Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat...

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pengembang perumahan di Jawa Timur (Jatim) supaya terus membantu pemerintah menyediakan rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat," kata Maruarar atau Ara, seusai meninjau rumah subsidi di Lawang Park Residence, Kabupaten Malang, Rabu malam.

Ara pun meminta supaya masyarakat di Jatim untuk memanfaatkan fasilitas rumah subsidi FLPP yang telah disediakan oleh pemerintah, agar backlog kepemilikan rumah bisa tertangani.

Apalagi pemerintah telah memastikan bahwa bunga FLPP tetap di angka 5 persen hingga akhir tenor yang bisa diperpanjang hingga 40 tahun. Sedangkan, untuk DP-nya, mulai dari 1 persen dari harga rumah.

"Masih banyak backlog yang belum punya rumah. Saya pikir mohon Pak Wakil Gubernur Jawa Timur bisa mendorong karena demand-nya pasti tinggi," katanya lagi.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah di wilayah perkotaan, maka pemerintah menghadirkan hunian vertikal bersubsidi dalam bentuk rumah susun.

Sedangkan untuk persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) kementeriannya telah menghadirkan solusi berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menilai rumah subsidi dengan skema FLPP di Lawang Park Residence sesungguhnya memiliki kualitas yang baik dari sisi konstruksi, kualitas air, hingga sistem drainase kawasan.

"Di sini (kualitas) airnya bagus, saya sudah mengecek rumahnya dan bagian dalam bagus, tembok tebal, lantainya tidak ada yang retak. Saya mengecek dengan warga juga dan tidak banjir," katanya pula.

Salah seorang warga Lawang Park Residence, Yeni menyampaikan, program FLPP terbilang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian dengan harga terjangkau.

Melalui skema FLPP, dia mampu membeli rumah dengan DP sebesar Rp1,6 juta dari harga hunian senilai Rp166 juta. Sedangkan, masa cicilan selama 20 tahun.

Spesifikasi hunian milik dia, terdiri dari dua kamar tidur, rumah tamu, kamar mandi, dan dapur.

"Setelah melihat, diproses BI checking dan langsung ACC (disetujui) terus tidak sampai dua bulan sudah akad. Setiap bulan membayar (angsuran) Rp1.072.000," ujarnya pula.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya

Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penurunan bunga suku bunga pembiayaan PT PNM, hingga KUR Perumahan, merupakan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya," kata Maruarar atau Ara di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu.

Ia menyampaikan pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kuota Program BSPS menjadi 400 ribu dari 45 ribu pada 2025.

Lalu, untuk Program KUR Perumahan pemerintah tidak membebankan jaminan untuk plafon dengan nilai yang di bawah Rp100 juta dengan bunga 0,5 persen per bulan dan 6 persen per tahun.

"PNM sekarang (suku bunga) turun menjadi 8 persen. Tahun lalu Presiden Prabowo sudah membuat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang tadi bayar menjadi gratis, itu bagian dari intervensi yang dihadirkan oleh negara," kata dia.

Selain itu, dalam kunjungannya ke Kota Batu Menteri Ara datang bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Menteri PKP menyampaikan khusus BSPS indikator kesuksesan program itu adalah menjadikan rumah yang semula tidak layak menjadi layak huni.

Karena program ini memiliki fokus terhadap MBR, pemerintah di bawah pimpinan Prabowo telah berkomitmen untuk terus berupaya melakukan yang terbaik.

"Kalau kendala pasti ada saja tapi kami berjuang untuk rakyat, keuntungan dikembalikan kepada rakyat," kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menambahkan bedah rumah dikuatkan dengan program lainnya.

"Program sertifikasi gratis, harapannya pemerintah setiap tahun 2 juta kepala keluarga bisa dapat sertifikat gratis dari pemerintah, ini khusus untuk MBR," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun 4 jembatan gantung guna mendukung peningkatan konektivitas antar kampung, desa dan kecamatan di Provinsi Banten.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan jembatan gantung merupakan infrastruktur sederhana namun memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

“Jembatan gantung memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mobilitas menjadi lebih mudah, distribusi hasil pertanian lebih lancar, dan akses terhadap layanan publik semakin terbuka,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Keempat infrastruktur kerakyatan ini dibangun di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah oleh sungai, jurang, atau perbukitan agar mempermudah mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di kawasan perdesaan.

