Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia telah menyampaikan belasungkawa dan simpati yang mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Prancis atas gugurnya peacekeepers atau pasukan penjaga perdamaian Prancis di Lebanon.

Belasungkawa dan simpati juga disampaikan kepada peacekeepers lainnya dari Prancis yang mengalami luka-luka dalam insiden terhadap anggota penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL) pada 18 April 2026.

Dalam keterangan resminya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menjelaskan bahwa serangan yang terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari merupakan hal yang tidak dapat diterima.

"Seluruh pihak harus menahan diri, menghormati kedaulatan negara dan menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional," tulis Kemlu dalam keterangan di laman resminya pada beberapa waktu lalu.

Menurut Kemlu RI, negosiasi yang tengah berlangsung dan gencatan senjata harus dihormati sepenuhnya, serta tidak dilanggar dengan tindakan kekerasan yang akan berisiko memperburuk eskalasi dan membahayakan keselamatan personel di lapangan.

Indonesia pun terus menyampaikan kekhawatirannya dengan adanya serangan terus menerus terhadap UNIFIL. Pasukan pemelihara keamanan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Aksi tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

"Indonesia kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pasukan perdamaian PBB, sebagaimana tercermin dalam Pernyataan Bersama tentang Keselamatan dan Keamanan Personel PBB pada 9 April 2026," tulis Kemlu RI.

Sebagaimana diketahui, seorang peacekeepers Prancis gugur dan tiga lainnya terluka setelah patroli PBB diserang di Lebanon Selatan. Pada Minggu (19/4/2026),,UNIFIL mengonfirmasi bahwa jenazah peacekeepers Prancis akan dipulangkan ke Paris.

Dua peacekeepers yang terluka parah masih menerima perawatan di Beirut, Lebanon. Sementara satu peacekeepers lainnya sedang dirawat karena cedera sedang di Lebanon Selatan.

Dilansir dari BBC, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyalahkan serangan itu pada Hizbullah.

"Semua indikasi menunjukkan bahwa tanggung jawab atas serangan ini terletak pada Hizbullah," kata Macron dilansir BBC.

Sementara, Hizbullah membantah keterkaitan apa pun dengan insiden tersebut.

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Lebanon Selatan, di mana pasukan penjaga perdamaian menghadapi risiko yang semakin besar sejak pertempuran baru antara Hizbullah dan Israel meletus pada 2 Maret.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) terus menjalankan mandatnya menjaga stabilitas di wilayah Lebanon selatan di tengah dinamika keamanan yang masih fluktuatif di kawasan perbatasan dengan Israel.

Misi yang berada di bawah naungan United Nations (PBB) tersebut memiliki peran strategis sebagai penyangga konflik sekaligus pengawas implementasi gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai.

UNIFIL pertama kali dibentuk pada 1978 menyusul invasi Israel ke Lebanon dalam peristiwa Operation Litani. Sejak itu, mandat pasukan ini terus diperbarui, terutama setelah konflik besar pada 2006 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

1. Pantau Gencatan Senjata dan Stabilitas Kawasan

Dalam menjalankan tugasnya, UNIFIL berfokus pada pemantauan gencatan senjata di sepanjang perbatasan Lebanon–Israel atau yang dikenal sebagai Blue Line. Pasukan ini melakukan patroli rutin dan observasi untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran yang dapat memicu eskalasi konflik.

Selain itu, UNIFIL juga bertugas melaporkan setiap insiden atau aktivitas mencurigakan kepada PBB sebagai bahan evaluasi situasi keamanan di kawasan tersebut.

UNIFIL turut memperkuat peran Lebanese Armed Forces dalam mengontrol wilayah Lebanon selatan. Dukungan diberikan melalui patroli bersama, peningkatan kapasitas, serta koordinasi pengamanan wilayah.

Upaya ini bertujuan memastikan bahwa otoritas negara Lebanon dapat berjalan efektif, sekaligus mencegah kehadiran kelompok bersenjata non-negara di wilayah tersebut.

2. Jamin Akses Kemanusiaan

Selain aspek keamanan, UNIFIL juga memiliki fungsi kemanusiaan. Pasukan ini membantu memastikan distribusi bantuan bagi warga sipil tetap berjalan, terutama di wilayah yang terdampak konflik.

Perlindungan terhadap masyarakat sipil menjadi bagian penting dari mandat, termasuk dalam situasi darurat atau meningkatnya ketegangan.

3. Libatkan Pasukan Multinasional, Termasuk Indonesia

UNIFIL terdiri dari ribuan personel militer dan sipil dari berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu kontributor utama melalui pengiriman pasukan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang secara rutin terlibat dalam misi perdamaian tersebut.

Keterlibatan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung stabilitas global serta peran aktif dalam operasi penjaga perdamaian PBB.

