Bisnis.com, JAKARTA — Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai total Rp335 triliun merupakan misalokasi sumber daya APBN, terutama karena sebagian besar berasal dari pos belanja pemerintah pusat untuk pendidikan.

Untuk diketahui, sumber anggaran MBG senilai Rp335 triliun di antaranya turut berasal dari Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yang pagunya mencapai Rp470,4 triliun. Adapun sebesar 47,5% di antaranya atau Rp223 triliun dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menilai sejak awal program MBG yang berskala besar dan berlaku untuk semua murid di TanaH Air itu bermasalah. Kendati itu adalah janji politik Presiden Prabowo Subianto, dia menilai program itu harus didasari oleh kajian mendalam dan persiapan terlebih dahulu.

Menurut Deni, program MBG menjadi misalokasi sumber daya anggaran pemerintah yang besar karena dilakukan di tengah kondisi fiskal pemerintah yang ketat. Belum lagi, lantaran anggaran program itu mengambil sebagian porsi anggaran pendidikan.

"Ini dananya besar, dana pendidikan yang terbatas itu harus habis banyak untuk MBG ini. Padahal kita punya permasalahan misalnya kesejahteraan guru, gaji guru, fasilitas bangunan sekolah, infrastruktur fisik sekolah yang kurang memadai, alat-alat belajar mengajar yang terbatas, itu kan seharusnya lebih didahulukan dibanding untuk MBG ini," terang Deni kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Namun demikian, Deni menilai bukan berarti program MBG harus dihapuskan. Dia memandang pemerintah perlu mengatur ulang program kolosal dan memulainya dalam skala yang lebih kecil dan selektif.

Guna memastikan anggaran MBG tepat sasaran, Deni menyarankan agar pemerintah membuat penerima manfaat program itu secara lebih targeted. Tidak hanya itu, perlu ada perbaikan logistik dan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tetapi itu kan enggak berarti bahwa pada awalnya kebijakan MBG yang langsung besar itu benar gitu, menurut saya. Karena secara alokasi resource itu kan biayanya, trade off-nya itu banyak," papar Deni.

Sementara itu, Institute for Development for Economics and Development (Indef) menilai besarnya anggaran MBG, yang bahkan memakan 47,5% dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat, semestinya dibaca secara kritis.

Salah satu catatan kritis adalah penyerapan anggaran serta penggunaannya dalam mengejar target program. Sebagai contoh, program MBG pada APBN 2025 dianggarkan senilai Rp71 triliun atau hanya sekitar seperlima dari anggaran 2026.

Namun, penyerapan anggarannya sampai 31 Desember 2025 pun tak sampai 75% atau hanya 72,5% (Rp51,5 triliun). Di sisi lain, target penerimanya hanya mencapai 56,13 juta orang saja dari target 82,9 juta orang.

"Ketika pada 2025 pagu Rp71 triliun saja tidak terserap optimal dan target penerima belum tercapai, persoalannya jelas bukan pada kekurangan dana, melainkan pada kesiapan desain dan kapasitas eksekusi," terang Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).

Untuk itu, Rizal menilai pemerintah perlu menata ulang arsitektur salah satu program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto itu. Mulai dari akurasi dan integrasi data sasaran, penajaman kriteria penerima berbasis kerentanan gizi dan kemiskinan, hingga kesiapan rantai pasok di daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Ekonom Indonesia menilai arah kebijakan ekonomi nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan perbaikan mendasar.

Aliansi menilai capaian yang ada lebih mencerminkan konsolidasi kekuasaan ketimbang konsolidasi kebijakan. Mereka mempertanyakan klaim stabilitas yang kerap disampaikan pemerintah

“Fondasi ekonomi justru menunjukkan tanda-tanda keletihan struktural: produktivitas menurun, daya beli masyarakat melemah, kapasitas fiskal menyempit, dan kesenjangan melebar,” tulis Aliansi dalam pernyataan resminya, Selasa (21/10/2025).

