tujuan syariat agar isu lingkungan mendapat posisi yang lebih kuat dalam bangunan hukum Islam.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama sebagai ikhtiar menggali pemaknaan, peran, dan rekomendasi ulama muda dalam isu moderasi beragama dan eko-teologi.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan halaqah tematik yang membahas moderasi beragama dan ekoteologi secara lebih mendalam. Serta diakhiri dengan rekomendasi dan deklarasi bersama untuk penguatan praktik ekoteologi di tengah masyarakat, terutama dalam konteks Indonesia yang tengah menghadapi situasi kebencanaan berulang.

Muktamar ini menegaskan satu pesan kunci: agama, pesantren, dan ulama muda tidak cukup hanya berbicara keselamatan spiritual, tetapi juga dituntut hadir dalam upaya penyelamatan bumi sebagai amanah teologis dan tanggung jawab kemanusiaan.

JAKARTA - Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PMMBN) harus tampil sebagai garda terdepan dalam menebarkan nilai kemanusiaan. Termasuk dalam menjaga keseimbangan alam, dan mewujudkan moderasi beragama yang hidup dalam tindakan.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Amien Suyitno menegaskan saat menutup Kongres Nasional PMMBN Perguruan Tinggi Umum (PTU) Tahun 2025 di Jakarta. Dalam refleksi kemanusiaannya, Dirjen mengingatkan bahwa banyak konflik sosial lahir karena manusia kehilangan “ruh” kasih sayang dalam interaksi sehari-hari.

“Kita sering kehilangan ruh dalam menjalani hidup, kehilangan jiwa kasih sayang dalam berinteraksi. Padahal Allah telah memuliakan seluruh anak Adam tanpa membedakan suku, bangsa, ataupun agama,” ujarnya seraya mengutip QS. Al-Isra’ ayat 70 sebagai penegasan nilai kemanusiaan universal, Jumat (31/10/2025).

Menurut Amien, agama hadir bukan hanya untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam. Tantangan terbesar generasi muda hari ini, kata dia, bukan hanya pada isu politik dan sosial, tetapi juga pada tanggung jawab menyelamatkan bumi dari krisis ekologis.

“Perubahan iklim dan pemanasan global bukan sekadar isu lingkungan, tapi panggilan iman. Agama datang agar tidak ada perusakan alam. Karena itu, tugas kita hari ini adalah how to save the earth,” tegasnya.

Amien juga mengajak seluruh kader dan pengurus PMMBN di seluruh Indonesia untuk memulai aksi nyata penyelamatan lingkungan dari hal-hal sederhana: menanam pohon, mengurangi plastik, beralih dari air kemasan ke gelas, hingga mulai menerapkan sistem paperless di kegiatan organisasi.

Dalam suasana penuh semangat, Amien Suyitno memberikan tantangan langsung kepada Ketua Umum terpilih PMMBN, Derida, agar menginisiasi gerakan menanam pohon di kampus atau di rumah masing-masing.

“Kalau tidak bisa menanam, minimal rawatlah pohon yang ada. Tanamlah satu pohon dan beri nama—misalnya Pohon Derida—agar ada rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menyiram dan menjaganya,” ujarnya.

Amien juga menekankan pentingnya akselerasi kepemimpinan pemuda di era digital. “Syubbanul Yaum Rijalul Yaum — Pemuda hari ini adalah pemimpin hari ini. Di usia 20-an, anak muda sudah bisa jadi anggota DPR, kepala daerah, bahkan menteri. Maka, jagalah dirimu, karena jejak digitalmu adalah wajah masa depanmu,” pesannya.

Amien juga mendoakan agar mahasiswa PMMBN kelak menjadi pemimpin bangsa di berbagai bidang dari akademisi, anggota dewan, hingga kepala daerah sebelum menutup sambutannya dengan pantun penuh semangat.

“Berguru di tepi sawah, membawa duku berikat senar, diriku masih kuliah, jangan diganggu apalagi dilamar. Makan kurma sahara dengan coklat, Mahasiswa Moderasi Beragama Bela Negara, teruslah hebat.”

Direktur Pendidikan Agama Islam M. Munir menyampaikan Kongres PMMBN menjadi momentum strategis bagi mahasiswa untuk membumikan nilai-nilai moderasi beragama di ruang publik, tidak hanya melalui wacana tetapi juga tindakan konkret yang berdampak.

“PMMBN harus menjadi komunitas gerak yang membumikan nilai-nilai moderasi. Tidak cukup hanya memahami konsepnya, tetapi menghidupkannya dalam perilaku sosial, kepemimpinan kampus, dan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Munir.

Munir juga menambahkan, gerakan moderasi beragama sejatinya beririsan dengan semangat bela negara dan cinta lingkungan, karena keduanya berakar pada tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan bersama.