4. Hadapi Berbagai Tantangan

Meski memiliki mandat yang jelas, pelaksanaan tugas UNIFIL di lapangan tidak lepas dari tantangan. Pelanggaran wilayah, ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah, serta keterbatasan kewenangan menjadi hambatan utama.

UNIFIL tidak memiliki mandat ofensif, sehingga perannya lebih difokuskan pada pencegahan konflik dan menjaga stabilitas melalui kehadiran serta diplomasi di lapangan.

5. Jaga Stabilitas, Cegah Konflik Terbuka

Sejauh ini, kehadiran UNIFIL dinilai berkontribusi dalam menekan potensi konflik besar di kawasan sejak 2006. Meski belum sepenuhnya menghilangkan ketegangan, misi ini tetap menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon–Israel.

PBB menegaskan, keberhasilan UNIFIL sangat bergantung pada kerja sama semua pihak yang terlibat, termasuk komitmen untuk mematuhi gencatan senjata dan menjaga situasi tetap kondusif.

Adapun, pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) melibatkan puluhan negara dengan total ribuan personel yang bertugas menjaga stabilitas di Lebanon selatan.

Berdasarkan data resmi United Nations (PBB), hingga Maret 2026 UNIFIL terdiri dari sekitar 8.200 personel dari 47 negara kontributor pasukan (troop contributing countries/TCC).

Jumlah tersebut mengalami penyesuaian dibanding periode sebelumnya yang sempat mencapai lebih dari 9.900 hingga 10.500 personel dari hampir 50 negara, seiring kebijakan efisiensi dan rencana penarikan bertahap misi.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon telah tiba di Tanah Air.

Pemerintah menyiapkan prosesi penghormatan terakhir sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka.

Ketiga prajurit yang gugur tersebut merupakan bagian dari pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yakni Praka Farizal Rhomadhon, Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Mereka dilaporkan meninggal dunia dalam rangkaian serangan di wilayah Lebanon Selatan pada 29–30 Maret 2026.

Berdasarkan siaran langsung Kementerian Sekretariat Negara, jenazah ketiganya telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu (4/4/2026). Kepulangan ketiga jenazah diiringi oleh tangis keluarga.

Selanjutnya, pemerintah akan melaksanakan prosesi penghormatan terakhir sebelum para prajurit dimakamkan. Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut hadir memberikan penghormatan.

Kementerian Sekretariat Negara menyatakan proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, serta Panglima TNI.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit Indonesia tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan personel pasukan pemelihara perdamaian harus dijamin dan dihormati sesuai hukum internasional.

“Pemerintah mengecam keras serangan yang terjadi di wilayah Lebanon selatan, yang telah memicu eskalasi dan menghambat pelaksanaan mandat UNIFIL sesuai Resolusi 1701 (2006),” ujar Sugiono dalam pernyataan resminya.

Indonesia juga mendorong dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan guna mengungkap fakta secara akuntabel, sebagai dasar penegakan tanggung jawab atas insiden tersebut.

Selain itu, pemerintah menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri, menghentikan kekerasan, serta menghormati keselamatan pasukan perdamaian PBB dalam menjalankan mandatnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani meminta pemerintah menarik pasukan setelah tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL tewas di Lebanon Selatan.

Muzani juga mendesak agar Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel.

Menurutnya, mereka bertugas di sana atas mandat Dewan Keamanan PBB sehingga PBB harus turun tangan untuk menangani peristiwa tersebut. Muzani meminta kepada pemerintah memberikan penghargaan kepada prajurit yang gugur maupun terluka.

"Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka serta keluarga yang ditinggalkan," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Muzani turut mengutuk serangan Israel yang menewaskan prajurit TNI yang tengah bertugas menjaga perdamaian di daerah Timur Tengah itu.

Jika dirasa tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan TNI, dia meminta pemerintah mengeluarkan perintah untuk menarik mundur prajurit yang bertugas di sana.

"Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan. Sesuai dengan konstitusi, yakni menjaga keselamatan bagi warga negaranya," jelas Muzani.

Sebelumnya, TNI mengonfirmasi empat prajurit telah menjadi korban konflik bersenjata di Lebanon. Mereka yakni Praka Farizal Rhomadhon, Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan

Dari empat prajurit itu, Praka Farizal yang bertugas sebagai pasukan perdamaian Unifil gugur di tengah serangan Israel ke Lebanon pada Minggu (29/3/2026).

Kemudian pada, Senin (30/3/2026), Dua prajurit TNI kembali tewas, yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia atas wafatnya secara tragis seorang penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah UNIFIL.

"Kami dengan tegas mengutuk tindakan keji ini, yang merupakan akibat langsung dari agresi berkelanjutan Israel, yang dilakukan dengan keterlibatan dan dukungan penuh dari Amerika Serikat," demikian pernyataan kedubes Iran dilansir dari akun instagramnya.

