JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melepas 744 personel TNI untuk menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Upacara pelepasan dilakukan di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21/5/2026).

Hadir dalam upacara tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita; Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Tedi Rizalihadi, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Edwin, hingga Dankodiklat TNI Letjen Mohamad Naudi Nurdika

"Kontingen Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2026 berjumlah 744 personel akan diberangkatkan ke daerah misi di Lebanon, terdiri dari 571 personel TNI AD, 79 personel TNI AL, 63 personel TNI AU, serta 31 personel Mabes TNI," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana, Jumat (22/5/2026).

Dia mengatakan Panglima TNI memberikan amanat bahwa misi ini merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional kepada prajurit Indonesia. "Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa keikutsertaan TNI dalam misi perdamaian dunia merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap profesionalisme prajurit Indonesia," katanya.

Panglima TNI juga meminta agar prajurit yang dikirim menjaga nama baik Indonesia. Tak lupa, dia mengingatkan supaya terus mematuhi standar operasional prosedur (SOP).

"Panglima TNI menekankan agar seluruh personel menjaga nama baik Indonesia dan Pasukan Garuda selama bertugas di daerah misi, mematuhi standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi, serta menjaga moral dan kesehatan selama penugasan," ungkap Nyoman.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia memastikan komitmennya dalam misi perdamaian dunia tetap berjalan meski situasi keamanan di kawasan Timur Tengah terus memburuk.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan pengiriman personel perdamaian untuk misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

Sebanyak 780 personel dijadwalkan bertolak menuju Lebanon pada akhir Mei 2026.

Keputusan tersebut ditegaskan langsung oleh Sugiono saat ditemui di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

“Tanggal 22 berangkat. Kemarin 780 orang ke UNIFIL, Lebanon,” ujar Sugiono.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menanggapi perkembangan investigasi atas gugurnya prajurit TNI, Praka Anumerta Rico Pramudia, yang tewas akibat serangan tank Israel dalam penugasan di Lebanon.

Sekadar informasi, misi perdamaian UNIFIL telah menelan korban dari pihak TNI. Hingga kini tercatat empat prajurit Indonesia gugur dalam rangkaian konflik di wilayah tersebut. Terbaru, Praka Anumerta Rico Pramudia meninggal dunia usai terkena serangan tank Israel pada 24 April 2026.

Selain Rico, tiga prajurit lain yang juga gugur dalam penugasan itu yakni Kopda Anumerta Farizal Ramadan, Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Adityya Iskandar, dan Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah dentuman konflik yang kian tak terprediksi di Lebanon Selatan, kabar duka itu datang menyayat. Tiga prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang tengah menjalankan mandat mulia sebagai penjaga perdamaian dunia, gugur dalam tugas. Mereka bukan sekadar angka dalam laporan misi internasional, melainkan simbol komitmen Indonesia terhadap perdamaian global sebuah amanat konstitusi yang terus dijaga sejak republik ini berdiri.

Nama-nama mereka kini abadi dalam ingatan bangsa: Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon. Ketiganya gugur saat bertugas dalam misi Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon, yang dikenal sebagai UNIFIL.

Tragedi ini tidak hanya memunculkan duka mendalam, tetapi juga menggugah pertanyaan besar: bagaimana mungkin pasukan penjaga perdamaian—yang seharusnya berada di zona aman—justru menjadi korban di tengah konflik bersenjata? Dan lebih jauh, siapa yang harus bertanggung jawab?

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit tersebut. Dalam pernyataan resminya, dia menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengecam keras setiap tindakan yang merusak perdamaian dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pasukan penjaga perdamaian.

“Negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa para pahlawan, menjaga kehormatan prajurit kita, serta memastikan pengorbanan mereka tidak pernah dilupakan,” ujar Prabowo.

Namun, lebih dari sekadar pernyataan duka, sikap pemerintah Indonesia menunjukkan arah yang tegas: tragedi ini tidak boleh berhenti pada belasungkawa. Harus ada kejelasan, harus ada akuntabilitas.

Oleh sebab itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia telah mengambil langkah konkret di jalur diplomasi internasional. Melalui perwakilan tetap di New York, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar rapat darurat.

Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan dua tuntutan utama mengutuk keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dan mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh.