Keempat jembatan gantung mulai dibangun pada Maret-April Tahun 2026, meliputi Jembatan Gantung Inten Jaya, Jembatan Gantung Cigoong Utara, dan Jembatan Gantung Kampung Bagu (Ciminyak) di Kabupaten Lebak, serta Jembatan Gantung Cibungur di Kabupaten Pandeglang.

Masing-masing jembatan, kata Dody, memiliki panjang antara 40 hingga 80 meter dan diperuntukkan khusus untuk pejalan kaki, kendaraan roda dua serta ambulans dalam kondisi darurat.

Dody mengatakan, berdasarkan progres pekerjaan konstruksi hingga 25 Juni, pembangunan seluruh jembatan menunjukkan progres yang positif. Jembatan Gantung Inten Jaya dengan bentang utama sepanjang 80 meter telah mencapai progres fisik 26,67 persen. Jembatan ini dibangun untuk memangkas waktu tempuh masyarakat yang selama ini harus memutar melalui jalur yang lebih jauh.

Selanjutnya Jembatan Gantung Cibungur yang juga memiliki panjang 80 meter telah mencapai progres fisik 19,25 persen. Jembatan ini akan menghubungkan Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, dengan Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, sehingga akses masyarakat antar wilayah menjadi lebih mudah, aman, dan efisien.

Adapun Jembatan Gantung Cigoong Utara dan Jembatan Gantung Kampung Bagu (Ciminyak) dibangun dengan panjang masing-masing 40 meter di Kabupaten Lebak. Jembatan Cigoong Utara dengan progres 26,80 persen akan mempermudah akses warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, serta memperlancar distribusi hasil pertanian bagi masyarakat di Dusun Salasih, Nagreg, dan Paranje.

Sementara itu, Jembatan Kampung Bagu (Ciminyak) dengan progres 23,50 persen menghubungkan Kampung Bagu, Desa Ciminyak, Kecamatan Muncang dengan Kampung Cikaung, Desa Sukamarga, Kecamatan Sajira yang selama ini dipisahkan oleh aliran sungai, sehingga diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat.

Menurut Dody, dengan tersedianya akses yang lebih aman dan efisien, keberadaan jembatan gantung tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Provinsi Banten.

Kementerian PU berkomitmen menyelesaikan pembangunan jembatan gantung sesuai target yang telah ditetapkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan agar porsi distribusi produk minyak goreng Minyakita menjadi 100 persen untuk BUMN Pangan.

“Kami tiga bulan yang lalu sudah mengajukan penambahan kuota menjadi 65 persen dari 35 persen. Namun, Bapak Mentan bahkan menambahkan menjadi 100 persen kepada BUMN Pangan,” ujar Rizal ketika ditemui di Gudang Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jakarta, Senin.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen.

Rizal berharap agar penambahan kuota distribusi produk Minyakita oleh BUMN Pangan dapat menambah penugasan Bulog, sehingga meningkatkan kinerja pelayanan Bulog kepada masyarakat.

“Harapannya, semakin banyak tugas, maka akan lebih bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Rizal.

Pada Senin (22/6), Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan IDFOOD hingga 50 persen.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Minyakita di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liter.

Saat ini, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan minimal mencapai 35 persen. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer.

BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD, lanjutnya, memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan Minyakita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, pengecer yang ditunjuk Bulog atau ID FOOD wajib menjual Minyakita sesuai ketentuan harga. Apabila ditemukan menjual di atas HET, pelaku usaha tersebut berisiko dicoret dari daftar mitra atau di-blacklist sehingga tidak lagi dapat memperoleh pasokan dari BUMN Pangan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian, terutama di sektor infrastruktur dan pertahanan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah pengamanan serta pengendalian wilayah udara sebagai penunjang operasional bandar udara internasional. Menurut Kementerian Pertahanan, (Kemhan) aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur transportasi nasional.

