Bisnis.com, JAKARTA — Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai total Rp335 triliun merupakan misalokasi sumber daya APBN, terutama karena sebagian besar berasal dari pos belanja pemerintah pusat untuk pendidikan.

Untuk diketahui, sumber anggaran MBG senilai Rp335 triliun di antaranya turut berasal dari Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yang pagunya mencapai Rp470,4 triliun. Adapun sebesar 47,5% di antaranya atau Rp223 triliun dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menilai sejak awal program MBG yang berskala besar dan berlaku untuk semua murid di TanaH Air itu bermasalah. Kendati itu adalah janji politik Presiden Prabowo Subianto, dia menilai program itu harus didasari oleh kajian mendalam dan persiapan terlebih dahulu.

Menurut Deni, program MBG menjadi misalokasi sumber daya anggaran pemerintah yang besar karena dilakukan di tengah kondisi fiskal pemerintah yang ketat. Belum lagi, lantaran anggaran program itu mengambil sebagian porsi anggaran pendidikan.

"Ini dananya besar, dana pendidikan yang terbatas itu harus habis banyak untuk MBG ini. Padahal kita punya permasalahan misalnya kesejahteraan guru, gaji guru, fasilitas bangunan sekolah, infrastruktur fisik sekolah yang kurang memadai, alat-alat belajar mengajar yang terbatas, itu kan seharusnya lebih didahulukan dibanding untuk MBG ini," terang Deni kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Namun demikian, Deni menilai bukan berarti program MBG harus dihapuskan. Dia memandang pemerintah perlu mengatur ulang program kolosal dan memulainya dalam skala yang lebih kecil dan selektif.

Guna memastikan anggaran MBG tepat sasaran, Deni menyarankan agar pemerintah membuat penerima manfaat program itu secara lebih targeted. Tidak hanya itu, perlu ada perbaikan logistik dan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tetapi itu kan enggak berarti bahwa pada awalnya kebijakan MBG yang langsung besar itu benar gitu, menurut saya. Karena secara alokasi resource itu kan biayanya, trade off-nya itu banyak," papar Deni.

Sementara itu, Institute for Development for Economics and Development (Indef) menilai besarnya anggaran MBG, yang bahkan memakan 47,5% dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat, semestinya dibaca secara kritis.

Salah satu catatan kritis adalah penyerapan anggaran serta penggunaannya dalam mengejar target program. Sebagai contoh, program MBG pada APBN 2025 dianggarkan senilai Rp71 triliun atau hanya sekitar seperlima dari anggaran 2026.

Namun, penyerapan anggarannya sampai 31 Desember 2025 pun tak sampai 75% atau hanya 72,5% (Rp51,5 triliun). Di sisi lain, target penerimanya hanya mencapai 56,13 juta orang saja dari target 82,9 juta orang.

"Ketika pada 2025 pagu Rp71 triliun saja tidak terserap optimal dan target penerima belum tercapai, persoalannya jelas bukan pada kekurangan dana, melainkan pada kesiapan desain dan kapasitas eksekusi," terang Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).

Untuk itu, Rizal menilai pemerintah perlu menata ulang arsitektur salah satu program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto itu. Mulai dari akurasi dan integrasi data sasaran, penajaman kriteria penerima berbasis kerentanan gizi dan kemiskinan, hingga kesiapan rantai pasok di daerah.