Bisnis.com, NUSA DUA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyampaikan Indonesia melakukan diversifikasi pasar ekspor kelapa sawit (crude palm oil/CPO) seperti ke China hingga Afrika di tengah ketidakpastian tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamelu) Arif Havas Oegroseno mengatakan hingga saat ini, AS belum mengambil keputusan terhadap tarif yang akan dikenakan kepada Indonesia.

Kondisi ini memicu ketidakpastian yang memengaruhi bisnis dan ekonomi, termasuk Indonesia. Untuk itu, dia menilai, Indonesia perlu mencari pasar lain untuk ekspor CPO, selain Negara Paman Sam.

“Jadi, sementara kita menunggu negosiasi dengan AS selesai dan melihat bagaimana hasilnya, kita telah menandatangani CEPA dengan Uni Eropa,” kata Arif dalam 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

Arif menilai, perjanjian IEU—CEPA membuka jalan bagi Indonesia untuk memperbesar mitra dagang dan menggenjot ekspor. Selain itu, Indonesia juga melakukan diversifikasi pasar ke Amerika Latin. Terlebih, sambung dia, Indonesia belum pernah memasuki pasar Amerika Latin.

Untuk Asia, Arif menyampaikan Indonesia memiliki mitra dagang dengan India, China, hingga negara di kawasan Asean.

“Dan tentu saja, kita juga mulai memasuki pasar Afrika. Ini unik, karena minyak sawit berasal dari Afrika, tetapi kini kita juga bisa mengekspor kembali minyak sawit kita ke Afrika,” ujarnya.

Dia mengungkap, Afrika memiliki 200 juta penduduk, dan memiliki berbagai pintu masuk, yakni mulai dari Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, dan Afrika Selatan. Bahkan, Arif menyatakan pemerintah saat ini mulai membahas perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan Afrika Selatan.

“Kami juga sedang membahas sejumlah kemungkinan bagi Indonesia untuk memasuki pasar Nigeria di berbagai sektor. Jadi saya rasa ada banyak hal yang bisa kita lakukan, atau cita-citakan, atau rencanakan, dalam konteks kebijakan Trump, dalam konteks geopolitik yang kini telah masuk ke dalam ranah bisnis, perdagangan, dan industri,” tuturnya.

Dalam catatanBisnis, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso pernah mengatakan, pemerintah tidak hanya mengandalkan Eropa untuk diversifikasi pasar, melainkan juga tengah memperluas akses pasar ekspor dan kerja sama ke wilayah lain, seperti Amerika Latin dan Afrika.

“Kami tidak hanya mengandalkan negara-negara Eropa, Amerika, tetapi kita juga negara-negara Amerika Latin. Nanti setelah itu kita mencoba masuk ke Afrika," kata Budi saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Budi menyampaikan, pemerintah Indonesia sudah mulai menjajaki perundingan dengan negara-negara di Afrika. Namun, lanjut dia, Afrika cenderung ingin perundingan dilakukan secara kawasan alias bukan langsung negara per negara.

Menurut Budi, jika perjanjian dagang dilakukan dengan kawasan akan memakan waktu yang jauh lebih lama untuk berunding dan menyepakatinya. “Sebenarnya perundingan dengan Afrika sudah kita mulai, tapi Afrika itu maunya kawasan. Kawasan itu lama karena harus ada kesepakatan dari negara-negara anggota,” bebernya.

Meski begitu, Budi menyampaikan Indonesia ingin mencoba menjalin kerja sama bilateral, termasuk dengan Afrika Selatan yang sudah siap melakukan perundingan bilateral dengan Indonesia Adapun, langkah ini dilakukan agar Indonesia memiliki diversifikasi pasar yang luas sehingga produk dalam negeri memiliki potensi untuk diekspor ke mancanegara.

“Kami ingin mencoba melakukan bilateral. Kemarin Afrika Selatan sudah menyatakan siap, siap untuk melakukan perundingan bilateral,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Peningkatan Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Asean-China atau Asean-China Free Trade Area (ACFTA) membuka peluang pengembangan kerja sama pada sejumlah bidang, mulai dari ekonomi digital hingga UMKM.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), Kao Kim Hourn, memaparkan, perjanjian yang disebut ACFTA versi 3.0 ini memperkenalkan komitmen baru antara kedua pihak pada sejumlah bidang seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, rantai pasok dan aktivitas terkait.

Kao melanjutkan, peningkatan perjanjian ini juga mengatur kemitraan pada bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oleh karena itu, peningkatan kerja sama tersebut diyakini akan membuka potensi besar bagi kedua pihak. Kao juga mendorong agar proses ratifikasi peningkatan perjanjian ini dapat segera diselesaikan.

"Langkah ini akan memastikan seluruh negara anggota Asean dan China dapat memanfaatkan potensi kerja sama ini secara maksimal," jelas Kao dalam Pengarahan Hasil KTT Asean ke-47 di Sekretariat Asean, Jakarta pada Kamis (30/10/2025).

Kao melanjutkan, peningkatan perjanjian ini akan semakin mempererat hubungan perekonomian Asean dan China. Dia menuturkan, saat ini China sudah menjadi mitra dagang terbesar bagi Asean.

Kao memperkirakan nilai perdagangan antara kedua pihak akan mencapai US$1 triliun pada tahun ini.

Secara terpisah, melalui siaran pers di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan ketahanan dan kekuatan hubungan Asean–China yang telah teruji menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari krisis keuangan hingga pandemi.

Dia mengatakan, China telah menjadi mitra dagang terbesar Asean selama enam tahun berturut-turut.

“Kemitraan kita terus menguat,” kata Sugiono.

Sugiono mengatakan, pemerintah Indonesia menyambut penandatanganan ACFTA 3.0 Upgrade Protocol, yang disebutnya sebagai tonggak penting untuk memperluas kerja sama di bidang ekonomi digital dan hijau, ketahanan rantai pasok, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sugiono juga menekankan pentingnya memastikan agar hubungan ekonomi tetap berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak, sekaligus menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di perairan kawasan.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk membangun kemitraan Asean–China yang lebih erat, damai, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.