Ada alasan sangat kuat yang membuat saya kembali lagi ke sini hari ini

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Jerman dan Indonesia memperkuat kemitraan di bidang perdagangan, investasi dan transisi energi yang berkelanjutan saat kunjungan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Jakarta, Senin (15/6).

“Ada alasan sangat kuat yang membuat saya kembali lagi ke sini hari ini, di mana dunia tampaknya sedang terpecah belah dan ketidakpercayaan, politik kekuasaan dan kekerasan sedang meningkat di banyak tempat,” kata Steinmeier dalam sebuah pernyataan yang dikutip Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, Selasa (16/6).

Steinmeier mengatakan kemitraan yang dapat dipercaya antara kedua negara sangat penting. Oleh karena itu, dia mengaku senang kedua belah pihak dapat menyetujui penguatan kemitraan, tidak hanya di tingkat politik, tetapi juga di bidang ekonomi, tenaga kerja ahli, iklim, sains, dan kebudayaan.

Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menyatakan penguatan hubungan dilakukan di tengah perubahan pesat tatanan dunia. Dengan adanya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (I-EU CEPA), dia memperkirakan akan terjadi peningkatan ekspor dan investasi dua arah: ke Jerman dan Indonesia.

“Lonjakan harga minyak dan gas global yang terbaru juga menunjukkan bahwa kita memerlukan transisi ke energi terbarukan tidak hanya untuk melindungi iklim, tetapi juga untuk menjamin ketahanan energi” katanya.

Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP) yang dipimpin bersama oleh kedua negara, menurutnya, juga berkontribusi terhadap penguatan hubungan kedua Negara.

Baru-baru ini, dua perjanjian keuangan antara Indonesia dan sejumlah lembaga Jerman telah disepakati. Perjanjian-perjanjian itu ditujukan untuk memperbaiki kondisi guna meningkatkan perdagangan dan investasi serta mempercepat transisi ke energi terbarukan secara adil.

Perjanjian pertama menitikberatkan perbaikan kondisi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan nilai sebesar 400 juta euro (sekitar Rp8,2 triliun).

Perjanjian tersebut ditandatangani Bank Pembangunan Jerman KfW serta Kementerian Keuangan Indonesia, di bawah Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (Competitiveness, Investment, and Trade Acceleration/CITA).

Program itu dirancang untuk mendukung agenda reformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sesuai standar perdagangan dan investasi internasional.

Perjanjian kedua adalah untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik terbarukan dan jaringan listrik dengan nilai sebesar 302 juta dolar AS (sekitar Rp5,35 triliun). Perjanjian itu ditandatangani oleh KfW dan PT PLN (Persero), di bawah naungan Program Mempercepat Transisi Energi Bersih Indonesia (Accelerating Indonesia’s Clean Energy Transition).

Program tersebut dirancang untuk mempercepat transisi energi Indonesia dengan mendorong integrasi pengembangan energi terbarukan melalui peningkatan infrastruktur jaringan listrik serta ekspansi tenaga surya dan angina.

Selain itu, program tersebut juga untuk memastikan penerapan jaminan lingkungan dan transisi yang adil bagi semua pemangku kepentingan.

Program itu merupakan kontribusi Jerman terhadap Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) dengan Indonesia, di mana Jerman telah mengambil alih kepemimpinan bersama Kelompok Mitra Internasional (International Partners Group/IPG) bersama Jepang, sejak awal 2025.

Jerman, menurut keterangan tersebut, telah berkomitmen untuk mengalokasikan dana sekitar 1 miliar euro (sekitar Rp20,5 triliun) untuk kerja sama pembangunan pada 2026.

Pada Februari 2026, dua perjanjian keuangan lainnya telah disetujui dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Direktur Jenderal untuk Asia, Eropa Tenggara dan Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin dari Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (BMZ), Christine Toetzke.

Perjanjian tersebut terkait dengan proyek Green Energy Corridors Sulawesi (GECS) dan Green Bond Development Facility (GBDF) dengan total nilai 308 juta euro (sekitar Rp6,33 triliun).

Proyek Green Energy Corridors Sulawesi (GECS) akan membangun saluran transmisi 275kV melintasi Sulawesi Selatan guna membuka potensi energi terbarukan yang luas di wilayah tersebut. Sementara, Green Bond Development Facility (GBDF) memperkuat pasar obligasi hijau Indonesia guna menarik investasi berkelanjutan.

Secara bersama-sama, inisiatif-inisiatif tersebut menandai pencapaian penting dalam implementasi JETP, yang mewujudkan komitmen kemitraan menjadi tindakan konkret dan kemajuan yang terukur guna mewujudkan masa depan energi yang bersih di Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Indroyono Soesilo menekankan bahwa nilai strategis kemitraan Indonesia dengan perusahaan tambang asal AS, Freeport-McMoRan, tidak hanya terletak pada peningkatan kepemilikan saham, tetapi juga pada alih teknologi dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung kemandirian industri pertambangan nasional.

Pesan tersebut disampaikan Dubes Indroyono saat bertemu CEO Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk di kantor pusat perusahaan di Phoenix, Arizona. Dalam pertemuan itu, ia menilai hubungan jangka panjang Indonesia dan Freeport kini berkembang ke arah yang semakin setara.

“Yang terpenting bukan hanya peningkatan kepemilikan saham Indonesia, tetapi bagaimana Papua dan Indonesia memperoleh kemampuan teknologi, sumber daya manusia unggul, serta kesempatan mengelola tambang modern secara mandiri di masa depan,” kata Dubes Indroyono dalam pernyataan KBRI Washington yang diterima di Jakarta, Senin.

Salah satu isu utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah penguatan alih teknologi pertambangan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang tengah dikembangkan Freeport. Teknologi yang diberi nama TROI (Throughput, Recovery, Optimization, Intelligence) itu mampu mengolah data dari ribuan sensor operasional tambang dan fasilitas pengolahan secara seketika ( real time).