“Ini adalah misi penjaga perdamaian. Mereka bukan pasukan tempur. Oleh karena itu, harus ada jaminan keamanan bagi mereka,” tegas Sugiono di Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Sabtu (4/4/2026).

Selain tiga personel gugur, Menlu juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga personel lainnya yang mengalami luka-luka.

“Saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ucapnya.

Atas insiden tersebut, pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York telah mengambil langkah diplomatik dengan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar rapat. Menurutnya, permintaan tersebut telah disetujui oleh Prancis selaku penholder isu Lebanon di Dewan Keamanan PBB.

“Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” jelasnya.

Perspektif Historis: Pengalaman dan Kritik dari Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan perspektif yang lebih luas berdasarkan pengalamannya dalam misi PBB di Bosnia. Dia menekankan bahwa pasukan penjaga perdamaian (peacekeeper) memiliki mandat yang sangat terbatas. Mereka tidak dirancang untuk bertempur, melainkan untuk menjaga stabilitas setelah adanya kesepakatan damai.

Dalam konteks Lebanon, dia menyoroti pergeseran kondisi di lapangan: dari “blue line” yang relatif stabil menjadi zona perang aktif.

“Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak diberi mandat untuk pertempuran. Mereka berada di bawah Chapter 6 Piagam PBB, bukan Chapter 7,” jelasnya.

SBY juga mendukung penuh langkah pemerintah untuk mendesak investigasi, bahkan menyarankan agar PBB mempertimbangkan relokasi atau penghentian sementara misi jika kondisi keamanan tidak memungkinkan.

Salah satu poin paling krusial dalam tragedi ini adalah perubahan karakter wilayah penugasan. Secara teori, UNIFIL beroperasi di wilayah yang relatif stabil, memantau gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Namun, realitas di lapangan berubah drastis. Konflik antara Israel dan Hizbullah meningkat, dan garis pemisah yang dikenal sebagai “Blue Line” tidak lagi steril dari pertempuran.

Kepala Staf (KASAD) TNI AD, Maruli Simanjuntak, mengakui bahwa informasi detail masih dikumpulkan. Namun dia memastikan bahwa prosedur standar (SOP), termasuk penggunaan bunker dalam situasi darurat, telah diterapkan.

“Pasti akan ada tim yang mencari bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut,” ujarnya.

UNIFIL: Mandat, Tugas, dan Realitas

UNIFIL dibentuk pada 1978 melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Misi utamanya adalah mengonfirmasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, dan membantu pemerintah Lebanon mengembalikan otoritasnya di wilayah tersebut

Dalam perkembangannya, mandat UNIFIL diperluas, termasuk memantau gencatan senjata dan mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon.

Namun, penting dicatat UNIFIL adalah misi peacekeeping, bukan peace enforcement. Artinya, pasukan tidak memiliki mandat untuk melakukan operasi tempur aktif.

UNIFIL merupakan salah satu misi penjaga perdamaian terbesar di dunia, dengan ribuan personel dari berbagai negara. Berdasarkan data yang disampaikan pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah, komposisi pasukan mencerminkan kontribusi global

“Indonesia itu sekitar 755 personel, Italia ada sekitar 754 personel. Lalu, India sekitar 642 personel dan Malaysia sekitar 515 personel. Jadi sebenarnya kontribusi kita begitu besar dan begitu penting sehingga memiliki bargain yang kuat untuk mendesak investigasi,” ujarnya kepada Bisnis.

Selain itu, terdapat kontribusi dari negara-negara lain seperti Irlandia, Finlandia, dan Hungaria. Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar, sekaligus yang paling konsisten dalam misi ini sejak 2006 melalui Kontingen Garuda.

Menurut Teuku Rezasyah, kehadiran Indonesia di UNIFIL bukan hanya soal kontribusi militer, tetapi juga representasi soft power. Pasukan Indonesia dikenal dengan pendekatan humanis dan budaya, yang membuat mereka diterima baik oleh masyarakat lokal.

“Kalau Indonesia menarik diri, dunia akan kehilangan inspirasi,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa kehadiran Indonesia memiliki dimensi strategis: menjaga keseimbangan, memberikan pengawasan, dan memperkuat legitimasi misi perdamaian.