Mereka juga menyatakan akan menargetkan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan di Lebanon Selatan yang menewaskan satu prajurit TNI yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Insiden tersebut juga mengakibatkan tiga personel lainnya terluka, dengan satu di antaranya dalam kondisi kritis.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit atas nama Praka Parizal Rhomadhon.

“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya prajurit terbaik bangsa. Ini kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi negara,” ujarnya dalam keterangan pers di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Sugiono mengungkapkan, selain korban jiwa, terdapat tiga prajurit yang mengalami luka-luka.

Menurut Sugiono, Indonesia mendesak seluruh pihak yang terlibat konflik untuk segera menahan diri dan kembali ke jalur diplomasi.

Lebih lanjut, dia menambahkan, dalam upaya meredakan konflik, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya gencatan senjata.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan penanganan terhadap korban dilakukan secara maksimal. Kementerian Luar Negeri telah menugaskan Kedutaan Besar RI di Beirut untuk terus memantau kondisi prajurit serta mempersiapkan proses pemulangan jenazah.

Selain itu, perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi PBB guna membahas langkah lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasukan militer Israel menyerang sejumlah wilayah Gaza, Palestina meskipun mereka menyebut bahwa terdapat gencatan senjata.

Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu (15/2/2026), sebuah sumber dari Rumah Sakit Naseer mengatakan kepada media timur tengah itu bahwa pasukan Israel telah menewaskan 4 orang ketika menyerang kota Khan Younis.

Sedangkan, menurut sumber di Rumah Sakit al-Shifa, 4 warga Palestina lainnya tewas ketika pasukan Israel melancarkan serangan ke tenda pengungsi di daerah al-Faluja di Gaza utara.

Serangan juga berlangsung di luar 'garis kuning', garis yang memisahkan antara area timur berada di bawah pendudukan Israel, dan area barat tempat warga Palestina dapat beraktivitas.

"Militer Israel juga mengatakan telah membunuh satu orang lagi di Gaza pada hari Minggu yang diduga melintasi garis kuning dan menimbulkan 'ancaman langsung' bagi pasukannya di sana," sebagaimana laporan dari Al Jazeera.

Pasukan Israel juga menyerang wilayah Lebanon Selatan. Serangan tersebut diklaim menargetkan bangunan yang diduga sebagai gudang persenjataan milik kelompok Hizbullah.

Menurut pihak berwenang Gaza dan Lebanon, serangan terus terjadi meskipun telah disepakati untuk menghentikan pertempuran.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dibutuhkan biaya US$70 miliar untuk merekonstruksi bangunan di Gaza. PBB juga mencatat terdapat 108 korban sipil setelah pengumuman gencatan senjata diterapkan.

Kendati demikian, belum ada pernyataan resmi dari Israel atas serangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Lebanon akan mengajukan pengaduan resmi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Israel, atas pembangunan tembok beton di sepanjang perbatasan selatan Lebanon yang disebut melampaui batas 'Blue Line'.

Dilansir dari Reuters, kantor kepresidenan Lebanon menyampaikan rencana tersebut pada Sabtu (15/11/2025) waktu setempat.

Blue Line merupakan garis batas yang dipetakan PBB untuk memisahkan wilayah Lebanon, Israel, dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Pasukan Israel mundur hingga garis tersebut pada tahun 2000 ketika mereka menarik diri dari Lebanon Selatan setelah pendudukan selama puluhan tahun.

Sebuah survei yang dilakukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada Oktober 2025 menemukan bahwa tembok beton yang dibangun militer Israel melintasi Blue Line, perbatasan de facto antara Lebanon dan Israel.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa tembok beton tipe T-wall yang dibangun Israel Defense Forces (IDF) membuat lebih dari 4.000 meter persegi wilayah Lebanon, setara hampir satu hektare, menjadi tidak dapat diakses oleh penduduk lokal.

Dia menambahkan bahwa bagian dari tembok tambahan yang juga melintasi Blue Line sedang dibangun di tenggara Yaroun, berdasarkan laporan pasukan penjaga perdamaian.

Dujarric menyebut bahwa UNIFIL telah menginformasikan temuan tersebut kepada militer Israel dan meminta tembok yang melintasi batas itu segera dibongkar.

Dalam pernyataan terpisah, UNIFIL menegaskan bahwa kehadiran dan pembangunan Israel di wilayah Lebanon merupakan pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, serta menabrak kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon.

Sementara itu, seorang juru bicara militer Israel membantah temuan tersebut dan mengklaim bahwa tembok itu tidak melintasi Blue Line.

"Tembok ini merupakan bagian dari rencana IDF yang dimulai pada 2022. Sejak perang dimulai, dan sebagai bagian dari evaluasi atas kondisi keamanan, IDF memperkuat sejumlah penghalang fisik di sepanjang perbatasan utara," katanya.