Menurut KBRI Washington, sistem tersebut menganalisis keterkaitan antara karakteristik bijih, data sensor pabrik, laju penggilingan, hingga tingkat pemulihan tembaga. Dalam hitungan detik, data dikirim ke pusat pemrosesan untuk menghasilkan rekomendasi pengaturan operasi yang bertujuan mengoptimalkan produksi.

TROI juga mampu mengidentifikasi jenis bijih yang sedang diproses dan memberikan rekomendasi pengaturan kontrol pabrik setiap satu hingga tiga jam. Teknologi tersebut telah diterapkan di tambang tembaga Freeport di Amerika Serikat dan dilaporkan mampu meningkatkan produksi tembaga hingga lima persen tanpa memerlukan investasi modal dalam jumlah besar.

Kedutaan menjelaskan bahwa teknologi serupa direncanakan untuk diterapkan di Papua. Kehadiran sistem berbasis AI tersebut dinilai dapat membuka jalan bagi alih teknologi yang lebih substantif, sekaligus mendorong lahirnya ilmuwan data, metalurgis, dan insinyur pertambangan asal Papua yang mampu mengelola industri tambang modern secara mandiri.

Selain transfer teknologi, Freeport juga membuka peluang bagi lulusan universitas di Amerika Serikat asal Indonesia untuk mengikuti program magang di perusahaan tersebut. Program itu diharapkan dapat memperkuat transfer pengetahuan serta memperluas akses generasi muda Indonesia terhadap teknologi pertambangan terkini.

Di sisi kepemilikan, Indonesia akan semakin memperkuat posisinya di PT Freeport Indonesia. Mulai 2041, porsi kepemilikan Indonesia akan meningkat dari 51,23 persen menjadi 63 persen sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan izin operasi hingga 2061 yang dicapai antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan pada Februari 2026.

Kesepakatan tersebut melanjutkan transformasi besar yang dimulai sejak divestasi bersejarah pada 2018, ketika kepemilikan Indonesia melalui MIND ID meningkat dari 9,36 persen menjadi pemegang saham mayoritas.

Perubahan itu juga tercermin dalam komposisi tenaga kerja dan kepemimpinan perusahaan. Dari sekitar 27 ribu pekerja di PT Freeport Indonesia, lebih dari 40 persen merupakan Orang Asli Papua, sementara 97 persen karyawan berstatus Warga Negara Indonesia.

Profesional Indonesia kini mendominasi posisi-posisi strategis perusahaan, termasuk sembilan kursi direksi dan lebih dari 100 jabatan manajerial. Saat ini, PT Freeport Indonesia dipimpin oleh Presiden Direktur Tony Wenas.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang dan lebih berdampak

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mempererat hubungan bilateral melalui penguatan kemitraan strategis komprehensif bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Prancis, guna meningkatkan kerja sama di berbagai sektor utama.

"Kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang dan lebih berdampak," kata Presiden Prabowo dalam pernyataannya saat kunjungan kenegaraan di Istana Elysee, Kamis waktu setempat, dalam siaran daring yang dipantau dari Jakarta.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua pemimpin dalam memperdalam kolaborasi di bidang pertahanan, energi bersih, hingga riset teknologi.

"Dalam beberapa hal Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik. Di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyambut baik pembentukan France Indonesia High Level Business Council. Wadah ini dirancang khusus untuk meningkatkan investasi dan memperkuat keterlibatan perusahaan-perusahaan Prancis dalam ekosistem ekonomi Indonesia.

Selain fokus pada investasi, percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-EU-CEPA menjadi agenda prioritas yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dukungan Presiden Macron dinilai krusial dalam mempercepat proses diplomasi ekonomi lintas benua ini.

Dalam tataran geopolitik, kedua pemimpin sepakat bahwa stabilitas di Timur Tengah merupakan faktor krusial yang berdampak langsung pada rantai pasok global dan keamanan energi dunia. Keduanya menekankan pentingnya solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina.

Presiden Prabowo memandang Prancis dan Eropa merupakan kekuatan dunia yang penting dalam tatanan global. Penguatan relasi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi dunia yang multipolar agar tercipta keseimbangan serta perdamaian yang lebih stabil.

Presiden Prabowo tiba di Prancis sejak Selasa (26/5) dan sempat melaksanakan Shalat Idul Adha di KBRI Paris pada Rabu (27/5) bersama dengan para diaspora Indonesia. Dalam kunjungan kenegaraan di istana Elysee hari ini, Prabowo didampingi oleh puteranya Didit Hediprasetyo, sementara Presiden Macron didampingi ibu negara Prancis, Brigitte Macron.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Danantara Indonesia didirikan bukan hanya untuk mengelola aset dan investasi negara, tetapi juga untuk berkontribusi pada kemajuan sosial Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia Trust (DIT) meluncurkan tiga kemitraan strategis perdana di bidang kesehatan, pendidikan dan literasi budaya sebagai bagian dari penguatan program filantropi dan pembangunan sosial berkelanjutan di Indonesia.

Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Danantara Indonesia Trust dengan Kementerian Kesehatan, Yayasan Karya Salemba Empat, serta Museum dan Cagar Budaya atau Indonesia Heritage Agency.

“Danantara Indonesia didirikan bukan hanya untuk mengelola aset dan investasi negara, tetapi juga untuk berkontribusi pada kemajuan sosial Indonesia,” kata CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Pembina Danantara Indonesia Trust Rosan Roeslani di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan Danantara Indonesia Trust dibentuk untuk memperluas kontribusi sosial Danantara Indonesia di luar pengelolaan investasi dan aset negara.