Beberapa agenda yang menjadi fokus pembahasan meliputi koordinasi aspek pengamanan dan pengendalian wilayah udara guna mendukung operasional bandar udara internasional.

"Pertemuan ini membahas pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara," kata Sjafrie di akun pribadinya dikutip Jumat (26/6/2026).

Tak hanya itu, kedua menteri juga membahas rekomendasi Kemhan mengenai pemenuhan standar keamanan dalam proses pembukaan bandar udara internasional baru. Pengembangan rute penerbangan melalui pemanfaatan ruang udara secara bersama juga masuk dalam daftar pembahasan. "Pengembangan rute penerbangan melalui pemanfaatan ruang udara secara bersama," ujarnya.

Lihat video: Menhan Sjafrie Kunjungi Batalyon Teritorial Pembangunan 857/Gana Gajah­sora



Kemhan berharap sinergi antara kementerian dapat memperkuat tata kelola ruang udara nasional sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kesempatan itu, AHY dan Sjafrie tampak memimpin rapat bersama jajaran masing-masing kementerian guna membahas tindak lanjut kerja sama tersebut. Suasana diskusi berlangsung hangat namun tetap formal, dengan sejumlah pejabat turut mengikuti pemaparan di ruang rapat.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat upaya pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui percepatan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit di tahun 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat mengatakan pemerintah tengah meningkatkan skala program perbaikan rumah secara signifikan.

Ia mencontohkan, jumlah rumah yang ditangani di Jakarta melonjak dari 158 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini.

Menurutnya, percepatan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait agar program ini bisa terakselerasi secara optimal.

Maruarar, sapaan Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menguntungkan rakyat.

Selain itu, menurut dia, pemerintah mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat pada desil 1 hingga 4.

Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa program perbaikan rumah harus dijalankan secara transparan karena menggunakan dana publik. Untuk itu, kebutuhan material dan anggaran dibuka kepada masyarakat serta melibatkan sejumlah penyedia bahan bangunan agar tercipta persaingan harga yang sehat.

"Saya pikir ya begini, uang rakyat ini harus bener-bener transparan, jangan basa-basi. Buka aja, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang," katanya.

Ke depan, pemerintah berharap jumlah RTLH dapat berkurang secara signifikan.

"Ya, mudah-mudahan 2026 bisa turun signifikan. Tadi 2025 angkanya 18,8 juta (unit RTLH)," ucap dia.

Dirinya juga telah mengusulkan penambahan BSPS menjadi 2 juta unit pada 2027.

"Artinya program ini sangat diminati, diharapkan," katanya

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai program perbaikan rumah menunjukkan kemajuan signifikan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung pelaksanaan program, termasuk melalui pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan pihaknya, terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak mengalami kenaikan meskipun Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuannya atau BI-Rate.

Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara di Jakarta, Jumat, menegaskan pemerintah tetap menjaga keterjangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat MBR yang berhak menerima.

Menurut Ara, hingga saat ini Kementerian PKP tidak mengambil kebijakan untuk menaikkan bunga KPR subsidi meskipun terdapat kenaikan BI-Rate.

"Sampai hari ini kita tidak menaikkan. Sampai hari ini saya tahu bahwa itu naik BI rate," ujar dia.

Ia menegaskan keputusan tersebut diambil untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program rumah subsidi pemerintah.

"Sebagai Menteri Perumahan. Saya putuskan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi, bagi rakyat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkan itu," ujar Ara.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Bulan Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

"Suku bunga deposit facility juga naik 25 bps jadi 4,75 persen dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,5 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil RDG BI Bulan Juni 2026 di Jakarta, Kamis (18/6).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian sebagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino Godzilla terhadap produksi pangan nasional.

"Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya," kata Amran dalam pernyataan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan upaya tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, hingga program cetak sawah baru.