10 Negara Kontributor Terbesar Pasukan UNIFIL

Peringkat	Negara	Jumlah Pasukan
1	Indonesia	755
2	Italia	754
3	Spanyol	658
4	India	642
5	Ghana	624
6	Prancis	605
7	Nepal	553
8	Malaysia	515
9	China	471
10	Irlandia	290

Sumber: UNIFIL Troop-Contributing Countries

Dilema Besar: Bertahan atau Menarik Diri?

Tragedi ini memunculkan dilema klasik dalam misi perdamaian yaitu apakah Indonesia harus menarik pasukannya demi keselamatan? Ataukah tetap bertahan demi komitmen global?

Teuku menilai yang menjadi benang merah dari seluruh pernyataan pejabat negara adalah satu hal investigasi menyeluruh dan transparan. Indonesia tidak hanya meminta klarifikasi, tetapi juga akuntabilitas.

“Dalam konteks hukum internasional, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius. Jika terbukti disengaja, pelaku dapat diadili di pengadilan internasional,” tandasnya.

Menurutnya, tragedi ini membuka kembali perdebatan lama tentang efektivitas misi perdamaian PBB. Ketika konflik semakin kompleks dan aktor non-negara semakin dominan, batas antara zona damai dan zona perang menjadi kabur. Pasukan seperti UNIFIL berada di garis tipis antara netralitas dan kerentanan.

“Gugurnya tiga prajurit TNI bukan hanya kehilangan bagi keluarga dan institusi militer, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dan komunitas internasional. Pengorbanan mereka menjadi pengingat bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang gratis. Dia dibayar dengan keberanian, dedikasi, dan dalam kasus ini, nyawa,” pungkasnya.

Sejauh ini, Indonesia telah bersuara lantang. Tinggal bagaimana komunitas internasional merespons—apakah dengan tindakan nyata, atau sekadar retorika.

Di tengah duka, satu hal tetap teguh: komitmen Indonesia untuk perdamaian dunia tidak akan padam. Namun, komitmen itu kini datang dengan tuntutan yang lebih keras—bahwa setiap nyawa penjaga perdamaian harus dilindungi, dan setiap pelanggaran harus diadili.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon telah tiba di Tanah Air.

Pemerintah menyiapkan prosesi penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka.

Ketiga prajurit yang gugur tersebut merupakan bagian dari pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yakni Praka Farizal Rhomadhon, Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Mereka dilaporkan meninggal dunia dalam rangkaian serangan di wilayah Lebanon Selatan pada 29–30 Maret 2026.

Berdasarkan siaran langsung Kementerian Sekretariat Negara, jenazah ketiganya telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu (4/4/2026). Kepulangan ketiga jenazah diiringi oleh tangis keluarga.

Selanjutnya, pemerintah akan melaksanakan prosesi penghormatan terakhir sebelum para prajurit dimakamkan. Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut hadir memberikan penghormatan.

Kementerian Sekretariat Negara menyatakan proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, serta Panglima TNI.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit Indonesia tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan personel pasukan pemelihara perdamaian harus dijamin dan dihormati sesuai hukum internasional.

“Pemerintah mengecam keras serangan yang terjadi di wilayah Lebanon selatan, yang telah memicu eskalasi dan menghambat pelaksanaan mandat UNIFIL sesuai Resolusi 1701 (2006),” ujar Sugiono dalam pernyataan resminya.

Indonesia juga mendorong dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan guna mengungkap fakta secara akuntabel, sebagai dasar penegakan tanggung jawab atas insiden tersebut.

Selain itu, pemerintah menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri, menghentikan kekerasan, serta menghormati keselamatan pasukan perdamaian PBB dalam menjalankan mandatnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon dalam rentang waktu berdekatan memicu tekanan politik terhadap pemerintah, di tengah meningkatnya risiko keamanan yang mulai dipertanyakan bagi keterlibatan Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian dunia.

Insiden yang terjadi pada 29-30 Maret 2026 itu menewaskan tiga personel TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Dalam dua kejadian berbeda, satu prajurit tewas akibat ledakan proyektil di dekat pos pasukan yakni Praka Farizal Rhomadhon.