Menurut dia, Danantara Indonesia Trust akan berfokus pada sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, serta air, sanitasi, dan higiene (water, sanitation, and hygiene/WASH).

Rosan mengatakan Danantara Indonesia juga bekerja sama dengan Gates Foundation untuk membangun lembaga filantropi yang kredibel, profesional, transparan, dan memiliki tata kelola yang baik.

Ia mengatakan program-program yang dijalankan diharapkan dapat memberikan dampak sosial yang positif, berkelanjutan, dan berkesinambungan bagi masyarakat.

“Melalui Danantara Indonesia Trust, kami memperluas misi kami untuk memperkuat sumber daya manusia dan menjawab tantangan sosial, karena kami percaya bahwa penciptaan nilai jangka panjang harus berjalan seiring dengan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Rosan.

Dalam kemitraan bidang kesehatan, Danantara Indonesia Trust mendukung program kesehatan ibu dan anak melalui penyediaan vaksin heksavalen, penguatan rantai dingin (cold chain) vaksin, serta bantuan suplemen multiple micronutrient untuk ibu hamil dan ibu nifas guna membantu pencegahan stunting.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dukungan awal dari Danantara Indonesia Trust untuk program kesehatan tersebut mencapai sekitar Rp250 miliar atau setara 15 juta dolar AS.

“Nah, tiga bantuan ini nilainya dari Danantara Trust itu kurang lebih Rp250 miliar atau 15 juta dolar AS,” ujar Budi.

Ia mengatakan dukungan filantropi diperlukan untuk memperkuat pembiayaan kesehatan nasional dan dapat menjadi katalis untuk menarik pendanaan lain dari lembaga donor internasional.

Budi menambahkan Indonesia masih menghadapi tantangan kesehatan dan gizi, termasuk hampir 960 ribu anak zero-dose yang belum menerima imunisasi sama sekali serta angka kematian ibu yang masih tergolong tinggi di kawasan ASEAN.

Sementara itu, kerja sama dengan Yayasan Karya Salemba Empat mencakup program beasiswa selama tiga tahun bagi sekitar 500 mahasiswa kurang mampu di berbagai wilayah Indonesia.

Program tersebut juga mencakup pendampingan (mentoring), pengembangan kepemimpinan, serta program kesiapan karier.

Danantara Indonesia Trust menyebutkan bahwa program tersebut penting, mengingat sekitar seperlima pemuda Indonesia usia 15–24 tahun berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan (Not in Education, Employment or Training/NEET).

Di bidang budaya, Danantara Indonesia Trust menjalin kerja sama dengan Museum dan Cagar Budaya untuk pengembangan Perpustakaan Danantara Indonesia Trust di Museum Nasional.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan dukungan tersebut juga akan membantu revitalisasi dua bagian Museum Nasional yang terdampak kebakaran pada 2023.

“Terima kasih sekali lagi kepada Danantara Indonesia Trust. Kami sangat terbantu sekali terutama dengan museum, dengan perpustakaan,” ujar Fadli.

Ia mengatakan penguatan sektor budaya penting untuk menjadikan kekayaan budaya Indonesia sebagai national treasure dan soft power nasional.

Ketua Danantara Indonesia Trust Nuraini Razak mengatakan ketiga kemitraan tersebut dipilih untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang mendesak, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga akses pendidikan dan literasi budaya.

“Melalui kolaborasi ini, program-program tersebut akan menjadi fondasi Danantara Indonesia Trust sebagai platform yang memobilisasi aksi kolektif, mendorong solusi berskala besar, dan menghadirkan dampak nyata di seluruh Indonesia,” ungkap Nuraini.

Ia menambahkan Danantara Indonesia Trust saat ini juga tengah membangun sistem tata kelola, mekanisme pengawasan, serta kerangka monitoring, evaluation, and learning (MEL) untuk memastikan efektivitas program-program yang dijalankan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

... apakah kerja sama dengan Jepang mampu mendorong transfer teknologi yang nyata dan terukur atau sekadar memperhalus bentuk ketergantungan lama.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ekonomi, investasi, dan pembangunan industri masa depan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026) lalu.

Menurut Prabowo, Jepang merupakan mitra penting yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade. Ia juga mengapresiasi peran perusahaan-perusahaan Jepang yang telah lama berinvestasi dan memahami karakter pasar serta masyarakat Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa kehadirannya di forum tersebut tidak hanya untuk melanjutkan kerja sama yang sudah ada, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kemitraan ke tingkat yang lebih tinggi. Ia meyakini bahwa kolaborasi ekonomi yang kuat dapat mempererat hubungan sekaligus menciptakan stabilitas jangka panjang.

Selama puluhan tahun, hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang bisa dikatakan relatif stabil dan mudah diprediksi. Jepang menyuntikkan modal, teknologi, dan keahlian manajemen, sementara Indonesia menyediakan pasar yang luas dan sumber daya alam melimpah. Investasi Jepang di Tanah Air terlihat nyata di sejumlah sektor, mulai dari otomotif, elektronik, hingga energi terbarukan dan manufaktur.

Pertanyaannya adalah: apakah Indonesia hanya akan tetap menjadi lokasi proyek investasi semata atau kita ikut menentukan arah industri masa depan?

Kendaraan Listrik

Data global memberi petunjuk yang cukup jelas. Menurut laporan Global EV Outlook dari International Energy Agency (IEA), permintaan kendaraan listrik melonjak signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, penjualan mobil listrik global pada awal 2025 tercatat meningkat lebih dari 35 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini bukan tren sesaat yang akan hilang. Ini pergeseran struktur industri yang akan bertahan lama.