Amran menjelaskan optimalisasi lahan dilakukan terutama pada lahan rawa yang sebelumnya hanya dapat dipanen satu kali dalam setahun menjadi dua hingga tiga kali panen.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program cetak sawah guna memperluas areal tanam dan menjaga produksi pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden. Stok beras saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton, sementara potensi produksi dari tanaman padi yang masih bertumbuh (standing crop) diperkirakan sekitar 10-11 juta ton.

Di samping itu, ketersediaan beras yang berada di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai sekitar 12,5 juta ton.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Amran menyebut cadangan pangan nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 10-11 bulan ke depan.

"Jadi beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk, ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla," kata Amran.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6) menegaskan sektor pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan dan kedaulatan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan optimal di tengah tantangan iklim.

“Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan masa depan negara,” ujar Suwandi.

Suwandi mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan, khususnya untuk mendukung swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan biofuel, dan hilirisasi pertanian.

Menurutnya, Indonesia memasuki musim kemarau tahun ini dengan kesiapan yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai program penguatan produksi telah dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia juga menegaskan kondisi iklim tahun ini tidak dapat disamakan dengan fenomena El Nino kuat yang terjadi pada 2015 maupun 2023. Berdasarkan pemantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung dalam kondisi yang lebih terkendali.

“Karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan,” katanya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut pembangunan pemimpin militer yang profesional, adaptif, dan berkarakter menjadi salah satu kunci dalam menjaga keberlanjutan kekuatan pertahanan nasional. Hal itu penting di tengah perubahan lingkungan strategis yang semakin cepat dan kompleks.

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie saat memberikan pembekalan kepada 100 Perwira Siswa (Pasis) Seskoau Angkatan ke-64 Tahun Pendidikan 2026 di Gedung Widya Mandala I Seskoau, Lembang, Rabu, 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri KSAU Marsekal TNI M Tonny Harjono.

Dalam arahannya, Sjafrie menegaskan sejarah perjuangan bangsa tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi dalam membangun karakter kepemimpinan dan memperkuat daya juang generasi penerus TNI. Nilai patriotisme, nasionalisme, dan profesionalisme dinilai tetap relevan sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan pertahanan yang terus berkembang.

“Pembentukan pemimpin masa depan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pengalaman penugasan, dan pengembangan kapasitas diri. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi untuk membangun pemimpin yang visioner, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta siap mengambil keputusan dalam lingkungan strategis yang dinamis,” ujarnya, dikutip Kamis (18/6/2026).

Pembekalan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan kebangsaan, kualitas kepemimpinan, dan profesionalisme para Pasis Seskoau sebagai calon pemimpin TNI AU yang akan berperan dalam menjaga kesiapan organisasi sekaligus mengawal transformasi kekuatan udara Indonesia di masa depan.

Lihat video: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kunjungi Markas Yonif TP 821/SB Pulau Buru, Makan Siang Bareng Prajurit

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kerja sama itu ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kolaborasi antara organisasi pendiri Partai Golkar dan pemerintah tersebut tak hanya diarahkan pada sosialisasi kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong perubahan paradigma pekerja migran Indonesia: dari tenaga kerja berkeahlian rendah menuju tenaga kerja terampil yang memperoleh pelindungan menyeluruh.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dan Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun.

Dalam sambutannya, Misbakhun menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah memperkuat tata kelola pekerja migran sekaligus memastikan berbagai kebijakan negara dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Menurutnya, SOKSI ingin mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah agar komunikasi publik terkait program pelindungan PMI berjalan efektif.

"Ini bagian dari membangun komunikasi yang efektif agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan bagaimana program-programnya bisa berjalan dengan baik, dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula," kata Misbakhun.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita, terutama pada aspek pelindungan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan tenaga kerja berkualitas.

Misbakhun menilai jembatan kerja sama antara organisasi masyarakat dan pemerintah menjadi penting agar masyarakat memahami arah kebijakan negara dan tidak menafsirkan program secara keliru.

Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menekankan bahwa kerja sama dengan SOKSI merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembenahan tata kelola pekerja migran Indonesia.