“Cinta tanah air bukan hanya menjaga kedaulatan wilayah, tapi juga menjaga alamnya agar tetap lestari. Keduanya adalah bentuk ibadah sosial yang luhur,” tegasnya.

Kegiatan Kongres PMMBN PTU 2025 kemudian resmi ditutup dengan pembacaan hamdalah bersama dan pernyataan penutupan oleh Dirjen Pendidikan Islam.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) mengukuhkan pengurus Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PMMBN) periode 2025–2027. Wadah kaderisasi mahasiswa Perguruan Tinggi Umum (PTU) ini untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan semangat bela negara di kalangan generasi muda.

Acara pengukuhan yang berlangsung di Jakarta ini dihadiri langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Kamaruddin Amin dan Direktur Pendidikan Agama Islam M. Munir, beserta jajaran pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Ditjen Pendis.

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan moderasi beragama merupakan kebutuhan fundamental dan eksistensial bagi bangsa Indonesia yang majemuk.

“Moderasi beragama adalah keniscayaan bagi bangsa yang plural dan beragam seperti Indonesia. Tantangan kita bukan menyatukan perbedaan, melainkan mengelola keragaman agar menjadi kekuatan,” tegasnya, Kamis (30/10/2025).

Kamaruddin menekankan keberagaman Indonesia harus dikelola melalui instrumen agama yang membawa manfaat, bukan konflik. Kamaruddin mengutip Surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai landasan bahwa umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa pun, termasuk yang berbeda keyakinan.

“Dalam konteks berbangsa, tidak ada mayoritas dan minoritas konstitusional. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama,” ujarnya.

Kamaruddin juga menegaskan, beragama seharusnya membawa kemaslahatan dan mendorong kemajuan. “Beragama harus mendatangkan manfaat bagi sesama (khairunnas anfa’uhum linnas), harus cerdas, progresif, dan relevan dengan tantangan zaman,” katanya.

Kamaruddin menyebut tiga kunci kesuksesan alumni, prestasi akademik cukup (tidak harus terbaik),membangun jaringan (networking) yang luas, dan kemampuan komunikasi interpersonal yang baik.

“Organisasi seperti PMMBN adalah instrumen penting untuk membangun jaringan dan memperluas potensi di masa depan. Relasi dan komunikasi interpersonal sering kali lebih menentukan daripada nilai akademik semata,” ungkapnya.

Kamaruddin juga menyebut refleksi menarik tentang pentingnya integritas personal. “Faktor keempat yang ditemukan adalah: mereka yang sukses cenderung memiliki rumah tangga yang stabil. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan pribadi sering berbanding lurus dengan tanggung jawab dan amanah dalam kehidupan keluarga,” jelasnya.

Direktur Pendidikan Agama Islam M. Munir menjelaskan gerakan PMMBN lahir dari semangat aktivisme mahasiswa PTU yang peduli terhadap isu intoleransi dan radikalisme.

“Gerakan ini berawal dari 2022 ketika kami masih di Subdit Pendidikan Tinggi Umum. Kami menginisiasi forum diskusi dengan 16 kampus di Surabaya. Dari sana muncul ide untuk membentuk organisasi mahasiswa yang moderat dan nasionalis,” jelasnya.

Munir menuturkan, organisasi ini kini telah berkembang pesat dan menaungi lebih dari 225 Perguruan Tinggi Umum di seluruh Indonesia. “Anak-anak muda ini adalah calon pemimpin bangsa. Mereka ingin melepaskan baju-baju formalitas organisasi kampus dan menyatu dalam PMMBN sebagai gerakan kebangsaan yang baru,” tuturnya.

Munir menambahkan, inisiatif pembentukan PMMBN juga merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang menegaskan peran Kementerian Agama dalam memperkuat nilai toleransi dan kebangsaan di lingkungan pendidikan tinggi.

Munir menyampaikan rasa bangga kepada seluruh pengurus terpilih, khususnya kepada Derida Ahmad Bilhaq (UNESA) yang terpilih sebagai Ketua Umum PMMBN periode 2025–2027 melalui proses voting dari 22 pimpinan wilayah.

“Kongres berlangsung hingga dini hari, dan terpilihlah Saudara Derida sebagai Ketua Umum. Semoga menjadi awal gerakan besar mahasiswa yang berjiwa moderat dan cinta tanah air,” ujarnya.

Kamaruddin dalam penutupnya berharap agar PMMBN menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menemukan versi terbaik diri mereka—mahasiswa yang berilmu, berkarakter, dan membawa manfaat bagi bangsa.

“Saya percaya, anak-anak muda ini adalah masa depan Indonesia. Jadikan organisasi ini kendaraan untuk menebar manfaat dan memperkuat moderasi beragama serta bela negara,” katanya.