Jepang, dengan semua reputasinya, tentu tidak mau tertinggal dalam pergeseran struktur industri ini. Jepang punya teknologi yang matang dan jaringan industri global yang kuat, tapi juga butuh sesuatu yang tidak dimilikinya, yakni akses bahan baku dan pasar yang terus tumbuh menjadi kebutuhan strategis.

Di sinilah Indonesia bisa berperan sebagai aktor penting. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Pasar domestik juga besar dan terus berkembang. Belum lagi ditambah bonus demografi. Kombinasi aspek-aspek tersebut sulit diabaikan.

Dalam khazanah hubungan internasional, kondisi seperti itu bisa dibaca lewat kacamata liberalisme ekonomi. Negara bekerja sama karena saling membutuhkan. Interdependensi dianggap menciptakan keuntungan bersama. Secara teori, semua pihak akan diuntungkan.

Akan tetapi, teori saja tidak pernah cukup untuk menjelaskan realitas. Dalam praktik, kerja sama antarnegara sering kali tidak berjalan seimbang. Ada pihak yang mungkin lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan, sementara pihak lain mungkin hanya mengikuti arus global. Ketidakseimbangan ini tidak hanya terjadi di meja negosiasi, tetapi juga terasa nyata dalam sektor industri.

Ambil contoh, industri baterai sebagai ilustrasi konkret. Indonesia punya bahan baku utama berupa nikel. Tapi, teknologi pemrosesan lanjutan dan desain produk masih dikuasai negara lain. Di sinilah ketimpangan mulai terlihat.

Kalau tidak hati-hati, kita hanya naik satu tangga dalam rantai nilai, dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir setengah jadi. Nilai tambah terbesar tetap masih berada di luar negeri. Kita sibuk produksi, tapi keuntungan strategis tidak sepenuhnya kita pegang.

Di sinilah letak ujian yang sesungguhnya, apakah kerja sama dengan Jepang mampu mendorong transfer teknologi yang nyata dan terukur atau sekadar memperhalus bentuk ketergantungan lama.

Jepang memang dikenal berbeda dibandingkan investor lain. Pendekatannya lebih hati-hati dan jangka panjang. Jepang tidak selalu agresif, tapi cenderung konsisten. Jepang juga membawa etos kerja yang disiplin dan presisi tinggi, yang menghargai proses dan detail. Adapun Indonesia sering bergerak cepat, tapi kadang kurang rapi dalam eksekusi.

Pertemuan keduanya bisa menghasilkan sinergi yang kuat. Jepang menyediakan sistem dan ketelitian, sementara Indonesia menyediakan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Kombinasi ini sangat berharga, terutama ketika menghadapi tantangan global yang kompleks dan mendesak.

Salah satu contohnya bisa terlihat di sektor energi hijau. Dunia saat ini sedang berlomba menekan emisi karbon, dan target net zero bukan lagi sekadar komitmen politik, tapi tekanan nyata yang menuntut aksi konkret. Di sinilah pendekatan Jepang yang sistematis dan disiplin bisa berpadu dengan kecepatan dan fleksibilitas Indonesia. Ini bisa membuka peluang kerja sama yang besar dalam pengembangan energi bersih, teknologi baterai, dan infrastruktur hijau.

Indonesia sendiri punya modal besar di sektor ini. Potensi panas buminya termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Energi surya dan hidro juga melimpah. Tapi, realisasinya masih jauh dari optimal. Nah, Jepang bisa masuk dengan teknologi dan pengalamannya. Jepang sudah lebih dulu mengembangkan sistem energi efisien.

Meski demikian, Indonesia perlu pula menjaga kepentingan nasionalnya. Teknologi dan modal asing harus dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas domestik, membangun industri lokal, dan memastikan bahwa manfaat jangka panjang tetap berada di tangan Indonesia.

Keuntungan terbesar

Dalam jagad ekonomi-politik, ada dikenal istilah value chain control. Negara yang menguasai bagian paling kompleks dari produksi akan mendapat keuntungan terbesar. Mereka menentukan standar dan arah pasar, sementara yang lain mengikuti.

Maka, kalau Indonesia hanya menjadi lokasi produksi, posisi kita tetap rapuh. Kita mudah digantikan oleh negara lain yang lebih murah atau lebih efisien. Daya tawar kita pun terbatas.

Negara tentu tidak cukup hanya membuka pintu investasi. Ia juga harus menetapkan syarat dan prioritas, menentukan sektor apa yang ingin dikembangkan dan teknologi apa yang harus dikuasai. Dengan begitu, kebijakan bukan sekadar regulasi, tapi menjadi alat negosiasi untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan investasi benar-benar memberi manfaat jangka panjang.

Kita mungkin bisa belajar dari pengalaman Korea Selatan. Negeri Ginseng itu dulu berada di posisi yang sama seperti Indonesia: punya bahan baku dan pasar, tapi teknologi masih dikuasai negara lain. Korsel kemudian berani menuntut transfer teknologi dan memperkuat industri domestiknya.

Hasilnya bisa kita lihat sekarang. Industri Korea Selatan tangguh dan mandiri. Indonesia memang belum sampai ke tingkat itu, di mana kita bisa menentukan syarat sendiri dan menguasai teknologi inti. Tapi, peluang ke arah sana terbuka lebar.

Saat ini, transisi energi dan digitalisasi sedang berlangsung, membuka jendela kesempatan yang tidak datang dua kali. Kalau bisa dimanfaatkan dengan tepat, Indonesia bisa mengambil posisi yang lebih kuat di masa depan. Kemitraan dengan Jepang dalam hal ini bisa menjadi jembatan penting menuju industrialisasi yang lebih dalam.