Menurut Mukhtarudin, negara tidak boleh hanya hadir saat pekerja migran menghadapi masalah di luar negeri, tetapi harus memberi perlindungan sejak proses persiapan, keberangkatan, masa bekerja, hingga mereka kembali ke Indonesia.

Ia juga menegaskan pemerintah tengah mendorong transformasi besar dalam pola penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

"Jadi, sebenarnya pekerja migran Indonesia sekarang ini mayoritas sudah skilled workers dan formal. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden," ujar Mukhtarudin.

Lebih jauh, Mukhtarudin mengingatkan bahwa pekerja migran harus ditempatkan sebagai manusia yang memiliki hak dan masa depan, bukan semata sebagai penghasil devisa negara.

"Pekerja Migran ini manusia, bukan barang. Oleh karena itu, semua stakeholder harus terlibat dalam konteks bagaimana mempersiapkan Pekerja Migran di sisi hulunya, pengawasan, pelindungan, sampai pemberdayaan ketika mereka selesai bekerja di luar negeri," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, KP2MI juga membuka peluang bagi kader-kader SOKSI maupun masyarakat binaan organisasi yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur resmi dan terfasilitasi pemerintah.

Mukhtarudin berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat layanan negara kepada masyarakat sekaligus menciptakan ekosistem pekerja migran yang aman, produktif, dan sejahtera.

"Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat positioning kementerian dan pelayanan kita ke masyarakat, agar betul-betul kita bisa menciptakan migran aman, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,7 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.

"Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU telah bergerak cepat dengan menurunkan tim personel untuk melakukan respons darurat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah," kata Dody di Jakarta, Rabu.

Sejak awal terjadinya bencana, Kementerian PU langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk pemeriksaan kondisi infrastruktur terdampak serta dukungan penanganan darurat di wilayah terdampak.

Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Kementerian PU melakukan pemantauan dan pemeriksaan sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah terdampak, meliputi Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan Parigi Moutong.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, Dody mengatakan bahwa BPJN Sulawesi Tengah mengirimkan satu unit alat berat ke Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi pada Rabu. Alat berat tersebut dikerahkan untuk membantu pembersihan dan pembukaan akses jalan pasca gempa sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat berjalan lancar.

Selain itu, kata dia, Tim Teknis BPJN Sulawesi Tengah juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan secara detail pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti inspeksi awal yang dilaksanakan sesaat setelah terjadi gempa guna memastikan secara menyeluruh kondisi struktur kedua jembatan tersebut.

Menurut Dody, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kerusakan struktur pada Jembatan Palu 4 maupun Jembatan Palu 1. Kedua jembatan tersebut dinyatakan aman dan tetap dapat digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta konektivitas wilayah.

Selanjutnya BPJN Sulawesi Tengah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terkait kondisi Jembatan Palu 3 yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dan siap memberikan dukungan serta advis teknis apabila diperlukan.

Dody menyampaikan, untuk saat ini penanganan dan pemeriksaan BPJN Sulawesi Tengah difokuskan pada Jembatan Palu 4 dan Jembatan Palu 1 yang menjadi kewenangan Kementerian PU.

Kementerian PU, ujar dia, akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap infrastruktur strategis di wilayah terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat serta menjaga kelancaran konektivitas dan aktivitas perekonomian pasca bencana.

Dody mengatakan, langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam penanganan bencana melalui penyediaan infrastruktur yang andal, aman, dan tangguh.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dikelola kementeriannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody di Jakarta, Rabu.

Dirinya menjelaskan, dari total pagu indikatif 2027 sebesar Rp98,47 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis yakni Rp31,53 triliun.

Hal ini untuk mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera.

Kemudian pada bidang Bina Marga dialokasikan sebesar Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.

Sementara itu, bidang Sumber Daya Air dialokasikan sebesar Rp25,44 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pasca bencana.

Sedangkan bidang Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp11,07 triliun untuk pembangunan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana.

Alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp1,19 triliun.

Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun.

Persetujuan tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.

Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp291 triliun, sementara pagu indikatif yang disetujui sebesar Rp98,47 triliun.

“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026