REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hilirisasi mineral semakin mempertegas perannya sebagai penggerak investasi nasional. Sepanjang triwulan I 2026, investasi di sektor hilirisasi mineral mencapai Rp98,3 triliun atau sekitar 67 persen dari total investasi hilirisasi nasional yang mencapai Rp147,5 triliun.

Besarnya investasi tersebut ditopang komoditas strategis yang sebagian besar berada dalam portofolio Grup MIND ID, mulai dari nikel, tembaga, timah, hingga bauksit. Kondisi ini menempatkan holding industri pertambangan BUMN tersebut sebagai salah satu magnet utama masuknya investasi ke sektor hilirisasi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan kontribusi hilirisasi terhadap investasi nasional terus meningkat. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun atau setara 29,6 persen dari total investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun.

"Hal yang perlu kami soroti adalah sektor hilirisasi sumber daya alam yang kontribusinya meningkat menjadi 30 persen dari total realisasi investasi pada triwulan I 2026, yakni sebesar Rp147,5 triliun," kata Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, dikutip Rabu (17/6/2026).

Sektor mineral masih menjadi penyumbang terbesar investasi hilirisasi nasional. Dari total investasi hilirisasi mineral sebesar Rp98,3 triliun, komoditas nikel menjadi kontributor utama dengan nilai Rp41,5 triliun atau sekitar 42 persen.

Investasi terbesar berikutnya berasal dari komoditas tembaga sebesar Rp20,7 triliun, disusul besi baja Rp17 triliun, bauksit Rp13,7 triliun, serta timah Rp2,5 triliun. Sisanya berasal dari komoditas lain seperti emas, perak, kobalt, mangan, batubara, pasir silika, dan logam tanah jarang.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa investasi hilirisasi nasional masih bertumpu pada komoditas mineral yang menjadi kekuatan utama Indonesia di pasar global. Sejumlah komoditas itu juga merupakan aset strategis yang dikelola oleh entitas-entitas di bawah Grup MIND ID.

ANTAM berperan penting dalam pengembangan rantai nilai nikel dan bauksit nasional. Di sektor tembaga, PT Freeport Indonesia menjadi salah satu pemain utama yang menopang agenda hilirisasi, sedangkan PT Timah memegang peran strategis dalam pengembangan industri timah nasional.

Masuknya investasi dalam jumlah besar ke sektor mineral turut mendorong pertumbuhan kawasan industri berbasis sumber daya alam di berbagai daerah. Rosan mengungkapkan sekitar 75 persen investasi hilirisasi berada di luar Pulau Jawa.

Investasi tersebut terkonsentrasi di sejumlah wilayah penghasil mineral, terutama Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang berkembang menjadi pusat industri pengolahan nikel serta ekosistem baterai kendaraan listrik.

Data BKPM menunjukkan Sulawesi Tengah menjadi tujuan investasi terbesar kelima nasional dengan nilai Rp32,1 triliun atau 6,4 persen dari total investasi triwulan I 2026. Maluku Utara berada di posisi keenam dengan investasi mencapai Rp25,2 triliun atau 5 persen dari total investasi nasional.

Kedua provinsi tersebut menjadi contoh bagaimana hilirisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat pemerataan investasi di luar Pulau Jawa.

Pada saat yang sama, sektor industri logam dasar dan barang logam juga menjadi subsektor investasi terbesar nasional dengan realisasi Rp69,4 triliun atau 14 persen dari total investasi nasional. Nilai tersebut melampaui investasi sektor pertambangan yang tercatat sebesar Rp51,9 triliun.

Menurut Rosan, pemerintah akan terus memperluas program hilirisasi ke berbagai komoditas strategis guna menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

"Kami juga terus mendorong hilirisasi komoditas strategis lainnya yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, seperti semikonduktor, bioetanol, produk turunan kelapa, dan rumput laut," ujarnya.

Pemerintah menargetkan realisasi investasi pada 2027 mencapai Rp2.322 triliun, naik 13,8 persen dibandingkan target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Dalam mencapai target tersebut, sektor hilirisasi mineral diperkirakan tetap menjadi salah satu motor utama pertumbuhan investasi nasional.