Akhirnya, kemitraan Indonesia-Jepang tidak cukup diukur melalui jumlah investasi atau proyek. Fokus utama harus pada perubahan struktur ekonomi kita, yakni dari posisi pasif sebagai konsumen atau lokasi produksi, menuju posisi aktif sebagai pemain strategis yang mampu mengarahkan aliran teknologi, penguasaan sumber daya, dan nilai tambah industri.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Keputusan Kongres Rakyat Nasional (NPC) China pada Maret 2026 menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 hingga 5 persen, bukan pengumuman angka statistik biasa bagi kawasan.

Angka tersebut mencerminkan transisi besar-besaran dari ambisi pertumbuhan kuantitas menuju kualitas berbasis inovasi teknologi tinggi atau new quality productive forces.

Pergeseran paradigma membawa implikasi serius bagi Indonesia sebagai mitra dagang utama, sekaligus penerima investasi signifikan dari Beijing.

Ketidakpastian global yang dipicu dinamika hubungan Washington-Beijing, perang Iran vs Amerika-Israel semakin memperumit posisi tawar negara-negara berkembang di Asia Tenggara.

Indonesia, kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan pola lama kemitraan komoditas atau melakukan lompatan besar mengikuti arah baru Beijing.

Sebagaimana dilaporkan South China Morning Post (SCMP), Beijing secara resmi mengesahkan Rencana Lima Tahun ke-15 yang menitikberatkan pada investasi manusia dan kemandirian teknologi.

Jika Indonesia gagal merespons pergeseran tersebut dengan instrumen hukum serta kebijakan lincah, kita berisiko hanya menjadi penonton dalam rantai pasok digital masa depan.

Pola lama yang mengandalkan ekspor bahan mentah, tanpa nilai tambah tinggi, telah mencapai titik jenuh dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar China yang semakin hijau dan haus inovasi.

Problem fundamental terletak pada kesiapan regulasi domestik dalam menangkap peluang transfer teknologi serta integrasi rantai pasok yang lebih dalam.

Indonesia harus segera beranjak dari peran pasar konsumsi produk China menuju posisi mitra strategis dalam pengembangan industri masa depan.

Fokus China pada ekonomi siber, kecerdasan buatan, dan energi terbarukan menuntut kedaulatan data serta teknologi yang kuat.

Oleh karena itu, kondisi di China hadir untuk memetakan bagaimana instrumen yuridis dan kebijakan ekonomi nasional harus segera dikalibrasi ulang guna memastikan kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi tetap terjaga di tengah badai transformasi global.

Percepatan transfer teknologi

Pilar pertama yang harus dibenahi adalah penguatan kerangka hukum penanaman modal yang tidak lagi berfokus pada masuknya angka investasi, tetapi pada kewajiban transfer pengetahuan secara nyata.

Mengutip laporan kerja pemerintah China, saat pembukaan Kongres Rakyat Nasional di Beijing, mereka akan lebih selektif dalam menyebarkan modal ke luar negeri, dengan prioritas pada sektor-sektor penguat kemandirian teknologi nasional.

Indonesia harus cerdik menyusun regulasi turunan yang mewajibkan setiap investasi teknologi tinggi, seperti semikonduktor atau pengembangan baterai listrik, untuk menyertakan klausul pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal yang mengikat secara hukum.

Langkah tersebut krusial untuk memastikan bahwa kehadiran perusahaan raksasa asal China di tanah air tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang.

Kita membutuhkan mekanisme hukum yang memaksa adanya kolaborasi antara pusat penelitian di China dengan universitas atau lembaga riset di Indonesia.

Sebagaimana disitat dari jurnal hukum internasional tentang kedaulatan digital, kemandirian sebuah bangsa di abad ke-21 tidak lagi diukur dari kekuatan militer konvensional, melainkan dari penguasaan terhadap algoritma serta infrastruktur data.

Tanpa aturan transfer teknologi tegas, Indonesia hanya akan menjadi ladang data bagi platform ekonomi digital asing, tanpa pernah benar-benar memiliki kendali atas ekosistem sendiri.

Selain itu, reformasi pada tingkat badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan segera.

Kepemimpinan di level daerah harus memiliki perspektif global dalam menjalin kemitraan strategis dengan entitas bisnis China.

Pola kerja sama Business-to-Business yang transparan serta akuntabel harus menjadi standar baru guna menghindari potensi jeratan utang atau kegagalan proyek infrastruktur tidak produktif.

Sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kepastian hukum bagi investor menjadi prasyarat mutlak agar aliran modal ke sektor produktif baru dapat mengalir lancar serta tepat sasaran menuju pembangunan berkelanjutan.

Harmonisasi standar hijau

Selanjutnya, Indonesia harus segera mengadopsi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang selaras dengan kebijakan rantai pasok hijau yang menjadi obsesi baru Beijing.

Dalam rencana pembangunan jangka panjang China menuju 2035, keberlanjutan ekologi menjadi faktor penentu dalam kerja sama internasional mereka.

Jika industri hilirisasi mineral kita, terutama nikel dan mineral kritis lainnya, tidak mampu memenuhi standar emisi rendah serta praktik pertambangan bersih, maka produk nasional akan tertolak secara otomatis dari pasar global yang semakin sadar lingkungan.

Inilah saatnya bagi otoritas terkait untuk memperketat aturan AMDAL dan audit lingkungan secara konsisten, tanpa pandang bulu.

Upaya tersebut bukan semata-mata untuk menyenangkan mitra asing, melainkan perwujudan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan.

Menilik data dari sistem pelabuhan perdagangan bebas di Hainan, China telah menerapkan kebijakan pajak serta perdagangan yang sangat terbuka bagi industri hijau.

Indonesia dapat mencontoh model tersebut dengan menciptakan zona ekonomi khusus yang didedikasikan untuk industri beremisi rendah.

Pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang berhasil melakukan dekarbonisasi dalam proses produksi dapat menjadi stimulus efektif untuk menarik minat investor berkualitas yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia menavigasi dinamika ekonomi China tahun 2026 bergantung pada ketegasan dalam menjaga kedaulatan hukum, sekaligus kelenturan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Pemerintah harus memosisikan Indonesia bukan hanya sebagai penyeimbang geopolitik di kawasan, tetapi juga sebagai hub inovasi mandiri di Asia Tenggara.

Stabilitas politik dan kepastian hukum adalah aset terbesar untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin dalam tatanan ekonomi baru.

Jika langkah strategis dijalankan secara konsisten, maka target Indonesia Emas bukan lagi impian, melainkan realitas yang dapat diwujudkan melalui kemitraan internasional setara, bermartabat, dan saling menguntungkan bagi kedua bangsa.

*) Rioberto Sidauruk adalah pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan dagang berbasis keberlanjutan dengan eksportir kayu keras Amerika Serikat (AS) anggota American Hardwood Export Council (AHEC) setelah putusan Mahkamah Agung (MA) AS terkait kebijakan tarif resiprokal.

Asmindo menyebutkan bahwa komitmen tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Pemerintah Indonesia dan AS pada 18 Februari 2026.

“Kolaborasi ini berbasis prinsip keberlanjutan dan kepatuhan legal, serta bertujuan memperkuat rantai nilai Indonesia–Amerika, bukan menggantikan kayu domestik. Yang diimpor adalah bahan baku, sementara nilai tambah manufaktur, desain, dan ekspor tetap dilakukan di Indonesia,” kata Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat berdasarkan keterangannya, Jakarta, Kamis.

Menurut Dedy, kerja sama itu tetap dijalankan meskipun Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal, karena dinilai memiliki nilai strategis jangka panjang bagi penguatan rantai pasok global industri furnitur dan kerajinan berbasis kayu kedua negara.

Ia kemudian menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah merampungkan perjanjian ART dengan AS.

“Dengan demikian tercipta hubungan dagang yang saling menguntungkan atau win-win solution antara Indonesia dan AS. Ekspor furnitur Indonesia meningkat, kapasitas manufaktur nasional menguat, dan pada saat yang sama permintaan terhadap kayu keras Amerika juga tumbuh,” ujarnya.

Dedy menjelaskan kemitraan dengan anggota AHEC berorientasi pada peningkatan daya saing dan volume ekspor produk furnitur dan kerajinan Indonesia di pasar global, khususnya AS, tanpa menggeser peran kayu domestik sebagai bahan baku utama industri nasional.

Ia menyebut pemanfaatan American hardwood diposisikan sebagai alternatif bahan baku berkualitas untuk memperkaya variasi material, meningkatkan kualitas produk, serta memenuhi preferensi desain dan standar pasar internasional bernilai tinggi.

Selama ini, lanjutnya, nilai belanja industri furnitur Indonesia terhadap American hardwood diperkirakan mencapai sekitar 30 juta dolar AS per tahun.

Dengan adanya ART yang diharapkan mendorong peningkatan ekspor mebel Indonesia ke pasar Amerika Serikat melalui akses perdagangan yang lebih kompetitif, kebutuhan bahan baku hardwood Amerika diproyeksikan Asmindo meningkat hingga sekitar 100 juta dolar AS dalam beberapa tahun ke depan.

Peningkatan tersebut dinilai sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan produksi furnitur ekspor Indonesia yang menggunakan kombinasi kayu lokal dan kayu keras impor premium untuk segmen pasar menengah atas dan premium.

Melalui kemitraan ini, kedua pihak menjajaki penggunaan kayu keras AS pada berbagai kategori produk seperti solid wood furniture, komponen interior, serta kerajinan kayu berorientasi ekspor ke pasar AS, Eropa, dan lokal pada segmen premium global.

Kerja sama tersebut juga mencakup pertukaran informasi spesies dan standar kualitas kayu keras AS, dialog teknis terkait pengolahan dan keberlanjutan, serta fasilitasi jejaring bisnis antara eksportir Amerika dan produsen furnitur anggota Asmindo di Indonesia.

Menurut asosiasi, tahap awal implementasi kemitraan difokuskan pada penjajakan pasar, peningkatan pemahaman teknis material, dan pembentukan fondasi rantai pasok jangka panjang yang transparan, legal, dan berkelanjutan.

“Indonesia tidak hanya ingin menjadi basis produksi, tetapi menjadi pusat manufaktur furnitur bernilai tambah tinggi yang berbasis keberlanjutan dan kemitraan global,” tutur Dedy.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jadi kita ingin bagaimana bahan baku yang kita beli itu kemudian kita menguasai bahan baku di negara asal dan kemudian kita buat industrinya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, kemitraan jangka panjang menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku.

Menurut dia, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk perlu dikurangi melalui skema kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

"Jadi kita ingin bagaimana bahan baku yang kita beli itu kemudian kita menguasai bahan baku di negara asal dan kemudian kita buat industrinya," kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya menegaskan kembali bahwa diplomasi ekonomi ini merupakan bagian dari kerja nyata pemerintah dalam melaksanakan visi Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Aljazair menyampaikan komitmennya untuk membangun kemitraan strategis yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Indonesia, berbasis pada prinsip manfaat bersama, alih teknologi, dan optimalisasi sumber daya nasional.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pupuk yang terjangkau dan berkelanjutan bagi petani.

Upaya ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar negara hadir secara nyata dalam menurunkan biaya produksi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kerja sama internasional di sektor energi dan pertambangan, khususnya untuk mengamankan bahan baku pupuk.

Dalam kerangka itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono memimpin delegasi tingkat tinggi Indonesia melakukan pertemuan dengan Menteri Negara sekaligus Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair Mohamed Arkab di Aljir, Aljazair.