Disusul dua prajurit lain yang gugur setelah konvoi logistik UNIFIL dihantam ledakan di wilayah Lebanon Selatan. Keduanya yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Tekanan politik untuk menarik pasukan pun langsung menguat. Salah satunya dari Ketua MPR Ahmad Muzani. Dia secara terbuka meminta pemerintah mempertimbangkan penarikan seluruh pasukan TNI dari Lebanon jika tidak ada jaminan keamanan yang memadai.

"Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan. Sesuai dengan konstitusi, yakni menjaga keselamatan bagi warga negaranya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Pemerintah Didesak Evaluasi

Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi terkait dengan penempatan pasukan di daerah konflik.

Menurutnya, selama dewan keamanan PBB belum memutuskan untuk mengakhiri misi perdamaian di Lebanon, Indonesia pun sudah harus mulai mempertimbangkan untuk menarik pasukan di daerah konflik. Terlebih, keputusan itu dilakukan apabila situasi di lapangan semakin memburuk.

"Dilihat situasi di lapangan jika terus memburuk bisa dilakukan penarikan," ujar Beni saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Beni menambahkan, jika nantinya Indonesia lebih memilih untuk mengambil bagian dalam operasi perdamaian, maka pemerintah harus mempersiapkan skenario terburuk dalam peningkatan eskalasi konflik, khususnya di Asia Barat.

Senada, Pengamat militer Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sidratahta Mukhtar menyatakan bahwa pemerintah harus mulai mengevaluasi penempatan prajurit TNI di daerah konflik.

Namun demikian, secara historis Indonesia sudah mengemban tugas untuk ikut andil dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana amanah UUD 1945. Oleh sebab itu, jika memang perlu adanya penarikan pasukan, maka tidak harus ditarik seluruhnya.

"Indonesia punya legasi besar dalam peran perdamaian dunia sesuai spirit konstitusi kita yang mendorong pentingnya dunia yang damai," tutur Sidratahta kepada Bisnis.

Dia pun berpandangan bahwa sebaiknya Indonesia melakukan pembicaraan serius untuk membahas peran perdamaian di wilayah konflik. Selaras dengan itu, Indonesia juga harus membahas soal persiapan menghadapi potensi perang dunia ke-III.

"Presiden kita sebenarnya sangat mengerti kondisi geopolitik yang makin dinamis, maka saatnya Indonesia membicarakan serius dengan harapan lahir blueprint baru peran perdamaian yang lebih baik. Termasuk memasukan unsur sipil dan potensi pertahanan lain kita," pungkasnya.

Bukan Hanya Angka

Selain dari pengamat, sejumlah legislator juga ikut ambil bagian dalam menyuarakan soal gugurnya tiga prajurit TNI. Misalnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin. Dia mengatakan insiden tidak bisa dipandang dari sudut risiko biasa dalam konflik.

"Kepergian Farizal [Dkk] bukan sekadar angka dalam laporan misi internasional. Ini adalah pengingat bahwa kontribusi pada perdamaian global datang dengan harga yang nyata dan karena itu, perlindungan serta keadilan bagi para prajurit menjadi hal yang tidak bisa ditawar," ujar Nurul saat dihubungi.

Oleh sebab itu, dia pun mendesak agar peristiwa ini bisa diselidiki secara menyeluruh dan transparan, serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat, termasuk Israel.

Dia juga mengecam bahwa penyerangan terhadap personel penjaga perdamaian, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Tidak boleh ada impunitas. Harus ada kejelasan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akuntabilitasnya," tambahnya.

Adapun, anggota Komisi I DPR fraksi Nasdem, Amelia Anggraini meminta agar pemerintah maupun Mabes TNI bisa memprioritaskan keselamatan prajurit. Tentunya, langkah yang dilakukan nantinya tidak harus sampai mengurangi komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Dia menuturkan bahwa penarikan pasukan di daerah konflik tidak perlu dilakukan secara reaktif. Namun, tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan komitmen politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia perlu tetap mengambil peran aktif dalam misi perdamaian dunia, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis mitigasi risiko, dan berorientasi pada keselamatan prajurit," tutur Anggraini.

Sikap Kemhan

Sebelumnya, Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan TNI bakal berkoordinasi dengan markas besar Unifil terkait peningkatan eskalasi bersenjata di Lebanon.