Besarnya investasi yang mengalir ke komoditas nikel, tembaga, timah, dan bauksit menunjukkan bahwa hilirisasi telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk menarik modal, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global. Di tengah tren tersebut, aset-aset strategis yang dikelola Grup MIND ID terus menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor yang ingin masuk ke sektor mineral Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia tidak akan mengekspor mineral kritis dalam bentuk mentah ke Amerika Serikat (AS).
Hal ini merespons hasil perjanjian dagang RI dengan AS. Dalam perjanjian itu, Indonesia disebut akan menghapus pembatasan ekspor mineral kritis ke Negeri Paman Sam.
Bahlil menjelaskan, RI menganut asas politik bebas aktif dalam konteks diplomasi luar negeri, tapi RI juga menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya, pemerintah memberi ruang yang sama pada semua negara, termasuk AS dan negara lain yang akan investasi di Tanah Air, khususnya di sektor mineral kritis.
Bahlil mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi pengusaha AS yang ingin melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan dalam negeri. Pihaknya juga akan berikan prioritas untuk mendukung dan memfasilitasi eksekusi investasi tersebut.
"Misalnya mereka bangun smelter nikel, kita akan dorong dan beri peluang sebesar-besarnya, sama dengan negara lain. Jangan diartikan kita akan membuka ekspor barang mentah, tidak. Yang dimaksudkan di sini, mereka setelah melakukan pemurnian, hasilnya baru bisa diekspor," jelas Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (20/2/2026).
Adapun, sejumlah komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral kritis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023, antara lain nikel, tembaga, aluminium, timah, magnesium, mangan, kobalt, dan masih banyak lagi.
Lebih lanjut, Bahlil mengaku pihaknya bakal menawarkan sejumlah wilayah pertambangan pada perusahaan AS.
"Saya sudah lakukan pemetaan lokasi-lokasi yang prospek karena kita harus menjaga hubungan yang sudah baik ini," katanya.
Sebelumnya, dalam dokumen 'Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Amerika Serikat-Indonesia' yang ditandatangani pada hari ini, beberapa poin kesepakatan dagang kedua negara turut membahas mengenai mineral kritis.
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor mineral kritis.
"Untuk memperkuat konektivitas rantai pasokan antara Para Pihak, Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor komoditas industri ke Amerika Serikat, termasuk mineral kritis," tulis dokumen itu.
Selanjutnya, Indonesia dan AS akan mengintensifkan upaya kerja sama untuk mempercepat pasokan mineral kritis yang aman, termasuk unsur tanah jarang. Indonesia, tulis dokumen itu, akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan AS dalam penambangan, pengolahan, dan produksi hilir mineral kritis berdasarkan pertimbangan komersial.
"Untuk tujuan ini, Indonesia akan bekerja sama dalam pengembangan sektor unsur tanah jarang dan mineral kritisnya secara cepat dalam kemitraan dengan perusahaan-perusahaan AS untuk memastikan rantai pasokan yang aman dan terdiversifikasi," tulis dokumen itu.
Selain itu, Indonesia akan memberikan kepastian yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi mineral kritis, menciptakan kepastian bagi bisnis untuk meningkatkan kapasitas produksi, dan mendukung pertumbuhan operasional.
Tak hanya itu, Indonesia dan AS berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama dan keterlibatan dalam rantai pasokan mineral kritis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendorong penerapan strategic trade management (STM) untukmeningkatkan kontrolterhadap ekspor sejumlah barang strategis yang memiliki fungsi ganda (dual use).

STM merupakan sistem nasional yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan serta investasi dalam teknologi dual use serta teknologi pertahanan. Strategi ini mencakup penyusunan daftar barang-barang dual use yang bisa mendapatkan perhatian khusus, atau membutuhkan izin/sertifikasi pemerintah.

Tujuannya yakni untuk memastikan barang-barang berteknologi dan bernilai tinggi itu tidak jatuh ke kelompok berbahaya, seperti teroris. Di samping itu, penerapan STM menjadi salah satu kesepakatan perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal.

Selaku instansi yang juga memimpin perundingan tarif, Kemenko Perekonomian juga memimpin proses penerapan STM di Indonesia, bekerja sama dengan pihak AS. Sejauh ini, hanya Indonesia dan Arab Saudi yang belum menerapkan STM di antara negara-negara G20.

"STM sedang dikebut oleh tim saya bersama AS. Di Asean hanya Indonesia dan Brunei yang belum punya STM. Di G20, Indonesia dan Arab Saudi yang belum," terang Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Penerapan STM pun sudah diseleraskan dengan program prioritas kementerian/lembaga terkait untuk 2026. Salah satunya yakni lembaga Indonesia National Single Window (INSW), yang dibawahi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sementara itu, dilansir dari situs resmi Kedutaan Besar AS di Indonesia pada Juli 2025 lalu, penerapan STM akan fokus pada pengembangan sistem kontrol terhadap ekspor.

Nantinya, Kedubes AS melalui program Export Control and Border Security (EXBS) akan memberikan pendampingan kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan STM.

Sebagai informasi, program tersebut bertujuan untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah massal hingga ekspor ilegal atas barang-barang yang dikategorikan strategis.

Cakupan Barang Strategis

Adapun barang-barang dual use yang dinilai strategis itu mencakup barang-barang untuk keperluan penerbangan luar angkasa, kendaraan listrik, mesin industri, pengujian kesehatan hewan, serta bahan kimia.

Kemudian, bahan khusus, elektronik dan komunikasi, peralatan berteknologi tinggi, teknologi informasi, instrumen medis, farmasi serta research and development (R&D) baru.

Pada Juli 2025 lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut salah satu barang strategis dual use yang masuk dalam kategori pengawasan di bawah STM adalah mineral kritis.

"Kita punya itu di critical mineral. Mereka [AS] juga ingin mengetahui komponen strategis jangan sampai jatuh kepada pihak-pihak termasuk untuk penggunaan terrorism," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Juli 2025 lalu.

Menurut Airlangga, STM penting bagi Indonesia maupun AS agar kedua belah pihak bisa memonitor ekspor dan impor barang-barang dual use yang bernilai strategis itu.

"Komoditas yang dianggap strategis juga bisa terhadap ekosistem untuk pesawat udara, ekosistem untuk AI, data center, kemudian ekosistem mendukung penerbangan luar angkasa," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.