Wamentan Sudaryono menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke Aljazair yang berlangsung pada 19–21 Januari 2026 dilakukan bersama jajaran PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai bagian dari upaya strategis mengamankan pasokan bahan baku pupuk bagi kebutuhan nasional.

Dalam pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Aljazair di sektor hidrokarbon atau energi dan pertambangan, termasuk peluang kemitraan antara perusahaan kedua negara, terutama dalam pengembangan gas dan fosfat sebagai bahan baku utama pupuk.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Astra Agro Lestari Tbk (kode saham: AALI) berkomitmen untuk memperkuat kemitraan antara perusahaan dan masyarakat pekebun sawit guna menjaga keberlangsungan rantai pasok perusahaan sekaligus memastikan praktik perkebunan yang berkelanjutan.

Chief Operation Officer Astra Agro, Arief Catur Irawan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat pekebun sawit menjadi penting karena kerja sama yang kuat akan mendorong potensi komoditas strategis ini memberi manfaat besar pada banyak pihak.

"Kerja sama perusahaan dengan para petani mitra semakin menunjukkan peran signifikan, tandan buah segar (TBS) yang masuk ke perusahaan dari mitra menjadi semakin lancar berkat adanya kolaborasi yang solid," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Untuk mendukung kemitraan, tambahnya, perusahaan melanjutkan pengembangan SISKA (Sistem Informasi Kemitraan) yang dapat digunakan para mitra untuk mengatur jadwal pengiriman TBS dan pelayanan. Aplikasi ini memungkinkan mitra bekerja lebih efektif dan efisien.

Selain itu juga memperluas penerapan Mill Grader, mekanisme quality control berbasis teknologi sehingga memungkinkan hasil grading yang lebih objektif dan konsisten.

"Bagi para mitra, kehadiran teknologi ini menjadi bukti keseriusan perusahaan dalam membangun kemitraan berbasis keadilan dan keterbukaan," ujarnya.

Pada kesempatan itu Arief menyebutkan salah satu upaya untuk memperkuat kemitraan antara perusahaan dengan mitra dilakukan melalui kegiatan Partnership Gathering 2026 di Yogyakarta, 12-15 Januari 2026.

Kegiatan bertema “Mempererat Kemitraan untuk Bisnis Berkelanjutan” ini diikuti oleh para mitra dari berbagai wilayah seperti Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, hingga Sulawesi Tengah.

Chief Commercial Officer Astra Agro, Veronica Lusi Herdiyanti menegaskan kemitraan yang kuat harus dijaga dengan integritas dan komitmen bersama, termasuk dalam aspek keselamatan kerja.

"Keberlanjutan industri sawit hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang setara antara perusahaan dan mitra. Dengan mengedepankan transparansi, inovasi teknologi, serta pendampingan berkelanjutan, kami optimistis kemitraan ini akan terus tumbuh dan semakin kuat," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalan Bun, Kalimantan Teng (ANTARA) - PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) melalui anak usahanya, PT Sukses Karya Mandiri (PT SKM), memperkuat pemberdayaan petani sawit dengan menerapkan kemitraan plasma satu atap.

Salah satu implementasi program tersebut dijalankan melalui Koperasi Plasma Jati Sejahtera di Desa Laman Baru, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.

Koperasi ini menaungi sekitar 130 petani plasma dengan total lahan perkebunan seluas 282,43 hektare, dengan tahun tanam 2017 dan 2018.

“Skema koperasi satu atap memungkinkan perusahaan untuk mengelola kebun mereka sampai nanti panen. Petani hanya menyediakan lahan,” kata Estate Manager PT SKM Syahrial Purba saat menerima kunjungan media ke Koperasi Plasma Jati Sejahtera, Rabu (10/12).

Sebagai inti, ia menyebutkan perusahaan berkewajiban membangun kebun, menyediakan bibit, perawatan dan pemberian pupuk, hingga memastikan pemasaran hasil panen.

Manfaat skema plasma satu atap dirasakan langsung oleh petani. Salah satu petani yang juga anggota Koperasi Plasma Jati Sejahtera, Indra Ayu, menyebut dirinya terbantu sejak tahap pembukaan lahan hingga proses panen.

Menurutnya, petani yang tidak ikut dalam skema plasma satu atap kerap menghadapi hasil kebun yang kurang maksimal. Ia mengaku bersyukur lantaran kebunnya dapat dikelola oleh mitra yang dipercaya, sehingga produktivitas sawit tetap terjaga.

“Saya bisa menerima sisa hasil usaha (SHU) sekitar Rp2 juta per bulan untuk 2 hektare lahan sawit,” katanya.

Koperasi Plasma Jati Sejahtera mencatatkan tren positif dalam produktivitas pertanian selama empat tahun terakhir.

Berdasarkan data koperasi, yield per hectare (YPH) meningkat dari 14,26 ton per hektare pada 2022 menjadi 21,37 ton per hektare pada 2025.

Selain YPH, total produksi juga naik signifikan. Pada 2022, produksi tercatat sebesar 3.479,36 ton, kemudian naik menjadi 6.122,72 ton hingga 8 Desember 2025.

Dari sisi keuangan pada tahun ini, koperasi mencatatkan sisa hasil usaha (SHU) tertinggi pada Januari–Februari 2025 sebesar Rp7.503.057,69.

SHU berikutnya tercatat Rp6.230.866,81 pada Maret–April, Rp6.934.244,04 pada Mei–Juni, Rp5.611.033,95 pada Juli–Agustus, dan Rp4.067.436,91 pada September–Oktober.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menarik minat investasi dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan senilai Rp1,60 triliun dalam Investment and Business Matching, yang menjadi rangkaian peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas).