Dia menegaskan, koordinasi itu dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh personel serta menjamin penanganan terbaik bagi para korban. Oleh sebab itu, pemerintah menekankan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama.

"Kemhan menegaskan bahwa keselamatan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama," ujar Rico saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).

Dia pun mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan menghormati hukum humaniter internasional serta menjamin keamanan personel penjaga perdamaian.

Di samping itu, Rico juga menegaskan, sejauh ini Indonesia tetap berkomitmen untuk terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

"Indonesia tetap berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung stabilitas kawasan melalui partisipasi dalam misi perdamaian PBB," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan di Lebanon Selatan yang menewaskan satu prajurit TNI yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Insiden tersebut juga mengakibatkan tiga personel lainnya terluka, dengan satu di antaranya dalam kondisi kritis.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit atas nama Praka Parizal Rhomadhon.

“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya prajurit terbaik bangsa. Ini kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi negara,” ujarnya dalam keterangan pers di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Sugiono mengungkapkan, selain korban jiwa, terdapat tiga prajurit yang mengalami luka-luka.

“Satu personel mengalami luka berat dan saat ini masih dalam kondisi koma, sementara dua lainnya mengalami luka ringan,” katanya.

Pemerintah Indonesia secara tegas mengutuk insiden tersebut serta rangkaian serangan yang terjadi di wilayah Lebanon selatan.

“Kami mengecam keras serangan ini dan juga eskalasi yang terus berlangsung di kawasan tersebut,” tegasnya.

Menurut Sugiono, Indonesia mendesak seluruh pihak yang terlibat konflik untuk segera menahan diri dan kembali ke jalur diplomasi.

“Kami meminta semua pihak melakukan deeskalasi dan kembali ke meja perundingan agar situasi tidak semakin memburuk,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, dalam upaya meredakan konflik, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya gencatan senjata.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan penanganan terhadap korban dilakukan secara maksimal. Kementerian Luar Negeri telah menugaskan Kedutaan Besar RI di Beirut untuk terus memantau kondisi prajurit serta mempersiapkan proses pemulangan jenazah.

Selain itu, perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi PBB guna membahas langkah lanjutan.

“Perwakilan kita di New York akan bertemu dengan Under Secretary General yang menangani pasukan penjaga perdamaian untuk membahas pemulangan jenazah dan meminta investigasi penuh,” kata Sugiono.

Pemerintah juga menunggu hasil penyelidikan resmi dari UNIFIL terkait sumber serangan.

“Saat ini belum dapat dipastikan dari mana serangan berasal. Kita menunggu hasil investigasi UNIFIL,” ujarnya.

Terkait usulan penarikan pasukan TNI dari misi perdamaian oleh DPR, Sugiono menyebut hal tersebut belum menjadi pembahasan di tingkat pemerintah.

“Saya baru mendengar usulan tersebut, dan tentu jika ada langkah ke arah sana akan dibicarakan lebih lanjut,” katanya.

Menutup pernyataannya, Sugiono memberikan penghormatan tinggi kepada prajurit yang gugur.

“Beliau telah memberikan pengabdian terbaik, tidak hanya bagi bangsa, tetapi juga bagi misi kemanusiaan dan perdamaian dunia,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian dalam kerangka International Stabilization Force (ISF).

Dalam keterangannya kepada awak media di Washington D.C., Amerika Serikat, Jumat (20/2/2026) waktu setempat, Menteri Luar (Menlu) Negeri Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen mengirimkan hingga sekitar 8.000 personel sebagai bagian dari kontribusi menjaga stabilitas kawasan dan mendukung upaya kemanusiaan internasional.

“Kemarin juga kita sudah mendengarkan Bapak Presiden berbicara. Indonesia berkomitmen untuk mengirimkan pasukan. Beliau sampaikan kemarin 8.000 atau bahkan lebih karena berdasarkan dari rencana komprehensif yang dipaparkan oleh board of peace kemarin, akan ada beberapa region atau beberapa sektor yang secara bertahap nanti akan dilakukan upaya-upaya menjaga perdamaian dan partisipasi ISF ini sendiri,” ujar Sugiono.

Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan bahwa pengerahan pasukan akan mengikuti pembagian wilayah operasi yang diproyeksikan terdiri atas sejumlah sektor dengan total kekuatan gabungan sekitar 20.000 personel dari berbagai negara.