Aliansi ekonom Indonesia adalah gabungan dari ratusan ekonom dari berbagai universitas. Mereka sebelumnya pernah memberikan desakan kepada pemerintah. Aliansi ini juga pernah menemui pemerintah untuk menyampaikan tujuh desakan ekonominya.

Aliansi mengutip laporan Indonesia Economic Outlook Q3-2025 yang diterbitkan oleh LPEM FEB UI. Dalam laporan itu, disoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur, hingga perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Mereka pun menyoroti dua akar persoalan utama yang belum terselesaikan, yakni misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan. Keduanya dinilai terus melahirkan kebijakan tidak efisien, melemahkan kapasitas negara dalam melayani publik, serta menurunkan kepercayaan terhadap arah pembangunan.

Aliansi kembali mengingatkan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang sudah disampaikan pada akhir September lalu, yang ditandatangani oleh 452 ekonom dan praktisi. Mereka mengungkap sejumlah catatan kritis.

Pertama, anggaran nasional dinilai masih tidak proporsional karena lebih banyak diarahkan ke proyek padat modal ketimbang pelayanan dasar di daerah. Penurunan transfer ke daerah disebut mempersempit ruang fiskal bagi pemerintah daerah, sementara program makan bergizi gratis yang menjadi ikon pemerataan gizi justru dinilai bermasalah dalam perencanaan dan pengawasan.

Kedua, Aliansi menyoroti lemahnya independensi lembaga teknokratis seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi akibat intervensi politik. Kondisi ini dianggap menggerus kredibilitas data dan kebijakan publik.

Ketiga, menyangkut dominasi negara dalam ekonomi lokal, terutama ekspansi BUMN dan lembaga militer yang dinilai mempersempit ruang usaha kecil dan menengah. Aliansi menilai langkah ini menimbulkan ketimpangan karena memperkuat entitas besar yang terafiliasi kekuasaan.

Keempat, pelemahan iklim usaha. Peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global turun dari posisi 27 pada 2024 menjadi 40 pada 2025, seperti dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025.

“Meski pemerintah banyak berbicara soal reformasi izin dan digitalisasi perizinan, praktik di lapangan menunjukkan hambatan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian hukum masih tinggi, sementara praktik mafia perizinan dan kuota tetap marak,” tulis Aliansi.

Kelima, dari sisi sosial, rasio Gini meningkat dari 0,38 menjadi 0,40 dan ketimpangan wilayah memburuk. Aliansi mendesak pemerintah berani menerapkan kebijakan redistributif, termasuk reformasi perpajakan dan subsidi tepat sasaran.

Keenam, pengambilan keputusan fiskal dan moneter disebut masih dipengaruhi tekanan politik, bukan bukti empiris. Aliansi menilai program populis dijalankan tanpa analisis keberlanjutan fiskal yang jelas.

Ketujuh, mereka menyoroti konflik kepentingan di sektor strategis seperti energi dan tambang, termasuk meningkatnya peran militer dan kepolisian dalam proyek ekonomi dan sipil tanpa mekanisme akuntabilitas.

Aliansi menutup pernyataannya dengan menyerukan reformasi institusi, tata kelola yang bersih, efisien, dan berpihak pada produktivitas rakyat. Mereka menggarisbawahi bahwa janji kemandirian ekonomi tidak dapat diwujudkan melalui proyek mercusuar atau retorika politik.

"Tanpa pembenahan atas dua akar masalah—misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara—Indonesia akan terjebak dalam pertumbuhan semu yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tatanan sipil yang demokratis. Tanpa keberanian pembenahan nyata, janji kemandirian ekonomi hanyalah ilusi retorika belaka," tutup pernyataan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Ekonom Indonesia menilai arah kebijakan ekonomi nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan perbaikan mendasar.