"Nilai tersebut didapat setelah one on one meeting yang melibatkan para investor dalam dan luar negeri selama berlangsungnya kegiatan," kata Plt Dirjen Penguatan Daya Siang Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan pada forum itu, KKP menawarkan 36 proyek senilai Rp3,02 triliun, di antaranya pembangunan industri pengolahan ikan tuna, udang, serta logistik rantai dingin di Kabupaten Cilacap.

Kemudian, pembangunan pabrik garam industri oleh di Kabupaten Jeneponto, pembangunan fasilitas pengolahan hasil perikanan dan pusat logistik rantai dingin oleh di Kawasan Industri Bolok, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta pembangunan pabrik pengolahan rumput laut berbasis nori di Jawa Barat.

"Kami fasilitasi pelaku usaha untuk one on one meeting, dan Alhamdulillah terjaring minat investasi dan kemitraan senilai dari Rp1,6 triliun, sekitar 50 persen dari potensi investasi yang ditawarkan di forum," ujar Machmud.

Ia memastikan KKP menyiapkan sejumlah program unggulan guna mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam mendorong swasembada pangan serta kemandirian bangsa melalui ekonomi biru.

Menurutnya, kebijakan ekonomi biru menjadi pilar ekonomi berkelanjutan, baik keberlanjutan sumber daya perikanan maupun keberlanjutan usaha.

Usai kegiatan, Machmud menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang berminat berinvestasi guna mendukung pencapaian target investasi kelautan dan perikanan tahun 2025 sebesar Rp 13,11 triliun.

"Saya juga meminta jajaran untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi tujuan rencana investasi," jelasnya.

Melalui kegiatan itu, Machmud berharap kesepakatan bisnis dan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia semakin berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target yang telah ditetapkan.

Ia memastikan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan, insentif, keamanan dan kestabilan iklim politik, konektivitas, hingga sumber daya manusia terampil sebagai tenaga kerja.

Hal itu ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditandatangani Presiden Prabowo pada pertengahan tahun ini.

"Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan, karenanya kami mengajak pelaku usaha untuk menjadi bagian dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan turut berinvestasi pada program-program tersebut," katanya.

Investment and Business Matching merupakan bagian dari rangkaian Hari Ikan Nasional (Harkannas) yang diperingati tiap 21 November.

Forum itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal KKP Komjen Pol Rudy Herianto Adi Nugroho dan dihadiri 351 peserta secara luring serta 1.395 peserta secara daring, kanal youtube KKP, dan youtube Ditjen PDSPKP.

Para peserta dari luar negeri di antaranya Head of Mission/CDA Kedutaan Besar Republik Irak, perwakilan Kedutaan Besar Denmark, Kedutaan Besar Kepulauan Solomon, Taipei Economic and Trade Office dan potensial investor dari Tiongkok.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta siapapun untuk tidak takut berkarya dan meniti usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, industri tersebut masih menyimpan potensi bisnis yang sangat besar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) memperluas kemitraan strategis dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Kerja sama itu ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Universitas Muhammadiyah Bandung, Senin, oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bersama Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, dan disaksikan Komisaris Utama BSI Muhadjir Effendi serta jajaran pimpinan Muhammadiyah.

Dalam kerja sama yang kepastiannya bertepatan dengan rangkaian Milad Ke-113 Muhammadiyah yang dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Bandung ini, BSI menyediakan layanan perbankan syariah terpadu, mulai dari cash management, produk pendanaan syariah tabungan mudharabah, giro, deposito hingga pembiayaan dan pembukaan layanan PPOB.

Kerja sama non-komersial juga disepakati untuk pemberdayaan UMKM dan penguatan kemandirian ekonomi umat.

Dalam kerja sama ini, BSI akan terintegrasi dalam Muhammadiyah Aisyiyah SuperApp (MASA), platform digital yang sedang dikembangkan Muhammadiyah. Aplikasi itu akan memayungi seluruh sistem digital organisasi, termasuk SatuMu yakni platform yang memuat data 3 juta anggota melalui Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah serta Direktori Organisasi Muhammadiyah yang telah aktif.

Empat fitur lain sedang disiapkan, mulai dari IuranMU, JDIH, Sistem Manajemen AUM, hingga Sistem Manajemen Kesehatan PKU.

BSI juga akan menjadi penyedia platform pembayaran iuran Muhammadiyah lewat aplikasi BYOND dan platform pengelolaan AUM, dan menyerahkan beasiswa kepada 31 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung.

Atas berbagai poin kerja sama itu, Haedar Nashir menyampaikan apresiasi atas komitmen BSI dalam mendukung ekonomi umat yang diharapkan membawa manfaat luas.

"Muhammadiyah terus bergerak memajukan umat. BSI sebagai bank syariah milik pemerintah juga berkomitmen menyejahterakan umat. Mudah-mudahan MoU ini membawa manfaat luas," kata Haedar Nashir.

Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menegaskan kolaborasi ini merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar, mengingat Muhammadiyah adalah inisiator ekonomi syariah yang berpengaruh dalam perjalanan bangsa.

"Sinergi ini membentuk ekosistem kebaikan yang diwujudkan melalui edukasi keuangan syariah, integrasi platform transaksi digital syariah, serta penguatan sistem zakat, infak, dan sedekah melalui BAIQ Core," ujarnya.

BSI mencatat saat ini hampir 6.000 rekening AUM telah terhubung dengan layanan bank syariah tersebut, yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Kemudian, ekosistem pegawai AUM yang dilayani BSI, disebut telah melampaui 50.000 nasabah.

Anggoro juga menegaskan BSI siap memperluas jangkauan layanan ke seluruh jaringan Muhammadiyah melalui 1.039 cabang di Indonesia.

Dengan integrasi ke SuperApp MASA dan pengembangan sistem pembayaran hingga manajemen AUM, kolaborasi ini diproyeksikan menjadi langkah penting dalam akselerasi digitalisasi organisasi Islam terbesar di tanah air.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025