Menurut Sugiono, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut tidak berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan pihak tertentu, melainkan merupakan mandat internasional untuk menjaga perdamaian dan melindungi masyarakat sipil.

“Ini adalah pasukan yang ditugaskan untuk yang mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian, terdiri dari berbagai unsur yang tugasnya intinya adalah menjaga situasi. Nah saya kira saya juga perlu menjelaskan karena ini juga perlu disampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan daripada mandat ISF ini mengizinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk memberikan atau menyumbangkan pasukannya di ISF,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah menyampaikan national caveats atau batasan nasional dalam pelaksanaan mandat tersebut, termasuk tidak terlibat dalam operasi tempur ofensif.

Pasukan Indonesia hanya diperkenankan melakukan tindakan defensif dalam rangka mempertahankan diri apabila menghadapi ancaman langsung.

“National caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF, bahwa kita tidak melakukan operasi militer. Kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata. Kita tidak melakukan apa yang disebut demiliterisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil kedua belah pihak,” imbuhnya.

Menurutnya, keberadaan Indonesia dalam struktur kepemimpinan operasi ISF sekaligus akan memperkuat perlindungan terhadap personel di lapangan serta memastikan kontribusi Indonesia tetap selaras dengan prinsip perdamaian, stabilitas, dan kemanusiaan internasional.

Selain itu, Sugiono menjelaskan bahwa penunjukan Indonesia sebagai Deputy Commander Operasi dalam ISF merupakan bentuk penghargaan terhadap rekam jejak profesional prajurit Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian dunia.

“Deputy commander operasi juga merupakan sesuatu yang penghormatan dan penghargaan terhadap track record Indonesia, kemudian reputasi prajurit-prajurit Indonesia di berbagai medan menjaga perdamaian dan saya kira kedudukan ini juga akan bisa memfasilitasi apa yang menjadi tujuan dan niatan kita mengirimkan pasukan ke ISF,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mengirimkan 8.000 personel dalam mendukung misi perdamaian yang dibahas dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP), Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Menjawab pertanyaan awak media terkait kesiapan pengiriman personel, Prabowo menyatakan Indonesia dalam posisi siap.

“Ya kita siap, kita siap,” ujar Prabowo singkat.

Terkait waktu pengiriman, Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa kelompok awal atau advance team kemungkinan akan diberangkatkan dalam waktu dekat.

“Mungkin kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1–2 bulan ini juga,” tandas Prabowo.

Sebelumnya, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan kesiapan untuk mengerahkan hingga 8.000 personel guna mendukung misi Pasukan Stabilisasi Internasional dalam menjaga perdamaian di Gaza.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pidato singkat pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) di Washington D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan. Kami siap mengerahkan pasukan untuk mengambil bagian secara aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional demi mewujudkan perdamaian ini,” tegasnya.

Komitmen tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan langsung dalam menjaga keamanan, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, serta memastikan implementasi gencatan senjata berjalan efektif.

Prabowo juga memuji capaian gencatan senjata yang telah terwujud, menyebutnya sebagai langkah nyata menuju perdamaian yang lebih luas.

“Pencapaian gencatan senjata ini adalah nyata. Kami memuji hal ini,” ujarnya.

Dalam sambutannya di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para delegasi, Prabowo menyatakan Indonesia sepenuhnya mendukung rencana perdamaian yang diusung Trump serta berkomitmen terhadap keberhasilan Board of Peace.

“Indonesia sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan kami berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace. Kami berkomitmen atas keberhasilannya,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa komunitas internasional harus bersatu untuk mencapai solusi damai yang langgeng bagi Palestina, khususnya di Gaza.

Prabowo mengakui bahwa proses menuju perdamaian di Palestina tidak akan mudah dan akan diwarnai berbagai rintangan.

Namun, dia menegaskan optimisme Indonesia terhadap kepemimpinan dan kerja sama internasional dalam mewujudkan perdamaian yang nyata.

“Kami tahu akan ada banyak rintangan dan kesulitan, tetapi kami sangat optimistis dengan kepemimpinan Presiden Trump. Visi perdamaian nyata ini akan tercapai. Akan ada masalah, tetapi kita akan menang,” tandas Prabowo.