Aliansi menilai capaian yang ada lebih mencerminkan konsolidasi kekuasaan ketimbang konsolidasi kebijakan. Mereka mempertanyakan klaim stabilitas yang kerap disampaikan pemerintah

“Fondasi ekonomi justru menunjukkan tanda-tanda keletihan struktural: produktivitas menurun, daya beli masyarakat melemah, kapasitas fiskal menyempit, dan kesenjangan melebar,” tulis Aliansi dalam pernyataan resminya, Selasa (21/10/2025).

Aliansi mengutip laporan Indonesia Economic Outlook Q3-2025 yang diterbitkan oleh LPEM FEB UI. Dalam laporan itu, disoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur, hingga perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Mereka pun menyoroti dua akar persoalan utama yang belum terselesaikan, yakni misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan. Keduanya dinilai terus melahirkan kebijakan tidak efisien, melemahkan kapasitas negara dalam melayani publik, serta menurunkan kepercayaan terhadap arah pembangunan.

Aliansi kembali mengingatkan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang sudah disampaikan pada akhir September lalu, yang ditandatangani oleh 452 ekonom dan praktisi. Mereka mengungkap sejumlah catatan kritis.

Pertama, anggaran nasional dinilai masih tidak proporsional karena lebih banyak diarahkan ke proyek padat modal ketimbang pelayanan dasar di daerah. Penurunan transfer ke daerah disebut mempersempit ruang fiskal bagi pemerintah daerah, sementara program makan bergizi gratis yang menjadi ikon pemerataan gizi justru dinilai bermasalah dalam perencanaan dan pengawasan.

Kedua, Aliansi menyoroti lemahnya independensi lembaga teknokratis seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi akibat intervensi politik. Kondisi ini dianggap menggerus kredibilitas data dan kebijakan publik.

Ketiga, menyangkut dominasi negara dalam ekonomi lokal, terutama ekspansi BUMN dan lembaga militer yang dinilai mempersempit ruang usaha kecil dan menengah. Aliansi menilai langkah ini menimbulkan ketimpangan karena memperkuat entitas besar yang terafiliasi kekuasaan.

Keempat, pelemahan iklim usaha. Peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global turun dari posisi 27 pada 2024 menjadi 40 pada 2025, seperti dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025.

“Meski pemerintah banyak berbicara soal reformasi izin dan digitalisasi perizinan, praktik di lapangan menunjukkan hambatan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian hukum masih tinggi, sementara praktik mafia perizinan dan kuota tetap marak,” tulis Aliansi.

Kelima, dari sisi sosial, rasio Gini meningkat dari 0,38 menjadi 0,40 dan ketimpangan wilayah memburuk. Aliansi mendesak pemerintah berani menerapkan kebijakan redistributif, termasuk reformasi perpajakan dan subsidi tepat sasaran.

Keenam, pengambilan keputusan fiskal dan moneter disebut masih dipengaruhi tekanan politik, bukan bukti empiris. Aliansi menilai program populis dijalankan tanpa analisis keberlanjutan fiskal yang jelas.

Ketujuh, mereka menyoroti konflik kepentingan di sektor strategis seperti energi dan tambang, termasuk meningkatnya peran militer dan kepolisian dalam proyek ekonomi dan sipil tanpa mekanisme akuntabilitas.

Aliansi menutup pernyataannya dengan menyerukan reformasi institusi, tata kelola yang bersih, efisien, dan berpihak pada produktivitas rakyat. Mereka menggarisbawahi bahwa janji kemandirian ekonomi tidak dapat diwujudkan melalui proyek mercusuar atau retorika politik.

"Tanpa pembenahan atas dua akar masalah—misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara—Indonesia akan terjebak dalam pertumbuhan semu yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tatanan sipil yang demokratis. Tanpa keberanian pembenahan nyata, janji kemandirian ekonomi hanyalah ilusi retorika belaka," tutup pernyataan tersebut.